Pelaksanaan ketentuan pasal 90 ayat 2 Unadng-Unadng nomor 1 tahun 1995 tentant tanggung jawab direksi perseroan dalm hal terjadi kepailitan

Pelaksanaan ketentuan pasal 90 ayat 2 Unadng-Unadng nomor 1 tahun 1995 tentant tanggung jawab direksi perseroan dalm hal terjadi kepailitan

Bibliographic Details
Main Authors:	, PURBAYANTI, Ismu Dewi, , Roedjiono, S.H.,LLM
Format:	Thesis
Published:	[Yogyakarta] : Universitas Gadjah Mada 2003
Subjects:	ETD

Similar Items

Tanggung jawab direksi berdasarkan Undang-undang no 40 tahun 2007 dalam hal kepailitan perseroan
by: , KARINA, Miryani, et al.
Published: (2010)

Perlindungan hukum terhadap para kreditur sebagai akibat dari permohonan pailit yang diajukan oleh seorang kreditur dihubungkan dengan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang kepailitan
by: , KALIF, et al.
Published: (2003)

Pertanggung jawaban Notaris dalam hal melakukan pelanggaran Pasal 16 Ayat 1 Huruf A Undang-undang Jabatan Notaris
by: , PRASETYO, Agung Dwi, et al.
Published: (2007)

TANGGUNG JAWAB DIREKSI DALAM KEPAILITAN PERSEROAN TERBATAS DITINJAU DARI ASPEK PIDANA
by: , Anas Malik, SH, et al.
Published: (2012)

TANGGUNG JAWAB DIREKSI DALAM KEPAILITAN PERSEROAN TERBATAS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PERSEROAN TERBATAS
by: Perpustakaan UGM, i-lib
Published: (2012)

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PASAL 90 AYAT (1) HURUF d DAN PASAL 91 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH SERTA IMPLIKASINYA DALAM PEMBUATAN AKTA HIBAH WASIAT OLEH NOTARIS DAN PPAT
by: , Ayu Hapsari Mufti, et al.
Published: (2013)

Arah pembangunan pertanian dalm rangka otonomni daerah
by: , Slamet Hartono
Published: (2002)

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NOTARIS BERDASARKAN KETENTUAN PASAL 50 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA
by: , ANDRI SETIAWAN, et al.
Published: (2013)

KEWENANGAN NOTARIS DALAM HAL MEMBUAT AKTA YANG BERKAITAN DENGAN PERTANAHAN BERDASARKAN PASAL 15 AYAT (2) HURUF F UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004
by: , I Made Widiada,SH, et al.
Published: (2012)

Tanggung jawab Notaris sebagai Pejabat Umum terhadap pembuatan akta yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 16 Ayat (1) Huruf L dan Ayat (7) UUJN :: Studi kasus Putusan Pengadilan Negeri No.59/Pid.B/2005/PT.Dps
by: , YUNIATI, Chynthia, et al.
Published: (2008)

Pelaksanaan tugas dan kewenangan serta tanggung jawab kurator dalam pemberesan harta pailit jika terjadi perlawanan daftar pembagian berdasarkan pasal 179 Undang-undang Nomor 4 tahun 1998 tentang kepailitan
by: , SARI, Noor Puspita, et al.
Published: (2003)

Pelaksanaan ketentuan Pasal 87 dan Pasal 88 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dalam kaitannya dengan otonomi daerah
by: , MANURUNG, Romualdo, et al.
Published: (2004)

Kedudukan benda jaminan dalam hal terjadi Wanprestasi pada Bank SYariah Mandiri Cabang Surabaya
by: , MUSAFIR, et al.
Published: (2006)

Perlindungan hukum bagi konsumen kesehatan dalam hal terjadi Malpraktek Medik di Kota Yogyakarta
by: , WULANDARI, Cahya, et al.
Published: (2008)

IMPLEMENTASI PASAL 2 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NO. 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG SEBAGAI SYARAT PENGAJUAN PERMOHONAN PAILIT (ANALISA YURIDIS ATAS PUTUSAN PENGADILAN DALAM PERKARA KEPAILITAN PT. CIPTA TELEVISI PENDIDIKAN INDONESIA)
by: , Dwi Laksono Setyowibowo, SH, et al.
Published: (2012)

Pelaksanaan pemeliharaan anak terlantar oleh negara sesuai ketentuan Pasal 34 UUD 1945 di Kota Makassar
by: , NURYANTI, et al.
Published: (2005)

Perlindungan hukum bagi investor obligasi dalam hal terjadi gagal bayar oleh emiten di Indonesia
by: , DENIS, Yose Rizal, et al.
Published: (2006)

