Restrukturisasi utang sebagai salah satu cara untuk menghindari kepailitan

Restrukturisasi utang sebagai salah satu cara untuk menghindari kepailitan

Bibliographic Details
Main Authors:	, NASUTION, Mahdi Soroinda, , Prof.Dr. Nindyo Pramono, SH.,MS
Format:	Thesis
Published:	[Yogyakarta] : Universitas Gadjah Mada 2006
Subjects:	ETD

Similar Items

Restrukturisasi fasilitas kredit dalam bentuk konversi hutang menjadi saham di salah satu bank umum
by: , SANTOSO, Dwiyono Puguh, et al.
Published: (2004)

RESTRUKTURISASI UTANG TERHADAP PERUSAHAAN GO PUBLIC DALAM KEPAILITAN DAN PKPU
by: Florianus Yudhi Priyo Amboro
Published: (2020-01-01)

Tinjauan yuridis terhadap efektivitas proses penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) sebagai alternatif penyelesaian utang piutang perusahaan
by: , ANDRYAN, Marx, et al.
Published: (2004)

Telaah atas pengertian utang dalam hukum kepailitan
by: , JAZULI, Akhmad, et al.
Published: (2004)

Penerbitan obligasi rekap sebagai upaya restrukturisasi hutang dalam praktek perbankan
by: , WARDHANI, Indah Arie, et al.
Published: (2004)

Fiducia sebagai salah satu cara untuk memperoleh kredit bank disamping hipotik
by: , MALKAN M., Muryati, et al.
Published: (1985)

IMPLEMENTASI PASAL 2 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NO. 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG SEBAGAI SYARAT PENGAJUAN PERMOHONAN PAILIT (ANALISA YURIDIS ATAS PUTUSAN PENGADILAN DALAM PERKARA KEPAILITAN PT. CIPTA TELEVISI PENDIDIKAN INDONESIA)
by: , Dwi Laksono Setyowibowo, SH, et al.
Published: (2012)

Tinjauan hukum atas peristiwa malpraktek sebagai salah satu bentuk kejahatan korporasi bisnis dalam lingkungan hukum Indonesia
by: , ALFARISI, Muchammad, et al.
Published: (2006)

Relevansi pemanfaatan Undang-undang kepailitan sebagai upaya penagihan tunggakan pajak
by: , HAMZAH, Raden Mas Wasis Nurrachman, et al.
Published: (2003)

PENYERTAAN MODAL ASING PADA PERSEROAN TERBATAS TERTUTUP DENGAN CARA KONVERSI UTANG
by: , Paramita Sondang D.A. Siregar, et al.
Published: (2014)

Tanggung jawab direksi yang bertindak sebagai penanggung utang perseroan jika perseroan dinyatakan pailit
by: , TRIANA, Neny, et al.
Published: (2005)

Tanggung Jawab Direksi yang Bertindak sebagai Penanggung Utang Perseroan Jika Perseroan Dinyatakan Pailit
by: , AZHARI, Indra, et al.
Published: (2007)

Kedudukan utang pajak dalam lembaga kepailitan :: Tinjauan kriteria utang menurut Pasal 1 Angka 6 UU No.37 Tahun 2004
by: , PAREDOS, et al.
Published: (2007)

Kewenangan hakim terhadap pengesahan homologasi akur dalam kepailitan
by: , SUHERMOYO, Bandung, et al.
Published: (2002)

Pengertian tentang pembuktian secara sederhana dalam perkara kepailitan
by: , SUSIANA, Budi, et al.
Published: (2003)

Penyelesaian kasus kepailitan antara Sufardi Tanjaya melawan Agung Pramudito ditinjau dari UU No. 37/2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang :: Studi kasus Putusan Pengadilan Niaga Tentang Pailit No. 53/Pailit/2006/PN Niaga Jakarta Pusat
by: , RUBIANTO, Arie, et al.
Published: (2010)

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITOR KECIL MELALUI PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU) SEBAGAI SARANA RESTRUKTURISASI UTANG DEBITOR (Studi Kasus Pada PT Mandala Airlines)
by: , Jamaslin Purba, et al.
Published: (2013)

Kewenangan pengadilan niaga terhadap kreditur separatis dalam perkara kepailitan
by: , WIJONARKO, Kurniawan, et al.
Published: (2005)

