Wujud komitmen ekologis Pemerintah Kabupaten Maros dalam proses kebijakan publik

Wujud komitmen ekologis Pemerintah Kabupaten Maros dalam proses kebijakan publik

Bibliographic Details
Main Authors:	, SUKRI, , Dr. Purwo Santoso, MA
Format:	Thesis
Published:	[Yogyakarta] : Universitas Gadjah Mada 2005
Subjects:	ETD

Similar Items

Relasi Aktor dalam Kebijakan Halal Tourism di Kabupaten Maros
by: Andi Aisyah Mujahida Ahmad, et al.
Published: (2023-12-01)

Kebijakan strategis dalam alokasi anggaran pendidikan :: Studi tentang kebijakan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara
by: , RIFANI, AM, et al.
Published: (2005)

Meningkatkan Kepercayaan Publik Terhadap Pemerintah Melalui Redesain Proses Kebijakan
by: Lesmana Rian Andhika
Published: (2018-04-01)

Modal sosial dan reorientasi kebijakan publik :: Studi utilisasi modal sosial dalam proses reorientasi kebijakan agraria lokal pada kasus sengketa properti tanah petani melawan PTPN XII di kawasan Malang Selatan
by: , SUKARDI, et al.
Published: (2003)

Opini Publik dan Kebijakan Pemerintah
by: Maman Chatamallah
Published: (2007-12-01)

Studi Kebijakan; Tinjauan Teoritis Peran Analisis Dalam Proses Kebijakan Publik
by: Hendrikus Tri Wibawanto Gedeon
Published: (2020-03-01)

Representasi etnis dalam kebijakan rekrutmen Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Tomohon
by: , RONDONUWU, Jahja Paulus, et al.
Published: (2005)

Kebijakan publik dan resistensi masyarakat :: Analisa kritis terhadap kebijakan pemerintah Kabupaten Gresik dalam pengelolaan retribusi kawasan wisata Malik Ibrahim
by: , NUGROHO, Mohammad, et al.
Published: (2003)

KOMITMEN PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR TERHADAP KEBIJAKAN PELAYANAN RAWAT INAP GRATIS DI PUSKESMAS
by: , Kamarul Huda, et al.
Published: (2012)

FUNGSI HUMAS PEMERINTAH KOTA BINJAI DALAM PENYEBARAN INFORMASI KEBIJAKAN PUBLIK
by: Drs. Amiruddin Z
Published: (2017-01-01)

Sinergi pemerintah, swasta dan civil society dalam proses formulasi kebijakan pada Bappeda Kabupaten Kendari
by: , ASMAWA, et al.
Published: (2002)

Evaluasi sistem anggaran sebagai alat pengendalian manajemen pada Pemerintah Daerah Kabupaten Maros
by: , HARIANA, et al.
Published: (2002)

Klausula eksonerasi dalam implementasi kebijakan publik di bidang perparkiran di Pemerintah Kota dan Kabupaten Mojokerto
by: , HARDIANTO, H. Lutfi, et al.
Published: (2005)

KEBIJAKAN PUBLIK DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN (Suatu Kajian Peranan Pemerintah Dalam Pengentasan Kemiskinan)
by: Josef Papilaya
Published: (2020-01-01)

PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGEMBANGAN OBYEK WISATA HUTAN BATU RAMMANG – RAMMANG DI KABUPATEN MAROS
by: Harnida Harnida, et al.
Published: (2012-10-01)

Proses implementasi kebijakan pengembangan aparatur di Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong
by: , ANTOH, Andarias, et al.
Published: (2002)

Evaluasi dampak kebijakan peningkatan akses pendidikan pada keluarga miskin oleh Pemerintah Provinsi Lampung
by: , WAKHIDI, et al.
Published: (2006)

Studi tentang proses pembuatan kebijakan publik kebijakan pemindahan terminal regional Kotamadya Padang
by: , HASYMI, Edi, et al.
Published: (1999)

Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul dalam mendukung iklim investasi
by: , DONA, Fery, et al.
Published: (2008)

ANAKRONISME DALAM KEBIJAKAN PUBLIK
by: Tri Widodo WU.
Published: (2014-01-01)

