Pengaruh Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan terhadap hak masyarakat hukum adat untuk mengelola hutan jati Gendereh Kabupaten Sumedang

Pengaruh Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan terhadap hak masyarakat hukum adat untuk mengelola hutan jati Gendereh Kabupaten Sumedang

Bibliographic Details
Main Authors:	, WIDAJANTO, Ruddy, , Prof.Dr. Maria SW. Sumardjono, SH.,MCL.,MPA
Format:	Thesis
Published:	[Yogyakarta] : Universitas Gadjah Mada 2006
Subjects:	ETD

Similar Items

Penyelesaian perselisihan perburuhan melalui mediasi menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 1957 di Kabupaten Semarang
by: , INDRAWATI, Rusliana, et al.
Published: (2002)

Status hukum hak atas tanah yang dikuasai bekas fetor di wilayah bekas swapraja Timor Barat Nusa Tenggara Timur setelah berlakunya undang-undang nomor 5 tahun 1960
by: , NOME, Yorhan Yohanis, et al.
Published: (1998)

Pemilikan dan penguasaan tanah tambak yang melampaui batas maksimum di Daerah Tingkat II Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep) setelah berlakunya Undang Undang Nomor 56 PRP tahun 1960
by: , BORAHIMA, Anwar, et al.
Published: (1994)

Sistem penguasaan tanah druwe desa dan kaitannya dengan Undang-Undang No.5 Tahun 1960 di Kecamatan Tejakula, Kabupaten Daerah Tingkat II Buleleng
by: , AGUNG, I Gusti Nyoman, et al.
Published: (1995)

Adat istiadat dalam Surat Undang-Undang
by: Abu Bakar, Roslina
Published: (2015)

Pelaksanaan undang-undang adat mengikut Undang-Undang Melaka dalam Sulalatus Salatin
by: Razak, Salihahs
Published: (2017)

Keduduakn perkawianan maminang adat Minangkabau menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
by: , SYAHDAN, Fairus, et al.
Published: (2009)

Keberadaan hak ulayat menurut hukum adat Aceh di Kabupaten Aceh Tengah
by: , RATNAWATI, et al.
Published: (2003)

Pelaksanaan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia :: Studi implementasi Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 dan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 di Kabupaten Sleman
by: , SOY, Reasey, et al.
Published: (2004)

Pengaruh hukum adat dalam pelaksanaan Undang-undang nomor 5 tahun 1960 di Kabupaten Ponorogo Jawa Timur
by: , NATIN, Sri, et al.
Published: (1985)

PERBANDINGAN LEMBAGA HUKUM PERWALIAN MENURUT KETENTUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 DENGAN KETENTUAN HUKUM ADAT
by: Perpustakaan UGM, i-lib
Published: (1991)

PERANAN UNDANG-UNDANG NO.MOR 6 TAHUN
by: Perpustakaan UGM, i-lib
Published: (1996)

Penetapan Pelanggaran Terhadap Hak Cipta Sebagai Tindak Pidana Biasa Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 Tentang Hak Cipta Hingga Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta,
by: , DARWANCE, et al.
Published: (2014)

Transisi implementasi undang-undang nomor 28 tahun 2009
by: , IB. Rai Darmawijaya M.
Published: (2010)

TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP AKTA YANG DIBUATNYA YANG MEMILIKI NILAI PEMBUKTIAN DIBAWAH TANGAN SESUAI PASAL 41 UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS
by: Nugraheni, KARTIKA HESTI
Published: (2015)

Penerapan hak ulayat laut masyarakat hukum adat dalam perspektif otonomi daerah di Kabupaten Halmahera Selatan
by: , DJUBEDI, Daud, et al.
Published: (2008)

PROSES PERUMUSAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PARTAI POLITIK
by: , Suprih Hidayat, S.Sos., et al.
Published: (2013)

Peraturan Tentang Adat, Pemerintahan Dan Sosioekonomi Dalam Undang-Undang Kedah
by: Kamaruddin, ‘Aisyah
Published: (2022)

