Tinjauan yuridis mengenai permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh debitur menurut Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004

Tinjauan yuridis mengenai permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh debitur menurut Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004

Bibliographic Details
Main Authors:	, AMBORO, Yudhi Priyo, , Prof.Dr. Nindyo Pramono, SH.,MS
Format:	Thesis
Published:	[Yogyakarta] : Universitas Gadjah Mada 2005
Subjects:	ETD

Similar Items

Tinjauan yuridis terhadap kewenangan kreditur pada perjanjian kredit sindikasi dalam mengajukan permohonan pernyataan pailit
by: , MALIK, M. Kamaludin, et al.
Published: (2004)

ASPEK-ASPEK HUKUM TENTANG PERMOHONAN PERNYATAAN PAILIT
by: afif khalid, et al.
Published: (2022-02-01)

Kedudukan hukum para pemegang oblogasi dalam pengajuan permohonan pernyataan pailit terhadap debitor
by: , TARIGAN, Noveria, et al.
Published: (2003)

Bank Indonesia sebagai satu-satunya pemohon pailit terhadap debitur berupa Bank berdasarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998
by: , OLOAN, Gabriel Marcel, et al.
Published: (2003)

Perlindungan hukum terhadap para kreditur sebagai akibat dari permohonan pailit yang diajukan oleh seorang kreditur dihubungkan dengan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang kepailitan
by: , KALIF, et al.
Published: (2003)

ANALISIS PUTUSAN PAILIT NOMOR: 02/PAILIT/2009/PN.NIAGA.SMG TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG
by: Fransman Ricardo Tamba
Published: (2018-02-01)

Tinjauan yuridis Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 mengenai eksistensi lembaga rahasia bank di dalam melindungi nasabah pada bank
by: , PUTRA, I Gusti Rai Daniel Ari, et al.
Published: (2010)

Perlindungan Kreditur Atas Pailit Yang Diajukan Debitur Dalam Proses Peninjauan Kembali Di Pengadilan Niaga
by: Ronald Saija
Published: (2019-02-01)

Perlindungan Kreditur Atas Pailit Yang Diajukan Debitur Dalam Proses Peninjauan Kembali Di Pengadilan Niaga
by: Ronald Saija
Published: (2018-12-01)

Kedudukan Bank Indonesia sebagai lembaga yang dapat mengajukan permohonan pailit terhadap bank sebagai debitur
by: , SAPUTRA, Lius Eka Brahma, et al.
Published: (2006)

IMPLEMENTASI PASAL 2 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NO. 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG SEBAGAI SYARAT PENGAJUAN PERMOHONAN PAILIT (ANALISA YURIDIS ATAS PUTUSAN PENGADILAN DALAM PERKARA KEPAILITAN PT. CIPTA TELEVISI PENDIDIKAN INDONESIA)
by: , Dwi Laksono Setyowibowo, SH, et al.
Published: (2012)

OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2008 TENTANG OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK
by: , Winarso, SH, et al.
Published: (2011)

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PERLINDUNGAN DESAIN INDUSTRI DI INDONESIA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2000 (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor: 019 K/NhaKi/2006)
by: , Rizki Ganta Riady, et al.
Published: (2011)

Tinjauan yuridis carding menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik
by: , HERWANNURI CH, Raden Rachmat, et al.
Published: (2010)

PROBLEMATIKA PERMOHONAN GRASI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2002
by: Niken Subekti Budi Utami
Published: (2008-02-01)

Pelaksanaan tugas dan wewenang kurator dalam melakukan pemberesan boedel pailit PT. Bouroq Indonesia Airlines menurut Undang-undang No. 37 Tahun 2004 :: Studi kasus perkara No. 07/pailit/2007/PN. Niaga. Jkt. Pst
by: , NUSIRWIN, et al.
Published: (2008)

KAJIAN YURIDIS MENGENAI BENTUK PERSEKUTUAN PERDATA NOTARIS MENURUT PASAL 20 UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS
by: NASUTION, AMRI
Published: (2015)

Pemberesan harta pailit melalui mekanisme pelelangan umum menurut Undang-Undang Kepailitan di PT Artika Optima Inti
by: , ZULFIANI, Desi, et al.
Published: (2008)

