Analisis permohonan pernyataan kepailitan sebagai alternatif penyelesaian piutang Badan Usaha Kebandarudaraan

Analisis permohonan pernyataan kepailitan sebagai alternatif penyelesaian piutang Badan Usaha Kebandarudaraan

Bibliographic Details
Main Authors:	, HANI, Yanuar, , Paripurna P. Sugarda, Drs.,SH.,M.Hum
Format:	Thesis
Published:	[Yogyakarta] : Universitas Gadjah Mada 2005
Subjects:	ETD

Similar Items

Tinjauan hukum tentang Pelayanan Jasa Penerbangan (PJP) yang dilaksanakan oleh Badan Usaha Kebandarudaraan dan hubungannya dengan penerimaan negara bukan Pajak (PNBP) :: Studi kasus pada PT (Persero) Angkasa Pura II
by: , BAIHAKI, Engking, et al.
Published: (2005)

Anjak Piutang: Sebuah Alternatif Memperoleh Dana Usaha
by: Barbara Gunawan
Published: (2005-07-01)

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH DEBITUR PT BANK HARAPAN SANTOSA (DALAM LIKUIDASI) DALAM PENGURUSAN PIUTANG NEGARA OLEH KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SERPONG
by: , Sri Handayani, SH, et al.
Published: (2012)

PENYELESAIAN PIUTANG-PIUTANG BANK PERSERO MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 49/PRP/1960 TENTANG PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA DALAM PERSPEKTIF SISTEM PERADILAN DI INDONESIA
by: , Muchlis Kusetianto, et al.
Published: (2013)

Structured creditors dalam kepailitan :: Studi perbandingan hukum kepailitan Indonesia dan Belanda
by: , SUSANTI, Eka Esti, et al.
Published: (2010)

ASPEK-ASPEK HUKUM TENTANG PERMOHONAN PERNYATAAN PAILIT
by: afif khalid, et al.
Published: (2022-02-01)

Penyelesaian kerugian negaar terhadap bendahara berdaasrkan peraturan badan pemeriksa keuangan nomor 3 tahun 2007
by: , WULANDARI, Riyanita, et al.
Published: (2010)

PENYELESAIAN PIUTANG PERBANKAN BADAN USAHA MILIK NEGARA PRA DAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 77/PUU-IX/2011
by: , Galih Purnomo, SH, et al.
Published: (2014)

Peran Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam perspektif hukum perlindungan konsumen atas peredaran obat vitalitas pria berbahaya sebagai upaya perlindungan konsumen di Daerah Istimewa Yogyakarta
by: , EVVRANSHERWIN, et al.
Published: (2009)

Kedudukan Negara Sebagai Kreditur Preferen dalam Piutang Pajak dalam Kasus Kepailitan
by: Shafira Hijriya
Published: (2017-10-01)

KEPAILITAN PADA BADAN USAHA MILIK NEGARA (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 124 K/PDT.SUS/2011 TENTANG PUTUSAN PAILIT PT. ISTAKA KARYA (PERSERO))
by: , CHERISH SHERY DESARYA, et al.
Published: (2013)

ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN SUMPAH JABATAN DAN KODE ETIK NOTARIS/PPAT YANG BERKEDUDUKAN SEBAGAI KREDITUR DALAM SENGKETA KEPAILITAN ( STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NIAGA NO. 02/PAILIT/2011/PN.NIAGA.SMG )
by: , SANG HAPSARI ARUM KUSUMA PUTRI, et al.
Published: (2013)

PELAKSANAAN PUTUSAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA TAHUN 2003-2010 TERKAIT PENEGAKAN HUKUM PERSAINGAN USAHA (Studi Kasus di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta)
by: , NI WAYAN SUKA WIDIANI RESI, et al.
Published: (2013)

PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PROSES PEMBERIAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) OLEH BANK BRI YOGYAKARTA (Studi di Bank BRI Kantor Cabang Yogyakarta Katamso)
by: , Nur Chasanah, SH, et al.
Published: (2012)

PROSEDUR PERMOHONAN SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP) DI KABUPATEN SLEMAN
by: , NALA CINDE LINTANG S, et al.
Published: (2014)

Penyelesaian sengketa hutang piutang melalui mediasi
by: , ADNYANA, IB. Ngurah, et al.
Published: (2006)

Analisa penerapan Good Corporate Governance pada PT Gapura ANgkasa
by: , SYAHBANUL, et al.
Published: (2007)

KONTRAK BAGI HASIL PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 002/PUU-1/2003 ATAS PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2001 TENTANG MINYAK DAN GAS BUMI DENGAN DICABUTNYA KUASA PERTAMBANGAN DARI BADAN USAHA (BU) BENTUK USAHA TETAP (BUT)
by: , Chandra Triayu Darmawati, et al.
Published: (2011)

Penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) sebagai lembaga alternatif penyelesaian utang-piutang yang berakhir dengan perdamaian
by: , NURMAN, et al.
Published: (2002)

Peranan agen kredit sindikasi dalam permohonan kepailitan di Pengadilan Niaga
by: , SANTIARTO, Dwiarso Budi, et al.
Published: (2005)

Kedudukan hukum para pemegang oblogasi dalam pengajuan permohonan pernyataan pailit terhadap debitor
by: , TARIGAN, Noveria, et al.
Published: (2003)

PENGGUNAAN AKUNTANSI FORENSIK DALAM PENYELESAIAN KASUS KEPAILITAN
by: R. Nelly Nur Apandi, et al.
Published: (2014-04-01)

Tinjauan yuridis terhadap efektivitas proses penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) sebagai alternatif penyelesaian utang piutang perusahaan
by: , ANDRYAN, Marx, et al.
Published: (2004)

Perlaksanaan SIPTB satu alternatif penyelesaian permasalahan tunggakan permohonan tanah : kajian kes : PTD Kota Tinggi /
by: 357601 Mustaza Arpaee
Published: (2004)

Kewenangan Pengadilan Niaga dalam memeriksa dan mengadili permohonan pernyataan pailit dengan klausul arbitrase
by: , ARIBOWO, Seno, et al.
Published: (2007)

KEBEBASAN PILIHAN PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI KONSILIASI ATAU MEDIASI ATAU ARBITRASE DI BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN KOTA BANDUNG
by: , Dedi Hadiyat, et al.
Published: (2013)

Mortgage back securities a preliminary legal due diligence of PT Bank Tabungan Negara (Persero)
by: , UTOMO, Hasta Nugraha, et al.
Published: (2004)

Tinjauan yuridis mengenai rencana pelaksanaan privatisasi terhadap anak perusahaan PT (Persero) Angkasa Pura II
by: , SADTYANINGSIH, Indah Suryandari, et al.
Published: (2005)

PERANAN DWANGSOM DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PELANGGARAN MEREK DI PENGADILAN NIAGA
by: , Chandra Gita Dewi, et al.
Published: (2012)

Alternatif penyelesaian sengketa asuransi melalui Badan Mediasi Asuransi Indonesia (BMAI)
by: Chandra Dewi Puspitasari
Published: (2007-12-01)

Analisis pengelolaan piutang usaha di PT. Telkom Distel Yogyakarta dan hubungannya dengan efisiensi usaha
by: , MURTI, Wicaksono Anggoro, et al.
Published: (2004)

PENYELESAIAN KREDIT MACET DENGAN JAMINAN FIDUSIA DI BANK BRI CABANG KATAMSO YOGYAKARTA
by: , Lupita Sari, et al.
Published: (2011)

Tinjauan yuridis terhadap kewenangan kreditur pada perjanjian kredit sindikasi dalam mengajukan permohonan pernyataan pailit
by: , MALIK, M. Kamaludin, et al.
Published: (2004)

Kedudukan Kreditor yang Tidak Terdaftar Pada Putusan Perdamaian PKPU Dalam Mengajukan Permohonan Pernyataan Pailit
by: Adam Barnini, et al.
Published: (2021-06-01)

Aspek logis dalam pernyataan-pernyataan politik
by: Y. P. Hayon
Published: (2005-10-01)

TANGGUNG JAWAB BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS DALAM KEPAILITAN
by: , Sularto
Published: (2009)

ANALISA PEL
by: , Wishnu Kurniawan, SH, et al.
Published: (2012)

ANALISIS YURIDIS TERHADAP ISIKO KONTRAK KONSTRUKSI DITINJAU DARI PENYEDIA JASA (STUDI KASUS KONTRAK NOMOR: 01/MSJ/KONTRAK-DIR/2008 TANGGAL 18 APRIL 2008 ANTARA PT ADHI KARYA (PERSERO) TBK DIVISI KONSTRUKSI II SELAKU PENYEDIA JASA DENGAN PT MARGA SARANA JABAR SELAKU PENGGUNA JASA
by: , Zaenal Effendi, et al.
Published: (2012)

ASPEK HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH MENURUT UNDANG-UNDANG NO 3 TAHUN 2006 TENTANG PERADILAN AGAMA
by: , Yudha Herlangga, SH, et al.
Published: (2011)

EVALUASI PENERAPAN AKUNTANSI PIUTANG USAHA PADA USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
by: Maylina Rahmad Eka Syahputri, et al.
Published: (2019-04-01)