Pengaruh surat edaran Direktur Jenderal Hukum dan Perundang-undangan Nomor JHA/1/1/2/1978 terhadap pelaksanaan pembuatan akta pengangkatan anak oleh Notaris di Kota Yogyakarta

Pengaruh surat edaran Direktur Jenderal Hukum dan Perundang-undangan Nomor JHA/1/1/2/1978 terhadap pelaksanaan pembuatan akta pengangkatan anak oleh Notaris di Kota Yogyakarta

Bibliographic Details
Main Authors:	, SARASWATI, Ike, , Dr. H. Siti Ismijati Jenie, SH.,CN
Format:	Thesis
Published:	[Yogyakarta] : Universitas Gadjah Mada 2003
Subjects:	ETD

Similar Items

Status hukum direktur perseroan terbatas dalam perundang-undangan dan praktek
by: ADWANI, Nafis
Published: (2010)

Tinjauan Yuridis Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak SE â�� 3/PJ/2011 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Berupa Royalti Dan Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai Atas Pemasukan Film Impor Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku
by: , Juhartini, SH, et al.
Published: (2012)

Hirarki baru peraturan perundang-undangan
by: Perpustakaan UGM, i-lib
Published: (2004)

Pluralisme dalam perundang-undangan perkawinan di Indonesia
by: , PRAWIROHAMIDJOJO, R. Soetojo, et al.
Published: (1986)

Pemeliharaan benda sitaan negara berdasarkan peraturan perundang-undangan
by: , PRIYANTO, Budi, et al.
Published: (2010)

HARMONISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA
by: Perpustakaan UGM, i-lib
Published: (2010)

KOMPILASI HUKUM ISLAM DALAM PERPEKTIF HUKUM PERUNDANG-UNDANGAN
by: Perpustakaan UGM, i-lib
Published: (2010)

Studi tentang realisasi pancasila dalam Majelis Permusyawaratan Rakyat dan perundang-undangan Republik Indonesia sejak proklamasi kemerdekaan hingga tahun 1978
by: Soejadi, R.
Published: (1981)

Tinjuan atas ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pemeriksaan pajak dalam sistem self assessment menurut asas-asas perpajakan
by: , PRABOWO, Hari Eko, et al.
Published: (2009)

Tinjauan atas pelaksanaan kewajiban pembukuan bagi wajib pajak Badan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan :: Studi kasus di KPP Jakarta Kebon Jeruk
by: , FAISAL, Emil, et al.
Published: (2007)

Tinjauan peraturan perundang-undangan dan pelaksanaanya pada pengobatan tradisional di Kota Yogyakarta
by: , SUNARTO, et al.
Published: (2009)

Tinjauan yuridis atas peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan badan layanan umum
by: , BUDIARSO, Wahyu, et al.
Published: (2010)

Proses pembangunan di daerah Kabupaten Pamekasan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
by: , GUNAWAN, Adi, et al.
Published: (2010)

Perlindungan hukum bagi pasien tidak mampu di lihat dari peraturan perundang-undangan
by: , PUTRANTO, Adri Dwi, et al.
Published: (2010)

KEDUDUKAN DAN PENGUJIAN PERATURAN DESA DALAM SISTEM HUKUM PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA
by: , Frangky Zachawerus, et al.
Published: (2014)

PERUNDANG-UNDANGAN & PERATURAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NO. 7 TAHUN 1989 TENTANG PERADILAN AGAMA
by: Perpustakaan UGM, i-lib
Published: (1990)

Hak uji materiil terhadap Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-undang oleh Mahkamah Agung
by: , WIDIASTUTI, Francisca, et al.
Published: (2006)

Kesenjangan perlindungan pekerja wanita menurut konvensi perserikatan bangsa-bangsa dalam peraturan perundang-undangan Indonesia
by: Perpustakaan UGM, i-lib
Published: (2002)

Sistem edaran ayam harus dibaiki
by: Utusan Malaysia,
Published: (2016)

PRAKTEK OUTSOURCING TENAGA KERJA SATUAN PENGAMANAN (SATPAM) PADA PT. KRAKATAU BANDAR SAMUDERA PASCA PENERBITAN SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA KEMENTRIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI NOMOR B31/PHIJSK/I/2012 TENTANG PELAKSANAAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 27/PUU-IX/2011
by: , Vania Eriza, et al.
Published: (2013)

