Efektivitas kontrol hukum terhadap implikasi penggunaan wewenang Bank Indonesia di dalam menyelenggarakan fit and proper test oleh Peradilan tata Usaha Negara

Efektivitas kontrol hukum terhadap implikasi penggunaan wewenang Bank Indonesia di dalam menyelenggarakan fit and proper test oleh Peradilan tata Usaha Negara

Bibliographic Details
Main Authors:	, SLAMET, Kadar, , Prof.Dr. Muchsan, SH
Format:	Thesis
Published:	[Yogyakarta] : Universitas Gadjah Mada 2006
Subjects:	ETD

Similar Items

IMPLIKASI PENGAWASAN TERHADAP PRODUK HUKUM YANG BERBENTUK KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA MELALUI PERADILAN TATA USAHA NEGARA
by: Adwin Tista
Published: (2015-01-01)

Efektivitas Peradilan Tata Usaha Negara :: Studi kasus pada Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya
by: , GUNAWAN, et al.
Published: (1996)

Urgensi Kriminalisasi Contempt of Court untuk Efektivitas Pelaksanaan Putusan Peradilan Tata Usaha Negara
by: Budi Suhariyanto
Published: (2019-04-01)

Pelaksanaan Dwangsom sebagai upaya paksa dalam eksekusi putusan peradilan tata usaha negara
by: , MANDOYO, Tri, et al.
Published: (2009)

FUNGSI PEMERIKSAAN DISMISSAL DALAM PERADILAN TATA USAHA NEGARA
by: Dezonda R. Pattipawae
Published: (2014-06-01)

POLITIK HUKUM PERADILAN TATA USAHA NEGARA DI INDONESIA
by: Wahyu Beny Mukti Setiyawan, et al.
Published: (2019-08-01)

Problematika Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Pengujian Unsur Penyalahgunaan Wewenang
by: Awaludin Nur Ihfan
Published: (2024-02-01)

Strategi peningkatan kemandirian lembaga peradilan di lingkungan peradilan umum dan peradilan tata usaha negara
by: , PALUE, Petrus Uje, et al.
Published: (1999)

Esensi Sengketa Administrasi Pertanahan di Peradilan Tata Usaha Negara
by: Enrico Simanjuntak
Published: (2018-08-01)

PERGESERAN PARADIGMA PERADILAN TATA USAHA NEGARA DI INDONESIA DAN BELANDA
by: Rifqi Ridlo Phahlevy, et al.
Published: (2019-12-01)

URGENSI PEMBATASAN KOMPETENSI ABSOLUT PERADILAN TATA USAHA NEGARA DI INDONESIA
by: Fatria Khairo
Published: (2017-06-01)

Dinamika Keadilan dan Kepastian Hukum dalam Peradilan Tata Usaha Negara
by: Willy Riawan Tjandra
Published: (2012-02-01)

BADAN HUKUM PUBLIK SEBAGAI JUSTITIABELEN DALAM PERADILAN TATA USAHA NEGARA
by: Jimmy Bastian, et al.
Published: (2021-07-01)

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP UNDANG-UNDANG TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA
by: Aju Putrijanti
Published: (2011-10-01)

PRINSIP HAKIM AKTIF (DOMINI LITIS PRINCIPLE) DALAM PERADILAN TATA USAHA NEGARA
by: Aju Putrijanti
Published: (2013-07-01)

Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Tahun Tentang Peradilan Tata Usaha Negara
by: Perpustakaan UGM, i-lib
Published: (1986)

Urgensi Contempt Of Court dalam Meningkatkan Wibawa Peradilan Tata Usaha Negara Di Indonesia
by: Fatria Khairo
Published: (2018-04-01)

Fungsi Pengadilan Tata Usaha Negara dalam menanggulangi mal administrasi
by: , HIDAYATI, Sri, et al.
Published: (2006)

Rancangan penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor tahun tentang Peradilan Tata Usaha Negara
by: Perpustakaan UGM, i-lib
Published: (1987)

Kedudukan Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagai Pejabat Umum dalam Sistem Peradilan Tata Usaha Negara
by: , SOFYAN, Feby Delaniasari, et al.
Published: (2007)

FUNGSI PERADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA LINGKUNGAN (STUDI GUGATAN ORGANISASI LINGKUNGAN HIDUP)
by: Fransisca Romana Harjiyatni, et al.
Published: (2014-11-01)

