Akibat hukum di berlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2003 terhadap investasi dan perekonomian masyarakat Batam

Bibliographic Details
Main Authors:	, SIANTURI, Sahat, , Dr. M. Hawin, SH.,LL.M
Format:	Thesis
Published:	[Yogyakarta] : Universitas Gadjah Mada 2007
Subjects:	ETD

Pelaksanaan investasi langsung pemerintah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah :: Tinjauan atas investasi melalui skema dana bergulir antara pusat investasi pemerintah dengan Badan Pengatur Jalan Tol pada proyek pembangunan jalan tol
by: , SUTIAJI, Iwan, et al.
Published: (2009)

Kebijakan hukum pemerintah daerah dalam meningkatkan investasi di Kabupaten Purbalingga
by: , WIDHIARTO, Muhamad, et al.
Published: (2008)

IMPLIKASI YURIDIS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 63 TAHUN 2OO8 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG.UNDANG TENTANG YAYASAN TERHADAP STATUS NAZHIR YAYASAN PESANTREN AL.MADINAH DI KOTA YOGYAKARTA
by: , Elan Kurniawan, et al.
Published: (2014)

IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 53 TAHUN 2010 DALAM RANGKA MENINGKATKAN KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
by: , SRI MURTININGSIH, SH, et al.
Published: (2012)

Tinjauan hukum pelaksanaan peraturan daerah Propinsi DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2002 tentang perpasaran swasta di Propinsi DKI Jakarta
by: , HAYATINA, et al.
Published: (2008)

Implikasi restrukturisasi organisasi perangkat daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 :: Studi kasus di Pemerintah Kabupaten Kudus
by: , SETIYANTI, Novita, et al.
Published: (2008)

Tinjauan yuridis tanggung jawab pengelola investasi pemerintah atas timbulnya kerugian negara
by: , CHOIRONI, Moch. Izma Nur, et al.
Published: (2009)

DAMPAK INVESTASI PEMERINTAH DI SEKTOR KONSTRUKSI TERHADAP PEREKONOMIAN INDONESIA: PENDEKATAN SNSE INDONESIA 2008
by: , Yurisman Adidarma, et al.
Published: (2013)

Penataan organisasi dan pegawai perangkat daerah :: Kajian pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 di Kabupaten Klaten
by: , PUTRANTO, Agustinus Sulistyo Tri, et al.
Published: (2003)

Tinjauan yuridis indikasi pelanggaran undang-undang nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat oleh PT.PGN (Persero) Tbk distrik Batam :: Studi kasus distribusi gas oleh PT. PGN (Persero) tbk dengan PT. Dalle energi Batam
by: , USSU, Angela Chaterine Julia, et al.
Published: (2010)

Urgensi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPU) Nomor 1 tahun 2007 terhadap kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas di Batam Bintan dan Karimun
by: , ARIZAL, Jon, et al.
Published: (2007)

Kompleksitas Permasalahan Otonomi Daerah dalam Upaya Memperbaiki Iklim Investasi di Pulau Batam
by: , SUDIRMAN, Lu, et al.
Published: (2007)

Pelaksanaan investasi dan upaya-upaya untuk meningkatkan iklim investasi yang kondusif di Kabupaten Bogor
by: , NURADI, et al.
Published: (2009)

Perekonomian Kabupaten Nias dan perkiraan akibat pemekarannya
by: , WARUWU, Toloni, et al.
Published: (2003)

Tinjauan hukum terhadap perizinan investasi di Kota Batam
by: , SIAHAAN, Eddy Robert, et al.
Published: (2007)

Penyelesaian kerugian negaar terhadap bendahara berdaasrkan peraturan badan pemeriksa keuangan nomor 3 tahun 2007
by: , WULANDARI, Riyanita, et al.
Published: (2010)

Kemampuan Kabupaten Asahan untuk dimekarkan berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 129 Tahun 2000
by: , SARAGIH, Arpian, et al.
Published: (2003)

Analisis Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Provinsi Kalimantan Barat sebagai payung hukum program pengembangan investasi daerah di bidang pengelolaan air minum
by: , WIDIYASTUTI, Sri, et al.
Published: (2009)

Kebijakan pembangunan hutan tanaman dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif pada sektor kehutanan
by: , SLAMET, et al.
Published: (2007)

Privatisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) :: Suatu tinjauan dari perpektif sistem perekonomian nasional berdasarkan UUD 1945
by: , GUNADI, Agus, et al.
Published: (2009)

