Pertanggungjawaban DPR kepad MPR :: Kajian dari sudut hukum tata negara

Pertanggungjawaban DPR kepad MPR :: Kajian dari sudut hukum tata negara

Bibliographic Details
Main Authors:	, SURYANINGSIH, Patricia Ekowati, , Prof. Dr. Dahlan Thaib, S.H., M.Si
Format:	Thesis
Published:	[Yogyakarta] : Universitas Gadjah Mada 2003
Subjects:	ETD

Similar Items

Sistem pemerintahan presidentil dan sistem pemerintahan parlementer dalam UUD 1945 :: Studi dari sudut pandang hukum tata negara
by: , MAHMUZAR, et al.
Published: (2002)

Pengaruh reformasi terhadap kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia :: Studi dari sudut pandang tata negara
by: , RUSNAN, et al.
Published: (2004)

Problema pelaksanaan peran DPR dalam sistem politik Indonesia :: Studi tentang perkembangan peran DPR pada masa Orde Baru
by: , THAIB, Dahlan, et al.
Published: (1993)

Benturan kewenangan urusan pertanahan ditinjau dari sudut hukum agraria :: Studi kasus di Sumatera Barat
by: , MUSRIADI, et al.
Published: (2009)

Peranan Partai Politik dalam merealisasikan prinsip-prinsip negara hukum yang demokratis pada pemilihan Kepala Daerah secara langsung
by: , LAGU, Ledi, et al.
Published: (2006)

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM INFLUENCER YANG MELANGGAR TATA CARA PERIKLANAN DALAM MELAKUKAN ENDORSEMENT
by: Berliantha Berliantha, et al.
Published: (2022-09-01)

Penegakkan hukum terhadap pelanggaran berat hak asasi manusia dalam negara hukum Indonesia Pasca Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia :: Studi kasus Daerah Istimewa Aceh
by: , MUHASDA, Zukhri, et al.
Published: (2003)

Seminar Pembangunan Perbandaran & Wilayah dengan Tumpuan Kepade Ketengah : [kertaskerja]/
by: 474437 Seminar Pembangunan Perbandaran & Wilayah dengan Tumpuan Khusus Kepada KETENGAH (1979 : Kuala Terengganu), et al.
Published: (1979)

HUKUM ISLAM DALAM KERANGKA HUKUM TATA NEGARA INDONESIA
by: Indah Dewi Megasari
Published: (2016-07-01)

VARIASI TINGKAT KEBISINGAN PADA HUTAN KOTA DI KOMPLEKS DPR/ MPR DAN MANGGALA WANABAKTI, JAKARTA
by: , HALE AZARYA WISTANTAMA, et al.
Published: (2014)

Harta Kekayaan Dipandang dari Sudut Hukum Islam
by: Karsijam, Karsijam
Published: (1977)

Hukum Islam : Analisis dari Sudut Pandang Fllsafat.
by: Perpustakaan UGM, i-lib
Published: (1996)

Hukum Islam: Analisis dari Sudut Pandang Filsafat
by: M. Ibnu Rochman
Published: (2007-02-01)

Konsistensi asas pertanggungjawaban perdata dalam hukum khusus terhadap asas pertanggungjawaban perdata dalam hukum umum
by: , WIDIYASTUTI, Y. Sari Murti, et al.
Published: (2007)

Peranan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja perhotelan melalui kebijakan upah minimum Propinsi :: Dari sudut pandang hukum administrasi negara
by: , WIDADA, Sutapa Mulja, et al.
Published: (2002)

Hukum tata negara dan kepemimpinan dalam takaran Islam /
by: 424062 Imam, Al-Mawardi, et al.
Published: (2000)

HARMONISASI JALINAN DAKWAH DAN POLITIK HUKUM TATA NEGARA
by: Paisol Burlian
Published: (2015-07-01)

POLITIK HUKUM PERADILAN TATA USAHA NEGARA DI INDONESIA
by: Wahyu Beny Mukti Setiyawan, et al.
Published: (2019-08-01)

