Penentuan batas maritim daerah Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah berdasarkan UU No.32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah

Penentuan batas maritim daerah Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah berdasarkan UU No.32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah

Bibliografiska uppgifter
Huvudupphovsmän:	, SETIYONO, Heryoso, , Dr. Sunarto, MS
Materialtyp:	Lärdomsprov
Publicerad:	[Yogyakarta] : Universitas Gadjah Mada 2006
Ämnen:	ETD

Liknande verk

POTENSI KONFLIK PERBATASAN MARITIM ANTAR DAERAH
av: , Heryoso Setiyono
Publicerad: (2003)

Analisis UU no. 25, UU no. 32 dan UU no. 33 tahun 2004 dalam membangun ekonomi daerah
av: , Mardiasmo
Publicerad: (2005)

Pemerintahan desa dalam transisi kebijakan :: Studi implementasi perubahan struktur kelembagaan Pemerintahan Desa dari UU No.22/1999 ke UU No. 32/2004 di Kabupaten Sleman
av: , BASUKI, et al.
Publicerad: (2007)

Pola hubungan DPRD dan Bupati :: Studi pola hubungan penyelenggaraan otonomi daerah UU No.32/2004 di Kabupaten Probolinggo
av: , MUN'IM, Taufiq, et al.
Publicerad: (2006)

EFEKTIVITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA BERDASARKAN UU 5/1979 = Effectiveness of Village Administration According to UU 5/1979
av: Perpustakaan UGM, i-lib
Publicerad: (2001)

PERANAN PEMERINTAH KOTA BIMA (NTB) DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH GOVERNNANCE
av: , Hendra, SH, et al.
Publicerad: (2011)

Implementasi kebijakan UU No.22 Tahun 1999 :: Studi kasus penyesuaian organisasi pemerintahan daerah Kota Jayapura
av: , DUWITH, Yusuf, et al.
Publicerad: (2002)

Studi batas maksimum pinjaman dan angsuran pinjaman daerah Provinsi NTB
av: , SUBAGYONO, Muhammad, et al.
Publicerad: (2006)

Pertanggungjawaban Kepala daerah terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 :: Studi kasus di Pemerintahan Daerah Kabupaten Banyumas
av: , MAHMUDI, et al.
Publicerad: (2003)

Pergeseran pola kepemimpinan masyarakat tradisional sesudah berlakunya UU No.5 tahun 1979 :: Studi kasus di Kabupaten Daerah Tingkat II Jepara
av: , SUSILA, Jaka, et al.
Publicerad: (2000)

Konflik batas daerah: Studi kasus Konflik batas daerah antara Provinsi Sulawesi Tengah dengan Provinsi Sulawesi Barat pada lokasi Desa Ngovi dan Dusun Mbulawa Desa Bonemarawa
av: ARIF, Mohamad, et al.
Publicerad: (2006)

Delimitasi batas maritim dalam sengketa Ambalat
av: , Tri Patmasari, et al.
Publicerad: (2009)

Mahkamah Syar'iyah dalam pemerintahan daerah Provinsi Nanggroe Aceh darussalam
av: , USRIYA, Ervi, et al.
Publicerad: (2005)

Pola hubungan Pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Kabupaten Pacitan Propinsi Jawa Timur berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004
av: , PURNOMO, Djoko Putro, et al.
Publicerad: (2005)

Implementasi asas desentralisasi berdasarkan UU No.22 tahun 1999 terhadap kewenangan Pemerintah Daerah Propinsi
av: , NURWIGATI, et al.
Publicerad: (2005)

Abrasi dan Akresi Pantai Jepara ditinjau secara Morfogenetik
av: Sunarto, Sunarto
Publicerad: (1989)

PURWARUPA SISTEM PENJEJAK MATAHARI BERDASARKAN PENENTUAN POSISI MATAHARI BERBASIS ATMEGA32
av: , ARDIAN ANDI PRADANA, et al.
Publicerad: (2013)

Pemekaran daerah dan munculnya konflik tapal batas :: Studi kasus konflik tapal batas Kabupaten Bungo dengan Kabupaten Tebo Provinsi Jambi
av: , YAHMAN, et al.
Publicerad: (2006)

Pengawasan represif terhadap peraturan daerah dan keputusan Kepala Daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
av: , WIRANTO, Singgih, et al.
Publicerad: (2004)

