Kajian terhadap alasan-alasan perceraian dan perlindungan hukum bagi para pihak berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pada Pengadilan Agama Mungkid di Kabupaten Magelang

Kajian terhadap alasan-alasan perceraian dan perlindungan hukum bagi para pihak berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pada Pengadilan Agama Mungkid di Kabupaten Magelang

Bibliographic Details
Main Authors:	, MURTI, Marta Chrisna, , Prof.Dr. Abd. Ghofur Anshori, SH.,MH
Format:	Thesis
Published:	[Yogyakarta] : Universitas Gadjah Mada 2006
Subjects:	ETD

Similar Items

Tiada alasan kukuh mansuh, pinda undang undang syariah
by: Utusan, Malaysia
Published: (2015)

Pembatalan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan akibat hukumnya di Pengadilan Agama Sleman
by: , TOPANI, Irawan, et al.
Published: (2007)

Alasan-alasan dalam penundaan imunisasi
by: Perpustakaan UGM, i-lib
Published: (1987)

Alasan-alasan Israel mempertahankan wilayah West Bank
by: , HARMIYATI, et al.
Published: (2001)

Kecacatan sebagai alasan membubarkan perkahwinan melalui fasakh menurut Undang-Undang Keluarga Islam di Malaysia
by: Abdullah, R., et al.
Published: (2016)

Pembatalan Perkawinan bagi Pemeluk Agama Islam dan Akibat Hukumnya akibat Hukumnya setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada Pengadilan Agama di Daerah Istimewa Yogyakarta
by: , YULIARSO, Budi, et al.
Published: (2007)

Perceraian dan masalahnya dalam kaitannya dengan Undang-undang nomor 1 tahun 1974
by: , SOEWARDJO, Dadio, et al.
Published: (1986)

Kekuatan hukum penandatanganan akta secara elektronik oleh para pihak ditinjau berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2004
by: , ROLLY, et al.
Published: (2009)

Sedikit bukan alasan: SPAD yakin dapat laksana penguatkuasaan undang-undang walaupun hanya ada 317 penguat kuasa
by: Fazlul Haque, Nurul Ekhwan Haque
Published: (2012)

Alasan dangkal golongan antivaksin
by: Kosmo
Published: (2019)

Perkawinan antar penganut agama yang berbeda dan akibatnya terhadap anak menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
by: , SYLVIA, et al.
Published: (2009)

Penerapan itikad tidak baik sebagai alasan pembatalan merek menurut Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek
by: , ATMADJA, Pramodana Kumara Kusumah, et al.
Published: (2004)

Penyempurnaan materi undang-undang no. 1 tahun 1974 (Suatu upaya penurunan jumlah perceraian di Indonesia)
by: Sadat, Anwar
Published: (2014)

Orientasi nilai filsafat hukum keluarga: refleksi undang-undang nomor 1 thaun 1974 tentang perkawinan
by: , Abdul Ghofur Anshori
Published: (2005)

Tinjauan izin perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil dalam penyelesaian perkara perceraian pada Pengadilan Agama di Sungguminasa Gowa
by: , MUTIAH, et al.
Published: (2007)

Tinjauan tentang penyelesaian perkara perceraian sehubungan adanya peralihan agama :: Studi kasus di Pengadilan Agama Yogyakarta
by: , WULANDARI, Arianie, et al.
Published: (2004)

Tinjauan yuridis terhadap perceraian dan harta bersama pada Pengadilan Agama di Kota Makassar :: Studi kasus di Pengadilan Agama Makassar
by: , PUSPITASARI, Dewi, et al.
Published: (2006)

Pelaksanaan perkawinan menurut Undang-undang No.1 Tahun 1974 di Kabupaten Brebes :: Tinjauan terhadap asal 2 tentang sahnya perkawinan dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 di Kabupaten Brebes
by: , ROHADI, et al.
Published: (2006)

Perkahwinan dan perceraian undang-undang Islam
by: Ibrahim, A.
Published: (1981)

Perceraian dalam undang-undang keluarga Islam
by: Mohd Zin, Najibah
Published: (2007)

PELAKSANAAN PERKAWINAN BEDA AGAMA DAN AKIBAT HUKUMNYA SETELAH BERLAKUNYA UNDANG â�� UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DI KOTA PADANG
by: , Edwar Rachman, et al.
Published: (2012)

Pelaksanaan perkawinan di bawah umur menurut Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada Pengadilan Agama di Kota Parepare
by: , HAKIM, Uspa, et al.
Published: (2009)

Alasan dalam membuat keputusan - wajarkah diketepikan?
by: Romli, Fariza
Published: (2010)

Tiada alasan kukuh desak PM berundur
by: Yusoff, Kamarul Zaman
Published: (2016)

Jangan beri alasan tak ada kerja
by: Shakil Hameed, Noor Mohamad
Published: (2018)

Alasan penat tidak boleh diterima: Subahan
by: Sinar Harian
Published: (2019)

Sindiran bukan alasan untuk gagal - Heramban
by: Shalfarina, Shahriman
Published: (2023)

Kesibukan tugas bukan alasan abai kesihatan
by: UMP, PNC
Published: (2018)

Penyelesaian perceraian yang disebabkan adanya keadaan tidak hadir tergugat di Pengadilan Agama Klaten
by: , RAHMAWATI, Isa Aini, et al.
Published: (2006)

Perceraian bagi pegawai negeri sipil yang beragama Islam dalam kaitannya dengan undang-undang nomor 1 tahun 1974
by: , EROWATI, Eti Mul, et al.
Published: (1998)

Hak perempuan Bali terhadap harta bersama dalam perceraian sebelum dan setelah Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974
by: , SUKASARI, Ni Made, et al.
Published: (2005)

Penggunaan syarat cacat badan dan sakit sebagai dasar perceraian di Pengadilan Agama Sleman
by: , AMIN, Moh. Nashiruddin, et al.
Published: (2006)

PENUNJUKAN HAK ASUH ATAS ANAK OLEH HAKIM SETELAH PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA PADANG
by: , Langgeng Putra, et al.
Published: (2012)

KEADAAN INSOLVENSI SEBAGAI ALASAN PEMBUBARAN PERSEROAN TERBATAS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG
by: , Efendy H. Purba, et al.
Published: (2013)

Pembagian harta suarang akibat perceraian pada masyarakat Minangkabau kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Kenagarian Koto Sani Kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten Solok
by: , HAMZAH, et al.
Published: (2009)

Perkawinan antar agama setelah berlakunya undang-undang no.1 tahun 1974 di Kotamadya Yogyakarta
by: , NAZARUDDIN, et al.
Published: (1998)

Analisis hukum terhadap upaya perdamaian dalam perkara perceraian pada Pengadilan Agama di Kota Makassar
by: , IRMAWATI, Andi, et al.
Published: (2006)

AKIBAT HUKUM TERHADAP ANAK DAN HARTA BERSAMA SETELAH TERJADINYA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA TANJUNGKARANG
by: , M DAVID DALIANSYAH, et al.
Published: (2012)

Analisis tentang kewajiban bapak terhadap nafkah anak setelah perceraian di Pengadilan Agama Kota Makassar
by: , SARI, Sri Kartika, et al.
Published: (2006)

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGANGKATAN ANAK BERDASARKAN PENETAPAN PENGADILAN NEGERI BLORA SETELAH DIKELUARKANNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2006 TENTANG PERADILAN AGAMA
by: , INGGIL KATRIBAWANI, et al.
Published: (2013)