Pelaksanaan tugas dan kewenangan PPAT dalam pendaftaran jual beli tanah hak milik di Kabupaten Sleman setelah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997

Pelaksanaan tugas dan kewenangan PPAT dalam pendaftaran jual beli tanah hak milik di Kabupaten Sleman setelah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997

Bibliographic Details
Main Authors:	, ARSANTO, Agung Budi, , Prof.Dr. Sudjito, SH.,M.Si
Format:	Thesis
Published:	[Yogyakarta] : Universitas Gadjah Mada 2007
Subjects:	ETD

Similar Items

Eksistensi tanah ulayah kaum di Minangkabau setelah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
by: , YUFDIANO, Anneka Demitri, et al.
Published: (2008)

PERANAN PPAT DALAM PELAKSANAAN PENDAFTARAN PERALIHAN HAK ATAS TANAH DENGAN STATUS HAK MILIK KARENA JUAL BELI DI KOTA TANJUNGPINANG
by: , James Marolob Saragih, et al.
Published: (2013)

PELAKSANAAN PENSERTIFIKATAN TANAH HAK MILIK SETELAH BERLAKUNYA PP NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH (Studi Kasus di Kabupaten Cilacap)
by: , Cecilya Lukito, et al.
Published: (2013)

PELAKSANAAN PENDAFTARAN PERALIHAN HAK MILIK ATAS TANAH KARENA JUAL BELI SETELAH PEMEKARAN KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA BERDASARKAN PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 16 TAHUN 2010
by: , ENDAH TRIMAWARNI, et al.
Published: (2014)

Peralihan kewenangan pengelolaan protokol notaris setelah berlakunya Undang-undang Jabatan Notaris
by: , HARIANTO, Febrina, et al.
Published: (2010)

Peranan PPAT dalam peralihan hak milik atas tanah melalui jual beli di wilayah Kota Pekanbaru
by: , KOMARIATUN, Siti, et al.
Published: (2010)

Kajian yuridis normatif kewenangan notaris dalam pembuatan akta tanah setelah berlakunya Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
by: , ADNAN, et al.
Published: (2006)

TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN JUAL BELI SECARA ONLINE SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
by: , Andri Bungsu Barus, SH, et al.
Published: (2011)

Jual-beli hak milik atas tanah di bawah tangan :: Studi jual-beli hak mulik atas tanah perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Siak Provinsi Riau
by: , MUSTAKIM, Ujang, et al.
Published: (2008)

AKIBAT HUKUM DARI AKTA JUAL BELI TANAH YANG DIBACAKAN PPAT YANG BERADA DILUAR WILAYAH KERJANYA BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 37 TAHUN 1998 (STUDI KASUS PPAT X di DEPOK)
by: , UMELVA, et al.
Published: (2013)

PERANAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) DAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH SEMENTARA (PPAT SEMENTARA) DALAM PERALIHAN HAK MILIK ATAS TANAH MELALUI JUAL BELI DI KOTA YOGYAKARTA
by: , DWI LESTARI, et al.
Published: (2014)

Jual beli hak milik atas tanah bersama yang dilakukan subjek tidak berwenang di Kota Jayapura
by: , ANDRIYANI, Theresia Wulan, et al.
Published: (2008)

ANALISIS YURIDIS PADA PEMBUATAN AKTA JUAL BELI YANG DILAKUKAN DISAAT JUAL BELI DIBAYARKAN SECARA TIDAK LUNAS DIHADAPAN PPAT KABUPATEN SLEMAN DIY
by: , ANINDITA, et al.
Published: (2013)

Pada Notaris Dan Pejabat Pembuat Akta Tanah ( PPAT ) Triniken Tiyas Tirlin, S.H. PROSEDUR PERALIHAN HAK MILIK ATAS TANAH DALAM JUAL BELI
by: , AFRYAN A., et al.
Published: (2014)

Analisis transaksi jual beli hak atas tanah melalui PPAT dan jual beli di bawah tangan serta pengaruhnya terhadap penerimaan BPHTB di Kecamatan Gamping
by: , FAHMI, Muhammad Rizal, et al.
Published: (2008)

Penanganan kredit bermasalah di BRI Cabang Sleman dan setelah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006
by: , DIANARTA, I Gde, et al.
Published: (2008)

Peralihan atas tanah adat melalui hibah dalam sistem matrilineal Minangkabau dihubungkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
by: , PERDANA, Ivan, et al.
Published: (2008)

