Implikasi dualisme kebijakan pertanahan terhadap industri properti Kota Batam

Implikasi dualisme kebijakan pertanahan terhadap industri properti Kota Batam

Bibliographic Details
Main Authors:	, PAMADI, Mulia, , Prof.Dr. Nindyo Pramono, SH.,MS
Format:	Thesis
Published:	[Yogyakarta] : Universitas Gadjah Mada 2007
Subjects:	ETD

Similar Items

Implikasi kebijakan perpajakan dan kepabeanan terhadap investasi di kawasan berikat (Bonded Zone) daerah industri Pulau Batam
by: , HIDAJAT, Empi Bunjamin, et al.
Published: (2008)

Tinjauan kebijakan penetapan upah tenaga kerja di Kota Batam
by: , YOHANNES, et al.
Published: (2007)

Perkembangan industri pariwisata dan implikasinya terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batam
by: , RIKUMAHU, Christianto H, et al.
Published: (2007)

Tinjauan hukum terhadap perizinan investasi di Kota Batam
by: , SIAHAAN, Eddy Robert, et al.
Published: (2007)

Prospek regulasi kawasan ekonomi khusus di Kota Batam
by: , PATROS, Asmin, et al.
Published: (2007)

DAMPAK DUALISME KEWENANGAN DALAM PELAYANAN ADMINISTRASI PENANAMAN MODAL: STUDI KASUS IMPLEMENTASI DESENTRALISASI DI KOTA BATAM
by: , Bayu Putra, et al.
Published: (2014)

Konflik kewenangan di bidang pertanahan terhadap penguasaan tanah di Batam
by: , SOLICHIN, Bastoni, et al.
Published: (2007)

Penyederhanaan sistim perijinan di Kota Batam berdampak positif pada penanaman modal asing
by: , GAUTAMA, Soehendro, et al.
Published: (2007)

Hak pengelolaan lahan dan i nvestasi properti di Pulau Batam
by: , TOBING, Joice Ivone L, et al.
Published: (2007)

Migrasi Internasional Dan Pembangunan Daerah: Realitas Dan Dualisme Kebijakan Lokal
by: Perpustakaan UGM, i-lib
Published: (2004)

On the technological foundations of economic dualism
by: Piore, Michael J.
Published: (2011)

Pelaksanaan ketentuan tentang perjanjian kerjawaktu tertentu dan perjanjian kerjawaktu tidak tertentu di kawasan industri elektronik Batam
by: , SIAHAAN, Paimin, et al.
Published: (2008)

Emergent Dualism in the UK Automotive Industry: Should we be Concerned?
by: Sako, Mari
Published: (2002)

Peranan asuransi laut dalam usaha jasa transportasi Cargo Singapura-Batam
by: , JUARDIS, Nisban, et al.
Published: (2007)

Financial dualism in Malaysia : a survey
by: Lee, Jessica Kim Gek
Published: (1988)

Regulasi perpajakan dan kepabeanan dalam kaitannya dengan investasi di Pulau Batam
by: , SIAHAAN, Onward, et al.
Published: (2007)

Kedudukan Memorandum of Understanding (MOU) sebagai Dasar Hukum dalam Perjanjian Bisnis di Batam
by: , NURCAHYONO, Bambang, et al.
Published: (2007)

Dualism as reflected in Robert Frost's nature poems
by: , SISWANTORO, et al.
Published: (1994)

Institutionalizing Dualism: Complementarities and Change in France and Germany
by: Thelen, Kathleen, et al.
Published: (2014)

Implikasi Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 terhadap kinerja Kantor Pertanahan Kabupaten Sorong
by: , NASUTION, Abdul Rahman, et al.
Published: (2002)

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERTANAHAN DALAM RANGKA PERCEPATAN PENDAFTARAN TANAH (Studi Pelaksanaan Tata Laksana Pertanahan di Kantor Pertanahan Kota Palopo Provinsi Sulawesi Selatan)
by: , ASPAR, S.SIT, et al.
Published: (2012)

