Pertanggungjawaban Kepala daerah terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 :: Studi kasus di Pemerintahan Daerah Kabupaten Banyumas

Pertanggungjawaban Kepala daerah terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 :: Studi kasus di Pemerintahan Daerah Kabupaten Banyumas

Bibliographic Details
Main Authors:	, MAHMUDI, , Prof.Dr. Sri Soemantri Martosuwignjo, SH
Format:	Thesis
Published:	[Yogyakarta] : Universitas Gadjah Mada 2003
Subjects:	ETD

Similar Items

Pengawasan represif terhadap peraturan daerah dan keputusan Kepala Daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
by: , WIRANTO, Singgih, et al.
Published: (2004)

Pelaksanaan pengawasan DPRP terhadap dana perimbangan daerah Undang-Undang nomor 25 tahun 1999 :: Studi kasus di Kabupaten Banyumas
by: , MULYADI, et al.
Published: (2003)

Implementasi kebijakan Undang-undang nomor: 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah :: Studi kasus Kabupaten Klaten
by: , PURNOMO, Hadi, et al.
Published: (2002)

Penyelenggaraan kewenangan bidang perhubungan di Kabupaten Tegal setelah berlakunya Undang-undang No.22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah
by: , ZAMZAMI, A, et al.
Published: (2003)

Efektivitas pekerja sosial Kecamatan Kabupaten Gunung Kidul era Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah
by: , HASHIM, Fadhil, et al.
Published: (2003)

Depresiasi Makna Konkuren dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah Terhadap Daerah Kepulauan
by: Syafaat Anugrah Pradana, et al.
Published: (2023-01-01)

Konstitusionalitas Pengaturan Dekonsentrasi dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
by: William Sanjaya
Published: (2015-12-01)

Pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 di bidang kepariwisataan
by: , SUYATNO, et al.
Published: (2002)

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KELURAHAN DI KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA DALAM RANGKA PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1979
by: Perpustakaan UGM, i-lib
Published: (1991)

Analisa Perbandingan Atas Undang Undang Pemerintahan Daerah Di Indonesia
by: Wawan Dharma Setiawan
Published: (2020-03-01)

Evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 :: Studi kasus Kecamatan Mersam
by: , MASHERUDIN, et al.
Published: (2000)

MODEL PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH MENURUT UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
by: King Sulaiman
Published: (2018-10-01)

Pendapatan asli daerah kota Yogyakarta dalam undang-undang nomor 22 tahun 1999
by: , RAHARJA, Sugito, et al.
Published: (2003)

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Penataan Ruang setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Studi Kota Mataram)
by: Ari Dafid
Published: (2017-11-01)

Peranan Badan Pengawas daerah terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah
by: , WAHYONO, et al.
Published: (2003)

PERANAN PEMERINTAH KOTA BIMA (NTB) DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH GOVERNNANCE
by: , Hendra, SH, et al.
Published: (2011)

PERTANGGUNGJAWABAN DISKRESI PEMERINTAH DAN HUBUNGANNYA DENGAN ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK (AUPB) MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
by: Firstnandiar Glica Aini Suniaprily, et al.
Published: (2023-04-01)

Legitimasi Pemilihan Kepala/Wakil Kepala Daerah dalam Sistem Pemerintahan Otonomi Daerah
by: Marulak Pardede
Published: (2018-06-01)

Penyelenggaraan pemerintahan kecamatan pasca Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 di Kabupaten Pasaman Sumatera Barat :: Kasus Kecamatan Lubuk Sikaping dan Tigo Nagari
by: , RIFANTO, Djoko, et al.
Published: (2002)

Konflik Kepala Daerah dengan Birokrasi :: Studi tentang Konflik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Temanggung
by: , SANTOSO, Herman, et al.
Published: (2007)

Optimalisasi Pelayanan Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
by: Marifa Ayu Kencana
Published: (2020-03-01)

PERTANGGUNGJAWABAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SEBAGAI SALAH SATU UNSUR PENYELENGGARA PEMERINTAHAN DAERAH
by: , LILIS MARYATI, SH, et al.
Published: (2012)

Proses pemilihan Kepala Daerah di bawah Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 :: STudi kasus pemilihan Bupati/Wakil Bupati Karang Anyar
by: , DWIPUTRANTI, L. Erni Februaria, et al.
Published: (2004)

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH PUSAT DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PEMERINTAH DAERAH
by: Husin Ilyas
Published: (2015-12-01)

Analisa sikap penerimaan pegawai kantor Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Bengkulu terhadap perubahan akibat pemberlakuan otonomi daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999
by: , RINALSON, Alpan, et al.
Published: (2001)

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA DI INDONESIA BERDASARKANUU No. 32TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
by: Yusdianto Yusdianto
Published: (2016-02-01)

KONSISTENSI PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN DAERAH MENURUT PERSPEKTIF KONSTITUSIONAL
by: Sita Agustina
Published: (2013-06-01)

Manajemen Pemerintahan Daerah
by: Redaksi Redaksi
Published: (2020-03-01)

Pemberhentian Kepala Daerah oleh Dewa Perwakilan Rakyat Daerah :: Studi kasus pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kampar-Provinsi Riau berdasarkan Undang-undang No.22 Tahun 1999
by: , YATARULLAH, et al.
Published: (2004)

Proyeksi potensi retribusi Daerah DKI Jakarta berdasarkan undang-undang nomor 18 tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah
by: , ZAINAL, et al.
Published: (1997)

Status Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Bingkai Demokrasi Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 (Studi Kasus Pengisian Jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah)
by: Fajar Laksono, et al.
Published: (2016-05-01)

Studi komparasi Undang-undang No.22 Tahun 1999 dan Undang-undang No.32 Tahun 2004 tentang Hubungan Kelembagaan Kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di Kabupaten Sumbawa
by: , TAUFIKURAHMAN, et al.
Published: (2007)

Pelaksanaan ketentuan Pasal 87 dan Pasal 88 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dalam kaitannya dengan otonomi daerah
by: , MANURUNG, Romualdo, et al.
Published: (2004)

Peranan DPRD dalam melaksanakan fungsi legislasi :: Studi kasus di Pemerintahan Kabupaten Banyumas
by: , SUSILO, Sugiri Hardomo, et al.
Published: (2003)

Pelaksanaan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia :: Studi implementasi Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 dan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 di Kabupaten Sleman
by: , SOY, Reasey, et al.
Published: (2004)

Sistem pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Madiun
by: , PURWANINGRUM, Dyah Antarukmi, et al.
Published: (2003)

Implikasi Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 terhadap struktur penerimaan daerah Propinsi Maluku Utara
by: , MAHMUD, Imran, et al.
Published: (2001)

Ambiguitas dan Inkonsistensi Kedudukan serta Kewenangan Wakil Kepala Daerah dalam Sistem Pemerintahan Daerah
by: Syafri Hariansah, et al.
Published: (2022-06-01)

Pengawasan DPRD terhadap pertanggungjawaban penggunaan APBD Kepala Daerah dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik di Kabupaten Sampang
by: , MARTULI, et al.
Published: (2004)

PELAKSANAAN PENDELEGASIAN WEWENANG BUPATI KEPADA CAMAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
by: Riko Eka Kusuma
Published: (2016-09-01)