Kedudukan Bank Indonesia sebagai lembaga yang dapat mengajukan permohonan pailit terhadap bank sebagai debitur

Kedudukan Bank Indonesia sebagai lembaga yang dapat mengajukan permohonan pailit terhadap bank sebagai debitur

Bibliographic Details
Main Authors:	, SAPUTRA, Lius Eka Brahma, , Prof.Dr. Nindyo Pramono, SH.,MS
Format:	Thesis
Published:	[Yogyakarta] : Universitas Gadjah Mada 2006
Subjects:	ETD

Similar Items

Tinjauan yuridis terhadap kewenangan kreditur pada perjanjian kredit sindikasi dalam mengajukan permohonan pernyataan pailit
by: , MALIK, M. Kamaludin, et al.
Published: (2004)

Kedudukan hukum para pemegang oblogasi dalam pengajuan permohonan pernyataan pailit terhadap debitor
by: , TARIGAN, Noveria, et al.
Published: (2003)

Tinjauan yuridis mengenai permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh debitur menurut Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004
by: , AMBORO, Yudhi Priyo, et al.
Published: (2005)

Actio Paulina sebagai upaya untuk melindungi Budel Pailit dari perebutan debitur yang dapat merugikan kreditur
by: , HAMDI, et al.
Published: (2006)

Penerapan Lembaga Gijzeling (Lembaga paksa badan) sebagai upaya penyelesaian hutang debitur di Pengadilan Negeri/Niaga
by: , SOEMARNO, et al.
Published: (2007)

Bank Indonesia sebagai satu-satunya pemohon pailit terhadap debitur berupa Bank berdasarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998
by: , OLOAN, Gabriel Marcel, et al.
Published: (2003)

Permohonan pailit terhadap Perseroan Terbatas dalam proses likuidasi
by: , YANSYAH, Edi, et al.
Published: (2004)

LEGAL STANDING PEMEGANG SAHAM YANG TIDAK MEMPEROLEH DIVIDEN UNTUK MENGAJUKAN PERMOHONAN PERNYATAAN PAILIT DI INDONESIA
by: Satria Sukananda
Published: (2022-12-01)

Hubungan hukum keagenan asuransi dalam kaitan permohonan pailit terhadap principalnya
by: , NOVYARTHA, Putu Gde, et al.
Published: (2008)

Kedudukan dan wewenang komisi pengawas persaingan usaha (KPPU) sebagai lembaga pengawas usaha di Indonesia
by: , YAHYA, Bettina, et al.
Published: (2003)

Kedudukan dan perlindungan hukum bagi kreditur separatis pemegang hak Fidusia terhadap harta debitur pailit
by: , FAUZIAH, et al.
Published: (2005)

Tinjauan yuridis terhadap kewenangan kejaksaan dalam mengajukan permohonan kepailitan dalam perkara Nomor 610/PDT G/1995/PN. SBY
by: , ISMIATUN, RA. Didi, et al.
Published: (2003)

Penggunaan tanah milik pihak ketiga sebagai obyek jaminan hak tanggungan oleh debitur dalam perjanjian kredit bank :: Studi kasus di Daerah Istimewa Yogyakarta
by: , SUBIAKTI, Anna, et al.
Published: (2005)

Tanggung jawab direksi yang bertindak sebagai penanggung utang perseroan jika perseroan dinyatakan pailit
by: , TRIANA, Neny, et al.
Published: (2005)

Tanggung Jawab Direksi yang Bertindak sebagai Penanggung Utang Perseroan Jika Perseroan Dinyatakan Pailit
by: , AZHARI, Indra, et al.
Published: (2007)

KEDUDUKAN BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN (BAPEPAM SETELAH PENCABUTAN PROGRAM PASCASARJANA BAPEPAM-LK) SEBAGAI LEMBAGA PEMOHON PAILIT IZIN USAHA PERUSAHAAN EFEK
by: , Damianus Herman Renjaan, SH, et al.
Published: (2011)

Kedudukan hukum pengurus Perseroan Terbatas dalam hal perusahaan dinyatakan pailit :: Studi kasus PT. Sempati Air
by: , FATIMAH, Pety, et al.
Published: (2007)

Kedudukan hukum kreditur pemegang hak tanggungan dala putusan pailit dan penetapan perlawanan eksekusi Pengadilan Negeri
by: , IRIANTI, Satyawati Yun, et al.
Published: (2008)

