Perwujudan otonomi di bidang pertanahan di Kabupaten Banyumas

Perwujudan otonomi di bidang pertanahan di Kabupaten Banyumas

Bibliographic Details
Main Authors:	, MUNTORICHIN, , Prof. Soehino, SH
Format:	Thesis
Published:	[Yogyakarta] : Universitas Gadjah Mada 2003
Subjects:	ETD

Similar Items

Hubungan antara Kabupaten dan desa dalam penyelenggaraan otonomi daerah di Kabupaten Banyumas
by: , IKSAN, Fatikul, et al.
Published: (2002)

Optimalisasi pelaksanaan kewenangan bidang pertanahan di Kota Samarinda
by: , ISMAIL, Mohammad Amin, et al.
Published: (2002)

Pelaksanaan desentralisasi kewenangan di bidang pertanahan di kabupaten Hulu Sungai Utara akibat adanya keputusan presiden nomor 10 tahun 2001 tentang pelaksanaan otonomi daerah di bidang pertanahan
by: , MILIYANTI, et al.
Published: (2003)

Hubungan camat dengan bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Banyumas Jawa Tengah
by: , SUTONTRO, Bedjo, et al.
Published: (2002)

Analisis pendapatan asli daerah sebagai faktor pendukung perwujudan otonomi daerah di Kabupaten Lamongan
by: , CAHYONO, Agus, et al.
Published: (2001)

Peranan kantor perhubungan dalam rangka menunjang pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Cilacap
by: , SARJONO, Agus, et al.
Published: (2002)

Efektivitas pelayanan publik bidang pertanahan di Kantor Pertanahan Jakarta Utara
by: , SUGITO, et al.
Published: (2005)

ANALISIS EFEKTIVITAS PELAYANAN PUBLIK DI BIDANG PERTANAHAN TERHADAP PENERAPAN STANDAR PELAYANAN PERTANAHAN PADA KANTOR PERTANAHAN KOTA YOGYAKARTA
by: , SRIYANTI, et al.
Published: (2013)

Konflik kewenangan di bidang pertanahan terhadap penguasaan tanah di Batam
by: , SOLICHIN, Bastoni, et al.
Published: (2007)

Kinerja Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menyelenggarakan pelayanan publik di bidang pertanahan
by: , ARININGSIH, Nurul, et al.
Published: (2001)

Kualitas pelayanan publik bidang pertanahan :: Studi kasus pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul
by: , WARMAN, Tony, et al.
Published: (2010)

Pengaruh otonomi daerah terhadap peningkatan pendapatan asli daerah Kabupaten Gunungkidul di bidang pariwisata
by: , SUGIYANTI, Sri, et al.
Published: (2003)

Pengaturan perubahan pemerintah kelurahan menjadi pemerintahan desa dalam sistem otonomi daerah di Kabupaten Banyumas
by: , SUKMA, Dwi Irawan, et al.
Published: (2003)

Pelaksanaan asas tugas pembantuan bidang fiskal dalam penyelenggaraan otonomi daerah :: Studi kasus pelaksanaan tugas pembantuan dalam pemungutan pajak pemerintah pusat oleh daerah di Kabupaten Banyumas
by: , PRIYONO, Bambang, et al.
Published: (2003)

PELAYANAN BIDANG PENDIDIKAN DI ERA OTONOMI DAERAH KABUPATEN KLAT
by: , IRWAN, et al.
Published: (2011)

Tinjauan hukum terhadap kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang dalam penataan bidang pertanahan
by: , DIRMAN, Erfian Nur, et al.
Published: (2010)

KEBIJAKAN PERTANAHAN PADA ERA OTONOMI DAERAH DI BIDANG HAK GUNA USAHA PERKEBUNAN
by: Perpustakaan UGM, i-lib
Published: (2011)

Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam peningkatan pendapatan asli daerah guna mendukung pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Banyumas
by: , SUMARDI, et al.
Published: (2002)

Peranan Badan Perwakilan Desa dalam melaksanakan fungsi legislasi pemerintahan desa :: Studi kasus di Desa-desa dalam wilayah Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas
by: , DWIJONO, Edi, et al.
Published: (2004)

