Realisasi pemberian dana pendidikan berdasarkan Undang-undang No.21 Tahun 2001 di Kabupaten Jayawijaya Papua

Realisasi pemberian dana pendidikan berdasarkan Undang-undang No.21 Tahun 2001 di Kabupaten Jayawijaya Papua

Bibliographic Details
Main Authors:	, ELOKPERE, Yegama, , Prof.Dr. Nindyo Pramono, SH.,MS
Format:	Thesis
Published:	[Yogyakarta] : Universitas Gadjah Mada 2005
Subjects:	ETD

Similar Items

Evaluasi implementasi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua: Studi kasus pendidikan, kesehatan dan ekonomi
by: HUGI, Elpius, et al.
Published: (2010)

Implikasi Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua terhadap prifesionalisme aparatur Pemerintah Provinsi Papua
by: , GANAPI, Epi, et al.
Published: (2010)

Perlindungan hukum terhadap varietas baru tanaman anggrek di Provinsi Papua berdasarkan Undang-undang nomor 29 Tahun 2000
by: , TANGGAHMA, Biloka, et al.
Published: (2008)

Peranan kampung dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua
by: , KAIZE, Oktavianus, et al.
Published: (2008)

Politik hukum Nasional dibidang hukum yayasan ditinjau dari pembentukan Undang-Undang No.16 Tahun 2001 tentang Yayasan jo Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan
by: , NENDRA, Bakti, et al.
Published: (2008)

Perlindungan hukum terhadap sistem pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan oleh masyarakat asli Papua dalam perspektif Undang-undang No.14 Tahun 2001 tentang Paten
by: , PELUPESY, Edy, et al.
Published: (2008)

Kajian yuridis pembentukan peraturan daerah khusus (Perdasus) dan peraturan daerah provinsi (Perdasi) Provinsi Papua berdasarkan Undang-undang nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua
by: , FATARY, Marthen Max, et al.
Published: (2004)

Gugatan pelanggaran merek berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata dan berdasarkan Undang-undang Merek
by: , SUPRAMONO, Gatot, et al.
Published: (2004)

Perlindungan kreditur bank yang dipailitkan berdasarkan Undang-undang No.4 Tahun 1998
by: , RAHAYU, Sri, et al.
Published: (2003)

Perkembangan hukum dan pemberdayaan investasi di Indonesia berkaitan dengan pemberian wewenang ijin investasi kepada daerah berdasarkan Undang-undang Otonomi Daerah
by: , KUSWANDI, Daniel Sunarya, et al.
Published: (2003)

Perlindungan hukum merek terkenal berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001
by: , PUTRO, Wavie Laksono, et al.
Published: (2004)

Tanggung jawab direksi berdasarkan Undang-undang no 40 tahun 2007 dalam hal kepailitan perseroan
by: , KARINA, Miryani, et al.
Published: (2010)

Akibat hukum pencabutan izin usaha bank berdasarkan Undang-undang perbankan dan perseroan terbatas
by: , AFFANDI, Silvi Yosefa, et al.
Published: (2006)

Pengertian sumir di dalam hukum kepailitan berdasarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998
by: , DUMATUBUN, Veronica Antonia, et al.
Published: (2002)

Eksistensi Yakkum pada Rumah Sakit Panti Waluyo Surakarta setelah berlakunya Undang-undang No.16 Tahun 2001
by: , DEWAYANTI, Anna Victoria, et al.
Published: (2004)

Penegakan hukum terhadap tindak pidana merek oleh direktorat reserse kriminal khusus Polda Metro Jaya, berdasarkan Undang-undang nomor 15 tahun 2001 tentang merek
by: , WILLYARTINING, Ni Nyoman, et al.
Published: (2008)

Aspek-aspek hukum investasi Reksa Dana, Tinjauan menurut Undang-undang Nomor: 8 Tahun 1995 tentang pasar modal
by: , ERNINGTYAS, Deasy Renata, et al.
Published: (2002)

TELAAH KRITIS PENGATURAN DAN PENGAWASAN SEKTOR JASA KEUANGAN OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN
by: , Yustina Wahyu Kusumaningsih, et al.
Published: (2013)

