Proses penataan kepegawaian daerah di Kabupaten Sambas :: Studi tentang pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural setelah implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003

Proses penataan kepegawaian daerah di Kabupaten Sambas :: Studi tentang pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural setelah implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003

Bibliographic Details
Main Authors:	SYAFRUDIN, SYAFRUDIN, Dwipayana, AAGN Ari
Format:	Thesis
Published:	[Yogyakarta] : Universitas Gadjah Mada 2005
Subjects:	Government Studies Public Administration Political Science

Similar Items

PENGANGKATAN SEKRETARIS DESA MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM PERSPEKTIF PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 78 TAHUN 2013
by: M Nasir Nata
Published: (2016-08-01)

IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 53 TAHUN 2010 DALAM RANGKA MENINGKATKAN KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
by: , SRI MURTININGSIH, SH, et al.
Published: (2012)

PROSES PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN STRUKTURAL
by: HARDIYANTO HARDIYANTO
Published: (2011-09-01)

IMBAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 49 TAHUN 2018 DALAM PENATAAN PEGAWAI DI INSTANSI PEMERINTAH
by: Henny Juliani
Published: (2021-01-01)

Kebijakan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural :: Studi di Kabupaten Rembang
by: , WIBOWO, Sidi Teguh, et al.
Published: (2003)

IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 53 TAHUN 2010 TERKAIT DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM RANGKA MENINGKATKAN KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
by: , Ika Untari, SH, et al.
Published: (2012)

ASPEK HUKUM PEMBERHENTIAN PEGAWAU NEGERI SIPIL BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 30 TAHUN 2019 TENTANG PENILAIAN KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL
by: Iwan Permadi
Published: (2021-01-01)

PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 53 TAHUN 2010 TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM PENYELESAIAN PELANGGARAN DISIPLIN OLEH PEGAWAI NEGERI SIPIL DI KOTA JAMBI
by: , Refialdi Made Suci, SH, et al.
Published: (2012)

Penataan organisasi dan pegawai perangkat daerah :: Kajian pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 di Kabupaten Klaten
by: , PUTRANTO, Agustinus Sulistyo Tri, et al.
Published: (2003)

Persepsi pegawai terhadap sistem pengangkatan pegawai dalam jabatan struktural di era otonomi daerah :: Studi pada bagian kepegawaian sekretariat daerah Kabupaten Kerawang
by: , SUMARTO, Toto, et al.
Published: (2002)

Strategi pengangkatan dalam jabatan dan motivasi jabatan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Kantor Pusat Departemen Dalam Negeri
by: , BUDIYANTO, Edi, et al.
Published: (2000)

Tinjauan Kritis terhadap Peraturan Bersama Lima Menteri tentang Penataan dan Pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil
by: Siswantari --
Published: (2016-08-01)

Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil dalam praktek Peradilan
by: , KERTIYASA, Made Rolly, et al.
Published: (2005)

Penempatan Pegawai Negeri Sipil pada jabatan struktural di lingkungan pemerintah Kabupaten Kapuas
by: , ASWAN, et al.
Published: (2004)

PENGATURAN PENGANGKATAN SEKRETARIS DAERAH UNTUK MEWUJUDKAN NETRALITAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH
by: I Gede Pranajaya
Published: (2015-12-01)

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 1994 dalam hubungannya dengan perilaku kerja Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung
by: , SAHRIL, Halik, et al.
Published: (1996)

Studi implementasi kebijaksanaan peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil berdasarkan PP Nomor 30 tahun 1980
by: , KARTIUS, et al.
Published: (1995)

Persepsi Pegawai Negeri Sipil terhadap otonomi daerah dalam penataan organisasi Departemen Dalam Negeri :: Suatu studi deskriptif analisipersepsi Pegawai Negeri Sipil terhadap organisasi, kepegawaian dan ketatalaksanaan di departemen Dalam Negeri
by: , TARIGAN, Jusup, et al.
Published: (2002)

Analisis pengembangan karir Pegawai Negeri Sipil :: Evaluasi kebijakan dalam Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Jabatan Struktural di departemen Dalam Negeri
by: , SUHAERI, et al.
Published: (2005)

