Implementasi konsep fungsi sosial hak atas tanah dalam pemberian hak guna usaha (HGU) kepada PT. Pagilaran di Kabupaten Batang Propinsi Jawa tengah

Implementasi konsep fungsi sosial hak atas tanah dalam pemberian hak guna usaha (HGU) kepada PT. Pagilaran di Kabupaten Batang Propinsi Jawa tengah

Bibliographic Details
Main Authors:	, HENDRATMOKO, Ratna, , Prof.Dr. Maria S.W. Sumardjono, SH.,MCl.,MPA
Format:	Thesis
Published:	[Yogyakarta] : Universitas Gadjah Mada 2003
Subjects:	ETD

Similar Items

Pembatalan hak guna usaha (HGU) PT. Sinar Kartasura di Kabupaten Semarang
by: , SILVIANA, Ana, et al.
Published: (2002)

Status tanah yang dikuasai rakyat berdasarkan hukum adat dalam kaitannya dengan pemberian hak guna usaha kepada pengusaha swasta nasional di Kabupaten Aceh Barat
by: , ILYAS, et al.
Published: (1995)

Pemberian hak sewa atas tanah kepada petani di kawasan situs purbakala Dieng
by: , SUBEKTI, Rahayu, et al.
Published: (2002)

KONSTRUKSI HUKUM PEMBERIAN HAK GUNA BANGUNAN DAN HAK PAKAI DI ATAS TANAH KRATON DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
by: , Athanasia Dian Santi, S.H, et al.
Published: (2011)

Sengketa tanah HGU antara PT. Pagilaran dengan petani di Kabupaten Batang Propinsi Jawa Tengah
by: , PAHLEFI, et al.
Published: (2004)

Penguasaan tanah-tanah bekas hak asal konversi hak barat oleh rakyat di DKI Jakarta setelah berlakunya Keppres No.32/1979 tentang pokok-pokok kebijaksanaan dalam rangka pemberian hak baru atas tanah asal konversi hak barat
by: , WIDJAYANTO, R.B. Agus, et al.
Published: (1997)

Pemberian hak atas bagian tanah hak pengelolaan :: Studi kasus pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1997 di lingkungan Perumka Daerah Operasi VII Madiun
by: , SEKARMADJI, Agus, et al.
Published: (1999)

PERPANJANGAN HAK GUNA BANGUNAN-BERSAMA ATAS SATUAN RUMAH SUSUN (Studi kasus Rumah Susun Klender Jakarta Timur)
by: , Andita Suharto, et al.
Published: (2012)

Status tanah yang dikuasai rakyat berdasarkan hukum adat dalam kaitannya dengan pemberian hak guna usaha (HGU) kepada pengusaha swasta nasional di Kabupaten Aceh Barat = The Status of Land Occupied by the People Under ..
by: Perpustakaan UGM, i-lib
Published: (1995)

Jaminan kepastian hukum hak atas tanah yang dikuasai rakyat berdasarkan hukum adat dalam kaitannya dengan penyediaan dan pemberian hak atas tanah untuk perusahaan kawasan industri di Kabupaten Dati II Kupang
by: , PEKUWALI, Umbu Lily, et al.
Published: (1998)

Eksistensi dan kedudukan hak Ulayat di Sumatera Barat setelah berlakunya UUPA
by: , SYAFRIL, et al.
Published: (1993)

Keberadaan hak ulayat menurut hukum adat Aceh di Kabupaten Aceh Tengah
by: , RATNAWATI, et al.
Published: (2003)

Konversi hak atas tanah ganggam bauntuak menurut UUPA di Sumatera Barat
by: , WARMAN, Kurnia, et al.
Published: (1998)

Eksistensi dan kedudukan hak pengelolaan dalam hukum tanah Indonesia (Studi kasus Proyek Ancol)
by: , WIDODO, Wahyu, et al.
Published: (1993)

Analisa terhadap peran organisasi pekerja dalam menyikapi terjadinya aksi penggarapan areal hak guna usaha (HGU) di PT. Perkebunan Nusantaar IX Jawa Tengah
by: , WIDJAJANTO, Adi, et al.
Published: (2009)

Hak menguasai atas perairan pantai untuk usaha budidaya laut dan penangkapan ikan di Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan
by: , SAAD, Sudirman, et al.
Published: (1994)

PEMECAHAN HAK GUNA BANGUNAN INDUK MENJADI HAK GUNA BANGUNAN PERSEORANGAN DI ATAS HAK PENGELOLAAN
by: , Antonius Adityo Ariwibowo, et al.
Published: (2013)

Keberadaan hak ulayat di kabupaten Toba Samosir dalam kaitannya dengan penyelenggaraannya otonomi daerah
by: , KATHARINA, Evie, et al.
Published: (2003)

