Pemberhentian direksi oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) ditinjau dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 pada PT Sarana Riau Ventura

Pemberhentian direksi oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) ditinjau dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 pada PT Sarana Riau Ventura

Bibliographic Details
Main Authors:	, HENDRA, Rahmad, , Roedjiono, SH.,LL.M
Format:	Thesis
Published:	[Yogyakarta] : Universitas Gadjah Mada 2005
Subjects:	ETD

Similar Items

Pemberhentian direktur menurut Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
by: , PRASETIO, et al.
Published: (2009)

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG SAHAM MINORITAS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS
by: , Ririn Andayana, et al.
Published: (2011)

Peran Balai Harta Peninggalan sebagai kurator harta pailit setelah berlakunya Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang kepailitan
by: , AGUSTINA, Fitria, et al.
Published: (2004)

Peranan kejaksaan dalam pembubaran perseroan berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995
by: , SITOMPUL, Surya Bakti P, et al.
Published: (2002)

Dampak penyalahgunaan wewenang hak pemegang saham persero dalam pemberhentian direksi dan komisaris
by: , GUSTIAN, Rizaldi, et al.
Published: (2004)

KEDUDUKAN HUKUM AKTA RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS) MELALUI MEDIA ELEKTRONIK
by: Mira Nila Kusuma Dewi
Published: (2016-04-01)

Bank Indonesia sebagai satu-satunya pemohon pailit terhadap debitur berupa Bank berdasarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998
by: , OLOAN, Gabriel Marcel, et al.
Published: (2003)

MEKANISME PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS (PT) HINGGA PROSES PENYELENGGARAAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS)
by: , PAMUJI, et al.
Published: (2013)

Hak pemegang saham minoritas dalam Perseroan Terbatas menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995
by: , SUTIYAH, Sri, et al.
Published: (2003)

Pemberhentian Kepala Daerah oleh Dewa Perwakilan Rakyat Daerah :: Studi kasus pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kampar-Provinsi Riau berdasarkan Undang-undang No.22 Tahun 1999
by: , YATARULLAH, et al.
Published: (2004)

Kewenangan Kurator Dalam Pemberhentian Direksi Perseroan Terbatas
by: Clara Renny Kartika
Published: (2021-02-01)

KRITIK KONSEPTUALISASI PEMEGANG HAK DAN PEMEGANG KEWAJIBAN DALAM UNDANG-UNDANG HAK ASASI MANUSIA
by: Muktiono Muktiono
Published: (2016-03-01)

Perlindungan hukum terhadap para kreditur sebagai akibat dari permohonan pailit yang diajukan oleh seorang kreditur dihubungkan dengan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang kepailitan
by: , KALIF, et al.
Published: (2003)

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN PELANGGAN LISTRIK TERHADAP KRISIS LISTRIK DI KOTA AMBON MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2009 TENTANG KETENAGALISTRIKAN
by: , Virginia Wattimena, SH, et al.
Published: (2011)

Pengaruh doktrin"Piercing the corporate veil"dalam Unanag-Undang nomor 1 tahun 1995 tentang perseroan terbatas
by: , WILAMARTA, Misahardi, et al.
Published: (2003)

Penerapan business judgement rule dalam pertanggungjawaban direksi bank yang berbadan hukum perseroan terbatas berdasarkan Undang-undang no.40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas
by: , ADRIANUS, Denny, et al.
Published: (2010)

Perlindungan hukum bagi pemegang hak desain industri menurut Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang desain industri
by: , PETRUS, Widagdo Mulyono, et al.
Published: (2002)

Tanggung jawab notaris, direksi dan komisaris terhadap isi akta pernyataan keputusan RUPS perusahaan modal ventura di Jambi
by: , HANDOKO, Drajad, et al.
Published: (2004)

Tinjauan konseptual Majelis Pengawas Daerah Notaris menurut Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
by: , FARIASANDY, Dwi, et al.
Published: (2007)

â��AKTA OTENTIK RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS) YANG DILAKUKAN MELALUI MEDIA TELEKONFERENSI DAN KEKUATAN PEMBUKTIANNYA
by: , WARDANI RIZKIANTI, et al.
Published: (2012)

