Pelaksanaan tugas dan kewenangan PPAT dalam pendaftaran jual beli tanah hak milik di Kabupaten Sleman setelah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997

Bibliographic Details
Main Authors:	, ARSANTO, Agung Budi, , Prof.Dr. Sudjito, SH.,M.Si
Format:	Thesis
Published:	[Yogyakarta] : Universitas Gadjah Mada 2007
Subjects:	ETD

PERANAN PPAT DALAM PELAKSANAAN PENDAFTARAN PERALIHAN HAK ATAS TANAH DENGAN STATUS HAK MILIK KARENA JUAL BELI DI KOTA TANJUNGPINANG
by: , James Marolob Saragih, et al.
Published: (2013)

Eksistensi tanah ulayah kaum di Minangkabau setelah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
by: , YUFDIANO, Anneka Demitri, et al.
Published: (2008)

PELAKSANAAN PENDAFTARAN PERALIHAN HAK MILIK ATAS TANAH KARENA JUAL BELI SETELAH PEMEKARAN KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA BERDASARKAN PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 16 TAHUN 2010
by: , ENDAH TRIMAWARNI, et al.
Published: (2014)

Peralihan kewenangan pengelolaan protokol notaris setelah berlakunya Undang-undang Jabatan Notaris
by: , HARIANTO, Febrina, et al.
Published: (2010)

PELAKSANAAN PENSERTIFIKATAN TANAH HAK MILIK SETELAH BERLAKUNYA PP NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH (Studi Kasus di Kabupaten Cilacap)
by: , Cecilya Lukito, et al.
Published: (2013)

Peranan PPAT dalam peralihan hak milik atas tanah melalui jual beli di wilayah Kota Pekanbaru
by: , KOMARIATUN, Siti, et al.
Published: (2010)

Kajian yuridis normatif kewenangan notaris dalam pembuatan akta tanah setelah berlakunya Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
by: , ADNAN, et al.
Published: (2006)

TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN JUAL BELI SECARA ONLINE SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
by: , Andri Bungsu Barus, SH, et al.
Published: (2011)

Penanganan kredit bermasalah di BRI Cabang Sleman dan setelah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006
by: , DIANARTA, I Gde, et al.
Published: (2008)

AKIBAT HUKUM DARI AKTA JUAL BELI TANAH YANG DIBACAKAN PPAT YANG BERADA DILUAR WILAYAH KERJANYA BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 37 TAHUN 1998 (STUDI KASUS PPAT X di DEPOK)
by: , UMELVA, et al.
Published: (2013)

ANALISIS YURIDIS PADA PEMBUATAN AKTA JUAL BELI YANG DILAKUKAN DISAAT JUAL BELI DIBAYARKAN SECARA TIDAK LUNAS DIHADAPAN PPAT KABUPATEN SLEMAN DIY
by: , ANINDITA, et al.
Published: (2013)

Jual-beli hak milik atas tanah di bawah tangan :: Studi jual-beli hak mulik atas tanah perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Siak Provinsi Riau
by: , MUSTAKIM, Ujang, et al.
Published: (2008)

PERANAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) DAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH SEMENTARA (PPAT SEMENTARA) DALAM PERALIHAN HAK MILIK ATAS TANAH MELALUI JUAL BELI DI KOTA YOGYAKARTA
by: , DWI LESTARI, et al.
Published: (2014)

Pelaksanaan pembuatan surat kuasa membebankan hak tanggungan oleh Notaris atau PPAT setelah berlakunya Undang-undang Nomor 4 tahun 1996 tentang hak tanggungan beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah di Kabupaten Sleman
by: , WIBOWO, Ramadhian Hari, et al.
Published: (2007)

Kajian hukum fidusia setelah berlakunya UU Nomor 42 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 di Kalimantan Timur
by: , TUKAN, Aloysius, et al.
Published: (2002)

Kekuatan Hukum Perjanjian Jual Beli Tanah dengan Uang Muka Setelah Berlakunya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960â�� (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor: 30/Pdt.G/2002/PN.Smda)
by: , IDA RAYHANA, et al.
Published: (2013)

Urgensi nomor identifikasi bidang tanah terkait dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 terhadap Pelaksanaan Jual Beli Tanah di Kota Denpasar
by: , KUSUMA, Ni Ketut Rahayu Krisnawati, et al.
Published: (2009)

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Penataan Ruang setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Studi Kota Mataram)
by: Ari Dafid
Published: (2017-11-01)

Jual beli hak milik atas tanah bersama yang dilakukan subjek tidak berwenang di Kota Jayapura
by: , ANDRIYANI, Theresia Wulan, et al.
Published: (2008)