STRATEGI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KOTA BINJAI DALAM MENINGKATKAN KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL
by: IQBAL PULUNGAN
Published: (2011-09-01)

Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah pada Penataan Kelembagaan Sekretariat Daerah
by: Susilawaty Munthe, et al.
Published: (2018-05-01)

Peluang pegawai wanita untuk menduduki jabatan struktural (Suatu studi pada Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta)
by: PARTINI, PARTINI
Published: (1999)

Peluang pegawai wanita untuk menduduki jabatan struktural (Suatu studi pada Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta)
by: , PARTINI, et al.
Published: (1999)

Transparansi rekrutmen Pegawai negeri Sipil :: Studi pada Badan kepegawaian Daerah Propinsi Sumatera Barat
by: , PRAMUHARDANA, Andri, et al.
Published: (2007)

Implikasi penataan organisasi perangkat daerah terhadap manajemen kepegawaian pada pemerintah Kabupaten Pontianak :: Studi kasus pelaksanaan PP Nomor 84 Tahun 2000
by: , NURMALA, et al.
Published: (2003)

Implementasi Peraturan Nomor 50 Tahun 2017 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Di Sekretariat Daerah Kabupaten Batu Bara
by: Sri Mahdani, et al.
Published: (2022-04-01)

PERLINDUNGAN HUKUM UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014 BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DIBERHENTIKAN DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KEWENANGAN BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN
by: Arief Rachman Hakim
Published: (2018-03-01)

Analisis Hukum Keluarga Islam Terhadap Pasal 4 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil
by: Hilmi Yusron Rofi'i, et al.
Published: (2022-06-01)

Tinjauan tentang usaha peningkatan kesejahteraan pegawai negeri sipil (PNS) melalui pemberian kredit pegawai oleh PT. BPR Bhakti Daya Ekonomi dengan jaminan surat keputusan pengangkatan pegawai negeri sipil
by: , WIJAYA, Agustinus Mahardhika Widi, et al.
Published: (2008)

PENGANGKATAN ANAK DI DESA BANJARHARJO KABUPATEN BREBES PROPINSI JAWA TENGAH DIKAITKAN DENGAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2007
by: , Liana Florinda,SH, et al.
Published: (2012)

Prosedur Penerbitan Surat Keputusan Pensiun Pegawai Negeri Sipil pada Badan Kepegawaian Daerah Deli Serdang
by: Tengku Ayu Atika, et al.
Published: (2014-06-01)

Peranan pemerintah Kota Surakarta dalam penataan kependudukan di bidang catatan sipil
by: , ERMAWATI, Heny, et al.
Published: (2004)

Kebijakan penataan kelembagaan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah :: Studi kasus di Pemerintah Kota Kupang
by: , MANAFE, Abraham David Evil, et al.
Published: (2003)

Penanganan kredit bermasalah di BRI Cabang Sleman dan setelah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006
by: , DIANARTA, I Gde, et al.
Published: (2008)

Kajian hukum fidusia setelah berlakunya UU Nomor 42 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 di Kalimantan Timur
by: , TUKAN, Aloysius, et al.
Published: (2002)

Alternatif kebijakan penataan jabatan fungsional pada Pemerintah Kabupaten Pacitan
by: , SUTEKI, Hesti, et al.
Published: (2007)

Rekrutmen pegawai negeri sipil :: Studi di Pemerintah Kota Yogyakarta
by: , ZEBUA, Elman Sama'aro, et al.
Published: (2010)

Pengujian Usabilitas Website Sistem Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Nasional (SSCN) Badan Kepegawaian Negara (BKN)
by: Teddy Cahyo Munanto, et al.
Published: (2020-06-01)

KEWENANGAN PEJABAT PEMBINA KEPEGAWAIAN DALAM PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DI DAERAH MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA
by: Edi Suharman
Published: (2017-08-01)

Eksistensi tanah ulayah kaum di Minangkabau setelah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
by: , YUFDIANO, Anneka Demitri, et al.
Published: (2008)