Fungsi pengawasan DPRD terhadap pemerintah daerah dalam mewujudkan aparatur pemerintah daerah yang bersih dan bebas dari korupsi kolusi dan nepotisme (KKN) di Kabupaten Banyumas

Fungsi pengawasan DPRD terhadap pemerintah daerah dalam mewujudkan aparatur pemerintah daerah yang bersih dan bebas dari korupsi kolusi dan nepotisme (KKN) di Kabupaten Banyumas

Bibliographic Details
Main Authors:	, PURWITO, , Prof.Dr. Muchsan, SH
Format:	Thesis
Published:	[Yogyakarta] : Universitas Gadjah Mada 2002
Subjects:	ETD

Similar Items

GOOD GOVERNMENT GOVERNANCE MENUJU PEMERINTAH YANG BEBAS KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME (KKN)
by: Dwi Sulistiani
Published: (2018-04-01)

Eksistensi kebijakan daerah yang demokratis dalam sistem pemerintahan yang bersih bebas dari korupsi kolusi dan nepotisme
by: , SIMANJUNTAK, Salamat, et al.
Published: (2004)

Peranan Badan Pengawas Daerah dalam mewujudkan aparatur yang bersih berwibawa dan bebas korupsi nepotisme di Kabupaten Cilacap
by: , CHARIRI, H.A. Ashuri, et al.
Published: (2003)

Pengaruh korupsi kolusi dan nepotisme (KKN) terhadap penanggulangan penyelundupan kayu ilegal ke Malaysia
by: , HIARIEJ, Edward Omar Sharif, et al.
Published: (2004)

PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN INSPEKTORAT PROVINSI SUMATERA BARAT DALAM MEWUJUDKAN APARATUR PEMERINTAHAN DAERAH YANG BERSIH DAN BEBAS KORUPSI
by: Fianusman Laia, et al.
Published: (2019-03-01)

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Yogyakata melalui fungsi pengawasan DPRD terhadap pemerintah daerah
by: , DEWANTO, Nindyo, et al.
Published: (2005)

Profesionalitas aparatur Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten SUmbawa
by: , JUANDA, Khairy, et al.
Published: (2007)

Fungsi pengawasan DPRD terhadap pemerintah daerah dalam bidang keuangan daerah di Kabupaten Kutai Kartanegara
by: , ANWAR, H. Chairil, et al.
Published: (2002)

SISTEM PENGAWASAN DPRD TERHADAP PEMERINTAH DAERAH DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN KONAWE
by: , Dewi Fitriany Tondra, S.Ip, et al.
Published: (2012)

Peranan DPRD bersama Pemerintah Daerah dalam membentuk produk hukum yang mengarah pada peningkatan kesejahteraan masyarakat daerah
by: , SANTOSO, Purwadi, et al.
Published: (2002)

Profesionalisme aparatur pemerintah di Sekretariat Daerah Propinsi Maluku Utara
by: , KAUTJIL, Farida, et al.
Published: (2004)

Kepuasan kerja aparatur pemerintah daerah :: Studi kasus kepuasan PNS di Pemerintah Kota Ambon
by: , MAWENGKANG, Weldon Jonas, et al.
Published: (2010)

Pendidikan Dan Pelatihan Aparatur Pemerintah Daerah Dalam Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah :: Suatu Kajian Di Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya
by: , MUHTAR, Sabirin, et al.
Published: (2002)

Evaluasi pelaksanaan kebijakan pengembangan aparatur pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat
by: , RUSYANDI, et al.
Published: (2003)

Proses implementasi kebijakan pengembangan aparatur di Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong
by: , ANTOH, Andarias, et al.
Published: (2002)

Optimalisasi Tugas dan Fungsi DPRD dalam Mewujudkan Pemerintahan Bersih
by: Rudi Santoso, et al.
Published: (2021-06-01)

Peranan Pemerintah Daerah dalam memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat
by: , TOEMON, Tamunan Puruk, et al.
Published: (2006)

