Fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap keuangan daerah dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa

Fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap keuangan daerah dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa

Bibliographic Details
Main Authors:	, ESTININGSIH, Mudji, , Prof.Dr. Muchsan, SH
Format:	Thesis
Published:	[Yogyakarta] : Universitas Gadjah Mada 2003
Subjects:	ETD

Similar Items

Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa di Kabupaten Timor TengahUtara
by: , FANU, Alexander, et al.
Published: (2006)

Fungsi Badan Pemeriksa Keuangan dalam pelaksanaan pengawasan terhadap pemerintah untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa
by: , PINASANG, Dani Robert, et al.
Published: (2006)

Fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam peningkatan pendapatan asli daerah di Kabupaten Tegal
by: , MA'MUN, Moh. Nur, et al.
Published: (2003)

Sistem pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Madiun
by: , PURWANINGRUM, Dyah Antarukmi, et al.
Published: (2003)

Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah
by: , GUNARDI, Fu'at, et al.
Published: (2005)

Kebijakan restrukturisasi organisasi perangkat daerah dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa :: Studi di Kota Ternate
by: , KASIM, Deny Gunawan, et al.
Published: (2004)

Pelaksanaan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah :: Studi kasus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Jambi
by: , SYAMSURIZAL, et al.
Published: (2004)

Pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah oleh Dewan Perwakilan Rakyat daerah di Kabupaten Bulungan Propinsi Kalimantan Timur
by: , SUMAJI, et al.
Published: (2007)

Fungsi komisi Ombudsman Nasional dalam mendukung perwujudan Pemerintahan yang bersih dan berwibawa
by: , DWIYANA, Rusma, et al.
Published: (2005)

Perkembangan pengaturan atas fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
by: , RIDLWAN, Zulkarnain, et al.
Published: (2010)

Pengawasan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah di Kabupaten Kapuas
by: , PERWITAJATI, Arnes Satyari, et al.
Published: (2010)

PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN LEMBAGA OMBUDSMAN DAERAH DALAM MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BAIK DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
by: , Agus Triono, SH, et al.
Published: (2011)

IMPLEMENTASI FUNGSI PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TERHADAP PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH OLEH KEPALA DAERAH DI KABUPATEN CILACAP (STUDI PADA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CILACAP PERIODE 2004 â�� 2009)
by: , MUHAMMAD SYAIFUL ANWAR, et al.
Published: (2011)

PERTANGGUNGJAWABAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SEBAGAI SALAH SATU UNSUR PENYELENGGARA PEMERINTAHAN DAERAH
by: , LILIS MARYATI, SH, et al.
Published: (2012)

Pelaksanaan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menentukan kebijaksanaan Pemerintah Daerah
by: , USMAN, Bustami, et al.
Published: (1993)

Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD) dalam melakukan pengawasan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (APBD) untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten SIntang
by: , BERAGE, Yohanes Romy KM, et al.
Published: (2007)

Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam peningkatan pendapatan asli daerah guna mendukung pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Banyumas
by: , SUMARDI, et al.
Published: (2002)

Urgensi Penguatan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Daerah RI dalam Sistem Checks and Balances Dengan Dewan Perwakilan Rakyat
by: , Achmad Syukron Jazuly, et al.
Published: (2012)

Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap penggunaan dana perimbangan daerah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
by: , SURYANA, Muhammad Rizki, et al.
Published: (2010)

Pengawasan lembaga legislatif terhadap lembaga eksekutif dalam rangka menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa di kabupaten Indramayu
by: , KURYANTO, Toto, et al.
Published: (2002)

Fungsi dan peran Dewan Perwakilan Rakyat daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah :: Studi di Provinsi Papua
by: , WAROMI, Juliana J, et al.
Published: (2005)

Fungsi pengawasan DPRD terhadap pemerintah daerah dalam mewujudkan aparatur pemerintah daerah yang bersih dan bebas dari korupsi kolusi dan nepotisme (KKN) di Kabupaten Banyumas
by: , PURWITO, et al.
Published: (2002)

Pelaksanaan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Tuban periode tahun 1987-1992
by: , WIDYASTUTI, Haeny Relawati Rini, et al.
Published: (1996)

PROSES PERUMUSAN PERATURAN DAERAH DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DIY
by: , SIDIQ CAHYA NUGRAHA, et al.
Published: (2014)

Perwujudan pemerintahan yang bersih dan berwibawa dalam negara kesejahteraan
by: , Muchan
Published: (1999)

PERAN DAN FUNGSI PANITIA KHUSUS DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
by: , RR. ASRI LINDA K, et al.
Published: (2014)

Fungsi pengawasan badan perwakilan desa (BPD) dalam menciptakan pemerintahan desa yang baik dan di kabupaten Tegal
by: , PRASETIAWAN, et al.
Published: (2003)

Pelaksanaan fungsi pengawasan Badan Pemeriksa Keuangan terhadap pertanggungjawaban keuangan daerah :: Studi pada BPK-RI Perwakilan Provinsi DIY
by: , SETYAWAN, Dedi, et al.
Published: (2010)

Pelaksanaan fungsi pengawasan oleh DPRD dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik di Kabupaten Timor Tengah Selatan
by: , BANUNAEK, Yusak E, et al.
Published: (2004)

Perwujudan pemerintah yang bersih dan berwibawa dalam konteks kesejahteraan rakyat di kota Palembang
by: , AGUSTINA, Enny, et al.
Published: (2002)

Peran dewan perwakilan rakyat daerah dalam mewujudkan ketahanan politik daerah (Studi Di DPRD kabupaten Bantul Periode 2004-2009 propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)
by: , SATIONO, Teguh Imam, et al.
Published: (2008)

Fungsi pengawasan DPRD terhadap pemerintah daerah dalam bidang keuangan daerah di Kabupaten Kutai Kartanegara
by: , ANWAR, H. Chairil, et al.
Published: (2002)

Pengawasan DPRD terhadap pertanggungjawaban penggunaan APBD Kepala Daerah dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik di Kabupaten Sampang
by: , MARTULI, et al.
Published: (2004)

Peranan Badan Pengawas Daerah dalam mewujudkan aparatur yang bersih berwibawa dan bebas korupsi nepotisme di Kabupaten Cilacap
by: , CHARIRI, H.A. Ashuri, et al.
Published: (2003)

Pelaksanaan hak mengadakan penyelidikan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah
by: , LAREKENG, Isnaeni, et al.
Published: (2005)

KINERJA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN BIREUEN DALAM PELAKSANAAN FUNGSI LEGISLASI
by: , MUAZZINAH, et al.
Published: (2014)

Strategi pengambilan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bengkalis
by: , ARYANI, Linda, et al.
Published: (2007)

Pengawasan penggunaan keuangan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah
by: , HARIASENA, et al.
Published: (2002)

Pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD dalam bidang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik :: Studi di Kabupaten Manggarai Provinsi NTT
by: , AMPUR, Ferdinand, et al.
Published: (2006)

Pertanggungjawaban Kepala Daerah sebagai sarana pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah :: Suatu studi pada DPRD Kota Kupang dan Kabupaten Timor Tengah Selatan-Nusa Tenggara Timur
by: , DAENG, Ernawati, et al.
Published: (2003)