Kebijakan pemerintah daerah dalam pencegahan konflik kekerasan :: Studi kasus sengketa perluasan Kota Bukittinggi kedalam wilayah Kabupaten Agam berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 1999

Kebijakan pemerintah daerah dalam pencegahan konflik kekerasan :: Studi kasus sengketa perluasan Kota Bukittinggi kedalam wilayah Kabupaten Agam berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 1999

Bibliographic Details
Main Authors:	, HARMEZI, , Dr. Nanang Pamuji Mugasejati
Format:	Thesis
Published:	[Yogyakarta] : Universitas Gadjah Mada 2007
Subjects:	ETD

Similar Items

Pencegahan konflik kekerasan dalam hubungan Muslim-Kristen di Kota Palu
by: , SANGKALIA, Yeni Kristina, et al.
Published: (2006)

Peran Polda Maluku Utara dalam pencegahan konflik kekerasan :: Studi kasus pasca konflik Maluku Utara 1999
by: , SAPTONO, Agus Purwa, et al.
Published: (2007)

EVALUASI ADVOKASI PENYELESAIAN KONFLIK SENGKETA TANAH (Studi Kasus Konflik Sengketa Tanah Petani Toili & PT Kurnia Luwuk Sejati di Kec.Toili Kab.Banggai Propinsi Sulawesi Tengah)
by: , Andriany Badrah, et al.
Published: (2012)

Aspek etnisitas kekerasan politik dalam konflik pemekaran di Kabupaten Mamasa
by: , AHSAN, Adi, et al.
Published: (2005)

Hambatan implementasi kebijakan perluasan Kota Bukittinggi
by: , FITRI, Sonni, et al.
Published: (2007)

Analisis terhadap preferensi pemerintah Aljazair dalam kebijakan rekonsiliasi
by: , ANGGITASARI, Ika, et al.
Published: (2007)

Fenomena keterlibatan anak-anak sebagai 'Pasukan Cilik' dalam konflik kekerasan di Ambon
by: , TALAKUA, Rizard Jemmy, et al.
Published: (2008)

Implementasi kebijakan pembangunan perdamaian "Harmonis dalam Etnis" oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
by: , SYAMSUWIR, et al.
Published: (2007)

Upaya Polres Bengkulu Selatan mencegah konflik kekerasan :: Studi kasus pembatalan proses Pemilukada Bengkulu Selatan 2008
by: , HERMAWAN, Andy, et al.
Published: (2010)

Analisis Alternatif Kebijakan Penyelesaian Konflik Perubahan Batas Wilayah Kota Bukittinggi dan Kabupaten Agam
by: , WELFIZAR, et al.
Published: (2003)

Kebijakan penataan kelembagaan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah :: Studi kasus di Pemerintah Kota Kupang
by: , MANAFE, Abraham David Evil, et al.
Published: (2003)

Konflik batas maritim Pulau-pulau antar Republik Indonesia dan Malaysia di Laut Sulawesi, sebagai dampak diterbitkannya Peta Laut 1979 oleh Pemerintah Malaysia
by: , PRAYOGA, Sugirwadi, et al.
Published: (2006)

Perbandingan manifestasi konflik kekerasan yang terjadi di Kota Yogyakarta dan Surakarta pada peristiwa Mei 1998
by: , CAHYONO, Moch. Faried, et al.
Published: (2007)

Perbandingan dana alokasi umum Kabupaten Agam dengan diberlakukannya perubahan batas wilayah Kabupaten Agam dan Kota Bukittinggi
by: , FATIMAH, et al.
Published: (2003)

Sinergi Pemerintah dan Swasta Indonesia dalam Kerjasama Ekonomi Sub Regional (KESR) Indonesia-Malaysia-Thailand
by: , JAMAAN, Ahmad, et al.
Published: (2007)

Pola kekerasan kolektif pada masa Orde Baru
by: , SETYAWAN, Kukuh Burhan, et al.
Published: (2005)

Peran Polres Ciamis dalam pengelolaan konflik :: Studi kasus konflik sengketa lahan antara Serikat Pasundan (LSM SPP) dengan perhutani KRH Cigugur Dusun Cikarees Desa Harumamndala Kecamatan Cigugur Kabupaten Ciamis Jawa Barat
by: , MARDIYATMI, Heni, et al.
Published: (2010)

Dimensi kekerasan dalam pembangunan Taman Nasional Gunung Merapi
by: , GHOZALI, M. Ikhsan, et al.
Published: (2005)

Pengembangan sistem peringatan dini sebagai upaya pencegahan konflik di dalam pelaksanaan kesepakatan damai RI dan GAM di Helsinki 15 Agustus 2005
by: , RONNIE, Delsy, et al.
Published: (2008)