PENDIRIAN KOPERASI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2012
by: , CAKRA PANDU HIMADEWA, et al.
Published: (2014)

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 34 TAHUN 2004 TENTANG TNI
by: , AGUS SUBAGYO, et al.
Published: (2013)

Status tanah yang dikuasai rakyat berdasarkan hukum adat dalam kaitannya dengan pemberian hak guna usaha kepada pengusaha swasta nasional di Kabupaten Aceh Barat
by: , ILYAS, et al.
Published: (1995)

Eksistensi hak ulayat masyarakat hukum adat Lundayeh di Krayan, Kabupaten Nunukan Kalimantan Timur dalam era otonomi daerah
by: , FIRDAUS, Henra, et al.
Published: (2009)

Tinjauan mengenai sertifikat wakaf tunai menurut Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf dan otentisitasnya untuk pendaftaran wakaf di Indonesia
by: , ESTININGSIH, Wihastuti, et al.
Published: (2006)

Kedudukan anak luar kawin dalam Hukum Adat Bali dan kaitannya dengan Pasal 43 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974
by: , SUSIANINGSIH, I Gusti Ayu Made, et al.
Published: (2007)

Upacara Pemeragat sebagai syarat sahnya perkawinan di Desa Adat Padonan Canggu, ditinjau dari Undang-undang Nomor 1 tahun 1974
by: , SUWITI, Ni Ketut, et al.
Published: (2007)

Software bekas ditinjau dari Undang-undang nomor 19 tahun 2002 tentang hak cipta
by: , NOROWISNU, Bernardinus, et al.
Published: (2008)

Analisis Hukum terhadap Perlindungan Hukum dan Upaya Mencegah Pelanggaran Hak Merek menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 dan Perbandingannya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997
by: , ERLINA, Sri, et al.
Published: (2007)

Sahsiah dan jati diri Negara bangsa dalam manuskrip undang-undang pelabuhan Kedah.
by: Abdul Aziz , Adi Yasran, et al.
Published: (2009)

Respons penyuluh pertanian terhadap undang-undang sistem penyuluhan pertanian perikanan dan kehutanan di daerah Istimewa Yogyakarta
by: , NURLAILI, et al.
Published: (2010)

Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 2 tahun 1989
by: Perpustakaan UGM, i-lib
Published: (1989)

Pengaruh hak dan undang-undang adat terhadap toleransi dan hubungan harmoni antara etnik di Sabah
by: Rosazman Hussin, et al.
Published: (2022)

Hak pemegang saham minoritas dalam Perseroan Terbatas menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995
by: , SUTIYAH, Sri, et al.
Published: (2003)

injauan yuridis mengenai persyarikatan Muhammadiyah sebagai Nazhir menurut Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dalam pengelolaan tanah wakaf di Kota Yogyakarta
by: , HARLINA, et al.
Published: (2007)

Tinjauan Yuridis mengenai Kedudukan Hukum Sertifikat Wakaf Tunai menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf pada Rumah Zakat Indonesia cabang Yogyakarta
by: , RAHAYU, Krisna Sani, et al.
Published: (2007)

OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2008 TENTANG OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK
by: , Winarso, SH, et al.
Published: (2011)

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP YAYASAN YANG TIDAK MEMBERITAHUKAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2001 TENTANG YAYASAN
by: , Arrahmah Dhani, et al.
Published: (2011)

Pemberian hak atas bagian tanah hak pengelolaan :: Studi kasus pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1997 di lingkungan Perumka Daerah Operasi VII Madiun
by: , SEKARMADJI, Agus, et al.
Published: (1999)

Implementasi Undang-undang Nomor 43 tahun 1999 dalam menyelesaikan sengketa kepegawaian
by: , SUDIYONO, et al.
Published: (2010)

Undang-undang nomor 28 tahun 2009 perluasan kewenangan yang setengah hati
by: , Samuel Robert Djukuw
Published: (2010)

Pengaturan Asuransi Kecelakaan Jalan dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009
by: Dr. Sulistyowati, SH, M.Hum., Sulistyowati
Published: (2011)