Peran Balai Harta Peninggalan sebagai kurator harta pailit setelah berlakunya Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang kepailitan

Peran Balai Harta Peninggalan sebagai kurator harta pailit setelah berlakunya Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang kepailitan

Bibliographic Details
Main Authors:	, AGUSTINA, Fitria, , Roedjiono, SH.,LL.M
Format:	Thesis
Published:	[Yogyakarta] : Universitas Gadjah Mada 2004
Subjects:	ETD

Similar Items

Peranan Balai Harta Peninggalan dalam masalah kepailitan berdasarkan undang-undang nomor 4 tahun 1998
by: , SUYADI, et al.
Published: (2000)

Fungsi Balai Harta Peninggalan dalam perwalian setelah berlakunya UU No.1 tahun 1974 di Balai Harta Peninggalan Semarang
by: , SINDUDISASTRA, OJB. Ohim, et al.
Published: (1999)

Pelaksanaan tugas dan kewenangan serta tanggung jawab kurator dalam pemberesan harta pailit jika terjadi perlawanan daftar pembagian berdasarkan pasal 179 Undang-undang Nomor 4 tahun 1998 tentang kepailitan
by: , SARI, Noor Puspita, et al.
Published: (2003)

Pemberesan harta pailit melalui mekanisme pelelangan umum menurut Undang-Undang Kepailitan di PT Artika Optima Inti
by: , ZULFIANI, Desi, et al.
Published: (2008)

Kedudukan hukum kurator atas hakim pengawas dalam tugas pengurusan harta pailit di tinjau dari Undang-Undang No. 37 Th. 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
by: , MARIANI, Multiningdyah Ely, et al.
Published: (2009)

TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB BALAI HARTA PENINGGALAN DALAM PEMBERESAN HARTA PAILIT (Studi Kasus PT Trisakti Putra Mandiri)
by: , RAISA INAYATI, et al.
Published: (2014)

Praktek Penyelesaian Pengurusan Harta Warisan yang tak Terurus di Wilayah Hukum Balai Harta Peninggalan Semarang :: Studi Kasus di Balai Harta Peninggalan Semarang
by: , SETIANI, Ririn, et al.
Published: (2007)

Pembuktian kepailitan sebelum dan sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004
by: , ZULFIANI, Anita, et al.
Published: (2008)

Undang-undang harta dan amanah
Published: (2009)

Perlindungan hukum terhadap para kreditur sebagai akibat dari permohonan pailit yang diajukan oleh seorang kreditur dihubungkan dengan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang kepailitan
by: , KALIF, et al.
Published: (2003)

Optimalisasi peran dan fungsi Balai Harta Peninggalan terhadap harta kekayaan anak dalam perwalian di Kabupaten Jombang
by: , DEVI, Shitavadhani, et al.
Published: (2006)

Undang-undang harta intelek di Malaysia
by: Mohamed, Khadijah, et al.
Published: (2005)

Bank Indonesia sebagai satu-satunya pemohon pailit terhadap debitur berupa Bank berdasarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998
by: , OLOAN, Gabriel Marcel, et al.
Published: (2003)

PENGATURAN PERLINDUNGAN HAK ATAS INFORMASI PUBLIK SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (UU KIP)
by: , Fauzin, et al.
Published: (2012)

Pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Harta Peninggalan sebagai wali pengawas dalam hal perwalian
by: , YULIANSYAH, Rama, et al.
Published: (2006)

Perwarisan harta dalam Islam dan undang-undang Malaysia
by: Ibrahim, A.
Published: (1989)

Peranan Balai Harta Peninggalan (BHP) sebagai wali pengawas dalam pemisahan harta warisan (Boedelscheiding) terhadap kedudukan anak di bawah umur
by: , EVILINA, et al.
Published: (2002)

Perlindungan hukum bagi kreditur separatis apabila kurator menggunakan kewenangan berdasar pasal 59 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan pembayaran utang
by: , PANUNTUN, Raden Haryo Jagad, et al.
Published: (2006)