Konflik peran organisasi antara Badan Pengendalian Pertanahan daerah dan Kantor Pertanahan dalam fungsi pengendalian kebijakan pertanahan di Kabupaten Sleman
by: , HANDOYO, Priyo, et al.
Published: (2005)

Pengaruh hukum dengan adanya kebijaksanaan pemerintah sehubungan dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 9 Tahun 2005 terhadap kesejahteraan masyarakat Batam
by: , ERWYNA, et al.
Published: (2007)

Aplikasi dan implikasi regulasi upah minimum pada industri kecil sektor mebel rotan di Kabupaten Cirebon
by: , ENDANG S.W., Ahymsha, et al.
Published: (2003)

Perlindungan hukum atas karya jurnalistik menurut Undang-undang Hak Cipta :: Studi kasus LKBN Antara di Batam
by: , NASUTION, Surya Makmur, et al.
Published: (2008)

Tinjauan Yuridis kredit bermasalah dan penyelesaian yang terjadi di PT. Bank Central Asia Tbk. Cabang Batam dalam pelepasan kredit
by: , TENG, Tjai, et al.
Published: (2008)

Urgensi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPU) Nomor 1 tahun 2007 terhadap kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas di Batam Bintan dan Karimun
by: , ARIZAL, Jon, et al.
Published: (2007)

Tinjauan hukum terhadap Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No.117/MPP/KEP/2/2003 tentang Penghentian Sementara Pemberian Izin Export Pasir Laut di Batam
by: , SUPANDI AR, et al.
Published: (2007)

ANALISIS EFEKTIVITAS PELAYANAN PUBLIK DI BIDANG PERTANAHAN TERHADAP PENERAPAN STANDAR PELAYANAN PERTANAHAN PADA KANTOR PERTANAHAN KOTA YOGYAKARTA
by: , SRIYANTI, et al.
Published: (2013)

Kajian kebijakan liberalisasi industri minyak dan gas bumi :: Tinjauan terhadap ketahanan energi Migas Nasional
by: , PRABOWO, Hayu Susilo, et al.
Published: (2007)

Kebijakan sanksi pemidanaan dalam penyelesaian konflik pertanahan di luar kodifikasi hukum pidana
by: , THALIB, Hambali, et al.
Published: (2002)

Implikasi kebijakan restrukturisasi organisasi kelembagaan perangkat daerah di Pemerintah Kota Yogyakarta terhadap pemberian pelayanan perizinan kepada masyarakat
by: , ANITASARI, Patricia Heny Dian, et al.
Published: (2005)

IMPLIKASI PENERAPAN KEBIJAKAN PENURUNAN EMISI DARI DEFORESTASI DAN DEGRADASI HUTAN (Reduce Emissions from Deforestation and Forest Degradation - REDD) TERHADAP INVESTASI DI SUBSEKTOR PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DI INDONESIA
by: , Dety Eka Pratidina, et al.
Published: (2012)

Implikasi Undang-undang No.22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi terhadap kegiatan usaha hulu PT Pertamina (Persero)
by: , PRIYATNA, D. Yodi, et al.
Published: (2005)

Implikasi ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA) Terhadap Hukum Investasi di Indonesia
by: , Rizky Ferdian, SIP, et al.
Published: (2011)

Proses penataan struktur organisasi perangkat daerah Kota Batam
by: , EFRYADI, et al.
Published: (2004)

Analisis alternatif kebijakan pengelolaan kawasan berikat Batam dalam mewujudkan Batam sebagai obyek pertumbuhan segitiga emas :: Dalam rangka menyongsong Free Trade Zone Batam
by: , PANJAITAN, Rudi TH, et al.
Published: (2003)

Pelaksanaan perjanjian jual beli tenaga listrik antara PT. PLN Batam dengan konsumen dilihat dari Undang-undang No.8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen
by: , JANAH, Siti Nur, et al.
Published: (2007)

Meninjau industri animasi di Batam
by: Laila, Nor Azma
Published: (2020)

Optimalisasi pelaksanaan kewenangan bidang pertanahan di Kota Samarinda
by: , ISMAIL, Mohammad Amin, et al.
Published: (2002)