Pembatalan hak guna usaha (HGU) PT. Sinar Kartasura di Kabupaten Semarang

Pembatalan hak guna usaha (HGU) PT. Sinar Kartasura di Kabupaten Semarang

Bibliographic Details
Main Authors:	, SILVIANA, Ana, , Prof.Dr. Maria S.W. Sumardjono, SH.,MCL.,MPA
Format:	Thesis
Published:	[Yogyakarta] : Universitas Gadjah Mada 2002
Subjects:	ETD

Similar Items

Implementasi konsep fungsi sosial hak atas tanah dalam pemberian hak guna usaha (HGU) kepada PT. Pagilaran di Kabupaten Batang Propinsi Jawa tengah
by: , HENDRATMOKO, Ratna, et al.
Published: (2003)

SENGKETA PERTANAHAN HAK MASYARAKAT ADAT DENGAN HAK GUNA USAHA (HGU) PERKEBUNAN SAWIT DI KALIMANTAN SELATAN
by: Fat'hul Achmadi Abby
Published: (2017-03-01)

Status tanah yang dikuasai rakyat berdasarkan hukum adat dalam kaitannya dengan pemberian hak guna usaha kepada pengusaha swasta nasional di Kabupaten Aceh Barat
by: , ILYAS, et al.
Published: (1995)

KONSTRUKSI HUKUM PEMBERIAN HAK GUNA BANGUNAN DAN HAK PAKAI DI ATAS TANAH KRATON DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
by: , Athanasia Dian Santi, S.H, et al.
Published: (2011)

Analisa terhadap peran organisasi pekerja dalam menyikapi terjadinya aksi penggarapan areal hak guna usaha (HGU) di PT. Perkebunan Nusantaar IX Jawa Tengah
by: , WIDJAJANTO, Adi, et al.
Published: (2009)

Pengelolaan tanah negara dan permasalahannya di Kotamadia Semarang
by: , SANUSI, et al.
Published: (1998)

PERPANJANGAN HAK GUNA BANGUNAN-BERSAMA ATAS SATUAN RUMAH SUSUN (Studi kasus Rumah Susun Klender Jakarta Timur)
by: , Andita Suharto, et al.
Published: (2012)

Hak menguasai atas perairan pantai untuk usaha budidaya laut dan penangkapan ikan di Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan
by: , SAAD, Sudirman, et al.
Published: (1994)

Keberadaan hak ulayat menurut hukum adat Aceh di Kabupaten Aceh Tengah
by: , RATNAWATI, et al.
Published: (2003)

Konversi hak atas tanah ganggam bauntuak menurut UUPA di Sumatera Barat
by: , WARMAN, Kurnia, et al.
Published: (1998)

Penyelesaian perselisihan perburuhan melalui mediasi menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 1957 di Kabupaten Semarang
by: , INDRAWATI, Rusliana, et al.
Published: (2002)

Pemberian hak atas bagian tanah hak pengelolaan :: Studi kasus pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1997 di lingkungan Perumka Daerah Operasi VII Madiun
by: , SEKARMADJI, Agus, et al.
Published: (1999)

Pemberian hak sewa atas tanah kepada petani di kawasan situs purbakala Dieng
by: , SUBEKTI, Rahayu, et al.
Published: (2002)

Pendaftaran tanah secara sistematik di daerah uji coba Kotamadia Semarang
by: , HARYADI, St. Hery, et al.
Published: (1999)

Eksistensi dan kedudukan hak Ulayat di Sumatera Barat setelah berlakunya UUPA
by: , SYAFRIL, et al.
Published: (1993)

Kedudukan hukum hak atas tanah masyarakat di dalam kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) di Kabupaten Daerah Tingkat II Kerinci
by: , ROSMIDAH, et al.
Published: (1997)

Pengaruh Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan terhadap hak masyarakat hukum adat untuk mengelola hutan jati Gendereh Kabupaten Sumedang
by: , WIDAJANTO, Ruddy, et al.
Published: (2006)

Relokasi bagi masyarakat yang terkena dampak proyek pembangunan drainase Sungai Kokrosono di Semarang
by: , ANNANINGSIH, Sri Wahyu, et al.
Published: (2002)

Penguasaan tanah-tanah bekas hak asal konversi hak barat oleh rakyat di DKI Jakarta setelah berlakunya Keppres No.32/1979 tentang pokok-pokok kebijaksanaan dalam rangka pemberian hak baru atas tanah asal konversi hak barat
by: , WIDJAYANTO, R.B. Agus, et al.
Published: (1997)

Jaminan kepastian hukum hak atas tanah yang dikuasai rakyat berdasarkan hukum adat dalam kaitannya dengan penyediaan dan pemberian hak atas tanah untuk perusahaan kawasan industri di Kabupaten Dati II Kupang
by: , PEKUWALI, Umbu Lily, et al.
Published: (1998)

