Analisis kebijakan penilaian kinerja Aparatur Pemerintah daerah Pasca Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 :: Studi kasus Pemerintah ota depok

Analisis kebijakan penilaian kinerja Aparatur Pemerintah daerah Pasca Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 :: Studi kasus Pemerintah ota depok

Bibliographic Details
Main Authors:	, MARBUN, Makmur, , Prof.Dr. Riswandha Imawan
Format:	Thesis
Published:	[Yogyakarta] : Universitas Gadjah Mada 2004
Subjects:	ETD

Similar Items

Proses pemilihan Kepala Daerah di bawah Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 :: STudi kasus pemilihan Bupati/Wakil Bupati Karang Anyar
by: , DWIPUTRANTI, L. Erni Februaria, et al.
Published: (2004)

Pendelegasian kewenangan Bupati kepada Camat berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 :: Studi kasus di Kabupaten Alor Propinsi Nusa Tenggara Timur
by: , SANG, Abdurrahman, et al.
Published: (2004)

Analisis penataan organisasi pemerintah Kabupaten sesudah pelaksanaan Undang-undang No.22 Tahun 1999 :: Studi kasus pada Pemerintah Kabupaten Gowa
by: , SALENGKE, Sam, et al.
Published: (2003)

PERLINDUNGAN HUKUM PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA
by: , Aryudhi Permadi, et al.
Published: (2014)

Kewenangan pengelolaan lingkungan hidup menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999
by: Perpustakaan UGM, i-lib
Published: (2003)

Implikasi Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua terhadap prifesionalisme aparatur Pemerintah Provinsi Papua
by: , GANAPI, Epi, et al.
Published: (2010)

Pelaksanaan fungsi DPRD Kabupaten Banggai :: Menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999
by: , NURMASITA, Sitti, et al.
Published: (2003)

Pendapatan asli daerah kota Yogyakarta dalam undang-undang nomor 22 tahun 1999
by: , RAHARJA, Sugito, et al.
Published: (2003)

Pelaksanaan ketentuan Pasal 87 dan Pasal 88 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dalam kaitannya dengan otonomi daerah
by: , MANURUNG, Romualdo, et al.
Published: (2004)

KEBIJAKAN PEMERINTAH MEWUJUDKAN KESELAMATAN DI JALAN MENURUT UNDANG- UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
by: , SEPRIZAL, et al.
Published: (2013)

Implementasi kebijakan Undang-undang nomor: 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah :: Studi kasus Kabupaten Klaten
by: , PURNOMO, Hadi, et al.
Published: (2002)

Proses pemilihan Kepala Daerah dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 :: Analisis isi koran Kompas, Surya, Teropong, dan Radar Madura mulai Bulan Januari sampai dengan April 2003
by: , SUBAGYO, Dwi Hary, et al.
Published: (2005)

Pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 di bidang kepariwisataan
by: , SUYATNO, et al.
Published: (2002)

Implikasi Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 terhadap kinerja Kantor Pertanahan Kabupaten Sorong
by: , NASUTION, Abdul Rahman, et al.
Published: (2002)

Kebijakan upah minimum regional dalam pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 di DKI Jakarta Timur
by: , SUYATNO, et al.
Published: (2002)

Pelaksanaan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia :: Studi implementasi Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 dan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 di Kabupaten Sleman
by: , SOY, Reasey, et al.
Published: (2004)

PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 38 TAHUN 1999 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT OLEH BADAN AWL ZAKAT PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
by: Perpustakaan UGM, i-lib
Published: (2006)

Kajian hukum tentang restrukturisasi Badan Usaha Milik Negara berkaitan dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah :: Studi kasus PT. nhutani I
by: , SURIANSYAH, Agus, et al.
Published: (2004)

Managemen strategis pengembangan sumber daya manusia aparatur Pemerintah Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat
by: , YASIN, Syaharuddin, et al.
Published: (1998)

Dampak implementasi Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 terhadap kedudukan Kecamatan di Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo
by: , SUPRIYANTO, Agus Budi, et al.
Published: (2003)

Tinjauan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 dalam hubungannya dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974
by: , ISMAIL, Rushan, et al.
Published: (1987)

Penyelenggaraan pemerintahan kecamatan pasca Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 di Kabupaten Pasaman Sumatera Barat :: Kasus Kecamatan Lubuk Sikaping dan Tigo Nagari
by: , RIFANTO, Djoko, et al.
Published: (2002)

Pengaturan Asuransi Kecelakaan Jalan dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009
by: Dr. Sulistyowati, SH, M.Hum., Sulistyowati
Published: (2011)

PENGATURAN ASURANSI KECELAKAAN JALAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009
by: Perpustakaan UGM, i-lib
Published: (2011)

Efektivitas pekerja sosial Kecamatan Kabupaten Gunung Kidul era Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah
by: , HASHIM, Fadhil, et al.
Published: (2003)

Kinerja Kecamatan Bulik sebagai Pusat Pelayanan Publik di tingkat kecamatan berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999
by: , JAYADIPUTERA, Triadi Eka Asi, et al.
Published: (2004)

Implikasi pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 terhadap penerimaan pajak bumi dan bangunan di kota Samarinda
by: , SINA, La, et al.
Published: (2002)

Penerapan ketentuan pasal 22 Undang-undang No.18 Tahun 1999 dalam kontrak kerja konstruksi antara Pemerintah Kabupaten Banggai dengan PT. Saranamukti Puterasejati
by: , SIBAY, Junaidi, et al.
Published: (2006)

PERANAN PEMERINTAH KOTA BIMA (NTB) DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH GOVERNNANCE
by: , Hendra, SH, et al.
Published: (2011)

Optimalisasi peran pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kota Yogyakarta terhadap pemerintah kota Yogyakarta :: Studi kritis terhadap Undang-undang Nomor 22 Tahun 1949
by: , MUSTIKA, Lusiana, et al.
Published: (2002)

Dinamika hubungan Legislatif dan Eksekutif di kabupaten Rejang Lebong dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang nomor 22 tahun 1999
by: , PRAWISNU, Eddy, et al.
Published: (2003)

Pelaksanaan Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat oleh Badan Amil Zakat Pemerintah Kabupaten Sleman dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat
by: , HARAHAB, Yulkarnain, et al.
Published: (2005)

Implementasi Undang-undang Nomor 43 tahun 1999 dalam menyelesaikan sengketa kepegawaian
by: , SUDIYONO, et al.
Published: (2010)

UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999: SUATU HARAPAN DALAM DUNIA BISNIS
by: Perpustakaan UGM, i-lib
Published: (2000)

Pengawasan represif terhadap peraturan daerah dan keputusan Kepala Daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
by: , WIRANTO, Singgih, et al.
Published: (2004)

Peranan pemerintah kecamatan dalam penyelenggaraan Pemerintah Nagari pasca UU No.22 Th 1999 di Kabupaten Lima Puluh Kota
by: , AGUSRA, Yan, et al.
Published: (2002)

Dampak implementasi undang-undang no. 28 th.2009 terhadap penerimaan pemerintah
by: , H. Rey Madjid
Published: (2010)

Implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik di Pemerintah Kabupaten Pesawaran
by: , IHSAN TAUFIQ, et al.
Published: (2014)

Manajemen sumber daya Aparatur Pemerintah Daerah pasca pemekaran Kabupaten Barito Timur
by: , IBARATA, et al.
Published: (2004)

Rekrutmen Bupati di era demokratisasi :: Studi tentang pemilihan Bupati Ponorogo periode 2000-2005 berdasar Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999
by: , ISWATI, Retno, et al.
Published: (2002)