Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa di Kabupaten Timor TengahUtara

Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa di Kabupaten Timor TengahUtara

Bibliographic Details
Main Authors:	, FANU, Alexander, , Prof.Dr. Muchsan, SH
Format:	Thesis
Published:	[Yogyakarta] : Universitas Gadjah Mada 2006
Subjects:	ETD

Similar Items

Fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap keuangan daerah dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa
by: , ESTININGSIH, Mudji, et al.
Published: (2003)

Kebijakan restrukturisasi organisasi perangkat daerah dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa :: Studi di Kota Ternate
by: , KASIM, Deny Gunawan, et al.
Published: (2004)

Fungsi Badan Pemeriksa Keuangan dalam pelaksanaan pengawasan terhadap pemerintah untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa
by: , PINASANG, Dani Robert, et al.
Published: (2006)

Pengawasan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah di Kabupaten Kapuas
by: , PERWITAJATI, Arnes Satyari, et al.
Published: (2010)

Pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah oleh Dewan Perwakilan Rakyat daerah di Kabupaten Bulungan Propinsi Kalimantan Timur
by: , SUMAJI, et al.
Published: (2007)

Pengawasan lembaga legislatif terhadap lembaga eksekutif dalam rangka menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa di kabupaten Indramayu
by: , KURYANTO, Toto, et al.
Published: (2002)

Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Untuk Mewujudkan Pemerintahan Daerah yang Efektif dan Efisien
by: Amalia Diamantina
Published: (2010-01-01)

Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD) dalam melakukan pengawasan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (APBD) untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten SIntang
by: , BERAGE, Yohanes Romy KM, et al.
Published: (2007)

Fungsi komisi Ombudsman Nasional dalam mendukung perwujudan Pemerintahan yang bersih dan berwibawa
by: , DWIYANA, Rusma, et al.
Published: (2005)

Sistem pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Madiun
by: , PURWANINGRUM, Dyah Antarukmi, et al.
Published: (2003)

Perwujudan pemerintahan yang bersih dan berwibawa dalam negara kesejahteraan
by: , Muchan
Published: (1999)

PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN INSPEKTORAT PROVINSI SUMATERA BARAT DALAM MEWUJUDKAN APARATUR PEMERINTAHAN DAERAH YANG BERSIH DAN BEBAS KORUPSI
by: Fianusman Laia, et al.
Published: (2019-03-01)

Pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD dalam bidang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik :: Studi di Kabupaten Manggarai Provinsi NTT
by: , AMPUR, Ferdinand, et al.
Published: (2006)

PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN LEMBAGA OMBUDSMAN DAERAH DALAM MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BAIK DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
by: , Agus Triono, SH, et al.
Published: (2011)

Fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam peningkatan pendapatan asli daerah di Kabupaten Tegal
by: , MA'MUN, Moh. Nur, et al.
Published: (2003)

Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah
by: , GUNARDI, Fu'at, et al.
Published: (2005)

Fungsi pengawasan DPRD terhadap pemerintah daerah dalam mewujudkan aparatur pemerintah daerah yang bersih dan bebas dari korupsi kolusi dan nepotisme (KKN) di Kabupaten Banyumas
by: , PURWITO, et al.
Published: (2002)

Peranan Badan Pengawas Daerah dalam mewujudkan aparatur yang bersih berwibawa dan bebas korupsi nepotisme di Kabupaten Cilacap
by: , CHARIRI, H.A. Ashuri, et al.
Published: (2003)

Dualisme Kewenangan Pengawasan Rancangan Peraturan Daerah oleh Pemerintah Pusat dan Dewan Perwakilan Daerah
by: Eriko Fahri Ginting, et al.
Published: (2020-11-01)

PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TERHADAP PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
by: Kartika Winkar Setya
Published: (2015-03-01)

Pengawasan DPRD terhadap pertanggungjawaban penggunaan APBD Kepala Daerah dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik di Kabupaten Sampang
by: , MARTULI, et al.
Published: (2004)

Pelaksanaan fungsi pengawasan oleh DPRD dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik di Kabupaten Timor Tengah Selatan
by: , BANUNAEK, Yusak E, et al.
Published: (2004)

PERTANGGUNGJAWABAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SEBAGAI SALAH SATU UNSUR PENYELENGGARA PEMERINTAHAN DAERAH
by: , LILIS MARYATI, SH, et al.
Published: (2012)

Implementasi Pelaksanaan Pengawasan Pembangunan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
by: Nurrizha Ayu, et al.
Published: (2022-06-01)

Implementasi Pelaksanaan Pengawasan Pembangunan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
by: Nurrizha Ayu, et al.
Published: (2022-06-01)

Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap penggunaan dana perimbangan daerah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
by: , SURYANA, Muhammad Rizki, et al.
Published: (2010)

Fungsi pengawasan badan perwakilan desa (BPD) dalam menciptakan pemerintahan desa yang baik dan di kabupaten Tegal
by: , PRASETIAWAN, et al.
Published: (2003)

Implementasi Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Untuk Meningkatkan Mutu Pendidikan
by: Elynawati Elynawati, et al.
Published: (2023-07-01)

Perwujudan pemerintah yang bersih dan berwibawa dalam konteks kesejahteraan rakyat di kota Palembang
by: , AGUSTINA, Enny, et al.
Published: (2002)

Analisis kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tabalong dalam pembuatan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) di era otonomi daerah
by: , HADIYANOR, Enly, et al.
Published: (2003)

Pertanggungjawaban Kepala Daerah sebagai sarana pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah :: Suatu studi pada DPRD Kota Kupang dan Kabupaten Timor Tengah Selatan-Nusa Tenggara Timur
by: , DAENG, Ernawati, et al.
Published: (2003)

IMPLEMENTASI FUNGSI PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TERHADAP PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH OLEH KEPALA DAERAH DI KABUPATEN CILACAP (STUDI PADA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CILACAP PERIODE 2004 â�� 2009)
by: , MUHAMMAD SYAIFUL ANWAR, et al.
Published: (2011)

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Otonomi Khusus di Papua
by: Barik Muhammad Kurniawan Ardy
Published: (2021-09-01)

MODEL PENGAWASAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TERHADAP PEMERINTAH DAERAH DALAM RANGKA MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE (STUDI DI KOTA SALATIGA PERIODE 2014-2019)
by: Suparnyo Suparnyo
Published: (2017-01-01)

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
by: , DARWANTA, et al.
Published: (2009)

Mekanisme pengawasan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah di Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman
by: , ALAMSYAH, et al.
Published: (1997)

Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam peningkatan pendapatan asli daerah guna mendukung pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Banyumas
by: , SUMARDI, et al.
Published: (2002)

Anggaran belanja daerah pemerintahan daerah Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan ditinjau dari proses dan pengalokasian
by: , MAWARDI, Gusti, et al.
Published: (2002)

PENYUSUTAN ARSIP DI PERWAKILAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
by: , SEPTIYANA RAHMAWATI, et al.
Published: (2014)

Kinerja pemerintahan Kota Ambon :: Analisis anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD)
by: , SEMBIRING, Firdaus I.B, et al.
Published: (2005)