Sikap masyarakat terhadap Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme dan implikasinya bagi ketahanan wilayah :: Studi di Kota Surakarta

Sikap masyarakat terhadap Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme dan implikasinya bagi ketahanan wilayah :: Studi di Kota Surakarta

Bibliographic Details
Main Authors:	, WIDAGDO, Untung, , Prof.Drs. Kasto, MA
Format:	Thesis
Published:	[Yogyakarta] : Universitas Gadjah Mada 2005
Subjects:	ETD

Similar Items

Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pasal 6-19 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme
by: Huzaimah Al-Anshori
Published: (2018-05-01)

Relevansi Konvensi Kejahatan Penerbangan dalam undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia
by: , FIUSER, Hendri, et al.
Published: (2007)

PERAN KEJAKSAAN DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
by: Yasmirah Mandasari Saragih
Published: (2017-07-01)

MENYOAL KEKUATAN EKSEKUTORIAL PIDANA UANG PENGGANTI DALAM UNDANG UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1971 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
by: Handoko Alfiantoro
Published: (2019-06-01)

PROBLEMATIKA PENEGAKAN HUKUM DELIK OBSTRUCTION OF JUSTICE DALAM UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
by: Arfiani Arfiani, et al.
Published: (2023-01-01)

Tinjauan yuridis penerapan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam menangani tindak pidana di bidang perbankan pada bank BUMN
by: , ANGGRAINI, Dian Yustisia, et al.
Published: (2008)

Obstruction of Justice dalam Pasal 21 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
by: Johan Dwi Junianto
Published: (2020-02-01)

PENERAPAN UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KORUPSI TERHADAP TINDAK PIDANA DIBIDANG KEHUTANAN
by: Ifrani Ifrani
Published: (2017-03-01)

Studi Komparasi Hukum Pertanggung Jawaban Pidana Delik Perdagangan Orang Ditinjau dari KUHP dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
by: Tri Santoso, et al.
Published: (2018-06-01)

Pertanggungjawaban Koorporasi PT Bank BNI, Tbk, dalam Kredit Macet Berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Erratum)
by: Fitria Kusumawhardani
Published: (2018-06-01)

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PARTAI KS YANG MENERIMA HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2010
by: Sonia Adina Anggono
Published: (2019-12-01)

Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi Pasca Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019
by: Zainal Arifin Mochtar
Published: (2021-11-01)

PERUMUSAN PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA KORPORASI DALAM BERBAGAI UNDANG-UNDANG
by: Silvia Kurnia Dewi
Published: (2020-04-01)

Penyalahgunaan Kewenangan Administrasi Dalam Undang Undang Tindak Pidana Korupsi
by: Nicken Sarwo Rini
Published: (2018-06-01)

ANALISIS YURIDIS PENERAPAN DAN BENTUK-BENTUK TINDAK PIDANA PEMILU MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017
by: Bambang Sugianto
Published: (2018-01-01)

URGENSI PENGESAHAN UNDANG-UNDANG PERAMPASAN ASET TINDAK PIDANA DALAM MENCEGAH DAN MEMBERANTAS TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
by: Rika Kurniasari Abdulgani
Published: (2023-04-01)

URGENSI PENGESAHAN UNDANG-UNDANG PERAMPASAN ASET TINDAK PIDANA DALAM MENCEGAH DAN MEMBERANTAS TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
by: Rika Kurniasari Abdulgani
Published: (2023-04-01)

Penyelesaian Tindak Pidana yang Dilakukan Anak Melalui Diversi Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
by: Akhmad Munawar, et al.
Published: (2023-08-01)

Pencegahan tindak pidana terorisme di Indonesia
by: Agung Mafazi, et al.
Published: (2021-09-01)

IMPLIKASI UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ASPEK PERLINDUNGAN KORBAN
by: Mega Fitri Hertini, et al.
Published: (2022-10-01)

Penerapan Pengaturan Trading In Influence Dalam Pembaruan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi
by: Yolanda Islamy
Published: (2020-10-01)

Peran prinsip mengenal nasabah dalam menunjang pelaksanaan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang
by: , DWISAPARTA, Tjahya, et al.
Published: (2005)

PERLINDUGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEJAHATAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA BERKAITAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA
by: Sandi Nugraha, et al.
Published: (2022-01-01)

Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Perbuatan Persiapan dalam Tindak Pidana Terorisme
by: Fandy Ardiansyah
Published: (2020-02-01)

Penetapan Pelanggaran Terhadap Hak Cipta Sebagai Tindak Pidana Biasa Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 Tentang Hak Cipta Hingga Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta,
by: , DARWANCE, et al.
Published: (2014)

UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA TERORISME DI INDONESIA
by: Perpustakaan UGM, i-lib
Published: (2011)

PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA
by: Priyo Handoko
Published: (2013-06-01)

Eksistensi kewenangan jaksa sebagai penyidik tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 dan implementasinya dalam praktek
by: , PAYAMAN, et al.
Published: (2002)

Prinsip Due Process of Law dalam Ketentuan Pasal 29 Undang–undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
by: Faisal Matogu, et al.
Published: (2023-12-01)

TINDAK PIDANA PENGEDARAN DAN PENYALAHGUNAAN OBAT FARMASI TANPA IZIN EDAR MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN
by: Andin Rusmini
Published: (2017-03-01)

Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam Penanganan Tindak Pidana Karantina Ikan Berdasarkan Ketentuan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019
by: Muhammad Nur Ichsan, et al.
Published: (2022-03-01)

Kajian Hukum Penerapan Ketentuan Hukuman Mati dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi
by: Grenaldo Ginting
Published: (2023-05-01)

Tinjauan Hukum Pidana Cheat/Hacking dalam Game Online Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2015
by: Williem Pathavi, et al.
Published: (2023-11-01)

INDEPENDENSI KEWENANGAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI PASCA PERUBAHAN UNDANG-UNDANG KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
by: Muhammad Habibi
Published: (2020-06-01)

STRATEGI PENCEGAHAN RADIKALISME DALAM RANGKA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME (Prevention Strategy of Radicalism in Order To Wipe Out The Terrorism Crime)
by: Ahmad Jazuli
Published: (2017-02-01)

Implementasi Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Tanggungjawab dan Kedudukan Direksi dan Komisaris Perusahaan :: Studi kasus PT. Bank Mandiri Tbk
by: , FIRDAOZI, Mohammad Iqbal, et al.
Published: (2010)

Pidana Mati Terhadap Koruptor di Indonesia dalam Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi
by: Bernadetta Lakshita Pradipta Utomo
Published: (2021-01-01)

Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Tidak Memiliki Keahlian dan Kewenangan Melakukan Praktik Kefarmasian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
by: Nining Nining, et al.
Published: (2023-10-01)

PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA DI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
by: Panca Subagyo
Published: (2021-04-01)

Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pengancaman dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik
by: Sry Wahyuni, et al.
Published: (2020-10-01)