Penyimpangan dalam pengelolaan PT XYZ terhadap Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
by: , DJUNAEDY, Eddy, et al.
Published: (2009)

Tinjauan Yuridis rapa umum pemegang saham mengenai pemberhentian direksi pada Perseroan TerbatasbKasus PT. Multi Nitro Tama Kimia
by: , DARMANTO, et al.
Published: (2007)

TANGGUNG JAWAB DIREKSI DALAM KEPAILITAN PERSEROAN TERBATAS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PERSEROAN TERBATAS
by: Perpustakaan UGM, i-lib
Published: (2012)

TANGGUNG JAWAB DIREKSI DALAM KEPAILITAN PERSEROAN TERBATAS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PERSEROAN TERBATAS
by: Mr. Kurniawan
Published: (2012-10-01)

Kedudukan dan tanggungjawab direksi berkenaan dengan pelaksanaan prinsip Fiduciary Duty menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas
by: , MARPAUNG, Daniel Parganda, et al.
Published: (2004)

PERLINDUNGAN KONSUMEN PEMEGANG UANG ELEKTRONIK (E-MONEY) DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
by: Mintarsih Sudarsono
Published: (2015-12-01)

PERINTAH Penyemakan Undang-Undang (Akta Pemegang Amanah Raya 1950) 1982.

REFORMASI SEKTOR PELABUHAN MELALUI UNDANGUNDANG NOMOR 17 TAHUN 2008 MENGENAI PELAYARAN BERKAITAN DENGAN UNDANG-UNDANG INVESTASI DAN UNDANG-UNDANG ANTI MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT
by: , Maya Juwita, SH, et al.
Published: (2012)

Peran Notaris dalam Pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan Terbatas di Kota Semarang
by: Aulia Ineke Fitri, et al.
Published: (2023-08-01)

Tanggung jawab direksi berdasarkan Undang-undang no 40 tahun 2007 dalam hal kepailitan perseroan
by: , KARINA, Miryani, et al.
Published: (2010)

Pengertian dan maksud utang menurut Undang-undang No.4 Tahun 1998 tentang kepailitan dan penerapannya dalam putusan Pengadilan
by: , ELISABETH, Vera, et al.
Published: (2004)

ANALISA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG SAHAM MINORITAS DALAM PROSES AKUISISI BERDASARKAN PASAL 126 UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007
by: Maya Sari, et al.
Published: (2017-12-01)

Implementasi kebijaksanaan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 14 Tahun 1992 di Propinsi Riau
by: , WILLIYATI, GWR Riche, et al.
Published: (1995)

PERANAN UNDANG-UNDANG NO.MOR 6 TAHUN
by: Perpustakaan UGM, i-lib
Published: (1996)

Pemberhentian Notaris Dengan Tidak Hormat Terkait Pasal 13 Undang-Undang No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris
by: , AMRANI AMRANA RUSLI, et al.
Published: (2013)

PENGATURAN PERLINDUNGAN HAK ATAS INFORMASI PUBLIK SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (UU KIP)
by: , Fauzin, et al.
Published: (2012)

Perlindungan hukum terhadap kopi Kintamani Bali sebagai produk indikasi geografis berdasarkan Undang-undang merek nomor 15 tahun 2001
by: , YUSNITA, Irnie Mela, et al.
Published: (2010)

Penerapan doktrin business judgment rule terhadap tanggung jawab direksi pada suatu perseroan terbatas berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
by: , ANDRIANA, Jerry Valentina, et al.
Published: (2010)

KONTESTASI KUASAATAS UNDANG-UNDANG PRODUK TEMBAKAU DI MEDIA (UNDANG-UNDANG NOMOR: 36 TAHUN 2009)
by: Sulkhan Chakim
Published: (2017-01-01)

PRAKTIK MONOPOLI DALAM INDUSTRI PENYIARAN TELEVISI MENURUT UNDANG - UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2002 TENTANG PENGUASAAN DAN LARANGANPEMINDAHTANGANAN IZIN PENYELENGGARAAN PENYIARAN
by: , Andrawulan Ratnaedi, et al.
Published: (2014)