Kedudukan lembaga kejaksaan sebagai pengacara negara dalam sistem peradilan tata usaha negara :: Analisis terhadap Undang-undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan RI

Kedudukan lembaga kejaksaan sebagai pengacara negara dalam sistem peradilan tata usaha negara :: Analisis terhadap Undang-undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan RI

Bibliographic Details
Main Authors:	, KODRAT, Akmal, , Dr. Marsudi Triatmodjo, SH.LL.M
Format:	Thesis
Published:	[Yogyakarta] : Universitas Gadjah Mada 2004
Subjects:	ETD

Similar Items

Dinamika Kedudukan Hukum Jaksa sebagai Pengacara Negara Pasca Undang-Undang Kejaksaan
by: Wahyu Donri Tinambunan, et al.
Published: (2022-12-01)

Peranan kejaksaan dalam lembaga kepailitan berdasarkan Undang-undang Nomor 4 tahun 1998
by: , SUBARDIMAN, Tri, et al.
Published: (2002)

FUNGSI KEJAKSAAN SEBAGAI PENGACARA NEGARA DALAM PERSPEKTIF PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA
by: Rusdianto Rusdianto
Published: (2017-03-01)

Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Tahun Tentang Peradilan Tata Usaha Negara
by: Perpustakaan UGM, i-lib
Published: (1986)

Peranan kejaksaan dalam pembubaran perseroan berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995
by: , SITOMPUL, Surya Bakti P, et al.
Published: (2002)

Peranan kejaksaan sebagai pengacara negara dalam pengembalian tanah negara yang dikuasai pihak ketiga di daerah Jawa Barat
by: , RIYONO, et al.
Published: (2003)

Rancangan penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor tahun tentang Peradilan Tata Usaha Negara
by: Perpustakaan UGM, i-lib
Published: (1987)

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP UNDANG-UNDANG TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA
by: Aju Putrijanti
Published: (2011-10-01)

EFEKTIFITAS JAKSA PENGACARA NEGARA DALAM UPAYA PEMULIHAN KEUANGAN NEGARA/DAERAH SEBAGAI AKIBAT TINDAK PIDANA KORUPSI DI KEJAKSAAN NEGERI PURWOKERTO
by: Sutrisno Sutrisno
Published: (2018-10-01)

QUO VADIS UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA JIS. UNDANG-UNDANG NO 51 TAHUN 2009 DAN KOMPETENSI PERADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM UU. NO. 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
by: Kartika Widya Utama
Published: (2015-07-01)

INDEPENDENSI KEJAKSAAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA
by: Ismail Ghonu
Published: (2017-10-01)

Pengaturan Pengajuan Gugatan Yang Melalui Upaya Administratif Berupa Banding Menurut Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan
by: Dola Riza, et al.
Published: (2024-01-01)

PERAN KEJAKSAAN DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
by: Yasmirah Mandasari Saragih
Published: (2017-07-01)

Analisis Yuridis Kedudukan Kejaksaan Republik Indonesia Dalam Ketatanegaraan Indonesia
by: Saeful Bahri
Published: (2021-01-01)

Strategi peningkatan kemandirian lembaga peradilan di lingkungan peradilan umum dan peradilan tata usaha negara
by: , PALUE, Petrus Uje, et al.
Published: (1999)

Tinjauan yuridis tentang peranan jaksa dalam pelaksanaan penegakan hukum perdata berdasar Pasal 27 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1991 di Kejaksaan Negeri Purwokerto
by: , AKHIRMAN, Nur, et al.
Published: (2003)

Urgensi Pengaturan Lembaga Negara Khusus dalam Undang-Undang Dasar 1945
by: Nuriyanto Ahmad Daim
Published: (2019-04-01)

Tinjauan konseptual Majelis Pengawas Daerah Notaris menurut Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
by: , FARIASANDY, Dwi, et al.
Published: (2007)

KEWENANGAN KEJAKSAAN DALAM MENANGANI PERKARA PERDATA (STUDI KASUS DI KEJAKSAAN NEGERI SLEMAN)
by: , ADITYA PERMANA PUTRA, et al.
Published: (2014)

TINDAKAN HUKUM KEJAKSAAN DALAM USAHA MELINDUNGI KEPENTINGAN NEGARA DAN HAK-HAK KEPERDATAAN MASYARAKAT
by: Perpustakaan UGM, i-lib
Published: (2000)

OTOKRITIK TERHADAP KEMANDIRIAN BADAN PERADILAN DALAM UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945
by: Kamaruddin Kamaruddin
Published: (2014-06-01)

Kajian Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dalam Kaitan dengan Pengadilan Tata Usaha Negara
by: Ayu Putriyanti
Published: (2015-12-01)

Kedudukan Hukum Internasional dalam Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
by: Mustakim Mustakim, et al.
Published: (2022-06-01)

Kepuasan Pelanggan Terhadap Kualitas Pelayanan Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Jam Datun) Kejaksaan Agung Republik Indonesia
by: Asep Mulyana, et al.
Published: (2022-09-01)

KEDUDUKAN KEPALA DESA MENURUT UNDANG – UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1986
by: Asep Suparman
Published: (2015-01-01)

Restrukturisasi Budaya Hukum Kejaksaan Dalam Penuntutan Sebagai Independensi di Sistem Peradilan Pidana Indonesia
by: Appludnopsanji Appludnopsanji, et al.
Published: (2020-12-01)

Undang-undang keluarga Islam dan wanita di negara-negara Asean /
Published: (1999)

PELAKSANAAN LELANG EKSEKUSI BARANG RAMPASAN KEJAKSAAN PADA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) BANJARMASIN
by: , LIANA HAMITA, et al.
Published: (2013)

Kedudukan Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagai Pejabat Umum dalam Sistem Peradilan Tata Usaha Negara
by: , SOFYAN, Feby Delaniasari, et al.
Published: (2007)

PENYELESAIAN PIUTANG-PIUTANG BANK PERSERO MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 49/PRP/1960 TENTANG PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA DALAM PERSPEKTIF SISTEM PERADILAN DI INDONESIA
by: , Muchlis Kusetianto, et al.
Published: (2013)

Peran visum et repertum dalam membantu proses peradilan di kejaksaan dan pengadilan negeri Banjarmasin
by: , SOEWONDO, Slamet, et al.
Published: (1998)

Efektivitas Peradilan Tata Usaha Negara :: Studi kasus pada Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya
by: , GUNAWAN, et al.
Published: (1996)

Brunei negara terawal laksana undang-undang sihir
by: Hasniza, Hussain
Published: (2021)

Peranan undang-undang dalam memupuk perpaduan negara
by: Majid, N.A.R.
Published: (1991)

Peranan kejaksaan dalam mengaktualisasikan good governance
by: , RAHEL, et al.
Published: (2008)

PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 1989 TENTANG PERADILAN AGAMA
by: Perpustakaan UGM, i-lib
Published: (1990)

Lembaga Negara : makna, kedudukan dan relasi
by: Muhtadi Muhtadi
Published: (2014-06-01)

Studi komparasi Undang-undang No.22 Tahun 1999 dan Undang-undang No.32 Tahun 2004 tentang Hubungan Kelembagaan Kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di Kabupaten Sumbawa
by: , TAUFIKURAHMAN, et al.
Published: (2007)

PENGATURAN HUKUM PERBATASAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG WILAYAH NEGARA
by: Jeanne Darc Noviayanti Manik
Published: (2018-06-01)

KEDUDUKAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT DALAM PEMAKZULAN PRESIDEN MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945
by: , Sugeng Riyadi, et al.
Published: (2012)