Peranan kejaksaan sebagai pengacara negara dalam pengembalian tanah negara yang dikuasai pihak ketiga di daerah Jawa Barat

Peranan kejaksaan sebagai pengacara negara dalam pengembalian tanah negara yang dikuasai pihak ketiga di daerah Jawa Barat

Bibliographic Details
Main Authors:	, RIYONO, , Prof.Dr. Maria SW Sumardjono, S.H.MCL.MPA
Format:	Thesis
Published:	[Yogyakarta] : Universitas Gadjah Mada 2003
Subjects:	ETD

Similar Items

Kedudukan lembaga kejaksaan sebagai pengacara negara dalam sistem peradilan tata usaha negara :: Analisis terhadap Undang-undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan RI
by: , KODRAT, Akmal, et al.
Published: (2004)

Status tanah yang dikuasai rakyat berdasarkan hukum adat dalam kaitannya dengan pemberian hak guna usaha kepada pengusaha swasta nasional di Kabupaten Aceh Barat
by: , ILYAS, et al.
Published: (1995)

Pengelolaan tanah negara dan permasalahannya di Kotamadia Semarang
by: , SANUSI, et al.
Published: (1998)

Status hukum hak atas tanah yang dikuasai bekas fetor di wilayah bekas swapraja Timor Barat Nusa Tenggara Timur setelah berlakunya undang-undang nomor 5 tahun 1960
by: , NOME, Yorhan Yohanis, et al.
Published: (1998)

Perubahan tanah adat menjadi tanah negara :: Studi atas tanah ageman Gontor Paer di Desa Senaru Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Barat Propinsi Nusa Tenggara Barat
by: , BAHRI, Saiful, et al.
Published: (2008)

Penguasaan tanah oleh warga negara asing di Kabupaten Badung
by: , SUMARDIKA, I Nyoman, et al.
Published: (2007)

Peranan jaksa sebagai pengacara negara dalam penyelesaian kredit macet pada Bank-bank pemerintah di Kalimantan Timur
by: , PURNOMO, Sugeng, et al.
Published: (2002)

Pendapatan dan fertilitas di negara-negara ketiga
by: Perpustakaan UGM, i-lib
Published: (1992)

Jaminan kepastian hukum hak atas tanah yang dikuasai rakyat berdasarkan hukum adat dalam kaitannya dengan penyediaan dan pemberian hak atas tanah untuk perusahaan kawasan industri di Kabupaten Dati II Kupang
by: , PEKUWALI, Umbu Lily, et al.
Published: (1998)

Redistribusi tanah obyek landreform bekas hak erfpacht (Verponding No.4 dan No.6) dan permasalahannya di Kabupaten Lampung Selatan
by: , MUJAHIDIN, et al.
Published: (2001)

Keberadaan hak ulayat di kabupaten Toba Samosir dalam kaitannya dengan penyelenggaraannya otonomi daerah
by: , KATHARINA, Evie, et al.
Published: (2003)

Status hukum tanah-tanah yang dikuasai Kraton Yogyakarta
by: , ZAMSURI, et al.
Published: (1991)

Tabungan pihak ketiga sebagai jaminan kredit pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Makassar
by: , LAGOAN, Indriani, et al.
Published: (2006)

Utiliti ketiga perkukuh infrastruktur digital negara
by: Abd Mutalib, Zanariah, et al.
Published: (2020)

Eksistensi dan kedudukan hak Ulayat di Sumatera Barat setelah berlakunya UUPA
by: , SYAFRIL, et al.
Published: (1993)

Peranan kejaksaan dalam mengaktualisasikan good governance
by: , RAHEL, et al.
Published: (2008)

Deposito pihak ketiga sebagai jaminan bank garansi pada PT Bank Negara Indonesia (persero) Tbk cabang Balikpapan
by: , FAZRIANSYAH, Desy, et al.
Published: (2010)

KEWENANGAN NEGARA UNTUK MENGATUR DALAM KONSEP PENGUASAAN TANAH OLEH NEGARA
by: , Sumardjono, Maria Sriwulani
Published: (1998)

Pihak ketiga bantu rumus nahas Elmina
by: Utusan Malaysia
Published: (2023)

