Penyelenggaraan kewenangan bidang perhubungan di Kabupaten Tegal setelah berlakunya Undang-undang No.22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah

Penyelenggaraan kewenangan bidang perhubungan di Kabupaten Tegal setelah berlakunya Undang-undang No.22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah

Bibliographic Details
Main Authors:	, ZAMZAMI, A, , Prof.Dr. Muchsan, SH
Format:	Thesis
Published:	[Yogyakarta] : Universitas Gadjah Mada 2003
Subjects:	ETD

Similar Items

KEWENANGAN PERADILAN TIPIKOR PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
by: Mohammad Sahlan
Published: (2016-11-01)

Peralihan kewenangan pengelolaan protokol notaris setelah berlakunya Undang-undang Jabatan Notaris
by: , HARIANTO, Febrina, et al.
Published: (2010)

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Penataan Ruang setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Studi Kota Mataram)
by: Ari Dafid
Published: (2017-11-01)

Kajian yuridis normatif kewenangan notaris dalam pembuatan akta tanah setelah berlakunya Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
by: , ADNAN, et al.
Published: (2006)

KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP HAK ULAYAT MASYARAKAT HUKUM ADAT SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004
by: Adonia Ivonne Laturette
Published: (2011-09-01)

PERKARA ADVOKASI PUBLIK PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN (UUAP)
by: Enrico Parulian Simanjuntak
Published: (2018-04-01)

OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2008 TENTANG OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK
by: , Winarso, SH, et al.
Published: (2011)

Pelaksanaan perizinan bidang investasi di kawasan industri Kabupaten Bekasi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
by: , ANINDYAJATI, Titis, et al.
Published: (2010)

Pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 di bidang kepariwisataan
by: , SUYATNO, et al.
Published: (2002)

Perkawinan antar agama setelah berlakunya undang-undang no.1 tahun 1974 di Kotamadya Yogyakarta
by: , NAZARUDDIN, et al.
Published: (1998)

Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan
by: EKO HARRY SUSANTO
Published: (2015-04-01)

FUNGSI DINAS PENDIDIKAN PROPINSI DIY SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 DALAM KONTEKS PELAYANAN MASYARAKA
by: , Mudagdo, SH, et al.
Published: (2012)

KEGIATAN YAYASAN SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2001 TENTANG YAYASAN DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
by: Perpustakaan UGM, i-lib
Published: (2009)

Kegiatan Yayasan Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan di Daerah Istimewa Yogyakarta
by: Mr. Sularto
Published: (2012-02-01)

Hubungan Kewenangan Pusat dan Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
by: Yusdianto Yusdianto
Published: (2015-12-01)

Pertanggungjawaban Kepala daerah terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 :: Studi kasus di Pemerintahan Daerah Kabupaten Banyumas
by: , MAHMUDI, et al.
Published: (2003)

Pelaksanaan perjanjian sewa-menyewa rumah setelah berlakunya undang-undang no.4 tahun 1992 di Kotamadya Yogyakarta
by: , SUJITNO, et al.
Published: (1999)

Eksistensi Yakkum pada Rumah Sakit Panti Waluyo Surakarta setelah berlakunya Undang-undang No.16 Tahun 2001
by: , DEWAYANTI, Anna Victoria, et al.
Published: (2004)

PENGELOLAAN TANAH KASULTANAN (SULTAN GROND) SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2012 TENTANG KEISTIMEWAAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
by: , Suhartono, et al.
Published: (2014)

Konstitusionalitas Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum
by: ABDULLAH, Abdullah
Published: (2013)

Peran Balai Harta Peninggalan sebagai kurator harta pailit setelah berlakunya Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang kepailitan
by: , AGUSTINA, Fitria, et al.
Published: (2004)

DESENTRALISASI KEWENANGAN BIDANG PERTANAHAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2006
by: Ilyas Ismail, et al.
Published: (2015-09-01)

Menata yayasan, menyongsong berlakunya Undang-Undang no 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan
by: Perpustakaan UGM, i-lib
Published: (2002)

Perlindungan hukum di bidang merek dan upaya mencegah pelanggaran terhadap hak merek setelah berlakunya Undang-undang Merek No.15 Tahun 2001
by: , HARTONO, Sigit Bambang, et al.
Published: (2004)

PELAKSANAAN PERKAWINAN CAMPURAN ANTARA ISLAM DAN KRISTEN SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974
by: Perpustakaan UGM, i-lib
Published: (1992)

PEMBEBANAN JAMINAN PADA OBJEK PESAWAT UDARA DAN PERLINDUNGAN KREDITUR SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG PENERBANGAN
by: , Amelia Afifah, et al.
Published: (2013)

Penyelenggaraan Pemerintah Negeri di Pulau Ambon Kabupaten Maluku Tengah Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
by: Natanel Lainsamputty
Published: (2019-12-01)

Penyelenggaraan Pemerintah Negeri di Pulau Ambon Kabupaten Maluku Tengah Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
by: Natanel Lainsamputty
Published: (2019-12-01)

KEWENANGAN PEMERINTAH PROVINSI BALI DALAM PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL
by: Anak Agung Ngurah Agung Satrya Diana
Published: (2015-12-01)

Dampak Berlakunya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan terhadap Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol :: Studi Kasus Penyelenggaraan Jalan Tol PT. Margabumi Matraraya
by: , WURYANI, et al.
Published: (2007)

POLA PENGUASAAN DAN UPAYA PENATAAN LINGKUNGAN TANAH WEDIKENGSER DI PINGGIRAN SUNGAI CODE YOGYAKARTA SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO. 22 TAHUN 1999
by: , Sulastriyono
Published: (2002)

TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN JUAL BELI SECARA ONLINE SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
by: , Andri Bungsu Barus, SH, et al.
Published: (2011)

PENGATURAN PERLINDUNGAN HAK ATAS INFORMASI PUBLIK SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (UU KIP)
by: , Fauzin, et al.
Published: (2012)

Penetapan Pelanggaran Terhadap Hak Cipta Sebagai Tindak Pidana Biasa Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 Tentang Hak Cipta Hingga Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta,
by: , DARWANCE, et al.
Published: (2014)

Kewenangan pengelolaan lingkungan hidup menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999
by: Perpustakaan UGM, i-lib
Published: (2003)

Perlindungan hukum terhadap anak dari perkawinan Sirri setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 di Kabupaten Jember
by: , ANISAH, Inayatul, et al.
Published: (2004)

Perlindungan hukum terhadap anak luar kawin setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 di Daerah Istimewa Yogyakarta
by: , HERIYANI, Endang, et al.
Published: (2001)

Implementasi kebijakan Undang-undang nomor: 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah :: Studi kasus Kabupaten Klaten
by: , PURNOMO, Hadi, et al.
Published: (2002)

PELAKSANAAN KEWENANGAN PENGELOLAAN KAWASAN PERBATASAN DI KABUPATEN BELU-NUSA TENGGARA TIMUR PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 43 TAHUN 2008 TENTANG WILAYAH NEGARA
by: , Frichy Ndaumanu, et al.
Published: (2012)

PERANAN PEMERINTAH KOTA BIMA (NTB) DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH GOVERNNANCE
by: , Hendra, SH, et al.
Published: (2011)