Tinjauan hukum perubahan susunan pengurus perseroan dalam status pailit di Indonesia :: Studi kasus Kepailitan PT. Interkom Kebon Jeruk

Tinjauan hukum perubahan susunan pengurus perseroan dalam status pailit di Indonesia :: Studi kasus Kepailitan PT. Interkom Kebon Jeruk

Bibliographic Details
Main Authors:	, TURAJI, , Prof.Dr. Nindyo Pramono, SH.,MS
Format:	Thesis
Published:	[Yogyakarta] : Universitas Gadjah Mada 2007
Subjects:	ETD

Similar Items

Kedudukan hukum pengurus Perseroan Terbatas dalam hal perusahaan dinyatakan pailit :: Studi kasus PT. Sempati Air
by: , FATIMAH, Pety, et al.
Published: (2007)

Tinjauan terhadap pertanggungjawaban direksi yang bertindak sebagai penanggung utang perseroan jika perseroan dinyatakan pailit
by: , KHOSIMAH, Yuniastuti, et al.
Published: (2010)

Perlindungan hukum bagi pekerja-buruh dalam kepailitan perseroan terbatas (PT)
by: , POESPOWATI, Henny, et al.
Published: (2009)

Perlindungan hukum bagi pekerja-buruh dalam kepailitan perseroan terbatas (PT)
by: , DARASAH, Ramli, et al.
Published: (2009)

Permohonan pailit terhadap Perseroan Terbatas dalam proses likuidasi
by: , YANSYAH, Edi, et al.
Published: (2004)

Tanggung jawab direksi yang bertindak sebagai penanggung utang perseroan jika perseroan dinyatakan pailit
by: , TRIANA, Neny, et al.
Published: (2005)

Tanggung Jawab Direksi yang Bertindak sebagai Penanggung Utang Perseroan Jika Perseroan Dinyatakan Pailit
by: , AZHARI, Indra, et al.
Published: (2007)

TANGGUNG JAWAB BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS DALAM KEPAILITAN
by: , Sularto
Published: (2009)

Tinjauan hukum atas permasalahan dan kesulitan penerapan pembuktian sederhana (Sumir) dalam perkara kepailitan
by: , HUTAPEA, Hotman, et al.
Published: (2005)

Penyelesaian kasus kepailitan antara Sufardi Tanjaya melawan Agung Pramudito ditinjau dari UU No. 37/2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang :: Studi kasus Putusan Pengadilan Niaga Tentang Pailit No. 53/Pailit/2006/PN Niaga Jakarta Pusat
by: , RUBIANTO, Arie, et al.
Published: (2010)

Pemberesan harta pailit melalui mekanisme pelelangan umum menurut Undang-Undang Kepailitan di PT Artika Optima Inti
by: , ZULFIANI, Desi, et al.
Published: (2008)

Dilema dividen perseroan terbatas antara hak pemegang saham atau hutang perseroan :: Studi kasus perkara kepailitan PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia
by: , HUTAJULU, Augustinus, et al.
Published: (2003)

Tanggung jawab direksi berdasarkan Undang-undang no 40 tahun 2007 dalam hal kepailitan perseroan
by: , KARINA, Miryani, et al.
Published: (2010)

TANGGUNG JAWAB DIREKSI DALAM KEPAILITAN PERSEROAN TERBATAS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PERSEROAN TERBATAS
by: Perpustakaan UGM, i-lib
Published: (2012)

Pelaksanaan putusan pailit yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap terhadap nasabah pemegang polis :: Suatu tinjauan yuridis hukum perlindungan konsumen
by: , JUANDA A, Ronald, et al.
Published: (2010)

Tinjauan yuridis tentang kasus kepailitan PT Dirgantara Indonesia
by: , FERDANI, Ade Irma, et al.
Published: (2008)

TINJAUAN YURIDIS KEPASTIAN HUKUM NOMINEE AGREEMENT KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN TERBATAS
by: , Lucky Suryo W, et al.
Published: (2014)

Kedudukan hukum direksi dalam perseroan terbatas
by: , AINI, Musa Arief, et al.
Published: (2003)

Masalah perdamaian dalam hukum perdata pada umumnya dan hukum kepailitan pada khususnya
by: , TJAHJONO, et al.
Published: (2004)

Hubungan hukum keagenan asuransi dalam kaitan permohonan pailit terhadap principalnya
by: , NOVYARTHA, Putu Gde, et al.
Published: (2008)