Kompetensi Pengadilan Niaga Terhadap Perkara Kepailitan Yang Berklausula Arbitrase
by: , SUPRAPTO, et al.
Published: (2003)

Analisis kinerja akuntansi dan daya menghasilkan kas sebagai tanggapan atas pelanggaran kontrak utang dan restrukturisasi utang pada perusahaan publik di Indonesia
by: , SUTRISNO, et al.
Published: (2005)

Kreditur separatis pemegang hak tanggungan dalam perkara kepailitan
by: , SUDANI, Ni Made, et al.
Published: (2007)

KEWENANGAN KREDITUR DALAM KEPAILITAN DEBITUR
by: , Evi Purwaningsih, SH, et al.
Published: (2012)

Penentuan saat jatuh tempo hutang yang dapat ditagih dalam kepailitan
by: , HUDA, Nuril, et al.
Published: (2005)

Pelaksanaan the Five C's of Credit analisis dalam pemberian kredit sebagai salah satu upaya mengurangi kemungkinan terjadinya kredit macet pada bank umum di wilayah Mojokerto
by: , ZAIDAH, Umy, et al.
Published: (2006)

Masalah perdamaian dalam hukum perdata pada umumnya dan hukum kepailitan pada khususnya
by: , TJAHJONO, et al.
Published: (2004)

KEBIJAKAN RESTRUKTURISASI UTANG MELALUI DEBT TO EQUITY SWAP
by: Wimba Respatia
Published: (2018-09-01)

Kewenangan Pengadilan Niaga terhadap Actio Paulina di dalam perkara kepailitan
by: , IRIAWAN, Asep Iwan, et al.
Published: (2004)

Peranan agen kredit sindikasi dalam permohonan kepailitan di Pengadilan Niaga
by: , SANTIARTO, Dwiarso Budi, et al.
Published: (2005)

Tinjauan hukum atas permasalahan dan kesulitan penerapan pembuktian sederhana (Sumir) dalam perkara kepailitan
by: , HUTAPEA, Hotman, et al.
Published: (2005)

Tinjauan terhadap pertanggungjawaban direksi yang bertindak sebagai penanggung utang perseroan jika perseroan dinyatakan pailit
by: , KHOSIMAH, Yuniastuti, et al.
Published: (2010)

Tinjauan yuridis mengenai restrukturisasi dengan debt to equity swap yang mengakibatkan pengambilalihan perseroan oleh kreditor
by: , HARTANTO, Koko, et al.
Published: (2004)

Pengertian sumir di dalam hukum kepailitan berdasarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998
by: , DUMATUBUN, Veronica Antonia, et al.
Published: (2002)

Tugas dan kewenangan kurator dalam kepailitan perusahaan terbuka
by: , NAINGGOLAN, Sangti, et al.
Published: (2008)

Tinjauan yuridis tentang kasus kepailitan PT Dirgantara Indonesia
by: , FERDANI, Ade Irma, et al.
Published: (2008)

Tinjauan hukum perubahan susunan pengurus perseroan dalam status pailit di Indonesia :: Studi kasus Kepailitan PT. Interkom Kebon Jeruk
by: , TURAJI, et al.
Published: (2007)

Serikat Pekerja Pos Indonesia sebagai salah satu wujud dari perwakilan publik di dalam pengawasan pengelolaan perusahaan dan pelaksanaan prinsip-prinsip Good Corporate Governance :: Pengelolaan Perusahaan dengan baik di PT. Pos Indonesia (Persero)
by: , TAUFIK, Arief, et al.
Published: (2002)

Peranan Mahkamah Agung Dalam Pembangunan Hukum Kepailitan Melalui Putus-Putusannya (Tahun 1998-2002)
by: , HAPSARI, Elisabeth Luminang, et al.
Published: (2003)

Penyelesaian utang debitur dan aset negara berperkara pasca berakhirnya masa tugas Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN)
by: , HELWANSYAH, Hifzi, et al.
Published: (2008)

Pelaksanaan tugas kurator pada proses kepailitan :: Studi kasus PT. Jati Dharma Indah yang berkedudukan di Batugong, Pasao, Ambon
by: , RUMAMBI, Ellen, et al.
Published: (2004)

Perlindungan hukum bagi pekerja-buruh dalam kepailitan perseroan terbatas (PT)
by: , POESPOWATI, Henny, et al.
Published: (2009)