Aspek hukum batas maksimum pemberian kredit sebagai upaya penanggulangan risiko kredit menurut perundang-undangan di bidang perbankan
by: , ROSSAFLINA, Milia, et al.
Published: (2009)

PENJABARAN ASAS-ASAS PEMBAHARUAN AGRARIA BERDASARKAN TAP MPR NO IX/MPR/2001 DALAM PERUNDANG-UNDANGAN DI BIDANG PERTANAHAN
by: Perpustakaan UGM, i-lib
Published: (2010)

Kedudukan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan keontetikan akta yang dibuatnya dalam sistem perundang-undangan di Indonesia
by: , HERWIBOWO, Galih, et al.
Published: (2007)

Biological and physical characterization of bacteriophage JHA against multidrug-resistant Acinetobacter baumannii
by: Heba Ajmal, et al.
Published: (2022)

Job Hazard Analyses (JHA) for Ergonomics Risk Factors in Malaysian Pineapple Plantation
by: Mohamad Salleh, Nur Fazrina, et al.
Published: (2018)

Penerapan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dalam proses pembentukan peraturan daerah di Kabupaten Tapanuli Selatan
by: , SIREGAR, Andri Sya'ban, et al.
Published: (2010)

HUBUNGAN KERJA ANTARA PEMERINTAH DESA DENGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU, DI KABUPATEN BANTUL
by: , S. Dhandy Dhermawan. Aks., et al.
Published: (2013)

Perkasa agihan bakul makanan pastikan edaran cekap, efisien
by: Shakil Hameed, Noor Mohamad
Published: (2021)

MATERI MUATAN SURAT KEPUTUSAN BERSAMA DAN PENGUJIANNYA DALAM SISTEM PERUNDANG-UNDANGAN (Studi Kasus Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 3 Tahun 2008, No.: KEP-033/A/JA/6/2008 dan No. 199 Tahun 2008)
by: , Riko Budi Santoso, et al.
Published: (2013)

Pelaksanaan Undang-Undang Informasi dan Traksaksi Elektronik :: Studi terhadap konsisten peraturan perundang-undangan informasi dan transaksi elektronik dan hambatan penerapannya
by: , KARA, Muhamamd Yasin, et al.
Published: (2010)

KETERBUKAAN INFORMASI MELALUI KARTU AKSES DALAM UPAYA PERLINDUNGAN INVESTOR DI PASAR MODAL MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BIDANG PASAR MODAL
by: , Erik Tanaya, SHI, et al.
Published: (2012)

EVALUASI PENERAPAN PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG TEKNIS CARA DISTRIBUSI OBAT YANG BAIK (CDOB) PADA APOTEK DI KABUPATEN GUNUNG MAS KALIMANTAN TENGAH
by: , DITHA PARAMITA, et al.
Published: (2014)

Pemberian izin pengusahaan pariwisata alam di Taman Nasional Ujung Kulon dalam upaya menjamin kepastian kegiatan usaha berdasarkan peraturan perundang-undangan
by: , UNTARI, Dewi, et al.
Published: (2008)

Kajian ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan sebagai salah satu penyebab opini disclaimer badan pemeriksa keuangan (BPK) atas laporan keuangan pemerintah pusat (LKPP)
by: , SAFIRA, Meutia, et al.
Published: (2010)

Kedudukan instruksi Kepala daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor K.898/I/A/1975 dalam perundang-undangan Indonesia dan pelaksanaannya di Kabupaten Bantul
by: , YUDARIANTO, Satrio, et al.
Published: (2007)

Keabsahan penandatanganan New York Agreements 5 Mei 1999 oleh Pemerintah Indonesia kaitannya dengan Konvensi Wina 1969 dan sistem Perundang-undangan di Indonesia
by: , SUSANTI, Rahtami, et al.
Published: (2004)

Kaji selidik Nielsen meragukan : Tidak selari dengan jumlah edaran akhbar
by: Md. Yusof, Mohd. Azraie
Published: (2015)

Upaya Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam memberantas peredaran rokok berpita cukai palsu
by: , ARSARI, Eriska Vebri, et al.
Published: (2005)

Kelab Youth of Strength Happiness YOSH UMPSA anjur rewang dan edaran Bubur Lambuk
by: Nur Afiqah, Lihan, et al.
Published: (2024)

Council dinner, 1978
by: Owen & Moroney, OM, et al.
Published: (1978)