Pengawasan represif terhadap peraturan daerah dan keputusan Kepala Daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah

Pengawasan represif terhadap peraturan daerah dan keputusan Kepala Daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah

Bibliographic Details
Main Authors:	, WIRANTO, Singgih, , Prof.Dr. H. Sri Soemantri M., SH
Format:	Thesis
Published:	[Yogyakarta] : Universitas Gadjah Mada 2004
Subjects:	ETD

Similar Items

Pertanggungjawaban Kepala daerah terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 :: Studi kasus di Pemerintahan Daerah Kabupaten Banyumas
by: , MAHMUDI, et al.
Published: (2003)

Implementasi kebijakan Undang-undang nomor: 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah :: Studi kasus Kabupaten Klaten
by: , PURNOMO, Hadi, et al.
Published: (2002)

Efektivitas pekerja sosial Kecamatan Kabupaten Gunung Kidul era Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah
by: , HASHIM, Fadhil, et al.
Published: (2003)

Pendapatan asli daerah kota Yogyakarta dalam undang-undang nomor 22 tahun 1999
by: , RAHARJA, Sugito, et al.
Published: (2003)

Pelaksanaan pengawasan DPRP terhadap dana perimbangan daerah Undang-Undang nomor 25 tahun 1999 :: Studi kasus di Kabupaten Banyumas
by: , MULYADI, et al.
Published: (2003)

Pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 di bidang kepariwisataan
by: , SUYATNO, et al.
Published: (2002)

Proses pemilihan Kepala Daerah di bawah Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 :: STudi kasus pemilihan Bupati/Wakil Bupati Karang Anyar
by: , DWIPUTRANTI, L. Erni Februaria, et al.
Published: (2004)

PERANAN PEMERINTAH KOTA BIMA (NTB) DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH GOVERNNANCE
by: , Hendra, SH, et al.
Published: (2011)

Penyelenggaraan kewenangan bidang perhubungan di Kabupaten Tegal setelah berlakunya Undang-undang No.22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah
by: , ZAMZAMI, A, et al.
Published: (2003)

Studi komparasi Undang-undang No.22 Tahun 1999 dan Undang-undang No.32 Tahun 2004 tentang Hubungan Kelembagaan Kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di Kabupaten Sumbawa
by: , TAUFIKURAHMAN, et al.
Published: (2007)

Pelaksanaan ketentuan Pasal 87 dan Pasal 88 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dalam kaitannya dengan otonomi daerah
by: , MANURUNG, Romualdo, et al.
Published: (2004)

Pelaksanaan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia :: Studi implementasi Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 dan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 di Kabupaten Sleman
by: , SOY, Reasey, et al.
Published: (2004)

Hubungan legislatif dan eksekutif daerah dalam proses penetapan peraturan daerah Propinsi Sumatera Selatan menurut Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 :: Studi kasus Perda tentang susunan struktur organisasi Sekretariat Daerah Propinsi SUmatera Selatan
by: , TAJUDIN, et al.
Published: (2002)

Analisa sikap penerimaan pegawai kantor Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Bengkulu terhadap perubahan akibat pemberlakuan otonomi daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999
by: , RINALSON, Alpan, et al.
Published: (2001)

Kewenangan pengelolaan lingkungan hidup menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999
by: Perpustakaan UGM, i-lib
Published: (2003)

Analisis kebijakan penilaian kinerja Aparatur Pemerintah daerah Pasca Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 :: Studi kasus Pemerintah ota depok
by: , MARBUN, Makmur, et al.
Published: (2004)

Pemberhentian Kepala Daerah oleh Dewa Perwakilan Rakyat Daerah :: Studi kasus pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kampar-Provinsi Riau berdasarkan Undang-undang No.22 Tahun 1999
by: , YATARULLAH, et al.
Published: (2004)

Pelaksanaan fungsi DPRD Kabupaten Banggai :: Menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999
by: , NURMASITA, Sitti, et al.
Published: (2003)