Peranan Badan Pengawas daerah terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah
av: , WAHYONO, et al.
Publicerad: (2003)

Delimitasi batas maritim antara Provinsi Bali dan Povinsi Nusa Tenggara Barat: sebuah kajian teknis
av: , I Gede Pasek Sutrana Adnyana, et al.
Publicerad: (2009)

PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN LEMBAGA OMBUDSMAN DAERAH DALAM MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BAIK DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
av: , Agus Triono, SH, et al.
Publicerad: (2011)

Pengelolaan daerah kepesisiran untuk pengembangan pariwisata berdasarkan daya dukung lingkungan di Pulau Giliketapang Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur
av: , COKROWATI, Nunik, et al.
Publicerad: (2006)

Pelaksanaan fungsi anggaran DPRD Provinsi Sulawesi Selatan terhadap proses penyusunan APBD berdasarkan Undang-undang Nomer 32 Tahun 2004
av: , ARSYAD, Fadhly Azhar, et al.
Publicerad: (2009)

Otonomi daerah pemerintahan kota Tebing Tinggi
av: , SIREGAR, Gul Bakhri, et al.
Publicerad: (2002)

Analisis kinerja organisasi Badan Pengawasan Provinsi Maluku dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Maluku
av: , LATUCONSINA, Mohamad Rizal, et al.
Publicerad: (2004)

Persepsi masyarakat terhadap malaria daerah endemis di Kabupaten Banjarnegara dan Jepara
av: , SUHARJO, et al.
Publicerad: (2005)

Proses politik pembuatan kebijaksanaan daerah di Pemerintahan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang
av: , SUNARYO, Alexius, et al.
Publicerad: (1994)

PENENTUAN TITIK BOR EKSPLORASI AIR TANAH BERDASARKAN DATA GEOLISTRIK DI DAERAH KARST
av: Arti, Cici, et al.
Publicerad: (2019)

Penentuan Pola Penyaluran di Daerah Gedangsari-Bayat, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta-Jawa Tengah Menggunakan Pendekatan Kuantitatif
av: Setianto, Agung, et al.
Publicerad: (2018)

Pengukuran kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Maluku Utara, 2004
av: , UMASANGADJI, Abdul Fatah, et al.
Publicerad: (2005)

PERSPEKTIF KRITIS RELASI LEGISLATIF DAN EKSEKUTIF DI DAERAH MENURUT UNDANG UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004
av: Perpustakaan UGM, i-lib
Publicerad: (2007)

Analisis pengelolaan kas daerah untuk peningkatan pendapatan asli daerah pada pemerintahan daerah Kabupaten Temanggung
av: , DONI K., Evi, et al.
Publicerad: (2004)

DINAMIKA PENGATURAN DAN KEDUDUKAN PEMERINTAHAN DESA DALAM SISTEM PEMERINTAHAN DAERAH DI INDONESIA
av: , BENI KHARISMA ARRASULI, et al.
Publicerad: (2012)

Penentuan Batas Penyebaran Endapan Merapi dan Endapan Aluvial Kali Opak-Kali Progo,di Daerah Bantul Selatan, dengan Metoda Sedimentologi
av: Datun, Marno
Publicerad: (1976)

EVALUASI INFORMASI GEOSPASIAL DALAM TAHAP PENETAPAN BATAS DAERAH PADA ERA OTONOMI DAERAH DI INDONESIA
av: , WULANSARI E, et al.
Publicerad: (2014)

Tantangan dan harapan implementasi UU nomor 28 tahun 2009 terhadap penerimaan daerah dan perekonomian daerah
av: , Papua Barat, Gubernur Provinsi
Publicerad: (2010)

PERTANGGUNGJAWABAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SEBAGAI SALAH SATU UNSUR PENYELENGGARA PEMERINTAHAN DAERAH
av: , LILIS MARYATI, SH, et al.
Publicerad: (2012)

Kinerja administrasi penerimaan pendapatan asli daerah di Kabupaten Jepara 1996/1997 - 1998/1999
av: , PRASASTYANTO, Adi Nugroho, et al.
Publicerad: (2001)

Demokratisasi :: Proses perubahan tata pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta
av: , WAHYUKISMOYO, Heru, et al.
Publicerad: (2003)