Status Badan Hukum Perseroan Terbatas dikaitkan dengan sifat tanggung jawab direksi perseroan terbatas dalam Undang-undang Perseroan Terbatas
by: , NURHAYATI, Irna, et al.
Published: (2004)

Tinjauan hukum terhadap perjanjian kerja waktu tertentu antara pengurus CV Triona Multi Industri dengan para pekerjanya
by: , CHUHAIRY, Kumala Sari, et al.
Published: (2007)

Tinjauan atas pelaksanaan kewajiban pembukuan bagi wajib pajak Badan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan :: Studi kasus di KPP Jakarta Kebon Jeruk
by: , FAISAL, Emil, et al.
Published: (2007)

Perbedaan persepsi tentang pengurus perseroan menurut Undang-undang perseroan terbatas dan Undang-undang pajak
by: , HENDARTO, et al.
Published: (2004)

Perusahaan perseroan (Persero) dalam perspektif hukum keuangan negara
by: , HAMBRA, et al.
Published: (2008)

Kedudukan kreditor pemegang hak tanggungan dalam kepailitan debitornya :: Studi kasus Putusan Kepailitan Nomor: 03/PAILIT/2004/PN.NIAGA.Smg
by: , JANUATI, Tri Megasuri, et al.
Published: (2005)

Kedudukan hukum para pemegang oblogasi dalam pengajuan permohonan pernyataan pailit terhadap debitor
by: , TARIGAN, Noveria, et al.
Published: (2003)

Tanggung Jawab Pemegang SahamTerhadap Perbuatan Hukum Perseroan
by: , WINASTUTI, Dewi Retnaning, et al.
Published: (2003)

Studi perbandingan terhadap kedudukan pengurus suatu Perseroan terbatas menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 dengan ketentuan dalam KUHD
by: , HARYONO, Raja, et al.
Published: (2007)

Dampak hukum akta perubahan perseroan terbatas yang belum mendapatkan persetujuan Menteri Kehakiman terhadap perseroan terbatas menurut UU No.1 Tahun 1995 :: Studi kasus PT. Jogja Pariwisata Promotion
by: , SAMIN, Hendry, et al.
Published: (2003)

Tanggung jawab hukum Direksi Perseroan Terbatas Perbankan di Indonesia
by: , SOFIJULLAH, Lief, et al.
Published: (2005)

Perseroan Terbatas statusnya sebagai Badan Hukum dikaitkan dengan sifat tanggung jawab komisaris dalam Undang-undang Perseroan Terbatas
by: , ISMAIL, Elva, et al.
Published: (2007)

Kedudukan hukum kreditur pemegang hak jaminan kebendaan terhadap suatu perusahaan yang dinyatakan pailit menurut UU No.4 Tahun 1998 tentang kepailitan
by: , SAFITRA, Rudy, et al.
Published: (2002)

TANGGUNG JAWAB DIREKSI DALAM KEPAILITAN PERSEROAN TERBATAS DITINJAU DARI ASPEK PIDANA
by: , Anas Malik, SH, et al.
Published: (2012)

Tinjauan yuridis terhadap kewenangan kreditur pada perjanjian kredit sindikasi dalam mengajukan permohonan pernyataan pailit
by: , MALIK, M. Kamaludin, et al.
Published: (2004)

IMPLEMENTASI PASAL 2 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NO. 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG SEBAGAI SYARAT PENGAJUAN PERMOHONAN PAILIT (ANALISA YURIDIS ATAS PUTUSAN PENGADILAN DALAM PERKARA KEPAILITAN PT. CIPTA TELEVISI PENDIDIKAN INDONESIA)
by: , Dwi Laksono Setyowibowo, SH, et al.
Published: (2012)

Tanggung jawab hukum pengurus koperasi simpan pinjam berbadan hukum terhadap penyimpanan dana :: Studi kasus di Kota Surakarta
by: , WIDIASTUTI, et al.
Published: (2009)

Structured creditors dalam kepailitan :: Studi perbandingan hukum kepailitan Indonesia dan Belanda
by: , SUSANTI, Eka Esti, et al.
Published: (2010)

Kedudukan hukum Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) / Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara (DJPLN) terhadap debitur yang dinyatakan pailit :: Studi kasus kepailitan PT. Kushendy No.03/PKPU/2001/PN. Niaga/Jakarta Pusat tanggal 23 Oktober 2001
by: , NYANTYASNINGSIH, Emirenciana, et al.
Published: (2003)

Pengertian sumir di dalam hukum kepailitan berdasarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998
by: , DUMATUBUN, Veronica Antonia, et al.
Published: (2002)