Kewenangan pengadilan niaga terhadap kreditur separatis dalam perkara kepailitan

Kewenangan pengadilan niaga terhadap kreditur separatis dalam perkara kepailitan

Bibliographic Details
Main Authors:	, WIJONARKO, Kurniawan, , Prof.Dr. Nindyo Pramono, SH.,MS
Format:	Thesis
Published:	[Yogyakarta] : Universitas Gadjah Mada 2005
Subjects:	ETD

Similar Items

Kreditur separatis pemegang hak tanggungan dalam perkara kepailitan
by: , SUDANI, Ni Made, et al.
Published: (2007)

Kewenangan Pengadilan Niaga terhadap Actio Paulina di dalam perkara kepailitan
by: , IRIAWAN, Asep Iwan, et al.
Published: (2004)

Kompetensi Pengadilan Niaga Terhadap Perkara Kepailitan Yang Berklausula Arbitrase
by: , SUPRAPTO, et al.
Published: (2003)

KEWENANGAN KREDITUR DALAM KEPAILITAN DEBITUR
by: , Evi Purwaningsih, SH, et al.
Published: (2012)

PERLINDUNGAN HUKUM KREDITUR SEPARATIS DALAM KEPAILITAN
by: Perpustakaan UGM, i-lib
Published: (2012)

PERLINDUNGAN HUKUM kreditur SEPARATIS DALAM KEPAILITAN
by: Mr. Sularto
Published: (2012-10-01)

Kewenangan pengadilan niaga mengadili perkara kepailitan terhadap adanya klausa arbitrase dalam perjanjian yang disepakati
by: , ROHIDIN, Didin, et al.
Published: (2008)

PERAN PENGADILAN NIAGA AKIBAT ADANYA KREDITUR FIKTIF DALAM KEPAILITAN
by: Isdian Anggraeny
Published: (2018-06-01)

Peranan agen kredit sindikasi dalam permohonan kepailitan di Pengadilan Niaga
by: , SANTIARTO, Dwiarso Budi, et al.
Published: (2005)

Efektivitas perdamaian dalam menyelesaikan perkara kepailitan di Pengadilan Niaga Semarang
by: , WIBOWO, Christian, et al.
Published: (2006)

EKSISTENSI PENGADILAN NIAGA JAKARTA PUSAT DALAM MENYELESAIKAN PERKARA KEPAILITAN
by: , RIZKY ANGGER PERKASA, et al.
Published: (2014)

EFEKTIFITAS KOMPETISI PERADILAN ANTARA PENGADILAN NIAGA DAN PENGADILAN NEGERI TERHADAP GUGATAN ACTIO DALAM SENGKETA KEPAILITAN PAULINA
by: , Suhardi La Maira, et al.
Published: (2011)

Kewenangan hakim terhadap pengesahan homologasi akur dalam kepailitan
by: , SUHERMOYO, Bandung, et al.
Published: (2002)

Tinjauan yuridis terhadap kewenangan kejaksaan dalam mengajukan permohonan kepailitan dalam perkara Nomor 610/PDT G/1995/PN. SBY
by: , ISMIATUN, RA. Didi, et al.
Published: (2003)

IMPLEMENTASI PERDAMAIAN (ACCORD) PADA PENGADILAN NIAGA DALAM PENYELESAIAN PERKARA KEPAILITAN DI INDONESIA
by: Anita Afriana, S.H., M.H, et al.
Published: (2017-09-01)

Pengaruh putusan kepailitan pada pengadilan niaga terhadap kewenangan debitur sebagai pihak dalam proses gugatan perdata pada pengadilan negeri
by: , ZULFAHRI, et al.
Published: (2004)

Pengertian tentang pembuktian secara sederhana dalam perkara kepailitan
by: , SUSIANA, Budi, et al.
Published: (2003)

Kewenangan panitia kreditur di dalam proses pemberesan atas boedel pailit yang dibebani hak tanggungan oleh kurator :: Analisa yuridis putusan No. 04/Pailit/2005/PN.Niaga/Jkt.Pst. dalam perkara kepailitan Bank BNI melawan PT. Dwima Manunggal Raksa-Woods Industries (PT.DMR-WI)
by: , SIHITE, Melda Lolyta, et al.
Published: (2008)

Tinjauan yuridis terhadap kewenangan kreditur pada perjanjian kredit sindikasi dalam mengajukan permohonan pernyataan pailit
by: , MALIK, M. Kamaludin, et al.
Published: (2004)

Perlindungan hukum bagi kreditur separatis apabila kurator menggunakan kewenangan berdasar pasal 59 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan pembayaran utang
by: , PANUNTUN, Raden Haryo Jagad, et al.
Published: (2006)

