Peranan Badan Pengawas Kota Samarinda dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah

Peranan Badan Pengawas Kota Samarinda dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah

Bibliographic Details
Main Authors:	, MUASHOMAH, , Prof. Soehino, SH
Format:	Thesis
Published:	[Yogyakarta] : Universitas Gadjah Mada 2003
Subjects:	ETD

Similar Items

Peranan kantor perhubungan dalam rangka menunjang pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Cilacap
by: , SARJONO, Agus, et al.
Published: (2002)

Peranan Badan Pengawas daerah terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah
by: , WAHYONO, et al.
Published: (2003)

Peranan pendapatan asli daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah di kota Yogyakarta
by: , YULIARTO, Moh, et al.
Published: (2001)

Upaya pemerintah daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah di bidang kepariwisataan di Kota Samarinda
by: , HARTONO, Rubby, et al.
Published: (2003)

Fungsi Badan Pengawas Daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
by: , PERTIWI, Dyah Ayu Sekar, et al.
Published: (2006)

Optimalisasi pelaksanaan kewenangan bidang pertanahan di Kota Samarinda
by: , ISMAIL, Mohammad Amin, et al.
Published: (2002)

Peranan PAD terhadap belanja rutin dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah di kota Bandung
by: , SURYADI, Didi, et al.
Published: (2001)

Implementasi kewenangan Badan Pengawas Daerah Kabupaten dan Kota di Kalimantan Timur dalam melaksanakan pengawasan terhadap perangkat daerah
by: , SUSANTO, Heni, et al.
Published: (2004)

Pengawasan terhadap Peraturan Daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah
by: , ARBAIN, Asnawi, et al.
Published: (2006)

POTENSI DAN PERANAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DALAM RANGKA PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH DI KABUPATEN INDRAMAYU
by: , IRFAN KHAIRUL UMAM, S.H.I, et al.
Published: (2012)

Restrukturisasi Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta dalam rangka pelaksanaan kebijakan otonomi daerah
by: , SUDARYANTO, et al.
Published: (2004)

Pemberian izin lokasi oleh Pemerintah daerah terhadap pelaksanaan deregulasi dalam rangka peningkatan investasi di Kota Samarinda
by: , RUSLIANSYAH, Rusean, et al.
Published: (2004)

Peranan pajak daerah dan retribusi daerah dalam rangka otonomi daerah di Kota Bengkulu
by: , KORI, Elyandes, et al.
Published: (2001)

Otonomi desa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Batanghari
by: , YUSMAN, Tendri, et al.
Published: (2002)

Pelaksanaan pengawasan pemerintah pusat dalam rangka pembentukan produk hukum daerah
by: , MUHADI, et al.
Published: (2009)

Kemampuan keuangan daerah Kabupaten Pinrang dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah
by: , RAHIM, Abd, et al.
Published: (2002)

Peranan PPAT dalam rangka otonomi daerah ditinjau dari sudut perolehan pendapatan daerah :: Studi kasus Kota Bukittinggi
by: , MAYASARI, Debby, et al.
Published: (2010)

Kemampuan keuangan daerah Kabupaten Kapuas dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah
by: , SUKARNO, Slamet, et al.
Published: (2003)

Peranan pemerintah kota Samarinda dalam meningkatkan ketaatan hukum wajib retribusi pasar di wilayah Kota Samarinda
by: , SULISTIANI, I Gusti Ayu, et al.
Published: (2003)

PERAN MAJELIS PENGAWAS DAERAH DALAM RANGKA PELAKSANAAN TUGAS DAN JABATAN NOTARIS DI KABUPATEN SLEMAN
by: , Rona Ayu Edithya. M, et al.
Published: (2014)

Kajian kebijakan transportasi jalan dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah
by: , PRATIWANGGONO, Octadian, et al.
Published: (2000)

Analisis formulasi strategi pada Dinas Pendapatan Daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah di Kota Bandung
by: , SAEPULLOH, Deden, et al.
Published: (2002)

Kemampuan Keuangan Daerah Kota Pekalongan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah, 1995/1996 s/d 2002
by: , WURJANINGRUM, et al.
Published: (2003)

Kemampuan keuangan daerah kota Tangerang dalam rangka otonomi daerah
by: , KUSNENDAR, Dadan, et al.
Published: (2002)

Kemampuan keuangan daerah kota Cirebon dalam rangka otonomi daerah
by: , LEGOWO, Irianto, et al.
Published: (2001)

Peranan kampung dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua
by: , KAIZE, Oktavianus, et al.
Published: (2008)

Identifikasi sektor unggulan dan pertumbuhan ekonomi Kota Kendari dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi daerah
by: , YUSRIANTO, et al.
Published: (2002)

Implikasi pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 terhadap penerimaan pajak bumi dan bangunan di kota Samarinda
by: , SINA, La, et al.
Published: (2002)

Identifikasi faktor-faktor yang mempengarui kinerja pejabat pengawas pemerintah Badan Pengawas Daerah :: Studi kasus pada Badan Pengawas Daerah Kabupaten Lombok Tengah
by: , WIRADARMA, Baiq Sri Damayanti, et al.
Published: (2008)

Kemampuan keuangan daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Bondowoso
by: , MULYANTO, Wiratmo, et al.
Published: (2001)

Kinerja dinas pendapatan kota Padang dan kota Padang Panjang dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah :: Studi komparatif
by: , HELIA, Suhelmi, et al.
Published: (2002)

Kinerja Badan Pengawas Daerah Kabupaten Tegal
by: , SUKOCO, Agus, et al.
Published: (2006)

Efektivitas organisasi Badan Pengawas Daerah Provinsi Bali
by: , ARTANA, I Putu Dikrit, et al.
Published: (2005)

Peranan badan perwakilan desa dalam penyusunan dan penetapan peraturan desa
by: , SUYATNO, et al.
Published: (2003)

Peranan pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah di kota Semarang
by: , IMAN, Nur, et al.
Published: (2001)

Peranan retribusi pasar terhadap pendapatan asli daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah di Kota Semarang
by: , WASIRIN, Imam, et al.
Published: (2000)

Pelaksanaan pengawasan majelis pengawas daerah terhadap notaris di Kota Padang
by: , LUMUMBA, Star, et al.
Published: (2010)

Kinerja pendapatan asli daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Pati
by: , PURWANTO, et al.
Published: (2002)

Sistem pengelolaan retribusi dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah kota/kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur
by: , RADIANSYAH, et al.
Published: (2002)

Pengawasan peraturan daerah kabupaten-kota oleh Provinsi DIY dalam rangka mewujudkan otonomi daerah
by: , HAFIZURRAHMAN, et al.
Published: (2010)