Pembuktian hak dalam pendaftaran tanah sistematik pada proyek administrasi pertanahan di Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Propinsi Jawa Barat
by: , TENRISAU, Andi, et al.
Published: (2000)

Eksistensi dan kedudukan hak pengelolaan dalam hukum tanah Indonesia (Studi kasus Proyek Ancol)
by: , WIDODO, Wahyu, et al.
Published: (1993)

Dampak sosial ekonomi pelaksanaan proyek konsolidasi tanah perkotaan di Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang
by: , RIYANTO, Mochamad, et al.
Published: (1995)

Peralihan hak milik atas tanah hasil pelaksanaan transmigrasi :: Studi kasus di Unit Permukiman Transmigrasi I Jantho Aceh Besar
by: , BATHLIMUS, et al.
Published: (1997)

Akar dan resolusi konflik :: Studi tentang konflik tanah garapan di area hak guna usaha (HGU) Kebon Dolok Sinumbah, Kabupaten Simalungun, Propinsi Sumatera Utara
by: , SUPRIHATININGSIH, et al.
Published: (2004)

Pemilikan dan peralihan hak atas tanah karena pewarisan di Kecamatan Pangururan Kabupaten Daerah Tingkat II Tapanuli Utara
by: , SAMOSIR, Martinus, et al.
Published: (1990)

Studi banding pelaksanaan konsolidasi tanah perkotaan di Kabupaten Dati II Semarang dan Dati II Bantul
by: , SOESANTO, J.B, et al.
Published: (1990)

Praktek pembebasan hak milik atas tanah untuk pembangunan di Kabupaten Daerah Tk.II Lombok Barat
by: , RINGGEN, I Wayan, et al.
Published: (1990)

Penerapan hak ulayat laut masyarakat hukum adat dalam perspektif otonomi daerah di Kabupaten Halmahera Selatan
by: , DJUBEDI, Daud, et al.
Published: (2008)

Redistribusi tanah obyek landreform bekas hak erfpacht (Verponding No.4 dan No.6) dan permasalahannya di Kabupaten Lampung Selatan
by: , MUJAHIDIN, et al.
Published: (2001)

Kedudukan surat perjanjian tentang pengalokasian, penggunaan dan pengurusan tanah atas bagian-bagian tertentu di atas tanah hak pengelolaan otorita pengembangan daerah industri Pulau Batam dan dampaknya di masa mendatang
by: , VIVIN, et al.
Published: (2008)

Status hukum hak atas tanah yang dikuasai bekas fetor di wilayah bekas swapraja Timor Barat Nusa Tenggara Timur setelah berlakunya undang-undang nomor 5 tahun 1960
by: , NOME, Yorhan Yohanis, et al.
Published: (1998)

Eksistensi hak ulayat masyarakat hukum adat Lundayeh di Krayan, Kabupaten Nunukan Kalimantan Timur dalam era otonomi daerah
by: , FIRDAUS, Henra, et al.
Published: (2009)

Sengketa tanah hak pakai antara Pemerintah RI Cq. Departemen Perhubungan Laut Kantor Administrator Pelabuhan Dumai dengan H. Tan Hardi Harahap di Kota Dumai Propinsi Riau :: Analisis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor : 28/PDT.G/2006/PN.Dum
by: , HERIYATI, et al.
Published: (2009)

KEPASTIAN HUKUM PEROLEHAN HAK GUNA USAHA (HGU) PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DALAM UPAYA MENCIPTAKAN IKLIM INVESTASI YANG KONDUSIF DI KABUPATEN PASAMAN BARAT (Studi Kasus PT. Laras Inter Nusa di Kabupaten Pasaman Barat)
by: Erlis Erlis
Published: (2019-03-01)

Keberadaan hak ulayat di kabupaten Toba Samosir dalam kaitannya dengan penyelenggaraannya otonomi daerah
by: , KATHARINA, Evie, et al.
Published: (2003)

Pelaksanaan Redistribusi Tanah Eks Hak Guna Usaha
by: Zaenal Arifin, et al.
Published: (2023-07-01)

Status tanah yang dikuasai rakyat berdasarkan hukum adat dalam kaitannya dengan pemberian hak guna usaha (HGU) kepada pengusaha swasta nasional di Kabupaten Aceh Barat = The Status of Land Occupied by the People Under ..
by: Perpustakaan UGM, i-lib
Published: (1995)

Penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan pemutusan hubungan kerja di perusahaan oleh pegawai perantara di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta
by: , SETIAWATI, Niken, et al.
Published: (2002)

Penguasaan pulau-pulau kecil oleh perorangan dan badan hukum di Provinsi Sulawesi Selatan
by: , FARIDA, et al.
Published: (2000)