Implikasi Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 terhadap struktur penerimaan daerah Propinsi Maluku Utara
by: , MAHMUD, Imran, et al.
Published: (2001)

Optimalisasi peran pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kota Yogyakarta terhadap pemerintah kota Yogyakarta :: Studi kritis terhadap Undang-undang Nomor 22 Tahun 1949
by: , MUSTIKA, Lusiana, et al.
Published: (2002)

Proses pemilihan Kepala Daerah dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 :: Analisis isi koran Kompas, Surya, Teropong, dan Radar Madura mulai Bulan Januari sampai dengan April 2003
by: , SUBAGYO, Dwi Hary, et al.
Published: (2005)

Peraturan Tentang Adat, Pemerintahan Dan Sosioekonomi Dalam Undang-Undang Kedah
by: Kamaruddin, ‘Aisyah
Published: (2022)

Implikasi Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 terhadap kinerja Kantor Pertanahan Kabupaten Sorong
by: , NASUTION, Abdul Rahman, et al.
Published: (2002)

PEDULI ZAKAT DAN POTENSINYA BERTALIAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 38 TAHUN 1999 DAN OTONOMI DAERAH
by: Perpustakaan UGM, i-lib
Published: (2000)

Konstitusionalitas Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum
by: ABDULLAH, Abdullah
Published: (2013)

Kajian yuridis pembentukan peraturan daerah khusus (Perdasus) dan peraturan daerah provinsi (Perdasi) Provinsi Papua berdasarkan Undang-undang nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua
by: , FATARY, Marthen Max, et al.
Published: (2004)

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KELURAHAN DI KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA DALAM RANGKA PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1979
by: Perpustakaan UGM, i-lib
Published: (1991)

Kemampuan keuangan daerah dalam melakukan pinjaman menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 di Propinsi Jambi
by: , NATALUDDIN, et al.
Published: (2001)

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
by: , DARWANTA, et al.
Published: (2009)

Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah
by: , GUNARDI, Fu'at, et al.
Published: (2005)

Pengawasan terhadap Peraturan Daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah
by: , ARBAIN, Asnawi, et al.
Published: (2006)

Tinjauan pelaksanaan pengawasan notaris oleh Majelis Pengawas Daerah Kota Bukittinggi berdasarkan Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 :: Mitra Pemilda
by: , PEMILDA, Mitra, et al.
Published: (2008)

PGT 362 - UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN SEKOLAH SEPT 1999.
by: PPIP, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan
Published: (1999)

Penyelenggaraan pemerintahan kecamatan pasca Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 di Kabupaten Pasaman Sumatera Barat :: Kasus Kecamatan Lubuk Sikaping dan Tigo Nagari
by: , RIFANTO, Djoko, et al.
Published: (2002)

Pengawasan Ombudsman Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap pemerintah daerah menurut Peraturan Gubernur DIY Nomor 21 Tahun 2008
by: , HIDAYAT, Beni, et al.
Published: (2009)

Implementasi undang-undang nomor 18 tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah di Kabupaten Grobogan
by: , MARIMAN, et al.
Published: (2000)

Proyeksi potensi retribusi Daerah DKI Jakarta berdasarkan undang-undang nomor 18 tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah
by: , ZAINAL, et al.
Published: (1997)

Kajian hukum tentang restrukturisasi Badan Usaha Milik Negara berkaitan dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah :: Studi kasus PT. nhutani I
by: , SURIANSYAH, Agus, et al.
Published: (2004)

EKSISTENSI DEWAN KEHORMATAN DAERAH DALAM PENGAWASAN TERHADAP NOTARIS DI KABUPATEN SLEMAN (Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris)
by: , erie verlinda, et al.
Published: (2014)

Dampak implementasi Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 terhadap kedudukan Kecamatan di Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo
by: , SUPRIYANTO, Agus Budi, et al.
Published: (2003)