Evaluasi aspek legal formal dalam penataan kelembagaan perangkat daerah :: Studi Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara

Evaluasi aspek legal formal dalam penataan kelembagaan perangkat daerah :: Studi Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara

Bibliographic Details
Main Authors:	, ILMI M., Mif Tarul, , Drs. Mashuri Maschab, SU
Format:	Thesis
Published:	[Yogyakarta] : Universitas Gadjah Mada 2005
Subjects:	ETD

Similar Items

Analisis penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan pada pemerintah Provinsi Papua
by: , ARAGAE, Robert, et al.
Published: (2006)

Penataan kelembagaan :: Suatu kajian tentang proses restrukturisasi kelembagaan perangkat daerah Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Nanggaroe Aceh Darussalam
by: , BARLIAN, et al.
Published: (2009)

Penempatan PNS dalam jabatan struktural :: Studi tentang penataan kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Gunungkidul
by: , WIDIATMOKO, Didit, et al.
Published: (2004)

Formulasi kebijakan penataan organisasi perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan
by: , SUSILO, Fierman, et al.
Published: (2008)

Penataan kelembagaan pemerintah daerah dalam sistem otonomi daerah di Kabupaten tegal
by: , SOELISTYAWAN, Moch. Hery, et al.
Published: (2003)

Penataan kelembagaan dalam pengembangan e-goverment pemerintah daerah :: Studi kasus di Pemerintah Kota Yogyakarta
by: , NUPIKSO, Daru, et al.
Published: (2010)

Penataan kelembagaan perangkat daerah dalam rangka meningkatkan kinerja aparat :: Kajian pada Lembaga Pemerintahan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi
by: , SYAFRINAL, et al.
Published: (2003)

Proses kebijakan penataan kelembagaan pemerintahan Propinsi Sulawesi Selatan :: Studi tentang proses pembuatan kebijakan penataan kelembagaan Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan pada awal pelaksanaan otonomi daerah
by: , SURAEDAH, et al.
Published: (2005)

Efektivitas struktur organisasi sekretariat daerah Kabupaten Bengkulu Selatan :: Studi kasus penataan kelembagaan berdasarkan PP No.84/2000
by: , ISMAN, Tabrani, et al.
Published: (2002)

Kinerja Organisasi Publik :: Studi Bapedalda Provinsi Bengkulu
by: , ROMULUS, Richard, et al.
Published: (2005)

Efektivitas pelaksanaan kebijakan penanggulangan kemiskinan melalui Proyek BRDP :: Studi kasus pada Proyek Bengkulu Regional Development Project (BRDP) di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu
by: , DANIA, et al.
Published: (2006)

Analisis Pembentukan Kelembagaan Perangkat Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul
by: , AKIRNO, et al.
Published: (2002)

Analisis pembentukan kelembagaan perangkat daerah :: Suatu studi kasus pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral di Propinsi Bengkulu
by: , GUNAWAN, Eddy, et al.
Published: (2004)

Implikasi penataan organisasi perangkat daerah terhadap manajemen kepegawaian
by: , MUDITHA, R. Widya Budi, et al.
Published: (2002)

Proses penataan struktur organisasi perangkat daerah Kota Batam
by: , EFRYADI, et al.
Published: (2004)

Kinerja Pegawai Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bengkulu di era otonomi daerah
by: , BARKAH, Buchardy, et al.
Published: (2006)

Model Kamar Parlemen (Catatan untuk Penataan Kelembagaan DPD Indonesia)
by: Isra, Saldi, et al.
Published: (2007)

Aspek legal formal tanah lungguh di Kasultanan Yogyakarta 1831-1918
by: , WIDIYASTUTI, et al.
Published: (1999)

Analisis penataan kelembagaan pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 2003 di Kabupaten Ngada
by: , NGEBU, Yohanes Capistrano Watu, et al.
Published: (2005)

Restrukturisasi organisasi pemerintah daerah :: Studi tentang penataan kelembagaan di Kabupaten Kulon Progo Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
by: , JAMALUDDIN, et al.
Published: (2004)

Kesiapan pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara dalam melaksanakan e-Government
by: , ICHWAN, Muhammad, et al.
Published: (2004)

Implikasi kebijakan restrukturisasi organisasi kelembagaan perangkat daerah di Pemerintah Kota Yogyakarta terhadap pemberian pelayanan perizinan kepada masyarakat
by: , ANITASARI, Patricia Heny Dian, et al.
Published: (2005)

Rightsizing Organisasi Publik :: Penataan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Konawe
by: , HASRIANI, et al.
Published: (2005)

Manajemen konflik sosial :: Studi kasus Konflik warga Bugis dengan warga Bali di desa Air Periukan Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma Bengkulu
by: , SAPARUDIN, et al.
Published: (2006)

Penataan kelembagaan pengelolaan hutan di Kabupaten Sorong Selatan, Papua Barat
by: , BOSAWER, Donny Natalion, et al.
Published: (2009)

Aspek-aspek kelembagaan koperasi berdasarkan sistem Syirkah di Surakarta
by: , SHALLMAN, et al.
Published: (2005)

Kebijakan penataan kelembagaan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah :: Studi kasus di Pemerintah Kota Kupang
by: , MANAFE, Abraham David Evil, et al.
Published: (2003)

Penataan organisasi dan pegawai perangkat daerah :: Kajian pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 di Kabupaten Klaten
by: , PUTRANTO, Agustinus Sulistyo Tri, et al.
Published: (2003)

Implementasi Kebijakan Pengembangan Kelembagaan Perangkat Daerah Kota Jayapura Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah
by: , BADARUDDIN, Ibrahim Is, et al.
Published: (2002)

Strategi Bagian Kepegawaian Dalam Meningkatkan Profesionalisme Aparatur Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara
by: , PAUL, Roy Christian, et al.
Published: (2002)

Proses penataan Lembaga Perangkat Daerah di Pemerintah Propinsi Kalimantan Barat :: Studi kasus Penerapan PP Nomor 8 Tahun 2003
by: , PURNAMA, Afrina, et al.
Published: (2005)

Penataan organisasi Pemerintah Kota Magelang
by: , SOEWARNO, et al.
Published: (2003)

Reformasi kelembagaan daerah :: Studi tentang penataan struktur organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna
by: , FERIZALDY, et al.
Published: (2007)

Proses pengisian jabatan dan berbagai permasalahannya :: Studi pada Pemerintah Daerah Propinsi Lampung
by: , HERMANTO, Yudy, et al.
Published: (2002)

Peranan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara dalam penertiban tanah terlantar hak guna usaha
by: , PUTRA, Hendi Sastra, et al.
Published: (2010)

Beberapa faktor yang mempengaruhi perilaku administrasi birokrat Pemerintah di daerah
by: , MASCHAB, Mashuri, et al.
Published: (1984)

KELEMBAGAAN KELUARGA BERENCANA DAERAH: STUDI KASUS PENATAAN LEMBAGA KELUARGA BERENCANA DI KOTA YOGYAKARTA
by: , KHOIRUL SHOLEH, et al.
Published: (2014)

Implikasi penataan organisasi perangkat daerah terhadap manajemen kepegawaian pada pemerintah Kabupaten Pontianak :: Studi kasus pelaksanaan PP Nomor 84 Tahun 2000
by: , NURMALA, et al.
Published: (2003)

Kinerja pemerintah Kecamatan dalam melakukan pelayanan publik :: Studi tentang kinerja Kantor Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru
by: , ERWAD H, et al.
Published: (2004)

Pelbagai Aspek Budaya Formal Di Sekolah
by: Yahaya, Azizi, et al.
Published: (2010)