Kedudukan hukum Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) / Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara (DJPLN) terhadap debitur yang dinyatakan pailit :: Studi kasus kepailitan PT. Kushendy No.03/PKPU/2001/PN. Niaga/Jakarta Pusat tanggal 23 Oktober 2001
by: , NYANTYASNINGSIH, Emirenciana, et al.
Published: (2003)

Tinjauan yuridis tentang perjanjian kredit modal kerja revolving antara bank dengan debitur di bank BUMN
by: , RUSNADI, R. Yodi, et al.
Published: (2008)

Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai lembaga tertinggi negara dan lembaga negara pembagi kekuasaan
by: , MOEKLAS, Moersidin, et al.
Published: (1996)

ASPEK-ASPEK HUKUM TENTANG PERMOHONAN PERNYATAAN PAILIT
by: afif khalid, et al.
Published: (2022-02-01)

Bank garansi sebagai jaminan dalam perjanjian pemborongan pada Bank Pembangunan Daerah di Kabupaten Mojokerto
by: , FIRDANA, Ihwan, et al.
Published: (2006)

KEDUDUKAN HUKUM KREDITUR DALAM UPAYA PELAKSANAAN EKSEKUSI FIDUSIA TERHADAP DEBITUR YANG MELAKUKAN WANPRESTASI
by: , Erinawita, SH, et al.
Published: (2013)

Keberadaan lembaga penjamin pemegang polis asuransi dalam hal perusahaan asuransi dinyatakan pailit
by: , WARDANI, Noordyana Kusuma, et al.
Published: (2010)

Lembaga jaminan fucida sebagai pengaman dalam perjanjian kredit modal kerja di Bank Rakyat Indonesia Cabang Klaten
by: , LELONO, Suswanto Joko, et al.
Published: (2008)

Kedudukan hukum pemegang saham dalam proses likuidasi Bank Perkreditan Rakyat
by: , MUSTIKA, I Nyoman, et al.
Published: (2004)

Tinjauan terhadap pertanggungjawaban direksi yang bertindak sebagai penanggung utang perseroan jika perseroan dinyatakan pailit
by: , KHOSIMAH, Yuniastuti, et al.
Published: (2010)

Peranan jaksa sebagai pengacara negara dalam penyelesaian kredit macet pada Bank-bank pemerintah di Kalimantan Timur
by: , PURNOMO, Sugeng, et al.
Published: (2002)

Perlindungan Hukum Bagi Perusahaan Debitur Pailit dalam Menghadapi Pandemi Covid 19
by: Ronald Saija, et al.
Published: (2021-05-01)

Tinjauan hukum terhadap upaya bank umum syariah dalam menghadapi debitur peminjam yang wanprestasi
by: , YUWONO, Pitoyo Agung, et al.
Published: (2008)

Kedudukan hukum saham sebagai media investasi di pasar modal Indonesia
by: , MULIA, Rr. Mustika Anugerah Riana, et al.
Published: (2006)

Tanggung jawab perdata Direksi, Komisaris dan Pemegang Saham PT. Bank Central Asia sebagai Bank Take Over (BTO) sehubungan ketidakmampuan bank melunasi BLBI
by: , HASSAN, Hestyani, et al.
Published: (2004)

Kedudukan Memorandum of Understanding (MOU) sebagai Dasar Hukum dalam Perjanjian Bisnis di Batam
by: , NURCAHYONO, Bambang, et al.
Published: (2007)

Kedudukan sertifikat hak milik atas tanah Bank Pemerintah setelah menjadi PT (Persero)
by: , SUBAGYA, Iskandar, et al.
Published: (2005)

Gadai saham sebagai jaminan kredit :: Studi kasus pada PT. Bank Rakyat Indonesia
by: , ELVI, Elia, et al.
Published: (2003)

Sertifikat Deposito sebagai Jaminan Kredit pada Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Pekalongan
by: , SARWONO, Hari, et al.
Published: (2007)

Tinjauan yuridis peran Bank Indonesia sebagai pengawas dalam pelaksanaan privatisasi perbankan di Indonesia
by: , KUSMIATI, et al.
Published: (2005)

Pelaksanaan prinsip-prinsip pemberian kredit secara sehat kepada debitur perantauan oleh Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah
by: , HASIBUAN, Hoiruddin, et al.
Published: (2002)

Kedudukan hukum Lessee sebagai pemegang hak Optie dalam transaksi Leasing di denpasar
by: , SAPTAWAN, I Gede Putu, et al.
Published: (2007)