IMPLIKASI PENGAWASAN TERHADAP PRODUK HUKUM YANG BERBENTUK KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA MELALUI PERADILAN TATA USAHA NEGARA
by: Adwin Tista
Published: (2015-01-01)

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK KONFLIK HUKUM
by: Wiwik Afifah
Published: (2014-02-01)

ANALISIS PELANGGARAN TERHADAP SUMPAH JABATAN OLEH PEJABAT NEGARA DI NEGARA HUKUM INDONESIA
by: , NIRWANA HALIDE, et al.
Published: (2014)

Metafor Kerapan Sapi dalam Tata Kelola Perusahaan dari Sudut Pandang Teori Stewardship
by: Mohammad Baqir Ainun
Published: (2021-11-01)

Jenayah murtad dari sudut hukum syarak dan perundangan Islam /
by: 340641 Said Ibrahim
Published: (1199)

PERDA BERBASIS SYARI’AH DALAM TINJAUAN HUKUM TATA NEGARA
by: Hayatun Na'imah
Published: (2016-03-01)

Pertanggungjawaban negara terhadap kerugian dan kerusakan lingkungan akibat dari kegiatan ekspor-impor limbah B3
by: , BILO, Damianus, et al.
Published: (2003)

Pertanggungjawaban Negara Terhadap Pencemaran Lingkungan Internasional
by: Perpustakaan UGM, i-lib
Published: (1999)

ANALISIS PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL DARI PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA (STUDI KEWENANGAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL TERHADAP ASAS DEMOKRASI EKONOMI)
by: , SHIROTI NASUHA MD, et al.
Published: (2013)

Kekuatan hukum pembuktian akta di bawah tangan terhadap pertanggungjawaban hukum notaris
by: , BEDA, Margareth Sri Febriani, et al.
Published: (2008)

Pertanggungjawaban negara dalam perspektif hukum humaniter dalam tindakan agresi :: Studi kasus agresi Israel ke Lebanon tahun 2006
by: , YUSTITIANINGTYAS, Levina, et al.
Published: (2010)

HAKIKAT KEILMUAN ILMU HUKUM DITINJAU DARI SUDUT FILSAFAT ILMU DAN TEORI ILMU HUKUM
by: Perpustakaan UGM, i-lib
Published: (2012)

ASPEK PERLINDUNGAN HUKUM PASIEN KORBAN MALPRAKTIK DILIHAT DARI SUDUT PANDANG HUKUM DI INDONESIA
by: Sabungan Sibarani
Published: (2017-11-01)

HAKIKAT KEILMUAN ILMU HUKUM DITINJAU DARI SUDUT FILSAFAT ILMU DAN TEORI ILMU HUKUM
by: Titik Triwulan Tutik
Published: (2013-02-01)

Ganti Rugi Sebagai Pertanggungjawaban Konsumen Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Yang Merugikan Perusahaan Listrik Negara
by: Sri Wahyuni, et al.
Published: (2023-06-01)

RUU Peradilan Agama ke DPR: Aneka peristiwa hukum
by: Perpustakaan UGM, i-lib
Published: (1989)

Keputusan Tata Usaha Negara Fiktif Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia
by: Farid Ramdani
Published: (2018-12-01)

Dinamika Keadilan dan Kepastian Hukum dalam Peradilan Tata Usaha Negara
by: Willy Riawan Tjandra
Published: (2012-02-01)

BADAN HUKUM PUBLIK SEBAGAI JUSTITIABELEN DALAM PERADILAN TATA USAHA NEGARA
by: Jimmy Bastian, et al.
Published: (2021-07-01)

Pengaturan Hukum Keterwakilan Perempuan Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD Ditinjau Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No 82/PUU-XII/2014
by: I Putu Oka Pratiwi Widasmara
Published: (2016-07-01)

Penjelasan pers atas konsistensi asas pertanggungjawaban perdata dalam hukum khusus terhadap asas pertanggungjawaban perdatadalam hukum umum
by: Widiyastuti, Y. Sri Murti
Published: (2007)

Pembatasan kasasi perkara tata usaha negara dalam rangka penegakan hukum bagi pencari keadilan dalam bidang hukum administrasi (Administrabelle)
by: , KUSMAN, et al.
Published: (2009)