Kedudukan hukum para pemegang oblogasi dalam pengajuan permohonan pernyataan pailit terhadap debitor

Kedudukan hukum para pemegang oblogasi dalam pengajuan permohonan pernyataan pailit terhadap debitor

Bibliographic Details
Main Authors:	, TARIGAN, Noveria, , Prof.Dr. Nindyo Pramono, S.H.,M.S
Format:	Thesis
Published:	[Yogyakarta] : Universitas Gadjah Mada 2003
Subjects:	ETD

Similar Items

Akibat hukum putusan pernyataan pailit bagi kreditur pemegang hak tanggungan
by: , WIDOWATI, Wiwik, et al.
Published: (2005)

Tinjauan yuridis terhadap kewenangan kreditur pada perjanjian kredit sindikasi dalam mengajukan permohonan pernyataan pailit
by: , MALIK, M. Kamaludin, et al.
Published: (2004)

Tinjauan yuridis mengenai permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh debitur menurut Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004
by: , AMBORO, Yudhi Priyo, et al.
Published: (2005)

Hubungan hukum keagenan asuransi dalam kaitan permohonan pailit terhadap principalnya
by: , NOVYARTHA, Putu Gde, et al.
Published: (2008)

Kedudukan hukum kreditur pemegang hak tanggungan dala putusan pailit dan penetapan perlawanan eksekusi Pengadilan Negeri
by: , IRIANTI, Satyawati Yun, et al.
Published: (2008)

ANALISIS HUKUM TERHADAP PENGAJUAN PERMOHONAN PERNYATAAN KEPAILITAN OLEH PT. ASURANSI PRISMA INDONESIA DALAM PUTUSAN PAILIT NOMOR 01/PAILIT/2010/PN.JKT.PST Jo PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 228 K/PDT.SUS/2010
by: , Ester, et al.
Published: (2013)

Kedudukan Bank Indonesia sebagai lembaga yang dapat mengajukan permohonan pailit terhadap bank sebagai debitur
by: , SAPUTRA, Lius Eka Brahma, et al.
Published: (2006)

Kewenangan Pengadilan Niaga dalam memeriksa dan mengadili permohonan pernyataan pailit dengan klausul arbitrase
by: , ARIBOWO, Seno, et al.
Published: (2007)

Permohonan pailit terhadap Perseroan Terbatas dalam proses likuidasi
by: , YANSYAH, Edi, et al.
Published: (2004)

Tinjauan hukum permohonan pailit bagi para pihak yang telah terikat dengan perjanjian berklausula arbitrase
by: , HARYANTI, Emmy Sri, et al.
Published: (2008)

Kedudukan dan perlindungan hukum bagi kreditur separatis pemegang hak Fidusia terhadap harta debitur pailit
by: , FAUZIAH, et al.
Published: (2005)

Kedudukan hukum pemegang saham dalam proses likuidasi Bank Perkreditan Rakyat
by: , MUSTIKA, I Nyoman, et al.
Published: (2004)

Kedudukan hukum pengurus Perseroan Terbatas dalam hal perusahaan dinyatakan pailit :: Studi kasus PT. Sempati Air
by: , FATIMAH, Pety, et al.
Published: (2007)

Pelaksanaan putusan pailit yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap terhadap nasabah pemegang polis :: Suatu tinjauan yuridis hukum perlindungan konsumen
by: , JUANDA A, Ronald, et al.
Published: (2010)

Kedudukan hukum Lessee sebagai pemegang hak Optie dalam transaksi Leasing di denpasar
by: , SAPTAWAN, I Gede Putu, et al.
Published: (2007)

PROSEDUR PENGAJUAN PERMOHONAN PEMBATALAN AKTA KELAHIRAN DI PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA
by: , RAISYAH NUR AGHYA, et al.
Published: (2014)

Keberadaan lembaga penjamin pemegang polis asuransi dalam hal perusahaan asuransi dinyatakan pailit
by: , WARDANI, Noordyana Kusuma, et al.
Published: (2010)

Kedudukan KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) setelah berlakunya Perma Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tata cara pengajuan upaya hukum terhadap putusan KPPU
by: , SURYANINGTYAS, Yunia, et al.
Published: (2006)

Konsekuensi hukum terhadap kedudukan para1711/PID.B/2007/PN.BKS
by: , KISWANTI, Endang, et al.
Published: (2010)