Peran Pemerintah Industri dalam Jamu Obat Terstandar terhadap Jamu menjadi Herbal dan Fitofarmaka Upgrading
by: , WORO RISSA WIJAYA, et al.
Published: (2014)

Daya tahan kesepakatan :: Studi kasus kegagalan implementasi kesepakatan penghentian permusuhan antara Pemerintah RI dan GAM yang difasilitasi HDC
by: , SAHLAN, Muhammad, et al.
Published: (2005)

Politik perikanan uni Eropa dibalik European Council Regulation o. 1005/2008 serta respon Pemerintah Indonesia terhadapnya
by: , IDRIS, Muhammad Farid, et al.
Published: (2010)

Peran Pemerintah terhadap Industri Turunan Minyak Kelapa Sawit di Indonesia, Studi Kasus: Industri Oleokimia di Indonesia
by: , Indah Permata Sari, et al.
Published: (2014)

Kekerasan kolektif dan kohesi sosial :: Studi kasus kerusuhan Solo 1998
by: , KARTIKA, Elizabeth Dwi, et al.
Published: (2006)

Efektifitas kerjasama UNDP dan Pemerintah Indonesia dalam pencapaian program MDGs pada bidang pendidikan di Indonesia periode tahun 2001-2007
by: , INDANA, Faida, et al.
Published: (2009)

Pendekatan pemolisian masyarakat (Polmas) sebagai alternatif dalam mengelola dan menyelesaikan konflik :: Studi kasus pengelolaan konflik oleh Polres Donggala terhadap sengketa tanah antara perusahaan perkebunan PT. Lestari Tani Teladan dengan masyarakat Desa Minti Makmur di Kabupaten Donggala
by: , UJARIYADI, Andik, et al.
Published: (2009)

Peranan gereja dalam pencegahan dan penyelesaian kerusuhan Kupang November 1998
by: , HENDRIK, Isakh. Archilaus, et al.
Published: (2008)

Bawa pertanian kedalam rumah
by: Utusan Malaysia,
Published: (2017)

Analisis kekerasan antara aparat kepolisian dengan pengunjuk rasa :: Studi kasus kerusuhan di Universitas Haluoleo Kendari akhir Maret 2008
by: , YULIYANTO, et al.
Published: (2009)

Analisis penanganan pemulangan dan pemukiman kembali pengungsi internal dan implikasinya terhadap perilaku kekerasan
by: , AMAL, Marjorie Saidah, et al.
Published: (2005)

Perubahan batas wilayah Kota Bukittinggi dan Kabupaten Agam tahun 1999 :: Konflik kepentingan dalam birokrasi, politik dan masyarakat adat
by: , ARWAN, Budi, et al.
Published: (2007)

Interaksi masyarakat kota Ambon pasca konflik 25 April 2004 :: Suatu kajian konflik
by: , WATTIMENA, Husin, et al.
Published: (2005)

Konflik kekerasan antara eksodan dan penduduk setempat dan respon kebijakan pemerintah Kabupaten Buton :: Aksi kekerasan eksodan dan penduduk setempat
by: , TASDIK, Mohamad, et al.
Published: (2003)

PENYELESAIAN SENGKETA BATAS WILAYAH (Studi tentang Upaya Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Menyelesaikan Sengketa Batas Wilayah Gugusan Pulau Tujuh dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau)
by: , EM OSYKAR, et al.
Published: (2014)

Peraturan Pemerintah nomer 67 tahun 2013 tentang Statuta UGM
by: Indonesia, ID
Published: (2013)

Koalisi masyarakat dan dinamika konflik pada konflik sumberdaya air "Sigedang" di Desa Ponggok Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten
by: , CHANDRA, Ade, et al.
Published: (2006)

INDONESIA SEBAGAI MEDIATOR TERHADAP KONFLIK DI NEGARA-NEGARA ANGGOTA ASEAN (STUDI KASUS KONFLIK PERBATASAN KAMBOJA DAN THAILAND)
by: , Tri Mulyasari, et al.
Published: (2013)

Kerjasama polisi dan masyarakat dalam menyelesaikan konflik :: Studi kasus penyelesaian konflik pengungsi dan konflik kelompok bela diri di Timor Leste
by: , LETO, Bernardo Idalina, et al.
Published: (2009)

Peran intelijen kepolisian dalam manajemen konflik :: Studi kasus konflik pemekaran Kecamatan Kao dan Malifut Propinsi Maluku Utara tahun 1999
by: , FIHIM, Mohammad, et al.
Published: (2008)

Mediasi sebagai upaya mencegah keekrasan akibat konflik pertanahan
by: , ROCHANA, Siti, et al.
Published: (2010)