Pemberian otonomi oleh Pemerintah kepada Universitas Gadjah Mada :: Analisis isi Peraturan Pemerintah Nomor 153 Tahun 2000
by: , NUGROHO, Priyono Dwi, et al.
Published: (2006)

Tinjauan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 dalam hubungannya dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974
by: , ISMAIL, Rushan, et al.
Published: (1987)

Pelaksanaan pemberian izin usaha industri di Kabupaten Bantul dalam rangka meningkatkan investasi
by: , RUMIYATI, et al.
Published: (2008)

REFORMASI SEKTOR PELABUHAN MELALUI UNDANGUNDANG NOMOR 17 TAHUN 2008 MENGENAI PELAYARAN BERKAITAN DENGAN UNDANG-UNDANG INVESTASI DAN UNDANG-UNDANG ANTI MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT
by: , Maya Juwita, SH, et al.
Published: (2012)

Efektifitas pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan terhadap Investasi di Bintan Kepulauan Riau
by: , NOVIA, Helda, et al.
Published: (2009)

KAJIAN HUKUM ATAS PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR : 33 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 2005 TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG NEGARA/DAERAH TERHADAP PENGURUSAN PIUTANG MACET BUMN
by: , Evi Askaryanti, SH, et al.
Published: (2013)

Pengaruh investasi sektor publik terhadap investasi sektor swasta pada perekonomian Indonesia periode 1971-1988
by: , TEDJA, I Nengah Baskara Wisnu, et al.
Published: (1992)

RESPON DAN KESIAPAN PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN MENGENAI TERBITNYA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 51 TAHUN 2009 TENTANG PEKERJAAN KEFARMASIAAN
by: , Wiwi Erwina, et al.
Published: (2013)

Mempertahankan Tujuan Peraturan Daftar Negatif Investasi Dalam Mengendalikan Dominasi Kepemilikan Asing (Studi Kasus pada Industri Telekomunikasi)
by: Dr. Sulistyowati, SH, M.Hum., Sulistyowati, et al.
Published: (2014)

Penyesuaian pelaksanan penanaman modal asing pada PT. Agra Masang Perkasa (AMP) Plantation dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal dan peraturan pelaksanaannya di Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat
by: , HANDAYANI, Retno Asri, et al.
Published: (2010)

Pelaksanaan ketentuan pasal 4 dan 5 peraturan pemerintah nomor 45 tahun 1990 tentang izin perkawinan bagi PNS serta akibat hukumnya di kota Gorontalo
by: , THALIB, Mutia Cherawaty, et al.
Published: (2003)

Mempertahankan Tujuan Peraturan Daftar Negatif Investasi Dalam Mengendalikan Dominasi Kepemilikan Asing (Studi Kasus pada Industri Telekomunikasi)
by: Dr. Sulistyowati, SH, M.Hum., Sulistyowati, et al.
Published: (2014)

Studi implementasi kebijakan pemberian tanda kehormatan Satyalancana Pendidikan :: Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1984
by: , MARYANI, et al.
Published: (2003)

STRATEGI KOMUNIKASI DALAM UPAYA ADVOKASI KOMUNITAS KRETEK TERKAIT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 109 TAHUN 2012
by: , INDI FALACHIYYAH, et al.
Published: (2013)

â��TINJAUAN PELAKSANAAN PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 79 TAHUN 2010 TENTANG PEMBATASAN USAHA WARALABA MINIMARKET DI KOTA YOGYAKARTA
by: , DEWI PERTIWI, et al.
Published: (2014)

INVESTASI PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM GIRI TIRTA SARI KABUPATEN WONOGIRI
by: , ARIFIATI MUSTIKA SARI. SH, et al.
Published: (2013)

Regulasi perpajakan dan kepabeanan dalam kaitannya dengan investasi di Pulau Batam
by: , SIAHAAN, Onward, et al.
Published: (2007)

Analisis terhadap INPRES 3 Tahun 2006 tentang paket kebijakan perbaikan iklim investasi khususnya bidang ketenagakerjaan
by: , SIMANJUNTAK, Sumurung, et al.
Published: (2008)

Analisis yuridis konsistensi asas manfaat dalam hukum investasi di Indonesia
by: , NAJMUDDIN, Jajang Muhammad, et al.
Published: (2010)

PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 41 TAHUN 2007 TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH Studi Kasus Kota Yogyakarta
by: , SUWARTO, et al.
Published: (2012)

Akibat hukum di berlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2003 terhadap investasi dan perekonomian masyarakat Batam

Similar Items

Similar Items