Penerapan ketentuan konvensi hukum laut 1982 berkaitan dengan perikanan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004

Penerapan ketentuan konvensi hukum laut 1982 berkaitan dengan perikanan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004

Bibliographic Details
Main Authors:	, ZORA Z., Zimtya, , Dr. Mohd. Burhan Tsani, SH.,MH
Format:	Thesis
Published:	[Yogyakarta] : Universitas Gadjah Mada 2005
Subjects:	ETD

Similar Items

Prospek batas laut wilayah Republik Indonesia dengan Republik Democratic Timor Leste berdasarkan Konvensi Hukum Laut 1982
by: , VINATA, Ria Tri, et al.
Published: (2009)

Implementasi ketentuan konvensi hukum laut 1982 yang berhubungan dengan pengaturan dan pengamanan selat pada perairan Indonesia
by: , WIBOWO, Kusumo, et al.
Published: (1993)

PERBANDINGAN LEMBAGA HUKUM PERWALIAN MENURUT KETENTUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 DENGAN KETENTUAN HUKUM ADAT
by: Perpustakaan UGM, i-lib
Published: (1991)

Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 2 tahun 1989
by: Perpustakaan UGM, i-lib
Published: (1989)

Implementasi konvensi internasional terhadap Undang-Undang Paten
by: , HAKIM, Abdul, et al.
Published: (2008)

OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2008 TENTANG OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK
by: , Winarso, SH, et al.
Published: (2011)

PROSES PERUMUSAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PARTAI POLITIK
by: , Suprih Hidayat, S.Sos., et al.
Published: (2013)

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional
by: Perpustakaan UGM, i-lib
Published: (1989)

Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Tahun Tentang Peradilan Tata Usaha Negara
by: Perpustakaan UGM, i-lib
Published: (1986)

PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 1989 TENTANG PERADILAN AGAMA
by: Perpustakaan UGM, i-lib
Published: (1990)

KAJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR I/1974 TENTANG PERKAWINAN BERDASARKAN FEMINIST LEGAL THEORY DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1984 TENTANG PENGESAHAN KONVENSI PENGHAPUSAN SEGALA BENTUK DISKRIMINASI TERHADAP WANITA
by: , PUSPANINGTYAS PANGLIPURJATI, et al.
Published: (2013)

Rancangan penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor tahun tentang Peradilan Tata Usaha Negara
by: Perpustakaan UGM, i-lib
Published: (1987)

Pelaksanaan ketentuan Pasal 13 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda Benda yang Berkaitan dengan Tanah dalam Praktek di Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo
by: , TRIMAWARNI, Diah, et al.
Published: (2010)

Relevansi Konvensi Kejahatan Penerbangan dalam undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia
by: , FIUSER, Hendri, et al.
Published: (2007)

SURAT KETERANGAN WARIS DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2006 TENTANG KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA
by: , Muhammad Arif Rakhman, et al.
Published: (2012)

Penetapan Pelanggaran Terhadap Hak Cipta Sebagai Tindak Pidana Biasa Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 Tentang Hak Cipta Hingga Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta,
by: , DARWANCE, et al.
Published: (2014)

Tinjauan yuridis pelaksanaan perkawinan adat di kalangan masyarakat suku Laut di Pulau Batam berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
by: , WINDIANITA, Viola Tariza, et al.
Published: (2009)

Studi perbandingan terhadap kedudukan pengurus suatu Perseroan terbatas menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 dengan ketentuan dalam KUHD
by: , HARYONO, Raja, et al.
Published: (2007)

Perlindungan hukum terhadap desain mebel berdasarkan Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang desain industri
by: , SETYAWATI, Rahayu Mega, et al.
Published: (2004)

Undang-undang pengangkutan barangan melalui laut
by: Megat Latif, Haji Hairuddin
Published: (2007)

PENAMBANGAN DI DASAR SAMODRA DALAM: SUATU KONTROVERSE YANG MENGHAMBAT BERLAKUNYA KONVENSI HUKUM LAUT 1982
by: Perpustakaan UGM, i-lib
Published: (1990)

URGENSI KEBERADAAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA DALAM RANGKA MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE (DITINJAU MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2008 TENTANG OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA)
by: , Dinny Wirawan Pratiwie, et al.
Published: (2012)

Perlindungan konsumen dalam Transaksi Bisnis B2C E-Commerce Berdasarkan Ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999
by: , FITRIANI, Nurvita, et al.
Published: (2007)

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NOTARIS BERDASARKAN KETENTUAN PASAL 50 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA
by: , ANDRI SETIAWAN, et al.
Published: (2013)

PERBANDINGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 1992 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DENGAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN*
by: Perpustakaan UGM, i-lib
Published: (2009)

Pelaksanaan ketentuan Pasal 87 dan Pasal 88 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dalam kaitannya dengan otonomi daerah
by: , MANURUNG, Romualdo, et al.
Published: (2004)

Rancangan Undang-undang Republik Indonesia Tentang Minyak Dan Gas Bumi
by: Perpustakaan UGM, i-lib
Published: (1999)

REFORMASI SEKTOR PELABUHAN MELALUI UNDANGUNDANG NOMOR 17 TAHUN 2008 MENGENAI PELAYARAN BERKAITAN DENGAN UNDANG-UNDANG INVESTASI DAN UNDANG-UNDANG ANTI MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT
by: , Maya Juwita, SH, et al.
Published: (2012)

Perlindungan hukum bagi pemegang hak desain industri menurut Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang desain industri
by: , PETRUS, Widagdo Mulyono, et al.
Published: (2002)

Peran notaris dalam pembuatan akta wasiat :: Dalam perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia
by: , RIZAL, et al.
Published: (2010)

Kesiapan Universitas Gadjah Mada untuk melaksanakan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi publik
by: , SOLEHATI, Nita, et al.
Published: (2010)

PERANAN UNDANG-UNDANG NO.MOR 6 TAHUN
by: Perpustakaan UGM, i-lib
Published: (1996)

Penerapan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 terhadap sertifikasi transportasi laut antar pulau di Kabupaten Kotabaru
by: , ARIADI, et al.
Published: (2010)

PERANAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA DALAM PEMBAHASAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG
by: , Y. Nanang Marjiyanto, SPd.,MPd, et al.
Published: (2012)

Analbis Undang-Undang Republik lndonesia No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal
by: , SUNARYONO, et al.
Published: (2013)

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP YAYASAN YANG TIDAK MEMBERITAHUKAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2001 TENTANG YAYASAN
by: , Arrahmah Dhani, et al.
Published: (2011)

Daya mengikat putusan arbitrase dagang internasional ditinjau dari Konvensi New York 1958
by: , NUGRAHENI RP., Mira Wahyu, et al.
Published: (2005)

Pengesahan dan kontra prestasi bagipengurus Yayasan menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan di Kota Surakarta
by: , DINIYAH, Makiyah Nur, et al.
Published: (2006)

Transisi implementasi undang-undang nomor 28 tahun 2009
by: , IB. Rai Darmawijaya M.
Published: (2010)

Eksistensi kewenangan jaksa sebagai penyidik tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 dan implementasinya dalam praktek
by: , PAYAMAN, et al.
Published: (2002)