Keberadaan Jaksa Agung Muda Perdata Dan Tata Usaha Negara Dalam Upaya Menyelamatkan Kekayaan Negara

Keberadaan Jaksa Agung Muda Perdata Dan Tata Usaha Negara Dalam Upaya Menyelamatkan Kekayaan Negara

Detalhes bibliográficos
Main Authors:	, KADIR, Syamsiah, , Prof.Dr. Nindyo Pramono, S.H.,M.S
Formato:	Thesis
Publicado em:	[Yogyakarta] : Universitas Gadjah Mada 2003
Assuntos:	ETD

Registos relacionados

Peranan Jaksa Agung Muda dan Tata Usaha Negara (JAMDATUN) dalam upaya penegakan hukum sengketa perdata penyelesaian pembayaran uang pengganti
Por: , LOPA, Achmad, et al.
Publicado em: (2008)

Gugatan perdata sebagai upaya pengembalian kekayaan negara dalam tindak pidana korupsi
Por: , WARDANIE, Ismaya Hera, et al.
Publicado em: (2005)

Efektivitas Peradilan Tata Usaha Negara :: Studi kasus pada Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya
Por: , GUNAWAN, et al.
Publicado em: (1996)

Pelaksanaan Dwangsom sebagai upaya paksa dalam eksekusi putusan peradilan tata usaha negara
Por: , MANDOYO, Tri, et al.
Publicado em: (2009)

Peranan jaksa sebagai pengacara negara dalam penyelesaian kredit macet pada Bank-bank pemerintah di Kalimantan Timur
Por: , PURNOMO, Sugeng, et al.
Publicado em: (2002)

Analisis kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta
Por: , RONDONUWU, Patrice, et al.
Publicado em: (2000)

23 inisiatif jana kekayaan negara
Por: Utusan Malaysia, Norliza Abd.Rahman
Publicado em: (2011)

PERANAN ASAS KEAKTIFAN HAKIM ( DOMINUS LITIS ) DALA M PROSES PENYELESAIAN SENGKETA TATA USAHA NEGARA OLEH HAKIM PENG ADILAN TATA USAHA NEGARA
Por: , Retno Nawangsih, et al.
Publicado em: (2014)

Fungsi Pengadilan Tata Usaha Negara dalam menanggulangi mal administrasi
Por: , HIDAYATI, Sri, et al.
Publicado em: (2006)

Tata ruang negara kepulauan untuk pengelolaan pertahanan negara
Por: , Iswinardi
Publicado em: (2009)

Relevansi konsep pemisahan kekayaan perseroan dari keuangan negara terhadap pelaksanaan "hair cut" bank BUMN berdasarkan Peraturan Pemerintah no. 33 tahun 2006 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah no. 14 tahun 2005 tentang tata cara penghapusan piutang negara/daerah
Por: , RENJAAN, Henrikus, et al.
Publicado em: (2008)

Rekayasa Tata Ruang Negara Kepulauan
Por: Prayitno, Budi
Publicado em: (2004)

KOMPETENSI PERADILAN UMUM DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM PEMBATALAN RISALAH LELANG (STUDI KASUS: PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 205 PK/ Pdt/ 2010)
Por: , Saurma Tambunan, et al.
Publicado em: (2012)

Rumah mampu milik agenda utama: kerajaan turut dijangka laksana usaha pastikan kekayaan negara dinikmati semua
Por: Basaruddin, Nabil
Publicado em: (2018)

Evaluasi manajemen penatausahaan barang milik/kekayaan negara pada Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
Por: , SUKMONO, Koko Adi, et al.
Publicado em: (2005)

ULTRA PETITA DALAM PUTUSAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MASYARAKAT PENCARI KEADILAN ( TINJAUAN HUKUM PROGRESIF)
Por: , Delta Arga Prayudha, et al.
Publicado em: (2013)

Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Tahun Tentang Peradilan Tata Usaha Negara
Por: Perpustakaan UGM, i-lib
Publicado em: (1986)

