Kajian hukum tentang restrukturisasi Badan Usaha Milik Negara berkaitan dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah :: Studi kasus PT. nhutani I

Bibliographic Details
Main Authors:	, SURIANSYAH, Agus, , Prof.Dr. Nindyo Pramono, SH.,MS
Format:	Thesis
Published:	[Yogyakarta] : Universitas Gadjah Mada 2004
Subjects:	ETD

Posisi dominan menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat
by: , WOREK, Tony Yohanes, et al.
Published: (2003)

PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 38 TAHUN 1999 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT OLEH BADAN AWL ZAKAT PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
by: Perpustakaan UGM, i-lib
Published: (2006)

Persekongkolan pengadaan barang/jasa pemerintah ditinjau dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat :: Kajian studi normatif
by: , DAMAT, Petornius, et al.
Published: (2008)

Pengelolaan utang badan layanan umum kaitannya dengan Undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharan negara
by: , SOLISA, Saul, et al.
Published: (2010)

Pelaksanaan ketentuan Pasal 87 dan Pasal 88 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dalam kaitannya dengan otonomi daerah
by: , MANURUNG, Romualdo, et al.
Published: (2004)

OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2008 TENTANG OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK
by: , Winarso, SH, et al.
Published: (2011)

Pemberhentian direktur menurut Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
by: , PRASETIO, et al.
Published: (2009)

UPAYA PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA
by: Yelia Natasya Winstar, et al.
Published: (2017-04-01)

Analisis yuridis merger PT. Indosat Tbk. ditinjau dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat
by: , ELVIANDI RS, et al.
Published: (2005)

Implementasi putusan komisi pengawas persaingan usaha (KPPU) dalam menegakkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan tidak sehat
by: , DJAJADI, Zoeber, et al.
Published: (2003)

Perbandingan Pengaturan Badan Hukum Koperasi Antara Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian Dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.
by: Lintang Ario Pambudi
Published: (2023-01-01)

Asuransi Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Dalam Hubungan dengan Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
by: Perpustakaan UGM, i-lib
Published: (2001)

Perlindungan konsumen jasa pelayanan kesehatan rumah sakit dalam perspektif Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen
by: , BROTOSENO, B. Ario, et al.
Published: (2006)

Tinjauan yuridis terhadap pelaksanaan merger perusahaan secara vertikal dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat
by: , WIRYANINGSIH, Nia, et al.
Published: (2004)

Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Tahun Tentang Peradilan Tata Usaha Negara
by: Perpustakaan UGM, i-lib
Published: (1986)

Pelaksanaan Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat oleh Badan Amil Zakat Pemerintah Kabupaten Sleman dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat
by: , HARAHAB, Yulkarnain, et al.
Published: (2005)

Pemberdayaan pengusaha kecil dalam memperoleh fasilitas pembiayaan menurut perspektif Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang usaha kecil di Tarakan
by: , NOVARIANTY, Tri, et al.
Published: (2007)

Ulasan tentang status badan hukum perseroan terbatas menurut undang-undang nomor 1 tahun 1995 tentang perseroan terbatas
by: Perpustakaan UGM, i-lib
Published: (2005)

PROSES PERUMUSAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PARTAI POLITIK
by: , Suprih Hidayat, S.Sos., et al.
Published: (2013)

Persekongkolan tender dalam perspektif Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat :: Studi kasus penjualan kapal tanker VLCC PT. Pertamina
by: , RAHAYU, Istiningsih, et al.
Published: (2008)

KAJIAN HUKUM TENTANG KEPEMILIKAN SILANG SAHAM MENURUT UNDANG-UNDANG PERSEROAN TERBATAS NOMOR 40 TAHUN 2007
by: , Furkano Farhan Juskal, SH, et al.
Published: (2013)

TINJAUAN YURIDIS PERATURAN KOMISI PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN PENGECUALIAN PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT TERHADAP PERJANJIAN YANG BERKAITAN DENGAN WARALABA
by: , Dwitya Bharata Nandiwardhana, SH, et al.
Published: (2011)

Perlindungan hukum terhadap konsumen asuransi dalam perjanjian baku polis asuransi ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
by: , ANUGRAHANTO, Agung, et al.
Published: (2008)

Rancangan penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor tahun tentang Peradilan Tata Usaha Negara
by: Perpustakaan UGM, i-lib
Published: (1987)

PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 38 TAUUN 1999 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT OLEU BADAN AMIL ZAKA T PEMERINT AU KABUPA TEN SLEMAN
by: , Yulkamain Harahab
Published: (2006)

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 34 TAHUN 2004 TENTANG TNI
by: , AGUS SUBAGYO, et al.
Published: (2013)

Tinjauan yuridis carding menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik
by: , HERWANNURI CH, Raden Rachmat, et al.
Published: (2010)

Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Bisnis Biro Travel
by: Herman Daud Panggabean, et al.
Published: (2023-05-01)

Gambaran keseluruhan undang-undang nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di Indonesia
by: Hanif Nur Widhiyanti,, et al.
Published: (2014)

Politik hukum Nasional dibidang hukum yayasan ditinjau dari pembentukan Undang-Undang No.16 Tahun 2001 tentang Yayasan jo Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan
by: , NENDRA, Bakti, et al.
Published: (2008)

Pemberlakuan Pasal 17 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian dalam memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen asuransi (Tertanggung) di Indonesia
by: , PUSPITA, JF. Sintha Arum, et al.
Published: (2006)

Analisis Yuridis terhadap Tender Pengadaan Tinta Sidik Jari Pemilu Tahun 2004 Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
by: , HAKIM, Faisal Luqman, et al.
Published: (2007)

REKONSTRUKSI KEWENANGAN PENYIDIKAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA
by: M. Sahid
Published: (2016-02-01)

REVITALISASI BADAN WAKAF INDONESIA (BWI) ANALISIS KRITIS UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF
by: Hidayatullah Hidayatullah, et al.
Published: (2019-06-01)

Sampak Undang-undang Nomor 28 tahun 2004 tentang Yayasan terhadap Yayasan-yayasan Sosial yang telah berdiri
by: , LANDE, Mozedayen Eirene Alfa, et al.
Published: (2006)

Undang-undang nomor 5 tahun 1999 tentang praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat sebagai sarana untuk mengatur perilaku para pelaku usaha guna menciptakan persaingan usaha yang sehat :: Tinjauan yuridis terhadap efektivitas berlakunya Undang-undang Nomor 5 tahun 1999
by: , KRISTANTO, Tommy, et al.
Published: (2002)

ANALISIS KEBIJAKAN TENTANG PROSES PERUMUSAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998 TENTANG PERBANKAN (RELEVANSINYA TERHADAP PP 29 TAHUN 1999)
by: , Zainal Said
Published: (2012)

ANALISIS KEBIJAKAN TENTANG PROSES PERUMUSAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998 TENTANG PERBANKAN (RELEVANSINYA TERHADAP PP 29 TAHUN 1999)
by: , Zainal Said, MH, et al.
Published: (2013)

Aspek-aspek hukum investasi Reksa Dana, Tinjauan menurut Undang-undang Nomor: 8 Tahun 1995 tentang pasar modal
by: , ERNINGTYAS, Deasy Renata, et al.
Published: (2002)

Analisis Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
by: Raja Ahmad Faisal Harahap, et al.
Published: (2019-11-01)

Kajian hukum tentang restrukturisasi Badan Usaha Milik Negara berkaitan dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah :: Studi kasus PT. nhutani I

Similar Items

Similar Items