KEGIATAN YAYASAN SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2001 TENTANG YAYASAN DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
by: Perpustakaan UGM, i-lib
Published: (2009)

Penilaian Harta Intelek Dalam Sebuah Perniagaan: Keperluan Kerangka Undang-Undang
by: Abd Aziz, Ahmad Shamsul, et al.
Published: (2022)

Pengertian dan maksud utang menurut Undang-undang No.4 Tahun 1998 tentang kepailitan dan penerapannya dalam putusan Pengadilan
by: , ELISABETH, Vera, et al.
Published: (2004)

OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2008 TENTANG OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK
by: , Winarso, SH, et al.
Published: (2011)

Penentuan keadaan insolvensi dalam proses kepailitan menurut Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang kepailitan
by: , HUTAGALUNG, Sahat M, et al.
Published: (2004)

Peralihan kewenangan pengelolaan protokol notaris setelah berlakunya Undang-undang Jabatan Notaris
by: , HARIANTO, Febrina, et al.
Published: (2010)

FUNGSI DINAS PENDIDIKAN PROPINSI DIY SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 DALAM KONTEKS PELAYANAN MASYARAKA
by: , Mudagdo, SH, et al.
Published: (2012)

Hak perempuan Bali terhadap harta bersama dalam perceraian sebelum dan setelah Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974
by: , SUKASARI, Ni Made, et al.
Published: (2005)

Pemilikan Harta Berhak Cipta Si Mati: Analisis Undang-Undang Di Malaysia
by: Mohd Noor, Nor Azlina, et al.
Published: (2022)

Perlindungan hukum terhadap anak luar kawin setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 di Daerah Istimewa Yogyakarta
by: , HERIYANI, Endang, et al.
Published: (2001)

Perlindungan hukum terhadap anak dari perkawinan Sirri setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 di Kabupaten Jember
by: , ANISAH, Inayatul, et al.
Published: (2004)

PENGELOLAAN TANAH KASULTANAN (SULTAN GROND) SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2012 TENTANG KEISTIMEWAAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
by: , Suhartono, et al.
Published: (2014)

Konstitusionalitas Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum
by: ABDULLAH, Abdullah
Published: (2013)

Peranan kejaksaan dalam lembaga kepailitan berdasarkan Undang-undang Nomor 4 tahun 1998
by: , SUBARDIMAN, Tri, et al.
Published: (2002)

Aspek kewangan perkahwinan dan perceraian: Harta, nafkah dan warisan undang-undang Islam
by: Jonet, A.
Published: (1981)

Undang-Undang Harta Intelek dalam Pembangunan Teknologi dan Revolusi Industri 4.0
by: Abd Aziz, Ahmad Shamsul, et al.
Published: (2018)

Peranan kejaksaan dalam pembubaran perseroan berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995
by: , SITOMPUL, Surya Bakti P, et al.
Published: (2002)

Pemberhentian direksi oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) ditinjau dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 pada PT Sarana Riau Ventura
by: , HENDRA, Rahmad, et al.
Published: (2005)

Perkawinan antar agama setelah berlakunya undang-undang no.1 tahun 1974 di Kotamadya Yogyakarta
by: , NAZARUDDIN, et al.
Published: (1998)

PEMBEBANAN JAMINAN PADA OBJEK PESAWAT UDARA DAN PERLINDUNGAN KREDITUR SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG PENERBANGAN
by: , Amelia Afifah, et al.
Published: (2013)

Pengertian sumir di dalam hukum kepailitan berdasarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998
by: , DUMATUBUN, Veronica Antonia, et al.
Published: (2002)

Pelaksanaan tugas dan wewenang kurator dalam melakukan pemberesan boedel pailit PT. Bouroq Indonesia Airlines menurut Undang-undang No. 37 Tahun 2004 :: Studi kasus perkara No. 07/pailit/2007/PN. Niaga. Jkt. Pst
by: , NUSIRWIN, et al.
Published: (2008)