Kajian yuridis tata hutan negara lereng selatan gunungapi Merapi dalam upaya pelestarian lingkungan
Por: , SURIANI, Rollys, et al.
Publicado em: (2006)

Tinjauan hukum terhadap holding badan usaha milik negara (BUMN) pupuk
Por: , POERNOMO, Harry, et al.
Publicado em: (2010)

Generasi muda tiang seri negara
Por: Sabran, Mohammad Shatar
Publicado em: (2016)

Enam saintis muda negara diiktiraf
Por: Harian Metro
Publicado em: (2022)

Dasar pembenar Mahkamah Agung menerima peninjauan kembali yang diajukan jaksa penuntut umum dengan terdakwa Pollycarpus
Por: , NAHASON, et al.
Publicado em: (2009)

EVALUASI SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH (Studi Kasus Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta)
Por: , Hatta Ikromul Akbar, et al.
Publicado em: (2013)

Analisis yuridis penyelesaian kredit macet pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. dalam kaitannya dengan kekayaan negara yang dipisahkan
Por: , KINANTO, Tasdik, et al.
Publicado em: (2009)

Tangani segera: pembesaran jurang kekayaan beri impak negatif kepada negara
Por: Abllah, Nurhayati, et al.
Publicado em: (2018)

Usaha Merevolusikan Pertanian Negara
Por: Utusan Malaysia, Siti Mariam Md. Zain
Publicado em: (2008)

Kanser tulang dan sakoma anggota : rawatan pembedahan menyelamatkan anggota
Por: Wan Ismail, Wan Faisham
Publicado em: (2007)

Pertanggungjawaban pidana Direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam tindak pidana korupsi
Por: , BASUNING, Efran, et al.
Publicado em: (2007)

Kedudukan Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagai Pejabat Umum dalam Sistem Peradilan Tata Usaha Negara
Por: , SOFYAN, Feby Delaniasari, et al.
Publicado em: (2007)

Rancangan penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor tahun tentang Peradilan Tata Usaha Negara
Por: Perpustakaan UGM, i-lib
Publicado em: (1987)

Strategi peningkatan kemandirian lembaga peradilan di lingkungan peradilan umum dan peradilan tata usaha negara
Por: , PALUE, Petrus Uje, et al.
Publicado em: (1999)

Generasi muda perlu hayati sejarah negara
Por: Harian Metro, Noor Mohamad Shakil Hameed
Publicado em: (2012)

Implementasi kebijakan pelaporan dan pemeriksaan kekayaan penyelenggara negara Komisi Pemberantasan Korupsi
Por: , MASROKHAN, et al.
Publicado em: (2008)

ANALISIS VARIABILITAS PENILAIAN BARANG MILIK NEGARA BERUPA TANAH (Studi pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Semarang)
Por: , Wahyu Warsono, et al.
Publicado em: (2012)

Analisis inventarisasi dan penilaian aset negara (studi pada Kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang Yogyakarta) tahun 2007
Por: , FIRDAUS, Bayu, et al.
Publicado em: (2008)

TINJAUAN PEMBATALAN PENETAPAN PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA DAN RISALAH LELANG YANG DIKELUARKAN OLEH PEJABAT LELANG KELAS II MELALUI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 531 K/TUN/2002)
Por: , I GEDE WIRA NEGARA, et al.
Publicado em: (2014)

Implementasi azas hakim aktif dalam memberikan perlindungan hukum kepada administrabele dalam sengketa tata usaha negara
Por: , PURYANI, Puji, et al.
Publicado em: (2003)

Interpretive trail planning at Biro Tata Negara forest, Kundasang
Por: Ahidi, Mohd. Iqbal Syrazi
Publicado em: (2016)

ANALISIS DETERMINAN PENERTIBAN BARANG MILIK NEGARA (STUDI PADA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SEMARANG TAHUN 2007-2010)
Por: , Anung Sita Pratiwi, et al.
Publicado em: (2012)

PENSYARAH REDAC DINOBAT SAINTIS MUDA NEGARA 2017
Por: MPRC, Pusat Media & Perhubungan Awam
Publicado em: (2017)