Penentuan keadaan insolvensi dalam proses kepailitan menurut Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang kepailitan

Penentuan keadaan insolvensi dalam proses kepailitan menurut Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang kepailitan

Bibliographic Details
Main Authors:	, HUTAGALUNG, Sahat M, , Prof. Emmy Pangaribuan, SH
Format:	Thesis
Published:	[Yogyakarta] : Universitas Gadjah Mada 2004
Subjects:	ETD

Similar Items

Peranan kejaksaan dalam lembaga kepailitan berdasarkan Undang-undang Nomor 4 tahun 1998
by: , SUBARDIMAN, Tri, et al.
Published: (2002)

KEADAAN INSOLVENSI SEBAGAI ALASAN PEMBUBARAN PERSEROAN TERBATAS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG
by: , Efendy H. Purba, et al.
Published: (2013)

Peranan Balai Harta Peninggalan dalam masalah kepailitan berdasarkan undang-undang nomor 4 tahun 1998
by: , SUYADI, et al.
Published: (2000)

KAJIAN TENTANG PENGATURAN SYARAT KEPAILITAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004
by: Tata Wijayanta
Published: (2014-06-01)

Pembuktian kepailitan sebelum dan sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004
by: , ZULFIANI, Anita, et al.
Published: (2008)

Pengertian dan Maksud Utang Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 Tentang Kepailitan dan Penerapannya dalam Putusan Pengadilan =
by: Perpustakaan UGM, i-lib
Published: (2004)

Pengertian sumir di dalam hukum kepailitan berdasarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998
by: , DUMATUBUN, Veronica Antonia, et al.
Published: (2002)

TINJAUAN TERHADAP UNDANG-UNDANG KEPAILITAN (UU NO. 4 TAHUN 1998)
by: Perpustakaan UGM, i-lib
Published: (1999)

Pengertian dan maksud utang menurut Undang-undang No.4 Tahun 1998 tentang kepailitan dan penerapannya dalam putusan Pengadilan
by: , ELISABETH, Vera, et al.
Published: (2004)

Peran Balai Harta Peninggalan sebagai kurator harta pailit setelah berlakunya Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang kepailitan
by: , AGUSTINA, Fitria, et al.
Published: (2004)

Hilangnya Tes Insolvensi sebagai Syarat Kepailitan di Indonesia
by: Gede Aditya Pratama
Published: (2021-05-01)

Pengaturan hukum kreditor preferen dalam Undang-undang kepailitan
by: , RAMADHAN, Agung, et al.
Published: (2005)

Kontruksi hukum pembiayaan berdasarkan prinsip syariah menurut Undang-Undang nomor 10 tahun 1998
by: , SUPRIYADI, Ahmad, et al.
Published: (2003)

TINJAUAN YURIDIS BATASAN MINIMAL UTANG DALAM SYARAT KEPAILITAN UNDANG â�� UNDANG NO 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (STUDI KASUS PUTUSAN NIAGA NOMOR : 48/PAILIT/2012/PN.NIAGA.JKT.PST TENTANG KEPAILITAN PT. TELKOMSEL)
by: , RADEN RACHMAT HADI, et al.
Published: (2013)

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TANGGUNG JAWAB DIREKSI DALAM KEPAILITAN PERSEROAN TERBATAS MENURUT UNDANG UNDANG NO 40 TAHUN 2007
by: Siti Mahmudah
Published: (2012-07-01)

Relevansi pemanfaatan Undang-undang kepailitan sebagai upaya penagihan tunggakan pajak
by: , HAMZAH, Raden Mas Wasis Nurrachman, et al.
Published: (2003)

ANALISIS PUTUSAN PAILIT NOMOR: 02/PAILIT/2009/PN.NIAGA.SMG TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG
by: Fransman Ricardo Tamba
Published: (2018-02-01)

Pemberesan harta pailit melalui mekanisme pelelangan umum menurut Undang-Undang Kepailitan di PT Artika Optima Inti
by: , ZULFIANI, Desi, et al.
Published: (2008)

