Pelaksanaan ketentuan Pasal 87 dan Pasal 88 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dalam kaitannya dengan otonomi daerah

Bibliographic Details
Main Authors:	, MANURUNG, Romualdo, , Prof.Dr. Nindyo Pramono, SH.,MS
Format:	Thesis
Published:	[Yogyakarta] : Universitas Gadjah Mada 2004
Subjects:	ETD

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NOTARIS BERDASARKAN KETENTUAN PASAL 50 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA
by: , ANDRI SETIAWAN, et al.
Published: (2013)

Pelaksanaan Pasal 49 dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dalam Kaitannya dengan Pewarisan Menurut Hukum Adat di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
by: Sukisno, Djoko
Published: (1993)

Penerapan ketentuan pasal 22 Undang-undang No.18 Tahun 1999 dalam kontrak kerja konstruksi antara Pemerintah Kabupaten Banggai dengan PT. Saranamukti Puterasejati
by: , SIBAY, Junaidi, et al.
Published: (2006)

IMPLEMENTASI PASAL 84 DAN PASAL 85 UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS DI KABUPATEN SLEMAN
by: SAPUTRA, ADE, et al.
Published: (2014)

OFSET PERTAHANAN DALAM KERANGKA PASAL 1320 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA : ANALISA IMPLEMENTASI PASAL 43 UNDANG.UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2012 TENTANG INDUSTRI PERTAHANAN
by: , Sylvia, et al.
Published: (2014)

Kekuatan eksekutorial sertifikat hak tanggungan :: Kajian terhadap Pasal 14 Undang-undang Hak Tanggungan dan Pasal 224 HIR/Pasal 258 RBg
by: , ANDRIYENI, Wanda, et al.
Published: (2006)

Pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 di bidang kepariwisataan
by: , SUYATNO, et al.
Published: (2002)

Kedudukan anak luar kawin dalam Hukum Adat Bali dan kaitannya dengan Pasal 43 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974
by: , SUSIANINGSIH, I Gusti Ayu Made, et al.
Published: (2007)

TINJAUAN YURIDIS PASAL 53 UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS
by: , R. Dharma Indra wijaya, et al.
Published: (2013)

PENERAPAN PASAL 54 DAN PASAL 55 UNDANG-UNDANG RI NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA DIDALAM PUTUSAN NOMOR 165/PID.SUS/2011/PN.SLEMAN
by: , ANGELINA SEPTIANI, et al.
Published: (2014)

Gugatan pelanggaran merek berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata dan berdasarkan Undang-undang Merek
by: , SUPRAMONO, Gatot, et al.
Published: (2004)

Pelaksanaan Pasal 88 Ayat (4) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas sebagai salah satu kewajiban Disclosure
by: , SARI, Wahyu, et al.
Published: (2006)

Pemberlakuan Pasal 17 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian dalam memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen asuransi (Tertanggung) di Indonesia
by: , PUSPITA, JF. Sintha Arum, et al.
Published: (2006)

Pendapatan asli daerah kota Yogyakarta dalam undang-undang nomor 22 tahun 1999
by: , RAHARJA, Sugito, et al.
Published: (2003)

Pelaksanaan Pasal 3 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 sebagai implementasi dari Good Corporate Governance di Indonesia
by: , INTIHANI, Siti Nur, et al.
Published: (2003)

Pelaksanaan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia :: Studi implementasi Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 dan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 di Kabupaten Sleman
by: , SOY, Reasey, et al.
Published: (2004)

PENERAPAN PASAL 8 DAN PASAL 22 AYAT (1) PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN NOMOR 20 TAHUN 2010 TENTANG BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
by: , YENNITA ASTARINA, et al.
Published: (2013)

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NOTARIS PASCA BERLAKUNYA PASAL 66 UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS
by: , RIKA REFIANTY, et al.
Published: (2014)

PELAKSANAAN PENGAWASAN NOTARIS BERDASARKAN PASAL 66 UNDANG UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS DI KOTA MADIUN
by: , Linudya Puji Rahayu, et al.
Published: (2011)

IMPLEMENTASI HONORARIUM NOTARIS BERDASARKAN PASAL 36 UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS DI KABUPATEN SLEMAN.
by: , Aulia Adhi Khusna, et al.
Published: (2013)

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PASAL 90 AYAT (1) HURUF d DAN PASAL 91 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH SERTA IMPLIKASINYA DALAM PEMBUATAN AKTA HIBAH WASIAT OLEH NOTARIS DAN PPAT
by: , Ayu Hapsari Mufti, et al.
Published: (2013)

