Relevansi pemanfaatan Undang-undang kepailitan sebagai upaya penagihan tunggakan pajak

Relevansi pemanfaatan Undang-undang kepailitan sebagai upaya penagihan tunggakan pajak

Bibliographic Details
Main Authors:	, HAMZAH, Raden Mas Wasis Nurrachman, , Prof.Dr. Nindyo Pramono, SH.,MS
Format:	Thesis
Published:	[Yogyakarta] : Universitas Gadjah Mada 2003
Subjects:	ETD

Similar Items

Tanggung jawab direksi berdasarkan Undang-undang no 40 tahun 2007 dalam hal kepailitan perseroan
by: , KARINA, Miryani, et al.
Published: (2010)

Pengertian sumir di dalam hukum kepailitan berdasarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998
by: , DUMATUBUN, Veronica Antonia, et al.
Published: (2002)

Pemberesan harta pailit melalui mekanisme pelelangan umum menurut Undang-Undang Kepailitan di PT Artika Optima Inti
by: , ZULFIANI, Desi, et al.
Published: (2008)

Pengaturan hukum kreditor preferen dalam Undang-undang kepailitan
by: , RAMADHAN, Agung, et al.
Published: (2005)

Implementasi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sehubungan dengan adanya sengketa pajak di Kantor Pelayanan Pajak Yogyakarta
by: , ADI, Meilan Utomo, et al.
Published: (2008)

Relevansi Konvensi Kejahatan Penerbangan dalam undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia
by: , FIUSER, Hendri, et al.
Published: (2007)

Penentuan keadaan insolvensi dalam proses kepailitan menurut Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang kepailitan
by: , HUTAGALUNG, Sahat M, et al.
Published: (2004)

Upaya penyelesaian tunggakan pinjaman pada Koperasi Pegawai Negeri "Ruhui Rahayu" Samarinda
by: , HARAHAP, Salamat, et al.
Published: (2005)

TINJAUAN TERHADAP UNDANG-UNDANG KEPAILITAN (UU NO. 4 TAHUN 1998)
by: Perpustakaan UGM, i-lib
Published: (1999)

Upaya hukum Perusahaan Daerah Air Minum Kota Samarinda dalam mengatasi tunggakan pembayaran rekening
by: , SYACHRAN, Abadiansyah, et al.
Published: (2006)

Peranan kejaksaan dalam lembaga kepailitan berdasarkan Undang-undang Nomor 4 tahun 1998
by: , SUBARDIMAN, Tri, et al.
Published: (2002)

Pembuktian kepailitan sebelum dan sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004
by: , ZULFIANI, Anita, et al.
Published: (2008)

IMPLEMENTASI PASAL 2 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NO. 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG SEBAGAI SYARAT PENGAJUAN PERMOHONAN PAILIT (ANALISA YURIDIS ATAS PUTUSAN PENGADILAN DALAM PERKARA KEPAILITAN PT. CIPTA TELEVISI PENDIDIKAN INDONESIA)
by: , Dwi Laksono Setyowibowo, SH, et al.
Published: (2012)

Upaya Penyelesaian Konflik pada Perusahaan Penanaman Modal Asing dalam Perspektif Undang-Undang Penanaman Modal Asing di Surabaya
by: , FARTI, Jamaluddin, et al.
Published: (2007)

PEMBERLAKUAN PAJAK PADA JASA GROUNDING HANDLING DI PT GAPURA ANGKASA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO 8 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
by: , Febi Iqromulloh, et al.
Published: (2012)

Perlindungan hukum bagi pemegang hak merek terhadap pelanggaran merek menurut Undang-undang merek di Indonesia
by: , HARYADI, Raden Eddy, et al.
Published: (2004)

TINJAUAN YURIDIS BATASAN MINIMAL UTANG DALAM SYARAT KEPAILITAN UNDANG â�� UNDANG NO 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (STUDI KASUS PUTUSAN NIAGA NOMOR : 48/PAILIT/2012/PN.NIAGA.JKT.PST TENTANG KEPAILITAN PT. TELKOMSEL)
by: , RADEN RACHMAT HADI, et al.
Published: (2013)

Perbedaan persepsi tentang pengurus perseroan menurut Undang-undang perseroan terbatas dan Undang-undang pajak
by: , HENDARTO, et al.
Published: (2004)

Peranan Balai Harta Peninggalan dalam masalah kepailitan berdasarkan undang-undang nomor 4 tahun 1998
by: , SUYADI, et al.
Published: (2000)