Tangung jawab pengangkut udara niaga berjadwal terhadap pengguna jasa dalam hal terjadi kecelakaan pesawat
by: , PERTIWI, Susanty, et al.
Published: (2008)

Perlindungan hukum terhadap para pihak dalam hal terjadi pengambilan minuta akta guna kepentingan penyidikan
by: , ZULFIKAR, Ahadi, et al.
Published: (2009)

PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA DALAM HAL TERJADI PENGGABUNGAN PERUSAHAAN (STUDI KASUS DI KOTA BATAM)
by: , Bambang Jatmiko, S.H., et al.
Published: (2012)

Laporan penelitian efisiensi penggunaan resin (resin efficiency) dalm pembuatan particleboard
by: , Anwar ch.
Published: (1981)

Analisa implementasi Pasal 31 Ayat 4 UUD 1945 tentang Pemenuhan Anggaran Pendidikan 20 Persen
by: , SYAUQI, Ahmad, et al.
Published: (2009)

Pelaksanaan ketentuan Pasal 13 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda Benda yang Berkaitan dengan Tanah dalam Praktek di Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo
by: , TRIMAWARNI, Diah, et al.
Published: (2010)

Perubahan kebijakan tata cara pengajuan keberatan pajak :: Studi tentang perubahan konteks pasal 25 ayat (7) UU No 16 tahun 2000 menjadi UU No 28 tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan
by: , SISWORINI, Murti, et al.
Published: (2007)

Penerapan ketentuan ahli waris pengganti menurut Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam pada Pengadilan AGama di Kabupaten Pangkep
by: , HAMZAH, et al.
Published: (2005)

Kedudukan Bank Danamon Indonesia Balikpapan sebagai penerima jaminan fiducia dalam hal terjadi kredit macet :: Studi kasus
by: , SULISTIOWATY, Liliek, et al.
Published: (2004)

Perlindungan hukum terhadap penjamin sebagai personal guarantee dalam perkara kepailitan
by: , PURI, Titin Anita, et al.
Published: (2003)

PENERAPAN PASAL 8 DAN PASAL 22 AYAT (1) PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN NOMOR 20 TAHUN 2010 TENTANG BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
by: , YENNITA ASTARINA, et al.
Published: (2013)

Tanggung jawab pelaku usaha dalam hal terjadi kerugian konsumen akibat ketidaksesuaian dalam ukuran atau volume objek perjanjian
by: , WIRAWAN, Ibnu, et al.
Published: (2010)

Perlindungan Rahasia Dagang, Hak Memperoleh Informasi dan Praktek Persaingan Curang, Dalam Hal Terjadi Pengungkapan Informasi yang Dirahasiakan
by: , PRIYAMBADHA, Bambang, et al.
Published: (2007)

KEDUDUKAN HUKUM PEMEGANG HAK TANGGUNGAN DALAM HAL TERJADI PENYITAAN OLEH JURUSITA PAJAK TERHADAP BARANG YANG TELAH DIJAMINKAN
by: , Yuandita Prasanti, et al.
Published: (2014)

Peranan kebebasan hakim dan hubungannya dengan pasal 178 ayat (3) HIR dalam proses penyelesaian perkara perdata
by: , MUSAKKIR, et al.
Published: (1996)

Kedudukan utang pajak dalam lembaga kepailitan :: Tinjauan kriteria utang menurut Pasal 1 Angka 6 UU No.37 Tahun 2004
by: , PAREDOS, et al.
Published: (2007)

Perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas dalam hal terjadi akuisisi atas perseroan pada Grup PT. Pudjiadi Prestige Tbk Jakarta
by: , DUMAYANTI, Dyah Tri, et al.
Published: (2004)

Penerapan ketentuan pasal 22 Undang-undang No.18 Tahun 1999 dalam kontrak kerja konstruksi antara Pemerintah Kabupaten Banggai dengan PT. Saranamukti Puterasejati
by: , SIBAY, Junaidi, et al.
Published: (2006)

Ketentuan kehati-hatian bank
by: , YULIATRI, Irene, et al.
Published: (2004)

Ayat-ayat Cinta :: Kajian ekranisasi
by: , KARKONO, et al.
Published: (2009)

Tanggung jawab notaris sebagai pembuat akta dalam hal penawaran umum di pasar modal
by: , CHAIRANI, Yulia, et al.
Published: (2003)

Pelaksanaan Pasal 88 Ayat (4) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas sebagai salah satu kewajiban Disclosure
by: , SARI, Wahyu, et al.
Published: (2006)

Tinjauan hukum dalam kasus kepailitan antara International Finance Corporation (IFC) melawan PT. Panca Overseas Finance, Tbk (POF)
by: , ANSARIANI, Asiah, et al.
Published: (2003)