Pengaruh Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan terhadap hak masyarakat hukum adat untuk mengelola hutan jati Gendereh Kabupaten Sumedang

Pengaruh Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan terhadap hak masyarakat hukum adat untuk mengelola hutan jati Gendereh Kabupaten Sumedang

Bibliographic Details
Main Authors:	, WIDAJANTO, Ruddy, , Prof.Dr. Maria SW. Sumardjono, SH.,MCL.,MPA
Format:	Thesis
Published:	[Yogyakarta] : Universitas Gadjah Mada 2006
Subjects:	ETD

Similar Items

Penyelesaian perselisihan perburuhan melalui mediasi menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 1957 di Kabupaten Semarang
by: , INDRAWATI, Rusliana, et al.
Published: (2002)

Status hukum hak atas tanah yang dikuasai bekas fetor di wilayah bekas swapraja Timor Barat Nusa Tenggara Timur setelah berlakunya undang-undang nomor 5 tahun 1960
by: , NOME, Yorhan Yohanis, et al.
Published: (1998)

Pemilikan dan penguasaan tanah tambak yang melampaui batas maksimum di Daerah Tingkat II Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep) setelah berlakunya Undang Undang Nomor 56 PRP tahun 1960
by: , BORAHIMA, Anwar, et al.
Published: (1994)

Tinjauan Filosofis Terhadap Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf
by: Nor Mohammad Abdoeh
Published: (2020-06-01)

Sistem penguasaan tanah druwe desa dan kaitannya dengan Undang-Undang No.5 Tahun 1960 di Kecamatan Tejakula, Kabupaten Daerah Tingkat II Buleleng
by: , AGUNG, I Gusti Nyoman, et al.
Published: (1995)

Hubungan antara undang-undang Islam dengan undang-undang adat /
by: 445699 Othman Ishak
Published: (1982)

Keduduakn perkawianan maminang adat Minangkabau menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
by: , SYAHDAN, Fairus, et al.
Published: (2009)

Keberadaan hak ulayat menurut hukum adat Aceh di Kabupaten Aceh Tengah
by: , RATNAWATI, et al.
Published: (2003)

Adat istiadat dalam Surat Undang-Undang
by: Abu Bakar, Roslina
Published: (2015)

Pengantar undang-undang adat di Malaysia /
by: 462815 Abdullah Siddik
Published: (1975)

Pelaksanaan undang-undang adat mengikut Undang-Undang Melaka dalam Sulalatus Salatin
by: Razak, Salihahs
Published: (2017)

Pelaksanaan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia :: Studi implementasi Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 dan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 di Kabupaten Sleman
by: , SOY, Reasey, et al.
Published: (2004)

PENERAPAN UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KORUPSI TERHADAP TINDAK PIDANA DIBIDANG KEHUTANAN
by: Ifrani Ifrani
Published: (2017-03-01)

Eksistensi Hak Ulayat Masyarakat Adat Dalam Undang-Undang Pokok Agraria
by: Sandi Ersya Arrasid
Published: (2021-01-01)

REVITALISASI BADAN WAKAF INDONESIA (BWI) ANALISIS KRITIS UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF
by: Hidayatullah Hidayatullah, et al.
Published: (2019-06-01)

Pengaruh hukum adat dalam pelaksanaan Undang-undang nomor 5 tahun 1960 di Kabupaten Ponorogo Jawa Timur
by: , NATIN, Sri, et al.
Published: (1985)

PERBANDINGAN LEMBAGA HUKUM PERWALIAN MENURUT KETENTUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 DENGAN KETENTUAN HUKUM ADAT
by: Perpustakaan UGM, i-lib
Published: (1991)

Penyuluhan Larangan Pembakaran Hutan di Kampung Pinang Sebatang Berdasarkan Undang-Undang Kehutanan
by: Ardiansah Ardiansah, et al.
Published: (2020-05-01)