Nilai-Nilai Pancasila yang Terjelma di dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945
by: Soejadi, R.
Published: (1984)

ANALISIS HUKUM TERHADAP PRODUSEN MINYAK GORENG DI SULAWESI UTARA (STUDI KASUS TENTANG DUGAAN PELANGGARAN TERHADAP PASAL 4 DAN PASAL 5 UNDANG-UNDANG NO.5 TAHUN 1999)
by: Tulandi, Edwin Steven, et al.
Published: (2011)

KAJIAN YURIDIS MENGENAI BENTUK PERSEKUTUAN PERDATA NOTARIS MENURUT PASAL 20 UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS
by: NASUTION, AMRI
Published: (2015)

Upaya hukum terhadap keputusan majelis pengawas daerah tentang persetujuan notaris untuk diperiksa berdasarkan pasal 66 Undang-Undang Jabatan Notaris
by: , SYAMSUL, Zulfikar, et al.
Published: (2010)

Analisis yuridis mengenai kebijakan pemotongan pajak penghasilan terhadap uang pensiun berdasarkan pasal 21 Undang-Undang No 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (PPH) dalam kaitannya dengan prinsip ability to pay
by: , SIANTURI, Robert, et al.
Published: (2009)

URGENSI MEMAHAMI BEBERAPA ASPEK HUKUM INTERNASIONAL DALAM MENGAMANDEMEN PASAL-PASALTERTENTU UNDANG-UNDANG DASAR 1945
by: Perpustakaan UGM, i-lib
Published: (2000)

PERBANDINGAN LEMBAGA HUKUM PERWALIAN MENURUT KETENTUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 DENGAN KETENTUAN HUKUM ADAT
by: Perpustakaan UGM, i-lib
Published: (1991)

Analisa sikap penerimaan pegawai kantor Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Bengkulu terhadap perubahan akibat pemberlakuan otonomi daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999
by: , RINALSON, Alpan, et al.
Published: (2001)

Pelaksanaan perkawinan di bawah umur menurut Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada Pengadilan Agama di Kota Parepare
by: , HAKIM, Uspa, et al.
Published: (2009)

Pengawasan represif terhadap peraturan daerah dan keputusan Kepala Daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
by: , WIRANTO, Singgih, et al.
Published: (2004)

Implementasi kebijakan Undang-undang nomor: 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah :: Studi kasus Kabupaten Klaten
by: , PURNOMO, Hadi, et al.
Published: (2002)

KAJIAN ASAS EQUALITY BEFORE THE LAW PADA JABATAN NOTARIS DALAM RUMUSAN PASAL 66 UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS
by: , Puspita Laxmi K., et al.
Published: (2014)

Pelaksanaan ketentuan Pasal 13 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda Benda yang Berkaitan dengan Tanah dalam Praktek di Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo
by: , TRIMAWARNI, Diah, et al.
Published: (2010)

Perlindungan konsumen dalam Transaksi Bisnis B2C E-Commerce Berdasarkan Ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999
by: , FITRIANI, Nurvita, et al.
Published: (2007)

Analisis pelanggaran Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Penetapan Harga SMS off-net dalam Praktek Bisnis Operator Telepon Seluler di Indonesia :: Studi kasus pada PT. Telekomunikasi Indonesia
by: , SIMORANGKIR, David, et al.
Published: (2010)

Tinjauan yuridis pelaksanaan Pasal A angka 13 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan di bank Muamalat Indonesia Cabang Bengkulu
by: , INDRA, Sari, et al.
Published: (2007)

Penggunaan pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata sebagai dasar penuntutan ganti rugi akibat Fraud (Kecurangan Asuransi Kesehatan) :: dan prospek pengaturan kedepan
by: , SUNDOYO, et al.
Published: (2006)

PEDULI ZAKAT DAN POTENSINYA BERTALIAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 38 TAHUN 1999 DAN OTONOMI DAERAH
by: Perpustakaan UGM, i-lib
Published: (2000)

Pelaksanaan tugas dan kewenangan serta tanggung jawab kurator dalam pemberesan harta pailit jika terjadi perlawanan daftar pembagian berdasarkan pasal 179 Undang-undang Nomor 4 tahun 1998 tentang kepailitan
by: , SARI, Noor Puspita, et al.
Published: (2003)

Pelaksanaan ketentuan Pasal 87 dan Pasal 88 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dalam kaitannya dengan otonomi daerah

Similar Items

Similar Items