FUNGSI PERADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA LINGKUNGAN (STUDI GUGATAN ORGANISASI LINGKUNGAN HIDUP)
by: Fransisca Romana Harjiyatni, et al.
Published: (2014-11-01)

QUO VADIS UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA JIS. UNDANG-UNDANG NO 51 TAHUN 2009 DAN KOMPETENSI PERADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM UU. NO. 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
by: Kartika Widya Utama
Published: (2015-07-01)

Asas Justitia oleh Hakim dalam Perkara Tata Usaha Negara (Kajian Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor: 181/K/TUN/2016)
by: Hany Krisna Priratna, et al.
Published: (2018-06-01)

ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEDUDUKAN PENGADILAN PAJAK SEBAGAI PENGADILAN KHUSUS DI LINGKUNGAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
by: Budi Ispriyarso
Published: (2014-01-01)

Perluasan Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Keadaan Darurat Bencana Non Alam di Indonesia
by: Amancik Amancik, et al.
Published: (2021-04-01)

PERANAN ASAS KEAKTIFAN HAKIM ( DOMINUS LITIS ) DALA M PROSES PENYELESAIAN SENGKETA TATA USAHA NEGARA OLEH HAKIM PENG ADILAN TATA USAHA NEGARA
by: , Retno Nawangsih, et al.
Published: (2014)

PENGUJIAN KEPUTUSAN OLEH PENGADILAN TATA USAHA NEGARA TERHADAP DISKRESI YANG DILAKUKAN OLEH PEJABAT PEMERINTAHAN
by: Rahmad Tobrani
Published: (2018-06-01)

KOMPETENSI PERADILAN UMUM DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM PEMBATALAN RISALAH LELANG (STUDI KASUS: PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 205 PK/ Pdt/ 2010)
by: , Saurma Tambunan, et al.
Published: (2012)

KOMPETENSI PERADILAN TATA USAHA NEGARA TERKAIT SURAT KEPUTUSAN MAJELIS PENGAWAS DAERAH MENGENAI PENGAMBILAN MINUTA AKTA DAN PEMANGGILAN NOTARIS UNTUK KEPENTINGAN PROSES PERADILAN
by: , FANDY KURNIAWAN PATTIRADJA, et al.
Published: (2013)

KOMPETENSI DAN PROSPEK PERADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM MEMERIKSA HASIL PELAKSANAAN EXECUTIVE PREVIEW TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH
by: Aloysius Eka Kurnia
Published: (2020-11-01)

MEMPERJUANGKAN KEADILAN LINGKUNGAN MELALUI PERADILAN TATA USAHA NEGARA (STUDI PUTUSAN NOMOR 30/G/LH/2017/PTUN.MKS)
by: Francisca Romana Harjiyatni
Published: (2020-06-01)

KEWENANGAN SERTA OBYEK SENGKETA DI PERADILAN TATA USAHA NEGARA SETELAH ADA UU No. 30 / 2014 tentang ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
by: Aju Putrijanti
Published: (2015-10-01)

MODEL FUNGSI PENGAWASAN OLEH PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SEBAGAI UPAYA MENUJU TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK
by: Aju Putrijanti, et al.
Published: (2017-06-01)

Implementasi azas hakim aktif dalam memberikan perlindungan hukum kepada administrabele dalam sengketa tata usaha negara
by: , PURYANI, Puji, et al.
Published: (2003)

ULTRA PETITA DALAM PUTUSAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MASYARAKAT PENCARI KEADILAN ( TINJAUAN HUKUM PROGRESIF)
by: , Delta Arga Prayudha, et al.
Published: (2013)

Analisis kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta
by: , RONDONUWU, Patrice, et al.
Published: (2000)

Kedudukan lembaga kejaksaan sebagai pengacara negara dalam sistem peradilan tata usaha negara :: Analisis terhadap Undang-undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan RI
by: , KODRAT, Akmal, et al.
Published: (2004)

EKSEKUTABILITAS PENETAPAN PENUNDAAN PELAKSANAAN KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA
by: Asmuni Asmuni
Published: (2016-09-01)

Pembatasan kasasi perkara tata usaha negara dalam rangka penegakan hukum bagi pencari keadilan dalam bidang hukum administrasi (Administrabelle)
by: , KUSMAN, et al.
Published: (2009)