Pelaksanaan desentralisasi kewenangan di bidang pertanahan di kabupaten Hulu Sungai Utara akibat adanya keputusan presiden nomor 10 tahun 2001 tentang pelaksanaan otonomi daerah di bidang pertanahan
Main Authors: | , |
---|---|
Format: | Thesis |
Published: |
[Yogyakarta] : Universitas Gadjah Mada
2003
|
Subjects: |
_version_ | 1826038208355368960 |
---|---|
author | , MILIYANTI , Prof. Dr. F. Sugeng Istanto, S.H |
author_facet | , MILIYANTI , Prof. Dr. F. Sugeng Istanto, S.H |
author_sort | , MILIYANTI |
collection | UGM |
first_indexed | 2024-03-06T00:12:49Z |
format | Thesis |
id | oai:generic.eprints.org:62163 |
institution | Universiti Gadjah Mada |
last_indexed | 2024-03-06T00:12:49Z |
publishDate | 2003 |
publisher | [Yogyakarta] : Universitas Gadjah Mada |
record_format | dspace |
spelling | oai:generic.eprints.org:621632014-08-20T05:23:16Z https://repository.ugm.ac.id/62163/ Pelaksanaan desentralisasi kewenangan di bidang pertanahan di kabupaten Hulu Sungai Utara akibat adanya keputusan presiden nomor 10 tahun 2001 tentang pelaksanaan otonomi daerah di bidang pertanahan , MILIYANTI , Prof. Dr. F. Sugeng Istanto, S.H ETD [Yogyakarta] : Universitas Gadjah Mada 2003 Thesis NonPeerReviewed , MILIYANTI and , Prof. Dr. F. Sugeng Istanto, S.H (2003) Pelaksanaan desentralisasi kewenangan di bidang pertanahan di kabupaten Hulu Sungai Utara akibat adanya keputusan presiden nomor 10 tahun 2001 tentang pelaksanaan otonomi daerah di bidang pertanahan. UNSPECIFIED thesis, UNSPECIFIED. http://etd.ugm.ac.id/index.php?mod=penelitian_detail&sub=PenelitianDetail&act=view&typ=html&buku_id=23028 |
spellingShingle | ETD , MILIYANTI , Prof. Dr. F. Sugeng Istanto, S.H Pelaksanaan desentralisasi kewenangan di bidang pertanahan di kabupaten Hulu Sungai Utara akibat adanya keputusan presiden nomor 10 tahun 2001 tentang pelaksanaan otonomi daerah di bidang pertanahan |
title | Pelaksanaan desentralisasi kewenangan di bidang pertanahan di kabupaten Hulu Sungai Utara akibat adanya keputusan presiden nomor 10 tahun 2001 tentang pelaksanaan otonomi daerah di bidang pertanahan |
title_full | Pelaksanaan desentralisasi kewenangan di bidang pertanahan di kabupaten Hulu Sungai Utara akibat adanya keputusan presiden nomor 10 tahun 2001 tentang pelaksanaan otonomi daerah di bidang pertanahan |
title_fullStr | Pelaksanaan desentralisasi kewenangan di bidang pertanahan di kabupaten Hulu Sungai Utara akibat adanya keputusan presiden nomor 10 tahun 2001 tentang pelaksanaan otonomi daerah di bidang pertanahan |
title_full_unstemmed | Pelaksanaan desentralisasi kewenangan di bidang pertanahan di kabupaten Hulu Sungai Utara akibat adanya keputusan presiden nomor 10 tahun 2001 tentang pelaksanaan otonomi daerah di bidang pertanahan |
title_short | Pelaksanaan desentralisasi kewenangan di bidang pertanahan di kabupaten Hulu Sungai Utara akibat adanya keputusan presiden nomor 10 tahun 2001 tentang pelaksanaan otonomi daerah di bidang pertanahan |
title_sort | pelaksanaan desentralisasi kewenangan di bidang pertanahan di kabupaten hulu sungai utara akibat adanya keputusan presiden nomor 10 tahun 2001 tentang pelaksanaan otonomi daerah di bidang pertanahan |
topic | ETD |
work_keys_str_mv | AT miliyanti pelaksanaandesentralisasikewenangandibidangpertanahandikabupatenhulusungaiutaraakibatadanyakeputusanpresidennomor10tahun2001tentangpelaksanaanotonomidaerahdibidangpertanahan AT profdrfsugengistantosh pelaksanaandesentralisasikewenangandibidangpertanahandikabupatenhulusungaiutaraakibatadanyakeputusanpresidennomor10tahun2001tentangpelaksanaanotonomidaerahdibidangpertanahan |