Pelaksanaan pendaftaran akta jual beli atas tanah pertanian yang letaknya bersebelahan kecamatan dengan domisili pemohon pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman
by: , MURDANINGRUM, Danik, et al.
Published: (2009)

Pada Notaris Dan Pejabat Pembuat Akta Tanah ( PPAT ) Triniken Tiyas Tirlin, S.H. PROSEDUR PERALIHAN HAK MILIK ATAS TANAH DALAM JUAL BELI
by: , AFRYAN A., et al.
Published: (2014)

PENANDATANGAN AKTA PPAT YANG DILAKUKAN DI LUAR DAERAH KERJA PPAT DI SLEMAN
by: Dewi P, Caecilia, et al.
Published: (2011)

Tinjauan mengenai pembatalan akta jual beli tanah bersertifikat yang dibuat oleh PPAT dalam sengketa perdata :: Studi kasus Putusan MA Nomor 2562 K/PDT/2005 di Kota Tanjungpinang Kepulauan Riau
by: , NOVIA, Helda, et al.
Published: (2010)

Analisis transaksi jual beli hak atas tanah melalui PPAT dan jual beli di bawah tangan serta pengaruhnya terhadap penerimaan BPHTB di Kecamatan Gamping
by: , FAHMI, Muhammad Rizal, et al.
Published: (2008)

TANGGUNG JAWAB PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) DALAM PEMBUATAN AKTA JUAL BELI TANAH â��PURAâ��PURAâ�� (SCHIJN HANDELING) : Studi Kasus Putusan Perkara Perdata Nomor 08/PDT.G./2009.PN.BTL
by: , Hersa Krisna Muslim, et al.
Published: (2012)

Telaah ijin hakim terhadap Wali dalam penjualan tanah milik anak di bawah umur setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974
by: , SUGIYARTO, et al.
Published: (2004)

Problematika Kewenangan Administrasi Kependudukan Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019
by: Ashara Putra Mansien
Published: (2020-12-01)

Praktek Pembuatan Akta Jual Beli Hak Atas Tanah Yang Dilakukan Oleh Notaris Sebelum Berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris
by: Perpustakaan UGM, i-lib
Published: (2005)

Tinjauan mengenai kekuatan pembuktian akta jual-beli tanah yang dibuat oleh PPAT dalam sengketa perdata :: Studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor: 24/Pdt.G/1998/PN.Slmn
by: , CHAIRUDIN, Achid, et al.
Published: (2006)

Pelaksanaan gadai tanah setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 56/Prp/1960 di Minangkabau :: Studi kasus Nagari Koto Sani Kabupaten Solok
by: , HAKIM, Martin, et al.
Published: (2009)

Peranan PPAT dalam pembayaran pajak atas transaksi jual beli tanah dan/atau bangunan di Kota Makassar
by: , NORMA K., Hj, et al.
Published: (2005)

Kitab jual beli /
by: Al-Jazairi, Abdul Rahman
Published: (2012)

Kajian Yuridis Perlindungan Pengungsi di Indonesia Setelah Berlakunya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri
by: Siciliya Mardian Yo’el
Published: (2018-05-01)

Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pembuatan Perjanjian Baku Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen :: Studi pada Perjanjian Jual Beli Sepeda Motor secara Kredit di Wilayah Kota Banjarmasin Propinsi Kalimantan Selatan
by: , KIRONO, Condro, et al.
Published: (2007)

Praktek pembuatan akta perikatan jual beli hak atas tanah yang dilakukan oleh Notaris sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
by: , MUSTOFA, et al.
Published: (2004)

Penyelenggaraan kewenangan bidang perhubungan di Kabupaten Tegal setelah berlakunya Undang-undang No.22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah
by: , ZAMZAMI, A, et al.
Published: (2003)

KEWENANGAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL PASCA BERLAKUNYA OSS
by: Santhy Ainun Adrianty, et al.
Published: (2019-11-01)

Praktek pembuatan surat kuasa untuk menjual dalam jual beli hak atas tanah dihadapan PPAT di Kabupaten Banyumas
by: , HERLIANA, Nurtiyani, et al.
Published: (2004)

Tanggung jawab PPAT terhadap akta jual beli hak atas tanah yang menimbulkan sengketa di pengadilan :: Studi kasus Putusan Perkara Perdata No. 26/Pdt.G/2007/PN.Btl
by: , SUYIKATI, et al.
Published: (2009)

Pelaksanaan tugas dan kewenangan PPAT dalam pendaftaran jual beli tanah hak milik di Kabupaten Sleman setelah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997

Similar Items

Similar Items