Penentuan nilai jual global obyek pajak bumi dan bangunan dalam sistem otonomi daerah di Kabupaten Banyumas
by: , SUGIYANTO, Untung, et al.
Published: (2003)

Peranan PPAT dalam mewujudkan tertib hukum pertanahan dan tertib administrasi pertanahan di Kabupaten Sleman
by: , ISMOYOWATI, Novita, et al.
Published: (2002)

Upaya pemerintah daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah di bidang kepariwisataan di Kota Samarinda
by: , HARTONO, Rubby, et al.
Published: (2003)

Konflik peran organisasi antara Badan Pengendalian Pertanahan daerah dan Kantor Pertanahan dalam fungsi pengendalian kebijakan pertanahan di Kabupaten Sleman
by: , HANDOYO, Priyo, et al.
Published: (2005)

Dampak otonomi daerah terhadap pelayanan sosial di bidang Catatan Sipil di Kabupaten Kulonprogo
by: , SUBAGYO, Px, et al.
Published: (2005)

Peranan pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C dalam peningkatan pendapatan asli daerah Kabupaten Banyumas
by: , MUHAMMAD, Abdullah, et al.
Published: (2004)

Perkembangan Investasi di Bidang Industri Telekomunikasi Selular Kaitannya dengan Otonomi Daerah
by: , PUTRO, Gamal Haryo, et al.
Published: (2007)

UPAYA KANTOR PERTANAHAN DALAM MENANGGULANGI SERTIPIKAT GANDA DI KABUPATEN KUBU RAYA PONTIANAK
by: , Henny, S.H.,, et al.
Published: (2014)

Analisis pendapatan asli daerah sebagai faktor pendukung perwujudan otonomi daerah di Kotamadya Daerah Tingkat II Medan
by: , BAKARA, Vuko Redward Wilson, et al.
Published: (1996)

Upaya pemberdayaan pedagang kaki lima melalui kerjasama antara pemerintah daerah dengan swasta dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Banyumas
by: , MACHKOTA, Ari, et al.
Published: (2003)

Implementasi kebijaksanaan pajak dan retribusi sebagai upaya peningkatan PADS dalam rangka perwujudan otonomi daerah
by: , KIRANA, Nina, et al.
Published: (1995)

Fungsi Camat dalam pembangunan masyarakat daerah di Kabupaten Banyumas
by: , KUSUMANDANI, Asis, et al.
Published: (2003)

PENOLAKAN PENDAFTARAN TANAH BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SLEMAN
by: , BAMBANG SUHARTO, et al.
Published: (2013)

Peran kantor pertanahan dalam mengatasi kepemilikan tanah absentee di Kabupaten Magelang
by: , DEWI, Elva Kurnia, et al.
Published: (2010)

Pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 di bidang kepariwisataan
by: , SUYATNO, et al.
Published: (2002)

Kemampuan implementasi kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah :: Studi kasus Kabupaten Dati II Banyumas
by: , RUDWIANTO, Didi, et al.
Published: (1998)

Peranan Badan Pengawas Kota Samarinda dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah
by: , MUASHOMAH, et al.
Published: (2003)

Pemberdayaan asas self assesment pada pajak hotel dan restoran dalam upaya meningkatkan pendapatan daerah dan menyongsong pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Banyumas
by: , JUNAEDI, Deddy, et al.
Published: (2002)

Perwujudan pemenuhan hak asasi manusia bagi tersangka-terdakwa dalam konteks sistem negara hukum Indonesia :: Studi tentang perlindungan hak asasi manusia bagi tersangka-terdakwa di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Yogyakarta
by: , RUSWANTO, Yhoga Aditya, et al.
Published: (2009)

Perlindungan hukum konsumen obat tradisional (Jamu) di Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Cilacap
by: , HAERANI, Yunita Cahaya, et al.
Published: (2002)

PERSEPSI PELANGGAN TERHADAP PELAYANAN PUBLIK DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MAGELANG
by: , ADI CAHYANTO, S.Si.T, et al.
Published: (2011)