Konversi hak atas tanah ganggam bauntuak menurut UUPA di Sumatera Barat
by: , WARMAN, Kurnia, et al.
Published: (1998)

Prestasi ekonomi negara suku ketiga lebih kukuh
by: Mohamad, Hazwan Faisal
Published: (2020)

Pembinaan negara bangsa tanggungjawab semua pihak
by: Utusan Malaysia,
Published: (2017)

Gugatan perdata sebagai upaya pengembalian kekayaan negara dalam tindak pidana korupsi
by: , WARDANIE, Ismaya Hera, et al.
Published: (2005)

Efektifitas penegakan hukum tindak pidana korupsi dalam rangka pengembalian kerugian negara
by: , HARIANTO, Teguh, et al.
Published: (2008)

Nurzahirah mahu jadi pengacara terkenal
by: Utusan Malaysia,
Published: (2013)

Praktek pembebasan hak milik atas tanah untuk pembangunan di Kabupaten Daerah Tk.II Lombok Barat
by: , RINGGEN, I Wayan, et al.
Published: (1990)

TINDAKAN HUKUM KEJAKSAAN DALAM USAHA MELINDUNGI KEPENTINGAN NEGARA DAN HAK-HAK KEPERDATAAN MASYARAKAT
by: Perpustakaan UGM, i-lib
Published: (2000)

Pembuktian hak dalam pendaftaran tanah sistematik pada proyek administrasi pertanahan di Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Propinsi Jawa Barat
by: , TENRISAU, Andi, et al.
Published: (2000)

PERANAN PPAT NOTARIS DALAM PEMBANGUNAN SISTEMI NFORMASPI ERTANAHAN
by: , Ny.Liliana Arif Gond, SH., et al.
Published: (2011)

Hak kontraktual pihak ketiga: kerangka praktikal bagi Malaysia
by: Suzanna Mohamed Isa,, et al.
Published: (2014)

Penguasaan tanah-tanah bekas hak asal konversi hak barat oleh rakyat di DKI Jakarta setelah berlakunya Keppres No.32/1979 tentang pokok-pokok kebijaksanaan dalam rangka pemberian hak baru atas tanah asal konversi hak barat
by: , WIDJAYANTO, R.B. Agus, et al.
Published: (1997)

AKIBAT HUKUM TERHADAP BENDA JAMINAN MILIK PIHAK KETIGA DALAM KEPAILITAN (STUDI KASUS PADA PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK DENPASAR)
by: , NI KADEK WIWIEN UDISUMERTHA, et al.
Published: (2013)

EKSEKUSI FASILITAS UMUM YANG DIBANGUN DI ATAS TANAH SENGKETA (STUDI KASUS SENGKETA TANAH ANTARA WARGA BALIKPAPAN MELAWAN PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN, BADAN PERTANAHAN NASIONAL DAN PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (KASUS TAMAN BEKAPAI))
by: , Edwidya Paramita, et al.
Published: (2012)

Perlawanan pihak ketiga terhadap sita jaminan dalam perkara perdata
by: , LAGAN, Rahmat, et al.
Published: (2004)

Akta perjanjian kawin dalam penjaminan hutang terhadap pihak ketiga
by: , NATRATILOFA, Melliya, et al.
Published: (2009)

PELAKSANAAN LELANG EKSEKUSI BARANG RAMPASAN KEJAKSAAN PADA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) BANJARMASIN
by: , LIANA HAMITA, et al.
Published: (2013)

INSTITUSI PENDIDIKAN TINGGI PERLU BERSAMA PIHAK INDUSTRI BANGUNKAN NEGARA
by: MPRC, Pusat Media & Perhubungan Awam
Published: (2017)

Pola penguasaan tanah oleh perempuan dalam masyarakat tradisional di Timor Barat Propinsi Nusa Tenggara Timur
by: , SAYUNA, Inche Damaris P. Sayuna, et al.
Published: (2000)

Kewajiban pengumuman lelang sebagai perlindungan hukum bagi pembeli dan pihak ketiga dalam lelang eksekusi di KPKNL, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang
by: , NOVIYANTHI, Helene, et al.
Published: (2008)

Peranan pustakawan dalam pembangunan negara
by: Muhammad Faizal, A.A.
Published: (2000)