Kajian hukum tentang penerapan asas pembuktian sederhana dalam perkara kepailitan perusahaan asuransi di pengadilan niaga
by: , PUTRIYANTI, Erma Defiana, et al.
Published: (2010)

Relevansi lembaga DISSENTING OPINION dalam penyelesaian sengketa kepailitan di pengadilan niaga
by: , WIJAYANTA, Tata, et al.
Published: (2003)

Tugas dan kewenangan kurator dalam kepailitan perusahaan terbuka
by: , NAINGGOLAN, Sangti, et al.
Published: (2008)

Perlindungan merek terkenal di Indonesia :: Studi kasus putusan pengadilan niaga Jakarta Pusat dalam perkara merek terkenal
by: , HALOMOAN, Tupal, et al.
Published: (2008)

Penyelesaian kasus kepailitan antara Sufardi Tanjaya melawan Agung Pramudito ditinjau dari UU No. 37/2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang :: Studi kasus Putusan Pengadilan Niaga Tentang Pailit No. 53/Pailit/2006/PN Niaga Jakarta Pusat
by: , RUBIANTO, Arie, et al.
Published: (2010)

Tinjauan hukum atas permasalahan dan kesulitan penerapan pembuktian sederhana (Sumir) dalam perkara kepailitan
by: , HUTAPEA, Hotman, et al.
Published: (2005)

Perspektif Kewenangan Pengadilan Niaga Di Indonesia
by: Perpustakaan UGM, i-lib
Published: (2001)

Kedudukan dan perlindungan hukum bagi kreditur separatis pemegang hak Fidusia terhadap harta debitur pailit
by: , FAUZIAH, et al.
Published: (2005)

Analisis yuridis putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No.13/Pailit/2004/PN.Niaga.JKS.PST tentang vonis pailit terhadap PT Prudential Life Assurance
by: , PRIYAMBODDO, Ari, et al.
Published: (2005)

Pelaksanaan penangguhan dan pemberian perlindungan yang wajar oleh kurator terhadap kreditur separatis dalam rangka penyelesaian kepailitan yang adil, cepat, terbuka dan efektif
by: , BRATAJAYA, M.M. Astrina, et al.
Published: (2003)

Kompetensi Pengadilan Niaga dalam memeriksa dan memutus sengketa yang memuat klausula arbitrase
by: , AMRIL, et al.
Published: (2003)

Kedudukan hukum kreditur pemegang hak tanggungan dala putusan pailit dan penetapan perlawanan eksekusi Pengadilan Negeri
by: , IRIANTI, Satyawati Yun, et al.
Published: (2008)

KEWENANGAN PENGADILAN NIAGA DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERNIAGAAN LAIN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004
by: Tata Wijayanta
Published: (2008-06-01)

Tinjauan yuridis terhadap tugas dan peranan hakim pengawas dalam pelaksanaan putusan kepailitan pada pengadilan niaga
by: , TARIGAN, Sapri, et al.
Published: (2010)

Kewenangan mengadili perkara perceraian sehubungan adanya peralihan agama :: Studi kasus di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Bandung
by: , KARTABRATA, Absar, et al.
Published: (1996)

Penerapan Lembaga Gijzeling (Lembaga paksa badan) sebagai upaya penyelesaian hutang debitur di Pengadilan Negeri/Niaga
by: , SOEMARNO, et al.
Published: (2007)

Upaya perdamaian dalam penyelesaian perkara perdata diPengadilan Negeri Samarinda :: Studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Samarinda No.25/Pdt.G/2004/PN. Smda
by: , SUMINO, et al.
Published: (2005)

ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN SUMPAH JABATAN DAN KODE ETIK NOTARIS/PPAT YANG BERKEDUDUKAN SEBAGAI KREDITUR DALAM SENGKETA KEPAILITAN ( STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NIAGA NO. 02/PAILIT/2011/PN.NIAGA.SMG )
by: , SANG HAPSARI ARUM KUSUMA PUTRI, et al.
Published: (2013)

Hakim ad hoc dalam penyelesaian sengketa kepailitan di pengadilan niaga
by: Perpustakaan UGM, i-lib
Published: (2002)

IMPLEMENTASI PASAL 2 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NO. 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG SEBAGAI SYARAT PENGAJUAN PERMOHONAN PAILIT (ANALISA YURIDIS ATAS PUTUSAN PENGADILAN DALAM PERKARA KEPAILITAN PT. CIPTA TELEVISI PENDIDIKAN INDONESIA)
by: , Dwi Laksono Setyowibowo, SH, et al.
Published: (2012)