Pelaksanaan tugas kurator pada proses kepailitan :: Studi kasus PT. Jati Dharma Indah yang berkedudukan di Batugong, Pasao, Ambon

Pelaksanaan tugas kurator pada proses kepailitan :: Studi kasus PT. Jati Dharma Indah yang berkedudukan di Batugong, Pasao, Ambon

Bibliographic Details
Main Authors:	, RUMAMBI, Ellen, , Prof.Dr. Nindyo Pramono, SH.,MS
Format:	Thesis
Published:	[Yogyakarta] : Universitas Gadjah Mada 2004
Subjects:	ETD

Similar Items

Tugas dan kewenangan kurator dalam kepailitan perusahaan terbuka
by: , NAINGGOLAN, Sangti, et al.
Published: (2008)

Pelaksanaan tugas dan kewenangan serta tanggung jawab kurator dalam pemberesan harta pailit jika terjadi perlawanan daftar pembagian berdasarkan pasal 179 Undang-undang Nomor 4 tahun 1998 tentang kepailitan
by: , SARI, Noor Puspita, et al.
Published: (2003)

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KURATOR BERDASARKAN PRINSIP INDEPENDENSI MENURUT HUKUM KEPAILITAN
by: Sriti Hesti Astiti
Published: (2017-09-01)

KEWENANGAN KURATOR DALAM EKSEKUSI ASET DEBITOR PADA KEPAILITAN LINTAS BATAS NEGARA
by: Ranitya Ganindha, et al.
Published: (2020-08-01)

Pengaruh limbah cair industri kayu lapis PT Jati Dharma Indah terhadap kualitas perairan perikanan Batu Gong Teluk Baguala bagian dalam Kodya Ambon Propinsi Maluku
by: , SAHUBAWA, Latif, et al.
Published: (1995)

Pelaksanaan tugas dan wewenang kurator dalam melakukan pemberesan boedel pailit PT. Bouroq Indonesia Airlines menurut Undang-undang No. 37 Tahun 2004 :: Studi kasus perkara No. 07/pailit/2007/PN. Niaga. Jkt. Pst
by: , NUSIRWIN, et al.
Published: (2008)

Pelaksanaan penangguhan dan pemberian perlindungan yang wajar oleh kurator terhadap kreditur separatis dalam rangka penyelesaian kepailitan yang adil, cepat, terbuka dan efektif
by: , BRATAJAYA, M.M. Astrina, et al.
Published: (2003)

Kedudukan hukum kurator atas hakim pengawas dalam tugas pengurusan harta pailit di tinjau dari Undang-Undang No. 37 Th. 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
by: , MARIANI, Multiningdyah Ely, et al.
Published: (2009)

PENYELESAIAN SENGKETA AKIBAT KESALAHAN KURATOR DARI BERKURANGNYA HARTA DEBITUR PAILIT YANG MERUGIKAN PIHAK KREDITUR DALAM KEPAILITAN
by: M. Taufik Hidayat
Published: (2015-07-01)

Tinjauan yuridis terhadap tugas dan peranan hakim pengawas dalam pelaksanaan putusan kepailitan pada pengadilan niaga
by: , TARIGAN, Sapri, et al.
Published: (2010)

WACANA KURATOR/
by: Malaysia. Kementerian Perpaduan, Kebudayaan, Kesenian dan Warisan. Jabatan Muzium Malaysia
Published: (2011)

KEWENANGAN KREDITUR DALAM KEPAILITAN DEBITUR
by: , Evi Purwaningsih, SH, et al.
Published: (2012)

ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN SUMPAH JABATAN DAN KODE ETIK NOTARIS/PPAT YANG BERKEDUDUKAN SEBAGAI KREDITUR DALAM SENGKETA KEPAILITAN ( STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NIAGA NO. 02/PAILIT/2011/PN.NIAGA.SMG )
by: , SANG HAPSARI ARUM KUSUMA PUTRI, et al.
Published: (2013)

Peran Balai Harta Peninggalan sebagai kurator harta pailit setelah berlakunya Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang kepailitan
by: , AGUSTINA, Fitria, et al.
Published: (2004)

Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan putusan kepailitan
by: , BASRI, Hasan, et al.
Published: (2003)

Pelaksanaan asas tugas pembantuan bidang fiskal dalam penyelenggaraan otonomi daerah :: Studi kasus pelaksanaan tugas pembantuan dalam pemungutan pajak pemerintah pusat oleh daerah di Kabupaten Banyumas
by: , PRIYONO, Bambang, et al.
Published: (2003)

