Implementasi kebijakan kewenangan pemerintah pusat dan kewenangan Propinsi terhadap aset-aset budaya di daerah :: Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000
Main Authors: | , ISHAQ, M. Daud, , Prof.Dr. Zamroni |
---|---|
Format: | Thesis |
Published: |
[Yogyakarta] : Universitas Gadjah Mada
2004
|
Subjects: |
Similar Items
-
KEWENANGAN PEMERINTAH DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN KEBIJAKAN
by: Ni Luh Gede Astariyani
Published: (2015-12-01) -
Problematika Kewenangan Administrasi Kependudukan Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019
by: Ashara Putra Mansien
Published: (2020-12-01) -
Problematika Kewenangan Administrasi Kependudukan Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019
by: Ashara Putra Mansien
Published: (2020-12-01) -
KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR DALAM RANGKA OPTIMALISASI PENGELOLAAN ASET TANAH
by: Fadly Afand Djafar
Published: (2015-01-01) -
Studi implementasi kebijakan pemberian tanda kehormatan Satyalancana Pendidikan :: Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1984
by: , MARYANI, et al.
Published: (2003)