Pelaksanaan desentralisasi kewenangan di bidang pertanahan di kabupaten Hulu Sungai Utara akibat adanya keputusan presiden nomor 10 tahun 2001 tentang pelaksanaan otonomi daerah di bidang pertanahan

Pelaksanaan desentralisasi kewenangan di bidang pertanahan di kabupaten Hulu Sungai Utara akibat adanya keputusan presiden nomor 10 tahun 2001 tentang pelaksanaan otonomi daerah di bidang pertanahan

Bibliographic Details
Main Authors:	, MILIYANTI, , Prof. Dr. F. Sugeng Istanto, S.H
Format:	Thesis
Published:	[Yogyakarta] : Universitas Gadjah Mada 2003
Subjects:	ETD

Similar Items

Optimalisasi pelaksanaan kewenangan bidang pertanahan di Kota Samarinda
by: , ISMAIL, Mohammad Amin, et al.
Published: (2002)

Perwujudan otonomi di bidang pertanahan di Kabupaten Banyumas
by: , MUNTORICHIN, et al.
Published: (2003)

Konflik kewenangan di bidang pertanahan terhadap penguasaan tanah di Batam
by: , SOLICHIN, Bastoni, et al.
Published: (2007)

Efektivitas pelayanan publik bidang pertanahan di Kantor Pertanahan Jakarta Utara
by: , SUGITO, et al.
Published: (2005)

Pembinaan bidang pertanahan Indonesia
by: , Yahya A. Muhaimin
Published: (2005)

KEBIJAKAN PERTANAHAN PADA ERA OTONOMI DAERAH DI BIDANG HAK GUNA USAHA PERKEBUNAN
by: Perpustakaan UGM, i-lib
Published: (2011)

ANALISIS EFEKTIVITAS PELAYANAN PUBLIK DI BIDANG PERTANAHAN TERHADAP PENERAPAN STANDAR PELAYANAN PERTANAHAN PADA KANTOR PERTANAHAN KOTA YOGYAKARTA
by: , SRIYANTI, et al.
Published: (2013)

Tinjauan hukum terhadap kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang dalam penataan bidang pertanahan
by: , DIRMAN, Erfian Nur, et al.
Published: (2010)

Kualitas pelayanan publik bidang pertanahan :: Studi kasus pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul
by: , WARMAN, Tony, et al.
Published: (2010)

Kinerja Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menyelenggarakan pelayanan publik di bidang pertanahan
by: , ARININGSIH, Nurul, et al.
Published: (2001)

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERTANAHAN DALAM RANGKA PERCEPATAN PENDAFTARAN TANAH (Studi Pelaksanaan Tata Laksana Pertanahan di Kantor Pertanahan Kota Palopo Provinsi Sulawesi Selatan)
by: , ASPAR, S.SIT, et al.
Published: (2012)

Kewenangan pengelola sumber daya air pada kawasan DAS Citarum dalam pelaksanaan otonomi daerah di bidang lingkungan hidup
by: , SUKARSA, Dadang Epi, et al.
Published: (2003)

Dampak peningkatan organisasi publik bidang pertanahan terhadap pelayanan masyarakat
by: , SUKRISNO, et al.
Published: (1992)

Tinjauan yuridis fungsi pemerintah Kabupaten Bulungan dalam pelaksanaan kewenangan di bidang kehutanan
by: , YAHYA, Ramli, et al.
Published: (2003)

EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN SERTIPIKASI MASSAL SWADAYA DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PURWOREJO
by: , Budi Setyani, et al.
Published: (2011)

Kewenangan Camat dalam pelaksanaan otonomi daerah di kabupaten Tegal
by: , PRAKOSA, Haron Bagas, et al.
Published: (2003)

Upaya pemerintah daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah di bidang kepariwisataan di Kota Samarinda
by: , HARTONO, Rubby, et al.
Published: (2003)

Pengaruh otonomi daerah terhadap peningkatan pendapatan asli daerah Kabupaten Gunungkidul di bidang pariwisata
by: , SUGIYANTI, Sri, et al.
Published: (2003)

Peranan Camat sebagai PPAT dalam pelaksanaan catur tirtib pertanahan di Daerah Istimewa Yogakarta
by: , Wahyu Widodo
Published: (1986)

Pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 di bidang kepariwisataan
by: , SUYATNO, et al.
Published: (2002)

Kewenangan Notaris dalam pembuatan Akta Pertanahan yang dikaitkan dengan kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Kabupaten Sragen
by: , LEGAWATI, Rindu, et al.
Published: (2008)

KEWENANGAN MEMBUAT AKTA PERTANAHAN ANTARA NOTARIS DAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH DI KOTAMADYA SINGKAWANG
by: , Erna Fahriati, et al.
Published: (2011)

Benturan kewenangan urusan pertanahan ditinjau dari sudut hukum agraria :: Studi kasus di Sumatera Barat
by: , MUSRIADI, et al.
Published: (2009)

Konflik peran organisasi antara Badan Pengendalian Pertanahan daerah dan Kantor Pertanahan dalam fungsi pengendalian kebijakan pertanahan di Kabupaten Sleman
by: , HANDOYO, Priyo, et al.
Published: (2005)

PELAKSANAAN PEMBERIAN HAK MILIK ATAS TANAH NEGARA DAN PENDAFTARANNYA DI KANTOR PERTANAHAN KOTA SURAKARTA
by: , Fransiscus Xaverius Ambar Tri Kurniawan, et al.
Published: (2014)

Pelaksanaan pengawasan terhadap pejabat pembuat akta tanah oleh Badan Pertanahan Nasional di Kota Makassar
by: , FERIAL, Muhammad, et al.
Published: (2009)

Mediasi sebagai upaya mencegah keekrasan akibat konflik pertanahan
by: , ROCHANA, Siti, et al.
Published: (2010)

PENJABARAN ASAS-ASAS PEMBAHARUAN AGRARIA BERDASARKAN TAP MPR NO IX/MPR/2001 DALAM PERUNDANG-UNDANGAN DI BIDANG PERTANAHAN
by: Perpustakaan UGM, i-lib
Published: (2010)

Peranan PPAT dalam mewujudkan tertib hukum pertanahan dan tertib administrasi pertanahan di Kabupaten Sleman
by: , ISMOYOWATI, Novita, et al.
Published: (2002)

Urgensi nomor identifikasi bidang tanah terkait dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 terhadap Pelaksanaan Jual Beli Tanah di Kota Denpasar
by: , KUSUMA, Ni Ketut Rahayu Krisnawati, et al.
Published: (2009)

Pelaksanaan penyelesaian sengketa pendaftaran tanah secara mediasi pada Kantor Pertanahan Kota Padang
by: , RUSMAN, et al.
Published: (2009)

Pelaksanaan Kewenangan Penyelenggaraan Transmigrasi di Kabupaten Kapuas
by: , WIDJANARKO, Agus Danang, et al.
Published: (2007)

Standar Prosedur Operasi Pengaturan dan Pelayanan Pertanahan (Studi Kasus Penyelenggaraan Pelayanan Pertanahan Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Magelang)
by: , AFANDI, S.Si.T, et al.
Published: (2011)

Pelimpahan kewenangan pembuatan kartu tanda penduduk (KTP) dalam pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Tegal
by: , ABASARI, et al.
Published: (2004)

Kualitas pelayanan pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang, Propinsi Jawa Barat
by: , DACHRI, H. Effendi A, et al.
Published: (2007)

Pelaksanaan pendaftaran tanah sistematik dengan standar operational prosedures dalam program LMPDP di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Purworejo
by: , ARIEF, Sofyan, et al.
Published: (2009)

Pendaftaran hak tanggungan di Kantor Pertanahan Kota Denpasar
by: , DANAKUSUMA, Tutik, et al.
Published: (2009)

Strategi mengelola konflik pertanahan
by: Perpustakaan UGM, i-lib
Published: (2004)

Kinerja pelayanan Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru :: Studi kasus proses pelayanan sertifikat tanah di Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru
by: , FENDRIYANTO, Hazli, et al.
Published: (2002)

Paradoks kewenangan Badan Pertanahan Nasional dalam pendaftaran tanah secara sporadik (Implikasinya terhadap pejabat pembuat akta tanah) :: Suatu studi kasus pada Kantor Pertanahan Kota Kupang
by: , LADA, Deny Sensisco, et al.
Published: (2010)