Perbedaan persepsi tentang pengurus perseroan menurut Undang-undang perseroan terbatas dan Undang-undang pajak
by: , HENDARTO, et al.
Published: (2004)

Kepailitan bank ditinjau dari Undang-undang No.4 Tahun 1998 :: Studi kasus antara Bank IFI dengan Bank Danamon
by: , SUNDJAJIK, Dwi, et al.
Published: (2002)

Pembatalan Putusan Arbitrase di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
by: , KADIR, Andi Yusuf, et al.
Published: (2007)

Tanggung jawab direksi berdasarkan Undang-undang no 40 tahun 2007 dalam hal kepailitan perseroan
by: , KARINA, Miryani, et al.
Published: (2010)

JAMINAN DAN PERLINDUNGAN PERLINDUNGAN UPAH PEKERJA/BURUH DALAM KEPAILITAN MENURUT UNDANGUNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG
by: , Sherly Fitriyana, et al.
Published: (2014)

Kedudukan hukum kurator atas hakim pengawas dalam tugas pengurusan harta pailit di tinjau dari Undang-Undang No. 37 Th. 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
by: , MARIANI, Multiningdyah Ely, et al.
Published: (2009)

TANGGUNG JAWAB DIREKSI DALAM KEPAILITAN PERSEROAN TERBATAS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PERSEROAN TERBATAS
by: Perpustakaan UGM, i-lib
Published: (2012)

TANGGUNG JAWAB DIREKSI DALAM KEPAILITAN PERSEROAN TERBATAS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PERSEROAN TERBATAS
by: Mr. Kurniawan
Published: (2012-10-01)

Pelaksanaan tugas dan kewenangan serta tanggung jawab kurator dalam pemberesan harta pailit jika terjadi perlawanan daftar pembagian berdasarkan pasal 179 Undang-undang Nomor 4 tahun 1998 tentang kepailitan
by: , SARI, Noor Puspita, et al.
Published: (2003)

Perlindungan hukum bagi kreditur separatis apabila kurator menggunakan kewenangan berdasar pasal 59 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan pembayaran utang
by: , PANUNTUN, Raden Haryo Jagad, et al.
Published: (2006)

Perlindungan hukum terhadap para kreditur sebagai akibat dari permohonan pailit yang diajukan oleh seorang kreditur dihubungkan dengan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang kepailitan
by: , KALIF, et al.
Published: (2003)

PROSES PERUMUSAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PARTAI POLITIK
by: , Suprih Hidayat, S.Sos., et al.
Published: (2013)

Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan putusan kepailitan
by: , BASRI, Hasan, et al.
Published: (2003)

Perlindungan hukum bagi pendaftar sementara paten dengan berlakunya Undang-undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang paten
by: , SUPARNYO, et al.
Published: (1992)

Perlindungan hukum terhadap desain mebel berdasarkan Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang desain industri
by: , SETYAWATI, Rahayu Mega, et al.
Published: (2004)

Pemberhentian direktur menurut Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
by: , PRASETIO, et al.
Published: (2009)

Disharmonisasi Hubungan Keluarga Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
by: Afandi, et al.
Published: (2023-04-01)

Pengaruh Undang-undang Nomor 16/2001 tentang Yayasan terhadap Yayasan yang telah berdiri
by: , ANDRIYANI, Nur, et al.
Published: (2003)

Perkembangan Politik Hukum Pemerintahan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
by: Agus Kusnadi
Published: (2015-12-01)

Telaah atas pengertian utang dalam hukum kepailitan
by: , JAZULI, Akhmad, et al.
Published: (2004)

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP YAYASAN YANG TIDAK MEMBERITAHUKAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2001 TENTANG YAYASAN
by: , Arrahmah Dhani, et al.
Published: (2011)

ANALISIS KEBIJAKAN TENTANG PROSES PERUMUSAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998 TENTANG PERBANKAN (RELEVANSINYA TERHADAP PP 29 TAHUN 1999)
by: , Zainal Said
Published: (2012)