Akar dan resolusi konflik :: Studi tentang konflik tanah garapan di area hak guna usaha (HGU) Kebon Dolok Sinumbah, Kabupaten Simalungun, Propinsi Sumatera Utara
by: , SUPRIHATININGSIH, et al.
Published: (2004)

Peralihan hak milik atas tanah hasil pelaksanaan transmigrasi :: Studi kasus di Unit Permukiman Transmigrasi I Jantho Aceh Besar
by: , BATHLIMUS, et al.
Published: (1997)

Pemilikan dan peralihan hak atas tanah karena pewarisan di Kecamatan Pangururan Kabupaten Daerah Tingkat II Tapanuli Utara
by: , SAMOSIR, Martinus, et al.
Published: (1990)

Praktek pembebasan hak milik atas tanah untuk pembangunan di Kabupaten Daerah Tk.II Lombok Barat
by: , RINGGEN, I Wayan, et al.
Published: (1990)

Penerapan hak ulayat laut masyarakat hukum adat dalam perspektif otonomi daerah di Kabupaten Halmahera Selatan
by: , DJUBEDI, Daud, et al.
Published: (2008)

Pelaksanaan perubahan hak guna bangunan yang dibebani hak tanggungan menjadi hak milik
by: , PADANG, Redi Allo, et al.
Published: (2008)

Pandangan kritis terhadap pelaksanaan pemberian hak guna usaha kepada perusahaan perkebunan dalam rangka PMA di Kabupaten Labuhan Batu
by: , DALIMUNTHE, Chadidjah, et al.
Published: (1993)

Redistribusi tanah obyek landreform bekas hak erfpacht (Verponding No.4 dan No.6) dan permasalahannya di Kabupaten Lampung Selatan
by: , MUJAHIDIN, et al.
Published: (2001)

Eksistensi hak ulayat masyarakat hukum adat Lundayeh di Krayan, Kabupaten Nunukan Kalimantan Timur dalam era otonomi daerah
by: , FIRDAUS, Henra, et al.
Published: (2009)

Kedudukan hukum hak atas tanah masyarakat di dalam kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) di Kabupaten Daerah Tingkat II Kerinci
by: , ROSMIDAH, et al.
Published: (1997)

Pengaruh Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan terhadap hak masyarakat hukum adat untuk mengelola hutan jati Gendereh Kabupaten Sumedang
by: , WIDAJANTO, Ruddy, et al.
Published: (2006)

Pembuktian hak dalam pendaftaran tanah sistematik pada proyek administrasi pertanahan di Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Propinsi Jawa Barat
by: , TENRISAU, Andi, et al.
Published: (2000)

IMPLEMENTASI PEMBERIAN HAK TANGGUNGAN TERHADAP PERINGKAT HAK TANGGUNGAN
by: , TRISAKTI ADI SAPUTRO, et al.
Published: (2013)

Kedudukan surat perjanjian tentang pengalokasian, penggunaan dan pengurusan tanah atas bagian-bagian tertentu di atas tanah hak pengelolaan otorita pengembangan daerah industri Pulau Batam dan dampaknya di masa mendatang
by: , VIVIN, et al.
Published: (2008)

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBERIAN HAK GUNA BANGUNAN TANPA JANGKA WAKTU DIATAS TANAH HAK PENGELOLAAN YANG MENJADI JAMINAN KREDIT
by: , winny arianila, et al.
Published: (2013)

Pelaksanaan perpanjangan hak guna bangunan dan hak pakai atas tanah hak pengelolaan di Kota Pekanbaru
by: , SULARSO, Sonny, et al.
Published: (2009)

Peningkatan hak atas tanah dari hak guna bangunan menjadi hak milik di Kabupaten Sleman Yogyakarta
by: , ARI, Awesti Tunggo, et al.
Published: (2006)

Beri hak kepada pengeluar lain
by: Ishak, Mahani
Published: (2021)

Sengketa tanah hak pakai antara Pemerintah RI Cq. Departemen Perhubungan Laut Kantor Administrator Pelabuhan Dumai dengan H. Tan Hardi Harahap di Kota Dumai Propinsi Riau :: Analisis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor : 28/PDT.G/2006/PN.Dum
by: , HERIYATI, et al.
Published: (2009)

Status hukum hak atas tanah yang dikuasai bekas fetor di wilayah bekas swapraja Timor Barat Nusa Tenggara Timur setelah berlakunya undang-undang nomor 5 tahun 1960
by: , NOME, Yorhan Yohanis, et al.
Published: (1998)

Gerakan petani Pagilaran Kecamatan Blado, Kabupaten Batang, Jawa Tengah
by: , HANDAYANI, Dwi Wahyu, et al.
Published: (2004)

Pengendalian alih fungsi tanah pertanian menjadi tanah non pertanian di Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Utara
by: , ABDURRAHMAN, et al.
Published: (1997)