IMPLEMENTASI PASAL 2 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NO. 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG SEBAGAI SYARAT PENGAJUAN PERMOHONAN PAILIT (ANALISA YURIDIS ATAS PUTUSAN PENGADILAN DALAM PERKARA KEPAILITAN PT. CIPTA TELEVISI PENDIDIKAN INDONESIA)
by: , Dwi Laksono Setyowibowo, SH, et al.
Published: (2012)

Kedudukan hukum kreditur pemegang hak jaminan kebendaan terhadap suatu perusahaan yang dinyatakan pailit menurut UU No.4 Tahun 1998 tentang kepailitan
by: , SAFITRA, Rudy, et al.
Published: (2002)

Analisis permohonan pernyataan kepailitan sebagai alternatif penyelesaian piutang Badan Usaha Kebandarudaraan
by: , HANI, Yanuar, et al.
Published: (2005)

PAKSA BADAN (GIJZELING) SEBAGAI UPAYA PEMAKSA TERHADAP DEBITOR DALAM KEPAILITAN
by: Batara R, Meir Elizabeth, et al.
Published: (2011)

Kedudukan kreditor pemegang hak tanggungan dalam kepailitan debitornya :: Studi kasus Putusan Kepailitan Nomor: 03/PAILIT/2004/PN.NIAGA.Smg
by: , JANUATI, Tri Megasuri, et al.
Published: (2005)

Perlindungan hukum terhadap konsumen para pemegang kartu kredit pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pontianak
by: , MANUABA, Ida Bagus Oka Saputra, et al.
Published: (2007)

TINJAUAN TERHADAP NOTARIS YANG DIBERHENTIKAN DARI JABATANNYA SECARA TIDAK HORMAT KARENA PERNYATAAN PAILIT
by: , IRWAN GOZALI, et al.
Published: (2013)

HAMBATAN PENGAJUAN PERMOHONAN PATEN DAN PEMECAHANNYA BAGI PENELITI DI BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL (BATAN)
by: , RITA TYAS MULATSIH, SH, et al.
Published: (2014)

Upaya penegakan hukum sebagai perlindungan hukum bagi pemegang paten di Kota Surabaya
by: , ZULIONO, Rachmat, et al.
Published: (2006)

Tanggung Jawab Pemegang SahamTerhadap Perbuatan Hukum Perseroan
by: , WINASTUTI, Dewi Retnaning, et al.
Published: (2003)

Kedudukan hukum direksi dalam perseroan terbatas
by: , AINI, Musa Arief, et al.
Published: (2003)

Kedudukan hukum para pihak dalam perjanjian jual beli kayu bbs (bahan baku serpih) sebagai bahan baku bagi perusahaan industri pulp
by: , HARYOSO, Yossy, et al.
Published: (2008)

Upaya pengajuan gugatan Class Action dalam memberikan perlindungan hukum bagi konsumen berdasarkan UU No.8 Th. 1999 tentang perlindungan konsumen
by: , SETIANINGTIAS, Erlynda, et al.
Published: (2005)

Perlindungan hukum atas pemegang kartu kredit dalam penyelenggaraan layanan perbankan
by: , SUDARSONO, AS. Sonie, et al.
Published: (2007)

Perlindungan hukum terhadap para kreditur sebagai akibat dari permohonan pailit yang diajukan oleh seorang kreditur dihubungkan dengan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang kepailitan
by: , KALIF, et al.
Published: (2003)

Perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas dalam hal dilusi saham
by: , PANGARIBUAN, Yohana Timora, et al.
Published: (2007)

Pembagian hak-hak bagi para pemegang polis perusahaan Asuransi Jiwa yang dinyatakan pailit :: Studi kasus pada PT. Asuransi Jiwa Namura Life
by: , DWIHARNANTO, Dicky, et al.
Published: (2005)

Kedudukan para pihak dalam pelaksanaan konstruksi dengan sistem Build, Operate and Transfer
by: , Al FARABI, Kemas, et al.
Published: (2006)

Kedudukan hukum data elektronik Scripless Trading dalam hukum pembuktian di Indonesia
by: , WIBOWO, Hendriawan Arief, et al.
Published: (2005)

Kedudukan hukum pemegang cek dan bilyet giro dalam hal dana tidak tersedia
by: , SUMIYATI, Sri Endang, et al.
Published: (1990)

Kedudukan Memorandum of Understanding (MoU) dalam hukum perjanjian
by: , PRAYOGA, Yonanta Adinda, et al.
Published: (2005)