Tanggung jawab pribadi pengurus perseroan terbatas terhadap hutang pajak perseroan ditinjau dari Undang-Undang Pajak dan Undang-Undang PT
by: , BAWADI, et al.
Published: (2008)

TANGGUNG JAWAB DIREKSI DALAM KEPAILITAN PERSEROAN TERBATAS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PERSEROAN TERBATAS
by: Perpustakaan UGM, i-lib
Published: (2012)

Pelaksanaan tugas dan kewenangan serta tanggung jawab kurator dalam pemberesan harta pailit jika terjadi perlawanan daftar pembagian berdasarkan pasal 179 Undang-undang Nomor 4 tahun 1998 tentang kepailitan
by: , SARI, Noor Puspita, et al.
Published: (2003)

RELEVANSI UNDANG-UNDANG NO. 11 PNPS 1963 TENTANG PEMBERANTASAN KEGIATAN SUBVERSI DENGAN KEBUTUHAN SEKARANG
by: Perpustakaan UGM, i-lib
Published: (1992)

Pelaksanaan ketentuan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang pajak penghasilan atas transaksi penjualan saham di ursa Efek dari asas-asas perpajakan dan kesederhanaan administrasi pajak
by: , ANTAWIDJAJA, Tubagus Djodi Rawayan, et al.
Published: (2003)

Tinjauan yuridis carding menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik
by: , HERWANNURI CH, Raden Rachmat, et al.
Published: (2010)

Penerimaan negara bukan pajak atas pungutan masuk di kawasan Taman Nasional Bunaken berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997
by: , TENGKER, William Dodie Taulu, et al.
Published: (2008)

Analisis yuridis mengenai kebijakan pemotongan pajak penghasilan terhadap uang pensiun berdasarkan pasal 21 Undang-Undang No 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (PPH) dalam kaitannya dengan prinsip ability to pay
by: , SIANTURI, Robert, et al.
Published: (2009)

Politik hukum Nasional dibidang hukum yayasan ditinjau dari pembentukan Undang-Undang No.16 Tahun 2001 tentang Yayasan jo Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan
by: , NENDRA, Bakti, et al.
Published: (2008)

Perlindungan hukum bagi kreditur separatis apabila kurator menggunakan kewenangan berdasar pasal 59 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan pembayaran utang
by: , PANUNTUN, Raden Haryo Jagad, et al.
Published: (2006)

OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2008 TENTANG OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK
by: , Winarso, SH, et al.
Published: (2011)

Pengertian dan maksud utang menurut Undang-undang No.4 Tahun 1998 tentang kepailitan dan penerapannya dalam putusan Pengadilan
by: , ELISABETH, Vera, et al.
Published: (2004)

Perlindungan kreditur bank yang dipailitkan berdasarkan Undang-undang No.4 Tahun 1998
by: , RAHAYU, Sri, et al.
Published: (2003)

Kepailitan bank ditinjau dari Undang-undang No.4 Tahun 1998 :: Studi kasus antara Bank IFI dengan Bank Danamon
by: , SUNDJAJIK, Dwi, et al.
Published: (2002)

Relevansi lembaga DISSENTING OPINION dalam penyelesaian sengketa kepailitan di pengadilan niaga
by: , WIJAYANTA, Tata, et al.
Published: (2003)

Proses ratifikasi TRIPs Agreement ke dalam Undang-undang Merek di Indonesia
by: , RESPATY, Vira Jiansa, et al.
Published: (2006)

Pemberhentian direktur menurut Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
by: , PRASETIO, et al.
Published: (2009)

Akuisisi saham PT Semen Padang (Persero) oleh PT Semen Gresik (Persero) Tbk ditinjau dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 jo Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 dan Hukum Perjanjian
by: , FIRMAN, et al.
Published: (2007)

Peran Balai Harta Peninggalan sebagai kurator harta pailit setelah berlakunya Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang kepailitan
by: , AGUSTINA, Fitria, et al.
Published: (2004)

Analisis tunggakan pajak kendaraan bermotor pada UPTB Kota Gorontalo
by: , JUNUS, Fadly, et al.
Published: (2008)

PAKSA BADAN (GIJZELING) SEBAGAI UPAYA PEMAKSA TERHADAP DEBITOR DALAM KEPAILITAN
by: Batara R, Meir Elizabeth, et al.
Published: (2011)