Sikap masyarakat terhadap Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme dan implikasinya bagi ketahanan wilayah :: Studi di Kota Surakarta

Sikap masyarakat terhadap Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme dan implikasinya bagi ketahanan wilayah :: Studi di Kota Surakarta

Bibliografiset tiedot
Päätekijät:	, WIDAGDO, Untung, , Prof.Drs. Kasto, MA
Aineistotyyppi:	Opinnäyte
Julkaistu:	[Yogyakarta] : Universitas Gadjah Mada 2005
Aiheet:	ETD

Samankaltaisia teoksia

Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pasal 6-19 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme
Tekijä: Huzaimah Al-Anshori
Julkaistu: (2018-05-01)

Relevansi Konvensi Kejahatan Penerbangan dalam undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia
Tekijä: , FIUSER, Hendri, et al.
Julkaistu: (2007)

PERAN KEJAKSAAN DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
Tekijä: Yasmirah Mandasari Saragih
Julkaistu: (2017-07-01)

MENYOAL KEKUATAN EKSEKUTORIAL PIDANA UANG PENGGANTI DALAM UNDANG UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1971 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
Tekijä: Handoko Alfiantoro
Julkaistu: (2019-06-01)

PROBLEMATIKA PENEGAKAN HUKUM DELIK OBSTRUCTION OF JUSTICE DALAM UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
Tekijä: Arfiani Arfiani, et al.
Julkaistu: (2023-01-01)

Tinjauan yuridis penerapan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam menangani tindak pidana di bidang perbankan pada bank BUMN
Tekijä: , ANGGRAINI, Dian Yustisia, et al.
Julkaistu: (2008)

PENERAPAN UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KORUPSI TERHADAP TINDAK PIDANA DIBIDANG KEHUTANAN
Tekijä: Ifrani Ifrani
Julkaistu: (2017-03-01)

Aksi Pegiat Anti-Korupsi di Sosial Media Pasca Revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Tekijä: Radius Setiyawan, et al.
Julkaistu: (2022-12-01)

Studi Komparasi Hukum Pertanggung Jawaban Pidana Delik Perdagangan Orang Ditinjau dari KUHP dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
Tekijä: Tri Santoso, et al.
Julkaistu: (2018-06-01)

PERUMUSAN PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA KORPORASI DALAM BERBAGAI UNDANG-UNDANG
Tekijä: Silvia Kurnia Dewi
Julkaistu: (2020-04-01)

ANALISIS YURIDIS PENERAPAN DAN BENTUK-BENTUK TINDAK PIDANA PEMILU MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017
Tekijä: Bambang Sugianto
Julkaistu: (2018-01-01)

URGENSI PENGESAHAN UNDANG-UNDANG PERAMPASAN ASET TINDAK PIDANA DALAM MENCEGAH DAN MEMBERANTAS TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
Tekijä: Rika Kurniasari Abdulgani
Julkaistu: (2023-04-01)

URGENSI PENGESAHAN UNDANG-UNDANG PERAMPASAN ASET TINDAK PIDANA DALAM MENCEGAH DAN MEMBERANTAS TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
Tekijä: Rika Kurniasari Abdulgani
Julkaistu: (2023-04-01)

Penyelesaian Tindak Pidana yang Dilakukan Anak Melalui Diversi Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
Tekijä: Akhmad Munawar, et al.
Julkaistu: (2023-08-01)

ANALISIS YURIDIS HAMBATAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA
Tekijä: Restu Widiastuti, et al.
Julkaistu: (2024-09-01)

UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA TERORISME DI INDONESIA
Tekijä: Perpustakaan UGM, i-lib
Julkaistu: (2011)

IMPLIKASI UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ASPEK PERLINDUNGAN KORBAN
Tekijä: Mega Fitri Hertini, et al.
Julkaistu: (2022-10-01)

Peran prinsip mengenal nasabah dalam menunjang pelaksanaan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang
Tekijä: , DWISAPARTA, Tjahya, et al.
Julkaistu: (2005)

PERLINDUGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEJAHATAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA BERKAITAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA
Tekijä: Sandi Nugraha, et al.
Julkaistu: (2022-01-01)

Penetapan Pelanggaran Terhadap Hak Cipta Sebagai Tindak Pidana Biasa Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 Tentang Hak Cipta Hingga Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta,
Tekijä: , DARWANCE, et al.
Julkaistu: (2014)

Eksistensi kewenangan jaksa sebagai penyidik tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 dan implementasinya dalam praktek
Tekijä: , PAYAMAN, et al.
Julkaistu: (2002)

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAN SEKSUAL PASCA PENETAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL
Tekijä: Hasudungan Sinaga
Julkaistu: (2022-05-01)

TINDAK PIDANA PENGEDARAN DAN PENYALAHGUNAAN OBAT FARMASI TANPA IZIN EDAR MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN
Tekijä: Andin Rusmini
Julkaistu: (2017-03-01)

Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam Penanganan Tindak Pidana Karantina Ikan Berdasarkan Ketentuan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019
Tekijä: Muhammad Nur Ichsan, et al.
Julkaistu: (2022-03-01)

EFEKTIVITAS PEMBERIAN RESTITUSI TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
Tekijä: Dien Kalpika Kasih
Julkaistu: (2018-03-01)

Prinsip Due Process of Law dalam Ketentuan Pasal 29 Undang–undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
Tekijä: Faisal Matogu, et al.
Julkaistu: (2023-12-01)

Implementasi Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Tanggungjawab dan Kedudukan Direksi dan Komisaris Perusahaan :: Studi kasus PT. Bank Mandiri Tbk
Tekijä: , FIRDAOZI, Mohammad Iqbal, et al.
Julkaistu: (2010)

PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA DI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Tekijä: Panca Subagyo
Julkaistu: (2021-04-01)

Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Tidak Memiliki Keahlian dan Kewenangan Melakukan Praktik Kefarmasian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
Tekijä: Nining Nining, et al.
Julkaistu: (2023-10-01)

Tindak Pidana Terorisme Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif
Tekijä: Miski Miski
Julkaistu: (2021-11-01)

PELAKSANAAN DIVERSI DALAM PERKARA TINDAK PIDANA ANAK PADA PENGADILAN NEGERI DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN TINGGI PALANGKARAYA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK
Tekijä: FEBDHY SETYANA
Julkaistu: (2023-07-01)

Undang-undang islam dan implikasinya kepada undang-undang pendidikan Malaysia
Tekijä: Ibrahim, A.
Julkaistu: (1986)

Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Dikaitkan dengan Pasal 27 Ayat (3) Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik
Tekijä: Indy Zhafira, et al.
Julkaistu: (2023-10-01)

KEDUDUKAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL IMIGRASI DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KEIMIGRASIAN SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN
Tekijä: , Yudhanto Haryono Dwiputro, et al.
Julkaistu: (2012)

Implementasi undang-undang nomor 18 tahun 1997 tentang pajak dan retribusi daerah dan implikasinya
Tekijä: , FAHRUDIN, et al.
Julkaistu: (2000)

KEBIJAKAN KRIMINALISASI DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
Tekijä: Perpustakaan UGM, i-lib
Julkaistu: (2007)

MODEL PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PEMILU / PEMILUKADA
Tekijä: Maman Budiman
Julkaistu: (2020-12-01)

Pidana Penjara Untuk Anak Pelaku Tindak Pidana Terorisme dalam Perspektif Perlindungan Anak
Tekijä: Didik Purnomo, et al.
Julkaistu: (2022-03-01)

ANALISIS SIFAT MELAWAN HUKUM FORMIL TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN PASAL 2 DAN PASAL 3 UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001
Tekijä: M DANI FARIZ AMRULLAH, et al.
Julkaistu: (2024-07-01)

PENERAPAN PASAL 5 AYAT (1) Undang-Undang NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG TERHADAP NOTARIS YANG MELAKUKAN PENCUCIAN UANG
Tekijä: Maman Budiman
Julkaistu: (2023-10-01)