Penetapan Pelanggaran Terhadap Hak Cipta Sebagai Tindak Pidana Biasa Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 Tentang Hak Cipta Hingga Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta,
by: , DARWANCE, et al.
Published: (2014)

PERANAN UNDANG-UNDANG NO.MOR 6 TAHUN
by: Perpustakaan UGM, i-lib
Published: (1996)

Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian Menjadi Lahan Non Pertanian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009
by: Lucius Andik Rahmanto, et al.
Published: (2022-12-01)

Kajian naskhah undang-undang adat Melayu di London
by: Jelani Harun,
Published: (2008)

Transisi implementasi undang-undang nomor 28 tahun 2009
by: , IB. Rai Darmawijaya M.
Published: (2010)

KONTESTASI KUASAATAS UNDANG-UNDANG PRODUK TEMBAKAU DI MEDIA (UNDANG-UNDANG NOMOR: 36 TAHUN 2009)
by: Sulkhan Chakim
Published: (2017-01-01)

Penerapan hak ulayat laut masyarakat hukum adat dalam perspektif otonomi daerah di Kabupaten Halmahera Selatan
by: , DJUBEDI, Daud, et al.
Published: (2008)

PEMENUHAN HAK POLITIK PENYANDANG DISABILITAS MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017
by: Riastri Haryani
Published: (2023-07-01)

PROSES PERUMUSAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PARTAI POLITIK
by: , Suprih Hidayat, S.Sos., et al.
Published: (2013)

Status tanah yang dikuasai rakyat berdasarkan hukum adat dalam kaitannya dengan pemberian hak guna usaha kepada pengusaha swasta nasional di Kabupaten Aceh Barat
by: , ILYAS, et al.
Published: (1995)

Eksistensi hak ulayat masyarakat hukum adat Lundayeh di Krayan, Kabupaten Nunukan Kalimantan Timur dalam era otonomi daerah
by: , FIRDAUS, Henra, et al.
Published: (2009)

PENDIRIAN KOPERASI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2012
by: , CAKRA PANDU HIMADEWA, et al.
Published: (2014)

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 34 TAHUN 2004 TENTANG TNI
by: , AGUS SUBAGYO, et al.
Published: (2013)

Tinjauan Hukum Pidana Cheat/Hacking dalam Game Online Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2015
by: Williem Pathavi, et al.
Published: (2023-11-01)

Analisis Hukum terhadap Perlindungan Hukum dan Upaya Mencegah Pelanggaran Hak Merek menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 dan Perbandingannya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997
by: , ERLINA, Sri, et al.
Published: (2007)

Software bekas ditinjau dari Undang-undang nomor 19 tahun 2002 tentang hak cipta
by: , NOROWISNU, Bernardinus, et al.
Published: (2008)

Upacara Pemeragat sebagai syarat sahnya perkawinan di Desa Adat Padonan Canggu, ditinjau dari Undang-undang Nomor 1 tahun 1974
by: , SUWITI, Ni Ketut, et al.
Published: (2007)

Kedudukan anak luar kawin dalam Hukum Adat Bali dan kaitannya dengan Pasal 43 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974
by: , SUSIANINGSIH, I Gusti Ayu Made, et al.
Published: (2007)

TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP AKTA YANG DIBUATNYA YANG MEMILIKI NILAI PEMBUKTIAN DIBAWAH TANGAN SESUAI PASAL 41 UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS
by: Nugraheni, KARTIKA HESTI
Published: (2015)

Peraturan Tentang Adat, Pemerintahan Dan Sosioekonomi Dalam Undang-Undang Kedah
by: Kamaruddin, ‘Aisyah
Published: (2022)

Sahsiah dan jati diri Negara bangsa dalam manuskrip undang-undang pelabuhan Kedah.
by: Abdul Aziz , Adi Yasran, et al.
Published: (2009)

ANALISIS PERLINDUNGAN TERHADAP MEREK NON-TRADISIONAL DITINJAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 NOMOR 2016
by: Yoga Saputra, et al.
Published: (2020-01-01)