Kinerja Kecamatan Bulik sebagai Pusat Pelayanan Publik di tingkat kecamatan berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999

Kinerja Kecamatan Bulik sebagai Pusat Pelayanan Publik di tingkat kecamatan berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999

Bibliographic Details
Main Authors:	, JAYADIPUTERA, Triadi Eka Asi, , Prof.Dr. Agus Dwiyanto
Format:	Thesis
Published:	[Yogyakarta] : Universitas Gadjah Mada 2004
Subjects:	ETD

Similar Items

Penyelenggaraan pemerintahan kecamatan pasca Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 di Kabupaten Pasaman Sumatera Barat :: Kasus Kecamatan Lubuk Sikaping dan Tigo Nagari
by: , RIFANTO, Djoko, et al.
Published: (2002)

Dampak implementasi Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 terhadap kedudukan Kecamatan di Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo
by: , SUPRIYANTO, Agus Budi, et al.
Published: (2003)

Evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 :: Studi kasus Kecamatan Mersam
by: , MASHERUDIN, et al.
Published: (2000)

OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2008 TENTANG OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK
by: , Winarso, SH, et al.
Published: (2011)

Pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 di bidang kepariwisataan
by: , SUYATNO, et al.
Published: (2002)

Efektivitas pekerja sosial Kecamatan Kabupaten Gunung Kidul era Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah
by: , HASHIM, Fadhil, et al.
Published: (2003)

PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK DI INDONESIA ANALISIS ISI UNDANGâ��UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK
by: , Oktavianus Rua Putra, et al.
Published: (2012)

PENDIRIAN KOPERASI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2012
by: , CAKRA PANDU HIMADEWA, et al.
Published: (2014)

Implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Dan Transparansi Pelayanan Publik Di Jawa Timur
by: Wahyu Saputra
Published: (2019-08-01)

PENERAPAN PRINSIP PEMBUKTIAN HUKUM PERDATA FORMIL DALAM ARBITRASE BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999
by: Kunti Kalma Syita
Published: (2014-01-01)

PENGATURAN PERLINDUNGAN HAK ATAS INFORMASI PUBLIK SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (UU KIP)
by: , Fauzin, et al.
Published: (2012)

ANALISIS PERLINDUNGAN TERHADAP MEREK NON-TRADISIONAL DITINJAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 NOMOR 2016
by: Yoga Saputra, et al.
Published: (2020-01-01)

Implementasi Undang-undang Nomor 43 tahun 1999 dalam menyelesaikan sengketa kepegawaian
by: , SUDIYONO, et al.
Published: (2010)

UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999: SUATU HARAPAN DALAM DUNIA BISNIS
by: Perpustakaan UGM, i-lib
Published: (2000)

Kewenangan pengelolaan lingkungan hidup menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999
by: Perpustakaan UGM, i-lib
Published: (2003)

UPAYA PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA
by: Yelia Natasya Winstar, et al.
Published: (2017-04-01)

Hubungan Antara Pusat dan Daerah Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
by: Septi Nur Wijayanti
Published: (2017-03-01)

Kinerja Birokrasi Pemerintah Kecamatan Dalam Pelayanan Publik Di Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bengkulu Selatan
by: , ZUHERWAN, Julian, et al.
Published: (2002)

Kinerja kecamatan dalam pelayanan publik :: Studi kasus pemekaran Kecamatan Bejen di Kabupaten temanggung
by: , WIDODO, Kristri, et al.
Published: (2003)

Perlindungan hukum merek terkenal berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001
by: , PUTRO, Wavie Laksono, et al.
Published: (2004)

Tinjauan Hukum Pidana Cheat/Hacking dalam Game Online Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2015
by: Williem Pathavi, et al.
Published: (2023-11-01)

Perlindungan konsumen jasa pelayanan kesehatan rumah sakit dalam perspektif Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen
by: , BROTOSENO, B. Ario, et al.
Published: (2006)

Perkiraan penerimaan Kabupaten Klaten dengan pemberlakuan Undang-undang Nomor 25 tahun 1999
by: , YUSNADI, Poniman, et al.
Published: (2001)

Pendapatan asli daerah kota Yogyakarta dalam undang-undang nomor 22 tahun 1999
by: , RAHARJA, Sugito, et al.
Published: (2003)

Pelaksanaan fungsi DPRD Kabupaten Banggai :: Menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999
by: , NURMASITA, Sitti, et al.
Published: (2003)

Peranan kejaksaan dalam lembaga kepailitan berdasarkan Undang-undang Nomor 4 tahun 1998
by: , SUBARDIMAN, Tri, et al.
Published: (2002)

Peranan kejaksaan dalam pembubaran perseroan berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995
by: , SITOMPUL, Surya Bakti P, et al.
Published: (2002)

PENEGAKAN HUKUM PIDANA DI BIDANG PERIKANAN (Berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan)
by: Jeanne Darc Noviyanti Manik
Published: (2018-10-01)

Pengawasan represif terhadap peraturan daerah dan keputusan Kepala Daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
by: , WIRANTO, Singgih, et al.
Published: (2004)

Eksistensi kewenangan jaksa sebagai penyidik tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 dan implementasinya dalam praktek
by: , PAYAMAN, et al.
Published: (2002)

Implikasi Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 terhadap kinerja Kantor Pertanahan Kabupaten Sorong
by: , NASUTION, Abdul Rahman, et al.
Published: (2002)

Pengertian sumir di dalam hukum kepailitan berdasarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998
by: , DUMATUBUN, Veronica Antonia, et al.
Published: (2002)

Kontruksi hukum pembiayaan berdasarkan prinsip syariah menurut Undang-Undang nomor 10 tahun 1998
by: , SUPRIYADI, Ahmad, et al.
Published: (2003)

ANALISIS YURIDIS TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PASIEN SEBAGAI PENGGUNA JASA PELAYANAN KESEHATAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (Studi Kasus Prita Mulyasari)
by: , AGEWINA, et al.
Published: (2013)

Akuntabilitas pelayanan publik studi kasus pada kantor kecamatan Sanankolon kabupaten Blitar
by: , SANTOSA, Agus, et al.
Published: (2003)

Studi Komparasi Terhadap Undang-Undang Kearsipan Dan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik
by: Rheza Ega Winastwan
Published: (2022-01-01)

Pelaksanaan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia :: Studi implementasi Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 dan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 di Kabupaten Sleman
by: , SOY, Reasey, et al.
Published: (2004)

PERBANDINGAN PENYELESAIAN SENGKETA MEREK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG MEREK NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS JO. UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999 TENTANG ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DENGAN WORLD INTELLECTUAL PROPER
by: Shelly Kurniawan
Published: (2019-11-01)

Efektivitas Pelayanan Tahanan Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
by: Yuliyanto Yuliyanto
Published: (2018-03-01)

Kinerja Kecamatan pemekaran dalam pelayanan publik di Kabupaten Lombok Timur :: Studi kasus di Kecamatan Labuhan Haji
by: , HAIRI, Muhammad, et al.
Published: (2004)