Kewenangan hakim terhadap pengesahan homologasi akur dalam kepailitan
by: , SUHERMOYO, Bandung, et al.
Published: (2002)

Pengertian tentang pembuktian secara sederhana dalam perkara kepailitan
by: , SUSIANA, Budi, et al.
Published: (2003)

Kreditur separatis pemegang hak tanggungan dalam perkara kepailitan
by: , SUDANI, Ni Made, et al.
Published: (2007)

Tinjauan yuridis tentang kasus kepailitan PT Dirgantara Indonesia
by: , FERDANI, Ade Irma, et al.
Published: (2008)

PAKSA BADAN (GIJZELING) SEBAGAI UPAYA PEMAKSA TERHADAP DEBITOR DALAM KEPAILITAN
by: Batara R, Meir Elizabeth, et al.
Published: (2011)

Kewenangan pengadilan niaga terhadap kreditur separatis dalam perkara kepailitan
by: , WIJONARKO, Kurniawan, et al.
Published: (2005)

Kompetensi Pengadilan Niaga Terhadap Perkara Kepailitan Yang Berklausula Arbitrase
by: , SUPRAPTO, et al.
Published: (2003)

Restrukturisasi utang sebagai salah satu cara untuk menghindari kepailitan
by: , NASUTION, Mahdi Soroinda, et al.
Published: (2006)

KEDUDUKAN DENDA KETERLAMBATAN PELAKSANAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI DALAM KEPAILITAN
by: Falahdika Rakasatutya, et al.
Published: (2023-07-01)

Kewenangan panitia kreditur di dalam proses pemberesan atas boedel pailit yang dibebani hak tanggungan oleh kurator :: Analisa yuridis putusan No. 04/Pailit/2005/PN.Niaga/Jkt.Pst. dalam perkara kepailitan Bank BNI melawan PT. Dwima Manunggal Raksa-Woods Industries (PT.DMR-WI)
by: , SIHITE, Melda Lolyta, et al.
Published: (2008)

Penentuan saat jatuh tempo hutang yang dapat ditagih dalam kepailitan
by: , HUDA, Nuril, et al.
Published: (2005)

Kewenangan Pengadilan Niaga terhadap Actio Paulina di dalam perkara kepailitan
by: , IRIAWAN, Asep Iwan, et al.
Published: (2004)

Peranan agen kredit sindikasi dalam permohonan kepailitan di Pengadilan Niaga
by: , SANTIARTO, Dwiarso Budi, et al.
Published: (2005)

Perlindungan hukum bagi pekerja-buruh dalam kepailitan perseroan terbatas (PT)
by: , POESPOWATI, Henny, et al.
Published: (2009)

Perlindungan hukum bagi pekerja-buruh dalam kepailitan perseroan terbatas (PT)
by: , DARASAH, Ramli, et al.
Published: (2009)

Analisis Dan Prediksi Reran Pencemaran Limrah Cair Industri Kayulapis Pt. Jati Dharma Indah, Serta Dampaknya Terhadap Kualitas Peralran Laut (Analysis And Prediction Of Playwood Industry Liquid Waste Pollution Impact At
by: Perpustakaan UGM, i-lib
Published: (2008)

Masalah perdamaian dalam hukum perdata pada umumnya dan hukum kepailitan pada khususnya
by: , TJAHJONO, et al.
Published: (2004)

Relevansi pemanfaatan Undang-undang kepailitan sebagai upaya penagihan tunggakan pajak
by: , HAMZAH, Raden Mas Wasis Nurrachman, et al.
Published: (2003)

Kepemilikan Properti Bagi Warga Negara Asing Yang Berkedudukan Di Indonesia
by: Dian Dewi Khasanah
Published: (2022-06-01)

Perlindungan hukum bagi kreditur separatis apabila kurator menggunakan kewenangan berdasar pasal 59 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan pembayaran utang
by: , PANUNTUN, Raden Haryo Jagad, et al.
Published: (2006)

Tinjauan hukum atas permasalahan dan kesulitan penerapan pembuktian sederhana (Sumir) dalam perkara kepailitan
by: , HUTAPEA, Hotman, et al.
Published: (2005)

Kepailitan bank yang sudah dicabut izin usahanya :: Studi kasus Bank Global di Indonesia
by: , SUGIARTO, et al.
Published: (2009)

Tanggung jawab direksi berdasarkan Undang-undang no 40 tahun 2007 dalam hal kepailitan perseroan
by: , KARINA, Miryani, et al.
Published: (2010)

Pengertian sumir di dalam hukum kepailitan berdasarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998
by: , DUMATUBUN, Veronica Antonia, et al.
Published: (2002)