Peran pemerintah Provinsi dalam pelaksanaan koordinasi penanaman modal di daerah Kabupaten/Kota di provinsi Sumatera Utara

Peran pemerintah Provinsi dalam pelaksanaan koordinasi penanaman modal di daerah Kabupaten/Kota di provinsi Sumatera Utara

Bibliographic Details
Main Authors:	, GINTING, Maria Veronika, , Drs. Josef Riwu Kaho, MPA
Format:	Thesis
Published:	[Yogyakarta] : Universitas Gadjah Mada 2005
Subjects:	ETD

Similar Items

Peran pemerintah Propinsi Maluku Utara dalam penanganan konflik :: Studi tentang manajemen konflik di Maluku Utara
by: , BARKAH, Imam, et al.
Published: (2003)

Sistem Pemerintahan Nagari di Kota Sawahlunto :: STudi kasus di Kota Sawahlunto Provinsi Sumatera Barat
by: , BATUBARA, M. Yusuf, et al.
Published: (2004)

PERAN DAN FUNGSI BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAERAH UNTUK MENARIK INVESTASI ASING DI PROVINSI PAPUA
by: , Anwar, SPd, et al.
Published: (2011)

Restrukturisasi organisasi pemerintah daerah :: Studi tentang penataan kelembagaan di Kabupaten Kulon Progo Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
by: , JAMALUDDIN, et al.
Published: (2004)

Peran Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dalam pengelolaan investasi di Indonesia
by: , RUSDI, Edwin, et al.
Published: (2009)

Studi tentang efektivitas kepemimpinan Camat wanita di Kecamatan Pontianak Timur Provinsi Kalimantan Barat
by: , KURNIAWAN, Tardi, et al.
Published: (2003)

Peranan Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPMD) dalam meningkatkan penanaman modal
by: , JAYA, Made Sumitra Chandra, et al.
Published: (2003)

Manajemen konflik pengelolaan sumberdaya hutan :: Studi tentang upaya LEPMIL dalam penanganan konflik antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dan Masyarakat di kawasan hutan Nanga-nanga dan hutan Nipa-nipa Kota Kendari
by: , ISKANDAR, Hendra, et al.
Published: (2006)

Upaya pengentasan kemiskinan masyarakat pedesaan :: Sebuah studi tentang pelaksanaan program Gerbadestan di desa Dulolong, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur
by: , HALUNDAKA, Semuel, et al.
Published: (2005)

Implementasi kebijakan pengelolaan air bawah tanah di Provinsi Jawa Barat :: Dalam perspektif pengelolaan sumberdaya air dan lingkungan di era otonomi daerah
by: , NUGRAHA, Tubagus, et al.
Published: (2003)

Penerapan prinsip-prinsip Good Governance pada Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara
by: , HITIPEUW, Edison, et al.
Published: (2006)

Pengaruh penyertaan modal pemerintah daerah laba perusahaan daerah perkebunan provinsi Sumatera Utara
by: , ILYAS, Mhd, et al.
Published: (2004)

Kepentingan dibalik resistensi pemerintah daerah terhadap keputusan pemerintah pusat di era otonomi daerah :: Kasus pembatalan Perda Kabupaten Indramayu tentang pajak pengolahan migas (PPM)
by: , DARYANI, et al.
Published: (2004)

Netralitas birokrasi pemerintah :: Studi tentang pengaruh Etnisitas dalam Birokrasi Pemerintah di Kota Kupang
by: , DAGANG, Thomas Didimus, et al.
Published: (2004)

PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI PROVINSI SUMATERA UTARA
by: , Heston Pero, et al.
Published: (2014)

Perlindungan hukum terhadap penanaman modal asing di provinsi Riau
by: , PASLA, Jimmi, et al.
Published: (2005)

Peranan teknokrat dalam dinamika politik lokal :: Studi kasus pada Pembuatan teks kebijakan dan Program-program Stelsel Masyarakat Sejahtera (SMS) Provinsi Sulawesi Tenggara
by: , WAHID, Abdul, et al.
Published: (2006)

ANALISIS PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL DARI PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA (STUDI KEWENANGAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL TERHADAP ASAS DEMOKRASI EKONOMI)
by: , SHIROTI NASUHA MD, et al.
Published: (2013)

Pengembangan sistem informasi manajemen dan kinerja bagian telematika biro humas sekretariat daerah Propinsi Sumatera Barat
by: , KAMIL, Benny, et al.
Published: (2002)

Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pemerintah daerah Aceh Selatan :: Studi kasus pada Pemerintahan Daerah Aceh Selatan
by: , SYUKRIANTO, et al.
Published: (2002)

Hena Hetu dan modal sosial masyarakat dalam penyelesaian konflik :: Studi kasus di Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah
by: , SUITELA, Jacob Markus, et al.
Published: (2006)

Perubahan struktur Biro Kepegawaian Sekretariat Daerah Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Timur
by: , WIDJAJA, Anung, et al.
Published: (2002)

Hambatan penanaman modal asing terkait dengan regulasi daerah di Provinsi Bengkulu
by: , ROSEFFENDI, et al.
Published: (2008)

FAKTOR PENENTU PENANAMAN MODAL ASING DI DAERAH (STUDI KASUS PROVINSI DI INDONESIA)
by: , SAFAAT TRI WIDODO, et al.
Published: (2013)

Kinerja Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPMD) Propinsi Dati I Riau
by: , IRIANTO, Surya, et al.
Published: (1995)

Evaluasi implementasi kebijakan Bupati Manokwari tentang Peningkatan Kualitas SDM Aparatur Pemerintah Daerah Kabupaten Manokwari sebagaimana tertuang dalam Perda No.2 Tahun 2002
by: , WABIYA, Yusak, et al.
Published: (2006)

KINERJA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PROMOSI DAERAH (BPMPD) PROVINSI JAMBI
by: , DIAN NUR KHAIRANI, SS., et al.
Published: (2011)

PERAN BADAN KOORDINASI DAN PENANAMAN MODAL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DALAM MENINGKATKAN INVESTASI MENURUT UNDANG-UNDANG NO 25 TAHUN 2007
by: , Yudi Setyo Baskoro, et al.
Published: (2012)

Penetapan prioritas strategi multi-fokus aplikasi Sand Cone Model di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
by: , KARYULIATI, Tri Yanti, et al.
Published: (2007)

Dinamika Pemerintahan Adat di Kabupaten Kerinci :: Studi tentang eksistensi Pemerintahan Sko Nan Tigo Takah
by: , PUTRA, Dianda, et al.
Published: (2005)

Restrukturisasi Birokrasi dan Good Governance :: Analisis terhadap proses penyusunan struktur organisasi dan tata kerja pemerintah Kota Tegal
by: , PURBO, Herviyanto Gunarso Wisnu, et al.
Published: (2005)

Partai Keadilan Sejahtera dalam Pemilu 2004 :: STudi tentang strategi PK Sejahtera pada Pemilu 2004 di Kota Ambon
by: , HIDAYAT, Syarif, et al.
Published: (2006)

PELAKSANAAN SISTEM PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP) DI BIDANG PENANAMAN MODAL PADA BKPM PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
by: , Endang Rarasati, SH, et al.
Published: (2013)

Penyesuaian pelaksanan penanaman modal asing pada PT. Agra Masang Perkasa (AMP) Plantation dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal dan peraturan pelaksanaannya di Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat
by: , HANDAYANI, Retno Asri, et al.
Published: (2010)

Dinamika Badan Pengawasan Daerah :: STudi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja Badan Pengawasan Daerah dalam melaksanakan pengawasan fungsional di Kabupaten Maluku Tenggara
by: , FIDMATAN, Aziz, et al.
Published: (2006)

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERMINTAAN KREDIT PERTANIAN DI PROVINSI SUMATERA UTARA
by: , widya kurniawan putra, et al.
Published: (2013)

Akuntabilitas Kepala Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa :: Studi komparatif penyampaian Pertanggungjawaban Kepala Desa di Desa Cangkuang Kulon, Desa Girimekar dan Desa Buahbatu Kabupaten Bandung
by: , SUNARDI, Dedi, et al.
Published: (2003)

DAMPAK PENGELUARAN PEMERINTAH BIDANG PARIWISATA DAN BELANJA WISATAWAN TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI PROVINSI SUMATERA UTARA
by: , MARISI DUMA TAMBA, et al.
Published: (2014)

Beberapa faktor yang mempengaruhi budaya politik masyarakat desa transmigrasi :: Studi tentang pengaruh media massa, interaksi politik praktis dan tingkat pendidikan terhadap budaya politik masyarakat di desa transmigrasi
by: , GUNAWAN, Indra, et al.
Published: (2005)

Membangun birokrasi daerah melalui perencanaan rekruitmen :: Studi pada Pemerintahan Daerah Kabupaten Murung Raya
by: , ROJIKINNOR, et al.
Published: (2004)