Pelaksanaan pendaftaran akta jual beli atas tanah pertanian yang letaknya bersebelahan kecamatan dengan domisili pemohon pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman
by: , MURDANINGRUM, Danik, et al.
Published: (2009)

PROSES JUAL BELI HAK ATAS TANAH BERDASARKAN AKTA JUAL BELI (AJB)
by: , RISMAWAN, et al.
Published: (2013)

Penyelenggaraan kewenangan bidang perhubungan di Kabupaten Tegal setelah berlakunya Undang-undang No.22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah
by: , ZAMZAMI, A, et al.
Published: (2003)

Peranan PPAT dalam pembayaran pajak atas transaksi jual beli tanah dan/atau bangunan di Kota Makassar
by: , NORMA K., Hj, et al.
Published: (2005)

Sahkah jual beli itu?
by: Mohamed Naim, Asmadi
Published: (2012)

MEKANISME JUAL BELI SAHAM
by: , MUHAMMAD RIZKI HIDAYAT, et al.
Published: (2013)

Peranan pejabat pembuat akta tanah (PPAT) Mitra Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam pendaftaran tanah
by: , ENYDA, et al.
Published: (2010)

Kajian hukum fidusia setelah berlakunya UU Nomor 42 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 di Kalimantan Timur
by: , TUKAN, Aloysius, et al.
Published: (2002)

TANGGUNG GUGAT NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA JAMINAN FIDUSIA SETELAH BERLAKUNYA PENDAFTARAN FIDUSIA SECARA ONLINE SEBAGAI PERJANJIAN FORMIL
by: BASTEN, FELLINO
Published: (2015)

Tinjauan mengenai kekuatan pembuktian akta jual-beli tanah yang dibuat oleh PPAT dalam sengketa perdata :: Studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor: 24/Pdt.G/1998/PN.Slmn
by: , CHAIRUDIN, Achid, et al.
Published: (2006)

Perjanjian jual beli tanah melalui notaris di Kota Padang
by: , BURHANI, et al.
Published: (2009)

Praktek pembuatan surat kuasa untuk menjual dalam jual beli hak atas tanah dihadapan PPAT di Kabupaten Banyumas
by: , HERLIANA, Nurtiyani, et al.
Published: (2004)

Urgensi nomor identifikasi bidang tanah terkait dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 terhadap Pelaksanaan Jual Beli Tanah di Kota Denpasar
by: , KUSUMA, Ni Ketut Rahayu Krisnawati, et al.
Published: (2009)

Kekuatan Hukum Perjanjian Jual Beli Tanah dengan Uang Muka Setelah Berlakunya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960â�� (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor: 30/Pdt.G/2002/PN.Smda)
by: , IDA RAYHANA, et al.
Published: (2013)

Analisis yuridis praktik pembuatan akta pengikatan jual beli tanah
by: , NOOR, Muhammad Asyik, et al.
Published: (2009)

Tinjauan mengenai pembatalan akta jual beli tanah bersertifikat yang dibuat oleh PPAT dalam sengketa perdata :: Studi kasus Putusan MA Nomor 2562 K/PDT/2005 di Kota Tanjungpinang Kepulauan Riau
by: , NOVIA, Helda, et al.
Published: (2010)

Pelaksanaan pendaftaran peralihan hak milik atas tanah karena pewarisan di kabupaten Gunungkidul
by: , GUNTORO, et al.
Published: (2010)

Fungsi Akta PPAT dalam pendaftaran peralihan Hak Atas Tanah di Kabupaten Parigi Mountong Sulawesi Tengah
by: , SUNDARI, Ni Made, et al.
Published: (2007)

Tanggung jawab PPAT terhadap akta jual beli hak atas tanah yang menimbulkan sengketa di pengadilan :: Studi kasus Putusan Perkara Perdata No. 26/Pdt.G/2007/PN.Btl
by: , SUYIKATI, et al.
Published: (2009)

Tinjauan yuridis terhadap penggunaan Blanko Akta PPAT dikaitkan dengan pelaksanaan tugas dan wewenang PPAT
by: , HERLINDAH, et al.
Published: (2007)

Pelaksanaan pembuatan surat kuasa membebankan hak tanggungan oleh Notaris atau PPAT setelah berlakunya Undang-undang Nomor 4 tahun 1996 tentang hak tanggungan beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah di Kabupaten Sleman
by: , WIBOWO, Ramadhian Hari, et al.
Published: (2007)

Dosa Jual Beli Hari Jumaat
by: Abdul Rahman, Zaharuddin
Published: (2011)

Jumaat dan dosa jual beli
by: Abdul Rahman, Zaharuddin
Published: (2010)