Pengaruh opini audit, sistem pengendalian intern pemerintah dan transparansi laporan keuangan pemerintah daerah terhadap kasus korupsi di daerah
by: war kini, et al.
Published: (2021-03-01)

Fungsi Badan Pemeriksa Keuangan dalam pelaksanaan pengawasan terhadap pemerintah untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa
by: , PINASANG, Dani Robert, et al.
Published: (2006)

Manajemen sumber daya Aparatur Pemerintah Daerah pasca pemekaran Kabupaten Barito Timur
by: , IBARATA, et al.
Published: (2004)

Disiplin kerja aparatur pemerintah :: Studi kasus di Bappeda Daerah Istimewa Yogyakarta
by: , ROSIDAH, et al.
Published: (2000)

Kinerja Aparatur Pengawasan Daerah :: Studi tentang kinerja Aparatur Pengawasan Fungsional Pemerintah (APFP) pada Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Lampung Tengah
by: , SURYANA, I Gst Ny, et al.
Published: (2004)

Tantangan yang dihadapi Pemerintah Provinsi Nangroe Aceh Darussalam dalam manajemen sumber daya manusia aparatur pemerintah daerah
by: , SYUKRI. R, et al.
Published: (2008)

Fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap keuangan daerah dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa
by: , ESTININGSIH, Mudji, et al.
Published: (2003)

Mewujudkan pemerintah yang bersih di Pemerintah Propinsi Sumatera Barat :: Kajian dua tahun kepemimpinan Gubernur Gamawan Fauzi
by: , SETIAWAN, Andre, et al.
Published: (2008)

Strategi peningkatan kemampuan aparatur Pemerintah Daerah untuk menunjang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan
by: , DAHLAN, Ibrahim, et al.
Published: (1997)

Upaya pemerintah daerah dalam mewujudkan desa sebagai unit pemerintahan yang otonom
by: , RAHARJO, Triyanto, et al.
Published: (2003)

Check and balances hubungan DPRD dan pemerintah daerah di era otonomi daerah :: Studi kasus Kabupaten Kepulauan Riau
by: , YUSWANDI, et al.
Published: (2002)

Belanja Pemerintah Daerah
by: Fikri Ariyad, et al.
Published: (2023-10-01)

Belanja Pemerintah Daerah
by: Fikri Ariyad, et al.
Published: (2023-10-01)

Belanja Pemerintah Daerah
by: Fikri Ariyad, et al.
Published: (2023-10-01)

Belanja Pemerintah Daerah
by: Fikri Ariyad, et al.
Published: (2023-10-01)

Pengaruh pendidikan dan pelatihan terhadap profesionalisme Aparatur Pemerintah Daerah di Kabupaten Kepulauan Riau
by: , DEFRIL, et al.
Published: (2005)

Implementasi Zakat Profesi terhadap Aparatur Sipil Negara di Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango
by: Faisal Pakaya, et al.
Published: (2019-06-01)

Pengawasan DPRD terhadap pertanggungjawaban penggunaan APBD Kepala Daerah dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik di Kabupaten Sampang
by: , MARTULI, et al.
Published: (2004)

Penataan kelembagaan pemerintah daerah dalam sistem otonomi daerah di Kabupaten tegal
by: , SOELISTYAWAN, Moch. Hery, et al.
Published: (2003)

AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DAERAH (STUDI PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MANOKWARI )
by: , JAMES AGUUS WORIA, et al.
Published: (2014)

Analisis kebijakan penilaian kinerja Aparatur Pemerintah daerah Pasca Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 :: Studi kasus Pemerintah ota depok
by: , MARBUN, Makmur, et al.
Published: (2004)

Dampak kerjasama antara pemerintah daerah dengan pihak swasta terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Banyumas
by: , SUNARTO, Heri, et al.
Published: (2001)

Managemen strategis pengembangan sumber daya manusia aparatur Pemerintah Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat
by: , YASIN, Syaharuddin, et al.
Published: (1998)