INKONSISTENSI PERSYARATAN PERMOHONAN PAILIT DIHUBUNGKAN DENGAN ASAS KELANGSUNGAN USAHA (GOING CONCERN) DALAM UNDANG-UNDANG NO. 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG
by: maruli simalango
Published: (2017-03-01)

Kewenangan Pengadilan Niaga dalam memeriksa dan mengadili permohonan pernyataan pailit dengan klausul arbitrase
by: , ARIBOWO, Seno, et al.
Published: (2007)

TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN JUAL BELI SECARA ONLINE SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
by: , Andri Bungsu Barus, SH, et al.
Published: (2011)

Permohonan pailit terhadap Perseroan Terbatas dalam proses likuidasi
by: , YANSYAH, Edi, et al.
Published: (2004)

Kedudukan Kreditor yang Tidak Terdaftar Pada Putusan Perdamaian PKPU Dalam Mengajukan Permohonan Pernyataan Pailit
by: Adam Barnini, et al.
Published: (2021-06-01)

Tinjauan yuridis perkembangan investasi di Provinsi Riau pasca undang-undang otonomi daerah
by: , SANDRI, Rissa Revina, et al.
Published: (2009)

Implikasi yuridis aspek kepastian hukum pengaturan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
by: , ARIYANTI, Dyah, et al.
Published: (2010)

TINJAUAN YURIDIS RANCANGAN UNDANG-UNDANG OTORITAS JASA KEUANGAN SEBAGAI PENGAWAS PERBANKAN DI INDONESIA
by: , Imam Soekarno, et al.
Published: (2011)

Pelaksanaan tugas dan kewenangan serta tanggung jawab kurator dalam pemberesan harta pailit jika terjadi perlawanan daftar pembagian berdasarkan pasal 179 Undang-undang Nomor 4 tahun 1998 tentang kepailitan
by: , SARI, Noor Puspita, et al.
Published: (2003)

Analisis yuridis merger PT. Indosat Tbk. ditinjau dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat
by: , ELVIANDI RS, et al.
Published: (2005)

Pemberhentian direktur menurut Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
by: , PRASETIO, et al.
Published: (2009)

TINJAUAN YURIDIS PASAL 53 UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS
by: , R. Dharma Indra wijaya, et al.
Published: (2013)

Implikasi Yuridis Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Terkait Penyesuaian Anggaran Dasar Yayasan
by: Ayu Kartikawati, et al.
Published: (2021-12-01)

ANALISIS YURIDIS PERAN PROFESI PEKERJA SOSIAL DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012
by: Hari Harjanto Setiawan, et al.
Published: (2015-10-01)

ANALISIS YURIDIS PERAN PROFESI PEKERJA SOSIAL DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012
by: Hari Harjanto Setiawan, et al.
Published: (2015-10-01)

Tinjauan yuridis terhadap pelaksanaan merger perusahaan secara vertikal dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat
by: , WIRYANINGSIH, Nia, et al.
Published: (2004)

LEGAL STANDING PEMEGANG SAHAM YANG TIDAK MEMPEROLEH DIVIDEN UNTUK MENGAJUKAN PERMOHONAN PERNYATAAN PAILIT DI INDONESIA
by: Satria Sukananda
Published: (2022-12-01)

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR DALAM HAL DEBITUR PEMBERI JAMINAN FIDUSIA PAILIT ( Studi Kasus Pada Penetapan Pailit Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor: 37/Pailit/2011/PN.NIAGA.JKT.PST)
by: , SINTHA CAHYANINGTYAS, et al.
Published: (2014)

Akuisisi saham PT Semen Padang (Persero) oleh PT Semen Gresik (Persero) Tbk ditinjau dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 jo Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 dan Hukum Perjanjian
by: , FIRMAN, et al.
Published: (2007)

Perkembangan pernyataan beramaran di dalam undang-undang prosedur jenayah di Malaysia
by: Tahir, Z.
Published: (2007)

Peran Balai Harta Peninggalan sebagai kurator harta pailit setelah berlakunya Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang kepailitan
by: , AGUSTINA, Fitria, et al.
Published: (2004)

Pembuktian kepailitan sebelum dan sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004
by: , ZULFIANI, Anita, et al.
Published: (2008)