Perlindungan hukum Investor terhadap Wanprestasi Reksadana BNI Dana Berbunga Menurut undang-Undang No 8 Th.1995 tentang Pasar Modal
by: , MIRZA, M.Riyadi, et al.
Published: (2007)

Penerapan itikad tidak baik sebagai alasan pembatalan merek menurut Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek
by: , ATMADJA, Pramodana Kumara Kusumah, et al.
Published: (2004)

Implikasi Undang-undang No.22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi terhadap kegiatan usaha hulu PT Pertamina (Persero)
by: , PRIYATNA, D. Yodi, et al.
Published: (2005)

Penegakan hukum dalam larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat berdasarkan Undang-undang No.5 Tahun 1999
by: , CHUSNIAH, Nur, et al.
Published: (2003)

Implementasi Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Tanggungjawab dan Kedudukan Direksi dan Komisaris Perusahaan :: Studi kasus PT. Bank Mandiri Tbk
by: , FIRDAOZI, Mohammad Iqbal, et al.
Published: (2010)

Undang-undang islam dan implikasinya kepada undang-undang pendidikan Malaysia
by: Ibrahim, A.
Published: (1986)

Analisis yuridis mengenai kebijakan pemotongan pajak penghasilan terhadap uang pensiun berdasarkan pasal 21 Undang-Undang No 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (PPH) dalam kaitannya dengan prinsip ability to pay
by: , SIANTURI, Robert, et al.
Published: (2009)

Realisasi pembagian warisan bagi perempuan Tionghoa menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata di Kota Samarinda
by: , KANSIL, Selvy Agustin, et al.
Published: (2007)

RMK 354 - UNDANG-UNDANG BINAAN FEB-MAC 2001.
by: PPPB, Pusat Pengajian Perumahan Bangunan & Perancangan (School of Houusing, Building & Planning)
Published: (2001)

ATW 103 — Undang-Undang Perniagaan - Februari - Mac 2001
by: PPP, Pusat Pengajian Pengurusan
Published: (2001)

RMK 354 - Undang-Undang binaan - Februari - Mac 2001
by: PPPBP, Pusat Pengajian Perumahan Bangunan Dan Perancangan
Published: (2001)

PELAKSANAAN BANK GARANSI (GUARANTEE BANK) PADA PT CIMB NIAGA Tbk BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO.10 TAHUN 1998 TENTANG PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NO.7 TAHUN 1992 TENTANG PERBANKAN
by: , Tri Wahyuni Lestari, SH, et al.
Published: (2011)

Perlindungan konsumen dalam Transaksi Bisnis B2C E-Commerce Berdasarkan Ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999
by: , FITRIANI, Nurvita, et al.
Published: (2007)

RHS505 - UNDANG-UNDANG DAN PERUMAHAN FEB MAC 2001
by: PPPB, Pusat Pengajian Perumahan Dan Bangunan
Published: (2001)

STW331 - UNDANG-UNDANG UNTUK PEKERJA SOSIAL SEPT 2001
by: PPSKM, Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan
Published: (2001)

ATW 103 - UNDANG-UNDANG PERNIAGAAN FEB-MAC 2001.pdf
by: PPP, Pusat Pengajian Pengurusan
Published: (2001)

Penerimaan negara bukan pajak atas pungutan masuk di kawasan Taman Nasional Bunaken berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997
by: , TENGKER, William Dodie Taulu, et al.
Published: (2008)

Tinjauan hukum pengelolaan royalti atas ring back tone di Indonesia berdasarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta
by: , HASIBUAN, Sabar Pandapotan, et al.
Published: (2010)

Rekruitmen Bupati Kabupaten Jayawijaya :: Studi tentang proses pemilihan Bupati Kabupaten Jayawijaya Propinsi Papua periode 2003-2004
by: , ENEMBE, Emi, et al.
Published: (2004)

Seminar kebangsaan pendidikan dan undang-undang pelajaran
by: Hamidon, F.
Published: (1986)

Seminar kebangsaan pendidikan dan undang-undang pelajaran
by: Duraisamy, J.
Published: (1986)

OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2008 TENTANG OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK
by: , Winarso, SH, et al.
Published: (2011)