Kebijakan Manajemen PNS, Inovasi Pelayanan Publik dan Kinerja Pemerintah
by: Zulpikar Zulpikar
Published: (2017-06-01)

Proses penyelesaian sertipikat tanah hak milik dalam Kredit Pemilikan Rumah (KPR) di Kabupaten Maros Sulawesi Selatan
by: , KUDDUS, Andi Nurbaya, et al.
Published: (2007)

Implementasi kebijakan publik pengelolaan hutan dalam otonomi daerah di Kabupaten Sorong
by: , DIMARA, Ferdinand, et al.
Published: (2002)

Kebijakan otomotif di Indonesia 1966-1996 :: Memahami konteks politik proses lahirnya kebijakan publik
by: , PURWANTO, Erwan Agus, et al.
Published: (1997)

Evaluasi Proses Kebijakan Pemekaran Daerah Terhadap Efektivitas Pelayanan Publik :: Studi Kasus Di Kabupaten Kotawaringin Timur
by: , EDY, Nurul, et al.
Published: (2002)

Pertarungan kepentingan dalam pembuatan rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang Pemerintah Laggai di Kabupaten Kepulauan Mentawai
by: , SAMALOISA, Rijel, et al.
Published: (2004)

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PELAYANAN PUBLIK DASAR BIDANG SOSIAL DI KOTA MAKASSAR
by: Ilham Arief Sirajuddin
Published: (2016-04-01)

Makna Proses Kebijakan: Menyingkap Kontroversi Pembangunan 'Bali Nirwana Resort'
by: Purwo Santoso, et al.
Published: (2002-07-01)

Politik implementasi kebijakan publik :: Deviasi birokrasi pemerintah kota Pekanbaru terhadap peraturan daerah
by: , PAKPAHAN, Saiman, et al.
Published: (2003)

Kebijakan hukum pemerintah daerah dalam meningkatkan investasi di Kabupaten Purbalingga
by: , WIDHIARTO, Muhamad, et al.
Published: (2008)

Paradoks realisme dalam merespon persoalan ekologis
by: , HUSSIN, Mutia Hariati, et al.
Published: (2001)

Institusi Informal dan Kebijakan Publik di Aras Lokal :: Studi tentang Eksistensi dan Kontribusi Institusi Informal dalam Proses agenda Setting serta Implementasi Kebijakan Publik di Desa Krecek Kecamatan Pare Kabupaten Kediri
by: , DARUMURTI, Awang, et al.
Published: (2007)

Pengembangan Kebijakan Satu Data dalam Pelayanan Publik di Kabupaten Sleman
by: Moch. Noerizza Triananta, et al.
Published: (2023-12-01)

Kebijakan perpustakaan umum Pemerintah Kabupaten Magetan dalam penyelenggaraan perpustakaan keliling (Pusling)
by: , KARDI, et al.
Published: (2008)

Partisipasi Publik Deliberatif Berbasis Website Dalam Perumusan Kebijakan Daerah (Studi Kasus di Dinas Perizinan Pemerintah Kabupaten Sleman Tahun 2014)
by: Muhammad Fatchuriza, et al.
Published: (2016-10-01)

Pengalaman Aceh mengelola kontestasi politik :: Studi kontestasi birokrat, politisi, dan ulama dalam proses kebijakan anggaran Dayah Aceh tahun 2008
by: , RIDWAN, Fadmi, et al.
Published: (2008)

Potensi BPD (Badan Perwakilan Desa) dalam perumusan kebijakan desa :: Studi di Desa Wonokromo Kecamatan Pleret Kabupaten Bantul
by: , SUSILO, Eko, et al.
Published: (2004)

Kinerja Birokrasi Pemerintah Kecamatan Dalam Pelayanan Publik Di Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bengkulu Selatan
by: , ZUHERWAN, Julian, et al.
Published: (2002)

Studi implementasi kebijakan pedoman tatalaksana pelayanan publik :: Studi kasus UPTSA Pemerintah Kota Jogjakarta
by: , IBTY, Idham, et al.
Published: (2004)

KEWENANGAN PEJABAT PUBLIK PENGGANTI DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN KEBIJAKAN PUBLIK
by: Bambang Giyanto
Published: (2014-01-01)